Senin, 01 April 2013 - 19:01:07 WIB
Terkait Cebongan, Purnawirawan Jenderal Kritik Komnas HAM
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Kriminal
Ketiga purnawirawan jenderal tersebut, yakni, Laksamana Pertama TNI (Purn) Mulya Wibisono (Mantan Komandan Satgas Intel Badan Intelijen Strategis (BAIS)), mantan Danpuspom TNI, Mayjen TNI (Purn) Syamsu Djalal, dan Mayjen TNI (Purn) Murwanto dalam jumpa persnya di Jakarta, Senin (1/04).
"Komnas HAM berbicara HAM berdasarkan penilaian mereka, tapi harus mengacu statuta Roma. Sekarang Komnas HAM menggunakan aturan mana," kata Mulya Wibisono. Ia menambahkan tentara jangan selalu dikambinghitamkan terus.
Ia menegaskan kalau tentara untuk membunuh empat orang itu, tidak perlu menurunkan 10 orang prajurit dengan menembakan peluru yang banyak bahkan menggunakan senjata serbu seperti itu. "Tidak usah mengambil CCTV, kayak maling saja," katanya.
Karena itu, ia meminta janganlah berbicara terlalu cepat soal HAM. "Karena itu, tentara jangan selalu dikambinghitamkan terus," katanya.
Ia mencontohkan merujuk awal insiden penyerangan prajurit TNI di OKU, polisi yang menembak salah seorang prajurit karena akan ditilang. "Sekarang kalau polisi nembak orang yang akan ditilang, apakah itu melanggar HAM bukan, kok sekarang dituduhkan tentara," katanya.
Sementara itu, Syamsu Djalal menyatakan Komnas HAM dan Kontras itu ilmunya hanya menganalisa. "Komnas HAM dan Kontras, apa ilmunya? hanya dari analisa," katanya.
Syamsu Djalal menyatakan kalangan prajurit gelisah dengan banyaknya pihak yang langsung menuding kalangan prajurit TNI sebagai otak di balik aksi penembakan terhadap empat tersangka pelaku pembunuhan prajurit Kopassus.
"Tunggulah hasil penyelidikan tim investigasi yang dilakukan oleh KASAD," katanya.
Hal senada dikatakan oleh Murwanto yang menyatakan TNI adalah satu-satunya institusi yang teguh menyatukan NKRI. "Sekarang ini, Indonesia sudah siap di "take over" yang dilakukan oleh konspirasi asing," katanya. (K-5/el)
0 komentar:
Posting Komentar