About

Information

Rabu, 20 Februari 2013

Nasional ( Umum ), Rabu 20 Februari 2013

Rabu, 20 Februari 2013 - 12:15:47 WIB
IPW Minta Jokowi Jelaskan Anggaran Stiker Rp. 62 Miliar
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Umum 


Komhukum (Jakarta) - Gubernur Jakarta Joko Widodo diminta menjelaskan secara transparan tentang anggaran Program Nopol Genap Ganjil yang rencananya akan dimulai bulan Maret 2013 ini. 

Menurut Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane melalui siaran pers yang dikirim kepada Komhukum.com, Rabu (20/02), beredar kabar bahwa untuk pembuatan stiker bagi mobil pribadi, Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan anggaran Rp. 62 miliar.

IPW menilai anggaran Rp. 62 miliar untuk pembuatan stiker tersebut sangat mahal dan terlalu berlebihan. Sebab stiker yang dibuat hanya untuk 2.541.351 unit mobil pribadi di Jakarta. 

"Artinya harga satu stiker mencapai Rp. 25.000. Anggaran ini akan lebih besar lagi jika dimasukkan biaya pembuatan rambu-rambu di 11 jalur Nopol Genap Ganjil," kata Neta.

Neta menegaskan, besarnya anggaran untuk pembuatan striker itu tidak akan membuat program Nopol Genap Ganjil itu efektif, mengingat adanya empat kendala yang menghadang. 

"Pertama, pihak kepolisian tidak setuju jika program Nopol Genap Ganjil dilaksanakan mulai awal bulan Maret 2013. Kedua, jumlah aparat kepolisian yang mengawasi jalur Genap Ganjil belum memadai," jelas Neta.

Alasan ketiga, kata Neta, pihak kepolisian meminta pengawasan di jalur Genap Ganjil menggunakan sistem elektronik yang online ke TMC Polda Metro tapi Pemprov DKI tidak menyetujuinya. 

"Keempat, keberadaan angkutan umum belum memadai untuk mendukung program ini," tandasnya.

Terkait hal di atas, IPW menilai antara Pemprof DKI dengan Polda Metro belum ada kata sepakat mengenai pelaksanaan Nopol Genap Ganjil. Untuk itu IPW menghimbau Gubernur Jokowi tidak terlalu memaksakan kehendaknya dan segera membatalkan program Nopol Genap Ganjil, sampai ada kesamaan pendapat antara Pemda dengan Polda. 

"Jika Jokowi memaksakan kehendaknya dikhawatirkan program ini tidak berjalan maksimal. Padahal anggaran yang dikeluarkan untuk program ini sudah mencapai ratusan miliar rupiah," pungkas Neta. (K-2/yan)

0 komentar:

Posting Komentar