About

Information

This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Kamis, 24 Maret 2016

Bahasa Pemasaran yang Tidak Seindah Kenyataan

Nissan March hatchback L_1

"Iklan sebuah produk adalah bahasa pemasaran agar barang yang diperdagangkan laku. Namun, bahasa iklan tidak selalu seindah kenyataan. Konsumen acapkali merasa tertipu iklan." demikian yang Saya kutip dari artikel berita hukumonline.com.

Memang kata-kata sangat mudah diucapkan, akan tetapi sangat sulit untuk direalisasikan. Sama hal nya ketika sebuah produk yang dipasarkan, pasti produsen mengobral kata-kata yang bagus dan menggiurkan tentang produk tersebut. Namun apa jadinya ketika sebuah iklan produk mengiming-imingi berbagai macam kelebihan yang sebenarnya tidak dimiliki oleh produk tersebut?

Ya, sangat disayangkan apabila terjadi hal semacam itu. Seperti hal nya dalam kasus iklan Nissan March yang berujung ke ranah hukum. Seorang konsumen yang bernama Ludmilla Arief merasa dikelabui saat membeli mobil merek tersebut. Konsumen yang kerap dipanggil Milla ini tertarik untuk membeli mobil tersebut lantaran jargon "City Car" dan "Irit" yang diimingi sang produsen, dan pada Maret 2011 dibelilah mobil itu di showroom Nissan Warung Buncit, Jakarta Selatan.

Namun sayangnya, baru berjalan satu bulan Milla sudah mulai merasakan keganjilan. Jargon "Irit" yang dikatakan dalam iklan justru malah berbalik pada kenyataan. Mobil Nissan March yang dibeli Milla justru malah boros bahan bakar.

Terpampang dalam brosur, Nissan March mengkonsumsi satu liter bensin untuk jarak 21,8 km, tapi pada kenyataannya pada jarak 7,9 hingga 8,2 km mobil Milla sudah menghabiskan satu liter bensin. Akibat merasa terbohongi, Milla pun menindaklanjuti perkara tersebut ke ranah hukum.

Sudah bisa dibayangkan, karena adanya hal tersebut jatuhlah nama baik yang telah dirintis pihak Nissan selama ini. Amat susah untuk memperbaikinya, karena konsumen sudah merasa kecewa dan pada akhirnya itu akan menuruni minat konsumen lainnya untuk membeli produk yang dikeluarkan Nissan, apalagi tuntutan yang diajukan oleh konsumen yang merasa dirugikan itu benar adanya.

Alangkah lebih baik jika kita memasarkan suatu produk disesuaikan dengan yang benar adanya. Jika ingin menarik konsumen, buatlah kualitas produk tersebut semaksimal mungkin seperti apa yang ingin sang produsen ingin jargonkan di dalam iklan yang nantinya akan dibuat. Karna lebih sulit mempertahankan nama baik ketimbang mengembangkannya.

Sumber :
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f8503fecc5fb/kasus-iklan-nissan-march-masuk-pengadilan
http://id.priceprice.com/Nissan-March-8097/

Senin, 25 Januari 2016

Musyawarah Besar (MUBES) VI


"Villa Bambu Saudara"

Jum'at, 22 Januari 2013. Kami mulai berkumpul di sekretariat MAPA Gunadarma untuk menyiapkan segala sesuatu yang di perlukan untuk kegiatan kami disana. Ya, kami akan pergi ke Villa Bambu Saudara yang ada di daerah puncak guna melaksanakan Musyawarah Besar (yang selanjutnya akan saya singkat menjadi "MUBES") ke VI.


"Persiapan Upacara Pembukaan Mubes VI MAPA Gunadarma"

Mubes ini merupakan suatu kegiatan yang didalamnya membahas dan merevisi tentang AD/ART organisasi kami. Acara ini dilakukan sangat jarang sekali dikarenakan Mubes ini merupakan suatu kegiatan yang dianggap "sakral", so Mubes diadakan 3 tahun sekali.

Diawali dengan Upacara, acara ini disahkan untuk dimulai. Setelah itu kami membahas AD/ART mulai dari BAB per BAB, Pasal per Pasal, hingga Point per Point. Mubes berjalan amat sangat khidmat dan serius, namun tetap santai.


