Ekonomi, Kamis 21 Februari 2013

Kamis, 21 Februari 2013 - 11:07:19 WIB
"Blue Economy" Kembangkan Ekonomi Komprehensif
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Properti 

Komhukum (Jakarta) - Wakil Ketua Komisi IV DPR Ibnu Multazam mengatakan, konsep "blue economy" (ekonomi biru) yang didengungkan Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini akan dapat mengembangkan ekonomi secara komprehensif.

"konsep ini dapat dilihat sebagai tindakan yang bertumpu pada pengembangan ekonomi rakyat secara komprehensif guna mencapai pembangunan nasional secara keseluruhan," kata Ibnu Multazam dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (21/02).

Menurutnya, ekonomi biru juga bisa dideskripsikan sebagai sebuah langkah nyata pemerintah menuju pilar pembangunan yang berkelanjutan.

Ia menyatakan, sesuai amanat konstitusi terutama tentang UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, DPR sudah seharusnya mendukung konsep ekonomi biru yang menjadi landasan setiap program KKP.

Apalagi, lanjut Ibnu Multazam, pendekatan pembangunan berbasis ekonomi biru akan bersinergi dengan pelaksanaan "triple track strategy", yaitu program pro-poor, pro-growth, pro-job dan pro-environment.

Konsep tersebut dinilai juga bisa menjawab beberapa permasalahan antara lain pertambahan penduduk yang diikuti dengan peningkatan kebutuhan pangan serta keterbatasan sumber daya yang dinilai berpotensi menjadi persoalan besar. 

"Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2012 sudah mencapai 238,17 juta jiwa atau naik rata-rata 1,49 persen per tahun," katanya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo mengatakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tetap akan fokus pada program berbasis "blue economy" (ekonomi biru) pada tahun 2013.

"Tahun 2013, KKP tetap akan fokus pada pelaksanaan industrialisasi kelautan dan perikanan dengan pendekatan 'blue economy', melalui peningkatan nilai tambah dan sinergi hulu-hilir usaha ekonomi kelautan dan perikanan," kata Sharif Cicip Sutardjo.

Menurut Sharif, program itu berbasis pada komoditas, kawasan serta pembenahan sistem dan manajemen.

Untuk program pengembangan kawasan minapolitan, KKP akan melakukan evaluasi dan tindak lanjut percepatan pengembangannya melalui strategi industrialisasi termasuk Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN) dalam rangka pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Ia mengemukakan, untuk mendukung MP3EI, maka KKP tetap mengembangkan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan pada tiga Koridor Ekonomi (Sulawesi, Nusa Tenggara dan Bali, serta Papua dan Papua Barat). (K-5/el)