Sang Kapten Tewas Diterjang Timah Panas

Sabtu, 30 Maret 2013 - 09:55:24 WIB
Sang Kapten Tewas Diterjang Timah Panas
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Kriminal 

Komhukum (Jakarta) - HDR (37) sang kapten perampokan spesialis nasabah, dan uang kas yang ingin disetor tak segan-segan melukai korban akhirnya tewas setelah berusaha melarikan diri dari kejaran petugas kepolisian.

HDR yang termasuk orang yang disegani di kelompok preman maupun perampok lain yang berasal dari salah satu daerah di Jawa Timur  ditangkap hari Kamis (28/03) malam. Ia berusaha melarikan diri akhirnya dilumpuhkan petugas dengan menggunakan timah panas.

Menurut Kombes Pol Mulyadi Kaharni bahwa HDR merupakan otak pelaku perampokan sejak tahun 2007 sampai tahun 2013.

"HDR biasa dipanggil oleh anggotanya Kapten merupakan otak dari aksi kejahatan perampokan yang terjadi khususnya Jakarta Timur," kata Mulyadi.

Aksi-aksi kejahatan Sangk Kapteng selama 2007-2013:

- Selasa (26/03) pukul 11.30 WIB, Jalan Rajiman Jatinegara, Cakung. Korban Muksin. Tersangka 6 orang dan kerugian Rp. 95 juta.
- Senin (18/02) pukul 13.25 WIB, depan Bank BNI Otista II, Jatinegara. Korban Hidayat dengan tersangka 6 orang. Kerugian mencapai Rp. 85.588.250
- Jumat (15/03) pukul 12.15 wIB, Jl Penggilingan depan Masjid Al Furqon, Cakung. Korban Manuala Manik, tersangka 6 orang. Kerugian Rp. 40.719.000 dan giro 3.850.000
- Jumat (15/02). 10.30 WWIB di SPBU Pondok Bambu. Korban Arnold tmsk MY). Kerugian Rp. 115.0000 dan giro 7 juta.
- Rabu (13/02) 15.10 WIB di Pulo Gebang, Cakung. Korban Dina Ikasari (Kary Aetra). Tersangka 6 org dan kerugian Rp. 200 ribu.
- Senin (4/02).08.45 WIB. Mandiri Cipinang Melayu, Makassar. Korban Andang Saifulloh. Tersangka berjumlah 6 orang. Kerugian mencapai Rp. 317.505.000.
- Selasa (29/01) 20.13 WIB, di Buaran Duren Sawit. Korban Siti Suryani, tersangka 6 orang. Kerugian mencapai Rp. 100 juta.
- Senin (28/01). 13.00 WIB, Jl. Rawa Kuning, Pulo Gebang dengan korban Wendi. Tersangka berjumlah 6 orang. Kerugian mencapai Rp. 10 juta.
- Senin (21/01). 13.50 WIB di SPBU Rawamangun. Tersangka 6 orang (termasuk MY). Kerugian mencapai Rp. 635 juta.
- Kamis (10/01) 12.00 WIB di halaman parkir Mandiri KCP Kalimalang dengan korban Fitri Hartati. Tersanka mencapai 6 orang dengan Rp. 47.970.000.
- Senin (26/12) 14.45 WIB di Kelapa Dua Wetan, Ciracas. Korbannya Umum Sholikah.  Tersangka berjumlah 6 orang. Uang mencapai Rp. 100 juta, dan 2 HP.
- Senin (10/12) 12.30 WIB di SPBU Perintis Kemerdekaan, Pulo Gadung dengan korban Supriyanto. Tersanka berjumlah 6 org. Kerugian mencapai Rp. 45 juta.
- Tanggal 1 Juli 2007, di Kampung Baru Cakung Barat. Korbannya Kendi dengan tersangka berjumlah 14 orang. Korbannya bernama Kendi. Kerugian plat alumunium senilai Rp. 150 juta.

Dalam setiap aksinya HDR merekrut personil yang berbeda-beda namun satu suku.