"Ketua Pelaksana Mubes VI (Kiri) dan Ketua Umum MAPA Gunadarma (Kanan)"

Mubes di Pimpin oleh seorang Pimpinan Sidang yang dipilih bersama oleh peserta sidang juga Ketua Pelaksana Mubes. Tidak asal pilih, tentunya Pimpinan Sidang ditunjuk sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

3 hari di puncak mulai tanggal 22-24 Januari bukan berarti kami bisa berleha-leha layaknya orang liburan. Kami disana hampir tiap waktunya menjalankan sidang Mubes. waktu istirahat hanya 15 sampai 20 menit, sedangkan waktu untuk tidur malam hanya 2,5 jam. Tapi demi kebaikan MAPA untuk kedepannya, kami rela melakukan itu semua.


"Olahraga Malam"

Oleh karena kurangnya tidur yang kami dapat sepanjang Mubes disana, tidak bisa dipungkiri lagi kalau kami semua merasakan ngantuk yang hebat di persidangan. Walaupun kopi dan snack-snack telah di berikan tiap waktu nya tetap saja tidak mengurangi beratnya untuk membuka mata.

Ada satu cara yang bisa mengurangi rasa kantuk plus bisa menyegarkan tubuh. Kami sering melakukan hal ini. Ya, Pimpinan Sidang menginstruksikan kami untuk mengambil posisi. Ambil posisi ini berarti posisi Push Up, hehe kami Push Up bersama hanya sebanyak 1 seri untuk sekedar menyegarkan suasana kembali supaya Sidang berlangsung kembali kondusif.


"Sayonara"

Hari Minggu pun tiba, ada rasa senang tersendiri di hati saya karna itu tandanya Mubes telah selesai dan saya bisa beristirahat. Saya mandi dan bersiap-siap untuk pulang disaat kakak-kakak yang dominan cowok pada berenang. Selesai mandi saya kedapur untuk membantu membuat makan siang, terlihat mulai bercandaan mereka yang menyebalkan, yaitu menggendong dan menyeburkan seluruh panitia ke kolam renang. 

Ah, tak apa fikir saya karna kami angkatan 23 tidak termasuk panitia, namun loh, loh, loh, kok mereka masuk ke dapur, kok mereka berjalan ke arah saya? astagaaa saya yang sudah rapi bersih wangi pakai celana jeans dan flanel serta tidak membawa pakaian ganti lagi ini langsung di angkat dan dibawa ke kolam renang lalu di ceburkan. Menyebalkan. Tapi ya mau bagaimana lagi, semua ternyata diceburkan, SEMUA. Kami ambil lucu-lucu nya saja supaya kembali menyenangkan hehe. Memang anggota MAPA pada geser otaknya, tidak pilah pilih cewek ataupun cowok, semua dianggap sama. Begitulah kegiatan kami, menyenangkan, namun tetap kembali serius ketika slayer telah terpakai.

SALAM RIMBA!!!

Jumat, 08 Januari 2016

Fungsi Koperasi di Negara Berkembang

Indonesia merupakan salah satu contoh negara berkembang. Dalam sistem perekonomian Indonesia terdapat tiga pilar utama yang menyangga perekonomian, yaitu BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMS (Badan Usaha Milik Swasta), dan Koperasi. Namun dari ketiga pilar tersebut, Koperasi lah yang paling lamban perkembangannya, sedangkan jumlah koperasi di Indonesia semakin hari semakin meningkat, begitu pula dengan jumlah keanggotaannya.

Gagasan koperasi terlah dikenal di Indonesia sejak abad ke-20 saat pergerakan koperasi telah dimulai. Koperasi ini tumbuh dari kalangan rakyat, saat penderitaan dalam perekonomian dan sosial sistem kapitalisme semakin memuncak. Beberapa orang yang perekonomiannya terbatas, ditambah lagi dengan penderitaan dan beban yang sama, dengan spontan menyatu untuk memperbaiki kehidupannya. Kemudian pengembangannya dibantu hingga akhirnya menjadi program pemerintah. Bisa disimpulkan bahwa koperasi Indonesia meluas lebih dikarenakan dorongan dari pemerintah, bukan sepenuhnya inisiatif swasta.

