Selasa, 12 Februari 2013 - 10:52:06 WIB
Diperiksa KPK, Choel Bawa Dokumen Proyek Hambalang
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Korupsi
"Saya membawa beberapa dokumen terkait Hambalang," kata pria yang biasa dipanggil Choel Mallarangeng tersebut saat tiba di gedung KPK Jakarta pukul 10.0 WIB, Selasa (12/02).
Ia datang ke gedung KPK dengan didampingi kakaknya Rizal Mallarangeng.
Choel diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi untuk tersangka kasus tersebut yaitu mantan Kepala Biro Perencanaan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar dan mantan Menpora Andi Mallarangeng.
"Nanti saja setelah ke penyidik," kata Choel saat ditanya dokumen yang ia bawa.
Choel terakhir diperiksa KPK sebagai saksi pada hari Jumat (25/01), pada pemeriksaan itu ia mengaku telah menerima uang Rp. 2 miliar dari seseorang yang bernama Fahruddin yang merupakan uang dari Herman Prananto dari Komisaris PT. Global Daya Manunggal pada bulan Mei 2010.
Choel mengatakan bahwa uang tersebut diberikan agar ia membantu Herman memperkenalkan kepada sejumlah klien, tapi bukan untuk diteruskan kepada kakaknya.
Ikhwal keterlibatan Choel dalam kasus tersebut disebutkan mantan anak buah Muhammad Nazaruddin, Mindo Rosalina Manulang mengatakan bahwa ia memberikan dana Rp. 20 miliar untuk mengurus berbagai proyek di Kemenpora kepada mantan Sekretaris Kemenpora Wafid Muharram yaitu untuk pembangunan fasilitas pusat olahraga di Hambalang.
Menurut Rosa, dana itu tadinya akan dibagikan kepada Choel Mallarangeng untuk mengurus proyek di Hambalang. Tapi uang tersebut sudah dikembalikan oleh Wafid ke PT. Anak Negeri, perusahaan milik mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M. Nazaruddin.
Dalam kasus korupsi Hambalang, KPK telah menetapkan mantan Kepala Biro Perencanaan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar dan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Mallarangeng sebagai tersangka.
Keduanya disangkakan Pasal 2 ayat 1, pasal 3 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah pada UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat ke (1) ke-1 KUHP mengenai perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.
Sedangkan pasal 3 mengenai perbuatan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara.
Hasil audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan mengungkapkan bahwa nilai kerugian negara karena proyek Hambalang adalah Rp. 243,6 miliar.
Selain menyidik kasus pembangunan sport center Hambalang, KPK juga tengah mendalami proses penganggaran proyek dengan nilai total hingga Rp. 2,5 triliun dengan skema proyek tahun jamak. (K-2/yan)
0 komentar:
Posting Komentar