"Dalam melakukan kejahatan aktor intelektual tersebut selalu merekrut personil berbeda-beda dan di setiap wilayah khususnya Jakarta Timur ada spesialis yang memahami wilayah tersebut," jelas Mulyadi.

Dalam setiap aksinya kelompok HDR sudah mempelajari medan yang akan menjadi tempat aksi perampokan.

"Setiap melaksanakan aksinya mereka sudah mempejari medan dan buntuti calon korban saat ngambil atau nyetor ke bank. Kemudian saat beraksi pelaku mepet dan ancam dengan senpi dan sajam. Bila melawan pelaku tak segan melukai korban", paparnya.

Dari penggeladahan kediaman HDR tidak ditemukan uang tunai, hanya sisa uang yang ada direkening atas nama HDR Rp. 25 juta.

Dalam setiap aksinya kawan HDR biasa menggunakan 2 pucuk senpi 1 parang berikut sarung warna coklat. Selain itu selalu menggunakan 3 HP merk nokia. Disita 3 unit motor Yamaha, dan Suzuki Satria, dan helm. (K-2/Shilma)

Read More

"Kapal" Demokrat Bakal Tetap Karam

Sabtu, 30 Maret 2013 - 05:19:38 WIB
"Kapal" Demokrat Bakal Tetap Karam
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik 

Komhukum (Jakarta) - Jika simpati pemilih dan elektabilitas politik tidak bisa dipulihkan, "kapal" Partai Demokrat akan tetap karam ke dasar laut seusai Kongres Luar Biasa Partai Demokrat, di Bali walaupun ketua umumnya telah diganti.

"Partai Demokrat, jika diibaratkan sebagai kapal ini tetap karam kendati nakhodanya sudah diganti. Hal ini yang tidak diharapkan semua kader partai yang sedang ikut KLB di Bali," kata Rachland Nashidik, Sekretaris Departemen HAM DPP Partai Demokrat di Denpasar, Jumat (29/03).

Mantan direktur eksekutif Imparsial ini menjelaskan, Partai Demokrat dinilai publik antidemokrasi, karena semua posisi ketua di dalam partai dijabat seorang patron yang sama. Patronisasi jelas tergambar pada nafas aktivitas partai penguasa itu.

"PD dinilai tidak mempedulikan etika dan persepsi publik karena etalase politiknya tidak berubah. Pengurusnya tetap di isi figur-figur yang dinilai publik tidak baik. Entah bermasalah hukum atau personalitas politiknya yang terlanjur dinilai buruk," katanya.

Belum lama ini, Partai Demokrat mengungkapkan, berdasarkan penelitian Lingkar Survei Indonesia, elektabilitas Partai Demokrat terus mengalami penurunan. Hal itu semakin mencolok ketika dibandingkan dengan hasil Pemilu 2009 sebagai partai pemenang dengan perolehan suara 20,85 persen.

Peneliti Lingkaran Survei Indonesia, Adjie Alfaraby, mengatakan, hasil survei LSI Juni 2011 suara Demokrat berada di angka 15,5 persen, kemudian Februari tahun beriktunya 13,7 persen, di bawah Golkar dan PDIP. "Suara Demokrat jeblok sembilan persen dibanding Pemilu 2009," ujar dia.

Menurut Nashidik, KLB Partai Demokrat di Bali mungkin tidak bisa ditutup dengan keputusan-keputusan terbaik. Namun, apa pun masalahnya, keputusan-keputusan terburuk harus dihindari. Oleh karena itu, keputusan terbaik SBY bagi Partai Demokrat ditunggu semua orang. (K-4/EIO)

Read More

Korban Penganiayaan Petugas ASDP Dirawat

Sabtu, 30 Maret 2013 - 05:18:50 WIB
Korban Penganiayaan Petugas ASDP Dirawat
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Kriminal 

Komhukum (Kalianda) - Syamsuri (70), korban pemukulan oleh petugas pengamanan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bakauheni, Lampung Selatan beberapa waktu lalu kini dirawat di Rumah Sakit Bob Bazar Kalianda karena kondisinya semakin parah.