Fungsi koperasi di negara berkembang ialah lebih kepada membangun institusi yang dapat menjadi mitra negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Jika kembali lagi di Indonesia, peran koperasi ini tidak lepas dari ideologi pancasila dan UUD 1945. yaitu seperti yang terdapat pada pasal 27 ayat (2) UUD 1945, untuk menjamin hak hidup memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sehingga mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang sepenuhnya merupakan hak seluruh warga negara.


Sumber :
Buku Koperasi Tantri
Wikipedia
http://www.koperasi.net/

Contoh Perhitungan SHU

Pada artikel sebelumnya yaitu Analisis Laporan Keuangan Koperasi saya sudah menyinggung sedikit tentang SHU, kali ini mari kita perdalam lagi.

SHU (Sisa Hasil Usaha) merupakan selisih antara jumlah penerimaan dan jumlah pengeluaran. Pembagian SHU ini dilakukan sesuai dengan AD/ART, misalnya untuk :
1. Cadangan 25%
2. Simpanan Anggota 20%
3. Jasa Pinjaman 25%
4. Dana Pengurus 10%
5. Kesejahteraan Pegawai 5%
6. Dana Pendidikan 5%
7. Dana Pemberdayaan Daerah Kerja 5%
8. Dana Sosial 5%
Jika diakumulasikan menjadi 100%

Ayo sekarang kita coba perhitungannya dengan menggunakan data yang sudah saya publish di artikel sebelumnya :




  • Mencari SHU :
         SHU = Jumlah Penerimaan - Jumlah Pengeluaran
                  = Rp. 4.500.000.000 - Rp. 3.825.000.000
                  = Rp. 675.000.000

  • Mencari Pembagian SHU :
         1. Cadangan
             Rp. 675.000.000 x 25%
             Rp. 168.750.000
         2. Simpanan Anggota
             Rp. 675.000.000 x 20%
             Rp. 135.000.000
         3. Jasa Pinjaman
             Rp. 675.000.000 x 25%
             Rp. 168.750.000
         4. Dana Pengurus
             Rp. 675.000.000 x 10%
             Rp. 67.500.000
         5. Kesejahteraan Pegawai
             Rp. 675.000.000 x 5%
             Rp. 33.750.000
         6. Dana Pendidikan
             Rp. 675.000.000 x 5%
             Rp. 33.750.000
         7. Dana Pemberdayaan Daerah Kerja
             Rp. 675.000.000 x 5%
             Rp. 33.750.000
         8. Dana Sosial
             Rp. 675.000.000 x 5%
             Rp. 33.750.000

Sumber :
Buku Koperasi Tantri
Wikipedia
Laporan Laba/Rugi Koperasi Ventura Indah

Kamis, 07 Januari 2016

Analisis Laporan Keuangan Koperasi

Koperasi Indonesia adalah organisasi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan (Pandji dan Ninik, 2007:4). Tujuan Koperasi yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya  dan juga masyarakat.

Dikarenakan koperasi bertugas menghimpun dana para anggotanya dan juga masyarakat, oleh karena itu koperasi membuat dan menyusun laporan keuangan sebagai informasi yang menyeluruh tentang keadaan harta, hutang, modal, hasil pendapatan, serta biaya-biaya yang dikeluarkan oleh koperasi yang berguna bagi koperasi tersebut dan bagi pihak lain yang berkepentingan. Dalam menyusun laporan posisi keuangan ini, koperasi harus berlandaskan pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan juga harus memenuhi aturan perpajakan serta aturan lainnya sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU) untuk memenuhi kebutuhan pemakainya.

Menurut Warsono, laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh entitas dan analisis laporan keuangan bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh perkembangan organisasi koperasi tersebut dari tahun ke tahun dan efektivitas pengelolaannya. Analisis Laporan Keuangan dapat diketahui dari laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi.

Berikut ini adalah contoh Laporan Keuangan dari Koperasi Simpan Pinjam Ventura Indah tahun 2013 (Edited) :

Neraca
Merupakan suatu daftar yang berisi ringkasan harta, kewajiban, dan modal usaha pada saat tertentu.



Laporan Laba Rugi
Adalah laporan yang berisi ringkasan pendapatan dan biaya untuk jangka waktu tertentu.