Istri korban Siti Khoiriyah, di Kalianda, Jumat (29/03) mengatakan, pihaknya tidak terima karena hanya memancing di dermaga lima pelabuhan itu harus dipukuli sampai muntah darah dan gendang telinga pecah akibatnya menderita ketulian, sampai saat ini belum sembuh dan harus dirawat.

Menurut Siti, suaminya terpaksa harus dirawat di rumah sakit Bob Bazar Kalianda tanpa bantuan pengobatan, sedangkan seusai memukuli petugas ASDP hanya memberikan uang sebesar Rp. 500 ribu namun dikembalikan oleh anak tertuanya. "Jika tidak boleh memancing lebih baik diingatkan namun orang sudah tua jangan dipukuli sampai muntah darah," kata dia.

Sementara itu anak tertua korban, Burhanudin, mengatakan pihaknya akan menempuh jalur hukum untuk mendapatkan keadilan karena tidak terima ayahnya dianiaya seperti itu. "Kalau salah silahkan ditegur jangan langsung dipukuli tanpa ampun seperti itu," ujar dia.

Burhan mengatakan, petugas memang pernah melakukan upaya damai dengan dimediasi perangkat desa dan memberikan uang Rp. 500 ribu, namun ditolak karena tidak sebanding dengan perbuatan yang mereka lakukan. Berdasarkan pengakuan Syamsuri, selain dipukuli bertubi-tubi oleh petugas kemudian dibawa ke pos satpam dan dihajar kembali oleh sejumlah petugas lain tanpa ampun.

Selain dipukuli, peralatan memancing dan ikan hasil pancingan juga dibuang ke laut, kemudian dia ditelantarkan di pinggir jalan. Sementara itu, Manajer Operasional PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Bakauheni, Heru Purwanto mengatakan pihaknya masih menyelidiki keterlibatan petugasnya dalam masalah itu.

Ia mengatakan, sejak awal 2013 pihaknya memang sedang melakukan pembersihan pelabuhan dari pedagang asongan dan orang-orang yang tidak berkepentingan, termasuk warga yang memancing di dermaga pelabuhan itu. (K-4/EIO)

Read More

Marzuki Alie Berpotensi Jadi Ketum Harian

Sabtu, 30 Maret 2013 - 05:17:48 WIB
Marzuki Alie Berpotensi Jadi Ketum Harian
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik 

Komhukum (Denpasar) - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua mengatakan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat, Marzuki Alie berpotensi menjadi Ketua Umum Harian Partai Demokrat untuk membantu Susilo Bambang Yudhoyono jika menjadi ketua umum partai tersebut.

"Marzuki Alie adalah kader yang paling dekat dengan pengurus-pengurus DPC. Saya rasa berpotensi menjadi ketua umum harian jika SBY menunjuknya," katanya di tengah-tengah persiapan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Inna Grand Bali Beach Hotel, Sanur, Denpasar, Jumat (29/03).

Max menilai baik komunikasi Marzuki dengan kader-kadernya di daerah. "Sejak 2010 Marzuki melakukan komunikasi ini dengan intens dengan kader," katanya.

Terkait dengan pesan singkat yang berisi teguran dari SBY kepada Marzuki Alie, Max menampik hal tersebut sebagai upaya untuk menaikkan posisi tawar lebih tinggi. "SBY dan Marzuki Alie itu sering bertemu. Jadi, tidak mungkin seperti itu," katanya.

Namun, Max mengatakan bahwa ketua umum harian akan dipilih langsung oleh SBY. "Jadi, tergantung SBY siapa yang menurut dia pantas dan bisa menjalankan tugas di tengah-tengah tugas utamanya menjadi presiden," katanya. (K-4/EIO)

Read More

Tersangka Pembakar Ida Menyerahkan Diri

Sabtu, 30 Maret 2013 - 05:16:43 WIB
Tersangka Pembakar Ida Menyerahkan Diri
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik 

Komhukum (Bekasi) - Seorang pria berinisial MD (65) menyerahkan diri ke polisi, satu jam setelah tersangka menganiaya dan membakar tubuh Ida Farida (35) pada Kamis (28/03) malam.

"Pelaku adalah mantan suami korban," ujar Humas Polres Bekasi AKP Bambang Wahyudi di Cikarang, Jabar, Jumat (29/03).

Menurut dia, korban yang merupakan warga Kampung Tambelang RT 06/03 Desa Suka Rapih, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, dianiaya dengan cara disiram bensin dan dibakar karena menolak rujuk.

"Luka bakar di sekujur tubuhnya akibat disiram bensin dan dibakar pelaku," katanya. Kejadian itu bermula saat korban sedang tertidur pulas sehabis pulang bekerja.

Tiba-tiba, pelaku menyiramkan bensin ke tubuh korban dan langsung menyulutkan api. Seketika korban terbakar di atas tempat tidurnya. Warga yang mendengar suara teriakan korban langsung memadamkan api yang membakar tubuh korban. Sementara pelaku melarikan diri melalui pintu belakang.

Menurut saksi yang merupakan tetangga korban, Salim, Ida dan pelaku sudah bercerai sejak delapan bulan lalu, karena kehidupan rumah tangga keduanya tidak harmonis. "Korban langsung dibawa ke RSCM Jakarta dengan kondisi luka bakar 80 persen di sekujur tubuh," ujarnya. (K-4/EIO)

Read More

SBY Akan Tunjuk Ketua Harian Partai Demokrat

Sabtu, 30 Maret 2013 - 05:15:50 WIB
SBY Akan Tunjuk Ketua Harian Partai Demokrat
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik 

Komhukum (Denpasar) - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan menunjuk ketua harian apabila menerima dukungan Dewan Pimpinan Daerah dan Cabang Partai Demokrat untuk menjadikannya sebagai ketua umum, kata Anggota Dewan Pembina Ahmad Mubarok.

"Jadi jabatan ketua umum itu simbolik," kata Mubarok di Denpasar, Bali, Jumat malam (29/03). Ditunjuknya ketua harian, kata Mubarok, agar SBY tetap konsentrasi untuk mengurus negara.

Apapun yang dilakukan SBY, ujar Mubarok, dengan menunjuk ketua harian, diyakini akan disetujui oleh peserta KLB. "SBY harus disebutkan secara terbuka di KLB dan acara akan selesai dengan cepat," kata Mubarok. Ia juga meminta semua pihak tidak lagi bermanuver sebab, KLB adalah untuk penyelamatan partai guna menghadapi Pemilu 2014.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua menyatakan, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat yang juga Ketua DPR RI, Marzuki Alie berpeluang menjadi ketua harian Partai Demokrat.

KLB diselenggarakan untuk memilih Ketua Umum Partai Demokrat pascapengunduran diri Anas Urbaningrum. KLB juga diselenggarakan untuk mengisi kekosongan posisi ketua umum karena diperlukan dalam syarat penyerahan daftar calon sementara (DCS) anggota legislatif ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang harus dibubuhi ketua umum dan sekjen partai bersangkutan.

KLB diperkirakan akan selesai selama satu hari yang sebelumnya dijadwalkan selama dua hari, yakni pada 30-31 Maret 2013 di Grand Inna Bali Beach Hotel, Sanur, Bali. (K-4/EIO)

Read More

Mubarok: Ketua Umum Untuk SBY Hanya Simbolik

Sabtu, 30 Maret 2013 - 05:14:42 WIB
Mubarok: Ketua Umum Untuk SBY Hanya Simbolik
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik 

Komhukum (Denpasar) - Bila memang Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerima dijadikan ketua umum Partai Demokrat, diperkirakan hanya sekedar simbolik.

"Dia (SBY) hanya ketua simbolik, ada ketua harian. SBY hanya kontrol dan itu lebih mudah dalam menjalankan tugas," kata anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok di Inna Bali Beach Hotel, Sanur, Denpasar, Bali, Jumat (29/03).