Pada neraca periode sebelumnya (2012) SHU sejumlah Rp. 820.000. Pada periode ini SHU sejumlah Rp. 675.000 sehingga itu menerangkan bahwa dari periode 2012 ke periode 2013 telah mengalami kenaikan 21%

Sumber :
Buku Koperasi Tantri
Wikipedia
Analisis Laporan Keuangan Ratih Handayani, Erni Unggul Sedya Utami dan Galih Wicaksono.

Perkembangan Koperasi di Indonesia

Berkas:Logo gerakan koperasi.gif


Seperti yang dilansir wikipedia, Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Ada sedikit perbedaan diantara prinsip koperasi di Indonesia dengan prinsip yang diakui dunia Internasional, yaitu penjelasan tentang SHU (Sisa Hasil Usaha).

Pada abad ke-20 pergerakan koperasi telah dimulai. Koperasi ini tumbuh dari kalangan rakyat, saat penderitaan dalam perekonomian dan sosial sistem kapitalisme semakin memuncak. Beberapa orang yang perekonomiannya terbatas, ditambah lagi dengan penderitaan dan beban yang sama, dengan spontan menyatu untuk memperbaiki kehidupannya.

Di Purwokerto, seorang Pamong Praja Patih R. Aria Wiria Atmaja pada tahun 1896 mendirikan sebuah bank untuk para pegawai negeri (priyayi). Ia ingin menolong para pegawai yang makin hari makin menderita yang disebabkan oleh jeratan lintah darat yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Yang dimaksud bank oleh Patih ini adalah koperasi kredit model seperti di Jerman. Kegiatan tersebut dilanjutkan oleh seorang asisten residen Belanda, yaitu De Wolffvan Westerrode. Pada saat cuti, De Wolffvan Westerrode berhasil mengunjungi Jerman dan mencanangkan akan merubah Bank Pertolongan Tabungan menjadi Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian. Jadi, selain pegawai negeri, para petani pun bisa ikut terbantu dengan adanya bank tersebut. Ia juga menganjurkan bank tersebut menjadi koperasi. Ia pun juga mendirikan lumbung-lumbung desa sebagai pertolongan pada musim paceklik.

Seiring dengan berjalannya waktu dan Indonesia pun telah merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi mengadakan Kongres Koperasi yang pertama kalinya di Tasikmalaya, lalu dibentuklah SOKRI (Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia). Hari itu pun kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia.

Sumber :
Buku Koperasi Tantri
Wikipedia
http://www.koperasi.net/

Rabu, 02 Desember 2015

Kunjungan ke Koperasi Tantri

Koperasi Tantri adalah sebuah Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) yang telah berdiri sejak 48 tahun lalu, atau tepatnya pada tanggal 9 Desember 1967 yang pada saat itu bernama Koperasi Pegawai Negeri Lembaga Penelitian Tanaman Industri (KPNLPTI) dengan Badan Hukum No. 2835/BH/9-12-1967. KPNLPTI ini bertempat di Jalan Cimanggu No. 1 Bogor dengan Bapak Yusuf Tamin sebagai Ketua.

Koperasi Tantri ini sudah banyak sekali mengalami perubahan, mulai dari nama koperasi, struktur organisasi, hingga Anggaran Dasar. Dengan adanya banyak sekali perubahan ini tentunya membuat koperasi Tantri semakin baik lagi untuk kedepannya.

Sama seperti koperasi lainnya, koperasi Tantri juga memiliki Visi, Misi, dan Motto sebagai berikut :

Visi
Menjadi Koperasi yang mandiri, amanah, dan profesional.

Misi
1. Meningkatkan partisipasi dan memberdayakan anggota.
2. Meningkatkan kesejahteraan anggota.
3. Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian.

Motto
Mengemban amanah yang dititipkan anggota untuk meningkatkan kesejahteraan.

Sistem Manajemen di KPRI Tantri ini meliputi kegiatan di bidang organisasi, bidang keuangan dan permodalan, bidang usaha, dan bidang sosial.

1. Bidang Organisasi
Pada awalnya KPRI Tantri memiliki 5-7 pengurus inti dan 3-4 orang seksi usaha, serta 3-5 orang pemeriksa/pengawas. Jumlah keseluruhan anggota koperasi pada saat itu antara 243-491 orang anggota. Namun pada tahun 2008, pengurus inti berjumlah 5 orang (sesuai dengan AD dan ART KPRI Tantri) yaitu Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris I, Sekretaris II dan Bendahara serta dibantu oleh 8 orang Pengurus dan 9 Karyawan.

2. Bidang Keuangan dan Permodalan
Sejak tahun 1988, modal koperasi Tantri berasal dari simpanan anggota dan bantuan modal dari Agribank, yang pembayaran bunganya disubsidi oleh Departemen Pertanian/BKS Deptan. Seiring dengan berjalannya waktu, pengurus berusaha untuk meningkatkan modal sendiri yang berasal dari simpanan anggota dan berusaha untuk membatasi pinjaman dari pihak ketiga. Usaha pengurus ternyata tidak sia-sia, terbukti pada tahun 1991 peringkat koperasi Tantri naik dari Klas C menjadi Klas B.

Kekayaan koperasi Tantri adalah modal simpanan anggota + cadangan. Sejak tahun 1988 sampai sekarang, nilai kekayaan koperasi Tantri terus meningkat. Komposisi laba sebagai sisa hasil usaha (SHU) dibagi berdasarkan presentase sebagai berikut: 25% cadangan, 45% anggota, 10% pengurus, 2,5% pengawas, 5% pengelola dan karyawan, 5% dana pendidikan, 3,5% dana sosial, dan 4% dana pembangunan daerah kerja.

3. Bidang Usaha
Untuk saat ini, bidang usaha koperasi Tantri meliputi udaha toko (sandang pangan, barang sekunder, fotocopy, wartel dan pulsa elektrik, dan payment point), TBB dan TK Bisbul, agribisnis, jasa LSO-Inofice, serta jasa tour & travel.

Usaha simpan pinjam meliputi simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan khusus, simpanan manasuka dan pinjaman anggota, serta pinjaman sementara.

Sedangkan untuk usaha produksi meliputi penyediaan/penjualan benih tanaman industri.

4. Bidang Sosial
Untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, maka koperasi Tantri memberikan dana pralaya dan sumbangan pendidikan kepada anggota. Dana Pralaya sendiri adalah bantuan untuk ahli waris bagi anggota maupun istri/suami yang meninggal dunia, sebesar Rp. 500.000 bagi anggota, dan Rp. 300.000 bagi suami/istri.

Koperasi Tantri juga memberikan sumbangan pendidikan bagi anak anggota terutama untuk golongan I, II, dan tenaga harian/kontrak untuk tingkat SD dan SLTP. Sumbangan diberikan pada awal tahun ajaran baru. Besarnya sumbangan bervariasi tergantung tingkat pendidikan, untuk tingkat SD sebesar Rp. 125.000 sedangkan SLTP sebesar Rp. 150.000.

Susunan pengurus dan pemeriksa Tantri sudah mengalami 9 kalo perubahan, yaitu pada periode 1981-1983, 1985-1987, Juni 1988-Desember 1988, 1989-1990, 1991-1993, 1994-1996, 1997-2002, 2003-2007, 2008-2013.

Susunan Pengurus dan Pemeriksa Tantri Periode 2008-2013

Pembina
1. Kepala Puslitbang Perkebunan
2. Kepala Balittro

Penasehat
1. Prof (R) Dr. Maharani Hasanah
2. Hobir, BA

Pengurus
Ketua  :
Dra. Endang Hadipoentyanti, MS
Wakil Ketua :
Ir. Dedi Soleh Effendi, Ms
Sekretaris I :
Sri Very Hastuti
Sekretaris II :
Dra. Rita Noveriza, M. Sc.
Bendahara :
Dra. Nur Maslahah

Pengawas
Ketua :
Dr. Agus Wahyudi
Sekretaris :
Dr. M. Djazuli
Anggota :
Prof. Dr. I Wayan Laba

Pembantu Pengurus
Penanggung Jawab Simpanan :
Ir. Octivia Trisilawati, M. Sc.
Penanggung Jawab TBB dan TK :
Dra. Endang H, MS
Penanggung Jawab USP :
Heny Trimulyani
Penanggung Jawab Produksi :
Iim Rochimat, SP.
Pembantu Bagian Simpanan :
Enggi Sugiman
Pembantu Bendahara :
Pupung Purnamawati
Pembantu Sekretaris :
Wahyu Hindarti
Pembantu Bagian USP :
Linda Kirana

Karyawan
Manager Bidang Usaha :
Niar Rengganis A.Md.
Pengelola Toko Sandang Pangan :
Dewi Amalia Sari
Pengelola Toko Fotocopy :
Rohmat
Pengelola Toko Payment Poin :
Agus Gunawan
Guru TBB :
Fitria Agustina
Guru TBB dan TK :
Utin Kustinah
Guru TBB dan TK :
Damayanti
Pramu TBB dan TK :
Nia Kurniasih
Satpam :
Achmad Handono

Sumber :
Buku Koperasi Tantri

Kamis, 29 Oktober 2015

Menelaah Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkoperasian

Koperasi, kata yang udah enggak asing lagi kan?
Walaupun udah gak asing lagi, Aku bakal tetep ngejelasin apa itu Koperasi secara umum.

Ada beberapa sumber tentang definisi dari Koperasi ini, diantaranya adalah:

1. Menurut KBBI, Koperasi adalah perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan para anggotanya dengan cara menjual barang keperluan sehari hari dengan harga murah.
2. Menurut Wikipedia, Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
3. Sedangkan menurut Bapak Koperasi Indonesia, Moh. Hatta, Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong.

Nah, sebelum kita ngelanjutin ke bagian Menelaah Undang-Undang Koperasi, ada baiknya kita flashback dikit ke sejarah Koperasi di Negara kita tercinta ini hehe.


Gerakan koperasi bermula pada abad ke-20 yang pada umumnya merupakan hasil dari usaha yang tidak spontan dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang sangat kaya. Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat, ketika penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme semakin memuncak. Beberapa orang yang penghidupannya sederhana dengan kemampuan ekonomi terbatas, terdorong oleh penderitaan dan beban ekonomi yang sama, secara spontan mempersatukan diri untuk menolong dirinya sendiri dan manusia sesamanya.


Selanjutnya kita masuk kebagian Menelaah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. 

- Pasal 1, Menjelaskan maksud dari koperasi.
- Pasal 2, Menjelaskan bahwa Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.
- Pasal 3, Menjelaskan tentang tujuan koperasi.
- Pasal 4, Menjelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peranan antara lain yaitu mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional, serta mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa.
- Pasal 5, Menjelaskan tentang prinsip-prinsip koperasi.
- Pasal 6, 7, dan 8, Menjelaskan syarat pembentukan koperasi.
- Pasal 9, 10, 11, 12, 13, dan 14, Menjelaskan status dan badan hukum dari koperasi.
- Pasal 15 dan 16, Menjelaskan bentuk dan jenis koperasi.
- Pasal 17, 18, 19, dan 20, Menjelaskan tentang keanggotaan di koperasi.

Sumber:

http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_25_92.htm
https://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi
http://kbbi.web.id/koperasi

Senin, 15 Juni 2015

Pengangguran

Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

Jenis & Macam Pengangguran
1. Pengangguran Friksional
Pengangguran friksional adalah pengangguran yang sifatnya hanya sementara yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi dan kondisi geografis antara pelamar kerja dengan pembuka lamaran pekerjaan yang menjadi pihak penyedia.
2. Pengangguran Struktural
Pengangguran struktural adalah keadaan di mana penganggur yang mencari lapangan pekerjaan tetapi tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja. Karena Semakin maju suatu perekonomian suatu daerah terlebih di kota besar maka akan meningkatkan pula kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya.
3. Pengangguran Musiman
Pengangguran musiman adalah keadaan menganggur karena adanya fluktuasi kegiaan ekonomi jangka pendek atau perubahan keadaan suatu Negara secara tiba-tiba yang menyebabkan seseorang harus nganggur.  seperti petani yang menanti musim tanam, tukan jualan duren yang menanti musim durian.
4. Pengangguran Siklikal
Pengangguran siklikal adalah pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja.
Pengangguran juga dapat dibedakan atas pengangguran sukarela (voluntary unemployment) dan dukalara (involuntary unemployment). Pengangguran suka rela adalah pengangguran yang menganggur untuk sementara waktu karna ingin mencari pekerjaan lain yang lebih baik. Sedangkan pengangguran duka lara adalah pengengguran yang menganggur karena sudah berusaha mencari pekerjaan namun belum berhasil mendapatkan kerja.
Penyebab Pengangguran

Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakatakan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen.

Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan.Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya.

Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.Akibat jangka panjang adalah menurunnya GNP dan pendapatan per kapita suatu negara.


Minggu, 03 Mei 2015

Kemiskinan

Pendahuluan

Kemiskinan sebagai suatu penyakit sosial ekonomi tidak hanya dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang, tetapi juga negara-negara maju, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Negara Inggris mengalami kemiskinan di penghujung tahun 1700-an pada era kebangkitan revolusi industri yang muncul di Eropa. Pada masa itu kaum miskin di Inggris berasal dari tenaga-tenaga kerja pabrik yang sebelumnya sebagai petani yang mendapatkan upah rendah, sehingga kemampuan daya belinya juga rendah. Mereka umumnya tinggal di permukiman kumuh yang rawan terhadap penyakit sosial lainnya,seperti prostitusi, kriminalitas, pengangguran. Berikut sedikit penjelasan mengenai kemiskinan yang sudah menjadi dilema mengglobal yang sangat sulit dicari cara pemecahan terbaiknya.

Pembahasan 

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadinya kekurangan dalam hal-hal yang biasa untuk dimiliki atau dikonsumsi, seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup.
Kemiskinan juga terkait dengan tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara. Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:

a.    Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan.

b.    Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.

c.    Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.

Faktor-faktor penyebab kemiskinan

1.      Laju pertumbuhan peduduk

Meningkatnya jumlah penduduk membuat Indonesiasemakin terpuruk dengan keadaan ekonomi yang belum mapan. Jumlah penduduk yang bekerja tidak sebanding dengan jumlah beban ketergantungan. Penghasilan yang minim ditambah dengan banyaknya beban ketergantungan yang harus ditanggung membuat penduduk hidup di bawah garis kemiskinan.

2.      Angkatan kerja, penduduk yang bekerja dan pengangguran

Secara garis besar penduduk suatu negara dibagi menjadi dua yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Yang tergolong sebagi tenaga kerja ialah penduduk yang berumur didalam batas usia kerja. Batasan usia kerja berbeda-beda disetiap negara yang satu dengan yang lain. Batas usia kerja yang di Indonesia ialah minimum 10 tahun tanpa batas umur maksimum. Jadi setiap orang atau semua penduduk berumur 10 tahun tergolong sebagai tenaga kerja. Sisanya merupakan bukan tenaga kerja yang selanjutnya dapat dimasukan dalam katergori beban ketergantungan.

3.      Distribusi pendapatan dan pemerataan pembangunan

Distribusi pendapatan nasional mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya. Kriteria ketidakmerataan versi Bank Dunia didasarkan atas porsi pendapatan nasional yang dinikmati oleh tiga lapisan penduduk, yakni 40% penduduk berpendapatan rendah (penduduk miskin); 40% penduduk berpendapatan menengah; serta 20% penduduk berpemdapatan tertinggi (penduduk terkaya). Ketimpangan dan ketidakmerataan distribusi dinyatakan parah apabila 40% penduduk berpendapatan rendah menikmati kurang dari 12 persen pendapatan nasional. Ketidakmerataan dianggap sedang atau moderat bila 40% penduduk berpendapatan rendah menikmati 12 hingga 17 persen pendapatan nasional. Sedangkan jika 40% penduduk miskin menikmati lebih dari 17 persen pendapatan nasional makan ketimpangan atau kesenjangan dikatakan lunak, distribusi pendapatan nasional dikatakan cukup merata. (Dumairy, 1996)

4.      Tingkat pendidikan yang rendah

Rendahnya kualitas penduduk juga merupakan salah satu penyebab kemiskinan di suatu Negara. Ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan tenaga kerja.

5.      Kurangnya perhatian pemerintah

Pemerintah yang kurang peka terhadap laju pertumbuhan masyarakat miskin dapat menjadi salah satu factor kemiskinan. Pemerintah tidak dapat memutuskan kebijakan yang mampu mengendalikan tingkatkemiskinan di negaranya.


Dampak kemiskinan bagi masyarakat Indonesia

Akibat kemiskinan berdampak terhadap masyarakat umumnya begitu banyak dan kompleks. Pertama pengangguran, dengan banyaknya pengangguran berarti banyak masyarakat tidak memiliki penghasilan karena tidak bekerja. Karena tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya. Secara otomatis pengangguran telah menurunkan daya saing dan beli masyarakat. Sehingga, akan memberikan dampak secara langsung terhadap tingkat pendapatan, nutrisi, dan tingkat pengeluaran rata-rata. Meluasnya pengangguran sebenarnya bukan saja disebabkan rendahnya tingkat pendidikan seseorang. Tetapi, juga disebabkan kebijakan pemerintah yang terlalu memprioritaskan ekonomi makro atau pertumbuhan.

Kedua, kekerasan. Sesungguhnya kekerasan yang marak terjadi akhir-akhir ini merupakan efek dari pengangguran. Karena seseorang tidak mampu lagi mencari nafkah melalui jalan yang benar dan halal. Ketika tak ada lagi jaminan bagi seseorang dapat bertahan dan menjaga keberlangsungan hidupnya maka jalan pintaspun dilakukan. Misalnya, merampok, menodong, mencuri, atau menipu (dengan cara mengintimidasi orang lain) di atas kendaraan umum dengan berpura-pura kalau sanak keluarganya ada yang sakit dan butuh biaya besar untuk operasi. Sehingga dengan mudah ia mendapatkan uang dari memalak.

Kebijakan dan Program Penuntasan Kemiskinan

Upaya penanggulangan kemiskinan Indonesia telah dilakukan dan menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan kemiskinan merupakan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah(RPJM) 2004-2009 dan dijabarkan lebih rinci dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP)setiap tahun serta digunakan sebagai acuan bagi kementrian, lembaga dan pemerintahdaerah dalam pelaksanaan pembangunan tahunan.

Sebagai wujud gerakan bersama dalam mengatasi kemiskinan dan mencapaiTujuan pembangunan Milenium, Strategi Nasional Pembangunan Kemiskinan (SPNK)telah disusun melalui proses partisipatif dengan melibatkan seluruh stakeholders pembangunan di Indonesia.


Selain itu, sekitar 60 % pemerintah kabupaten/ kota telahmembentuk Komite penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD) dan menyusun StrategiPenanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) sebagai dasar arus utama penanggulangankemiskinan di daerah dan mendorong gerakan sosial dalam mengatasi kemiskinan.

Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan pendahuluan dan pembahasan yang telah diuraikan di atas,dapat disimpulkan sebagai berikut: Masalah dasar pengentasan kemiskinan bermula dari sikap pemaknaan kita terhadap kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu hal yang alami dalam kehidupan. Dalam artian bahwa semakin meningkatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maka kebutuhan pun akan semakin banyak. Pengentasan masalah kemiskinan ini bukan hanya kewajiban dari pemerintah, melainkan masyarakat pun harus menyadari bahwa penyakit sosial ini adalah tugas dan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Ketika terjalin kerja sama yang romantis baik dari pemerintah, nonpemerintah dan semua lini masyarakat. Dengan digalakkannya hal ini, tidak perlu sampai 2030 kemiskinan akan mencapai hasil yang seminimal mungkin. 

2. Saran

Dalam menghadapi kemiskinan di zaman global diperlukan usaha-usaha yang lebih kreatif, inovatif, dan eksploratif. Selain itu, globalisasi membuka peluang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Indonesia yang unggul untuk lebih eksploratif. Didalam menghadapi zaman globalisasi ke depan mau tidak mau dengan meningkatkan kualitas SDM dalam pengetahuan, wawasan, skill, mentalitas, dan moralitas yang standarnya adalah standar global menjadi suatu kewajiban.

Sumber :

http://hendrafin.blogspot.com/2011/03/kemiskinan-da-kesenjangan-pendapatan.html
http://www.academia.edu/9849346/ARTIKEL_TENTANG_KEMISKINAN_DI_INDONESIA