Mubarok menambahkan, SBY tentu akan menunjuk seorang yang dianggap mampu menjalankan tugas-tugas partai. "SBY bisa tawarkan nama satu orang dan itu sudah pasti disetujui oleh peserta KLB. Harus disebutkan secara terbuka dan acara akan selesai dengan cepat," kata Mubarok.

Ia juga meminta semua pihak tidak lagi bermanuver, sebab, KLB adalah untuk menghadapi Pemilu 2014. Sementara itu, Saan Mustopa, yang pernah berniat maju sebagai calon ketua umum PD mengundurkan diri. "Karena mayoritas DPD dan DPC sudah mengerucut kepada Pak SBY, saya akan ikuti DPD dan DPC. Ini demi kebaikan partai," kata Saan.  (K-4/EIO)

Read More

"Libatkan Polisi Saat Transaksi Besar"

Sabtu, 30 Maret 2013 - 05:13:56 WIB
"Libatkan Polisi Saat Transaksi Besar"
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Kriminal 

Komhukum (Bekasi) - Pihak Polresta Bekasi Kota, Jawa Barat, menghimbau masyarakat untuk tidak segan melibatkan aparat kepolisian dalam aktivitas transaksi perbankan dengan nominal uang yang berjumlah besar.

"Kami ingin memberikan kenyamanan dan keamanan bagi seluruh nasabah," kata Kapolresta Bekasi Kota, Kombes Priyo Widiyanto di Bekasi, Jumat (29/03).

Menurut dia, pengawalan dilakukan demi mengantisipasi munculnya potensi kejahatan yang bisa saja muncul sewaktu-waktu dalam perjalanan menuju bank.

"Penyediaan pengawalan ini sudah disebarluaskan kepada masyarakat. Baik disampaikan dalam sejumlah pertemuan maupun dengan menyebar spanduk di sejumlah titik keramaian," katanya.

Namun dirinya menyayangkan, masyarakat yang berminat memanfaatkan tawaran ini masih sangat minim. "Masih banyak masyarakat yang acuh dengan keamanannya sendiri saat membawa uang dalam jumlah besar," kata Priyo.

Menurut dia, kelompok masyarakat yang masih mengacuhkan himbauan tersebut mayoritas para pegawai SPBU yang bertugas menyetor uang pemesanan bahan bakar ke bank.

"Tak jarang, mereka malah menjadi sasaran empuk perampok," katanya. Menurut dia, kasus perampokan terakhir menimpa seorang pegawai SPBU 3417114 Rawalumbu, Ponijan (26) pada Senin (25/03).

Dia menjadi korban perampokan pelaku bersenjata api dan tajam yang mengendarai tiga sepeda motor saat korban akan menyetorkan uang ke Bank Mandiri yang lokasinya tak jauh dari SPBU.

"Meskipun tidak terluka, uang senilai Rp. 81 juta yang akan disetorkannya ambles dibawa kabur perampok," katanya. (K-4/EIO)

Read More

Enam Rumah Terkena Longsor di Tasikmalaya

Sabtu, 30 Maret 2013 - 05:13:00 WIB
Enam Rumah Terkena Longsor di Tasikmalaya
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Umum 

Komhukum (Tasikmalaya) - Lima rumah di Kecamatan Salawu dan satu rumah di Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, rusak terkena tanah longsor, Jumat (29/03).

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Kundang, mengatakan bahwa hujan deras yang berlangsung lama mengguyur wilayah Tasikmalaya menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya longsor.

"Dilaporkan ada lima rumah di Salawu yang terkena longsor dan satu lagi di Padakembang. Tidak ada korban jiwa, semua penghuni rumah selamat," katanya.

Bencana longsor menimpa lima rumah di Kampung Cisitu, Desa/Kecamatan Salawu dan satu rumah di Kampung Sayuran, Padakembang. Rumah-rumah itu rusak terkena longsor. "Sekarang ini warga sudah mengungsi, karena rumahnya tidak bisa ditempati," katanya.

Tim dari BPBD, kata Kundang sudah diterjunkan untuk meninjau lokasi longsor dan mendata tingkat kerusakan rumah dan dampak lain dari longsor tersebut. Selain itu, lanjut Kundang, BPBD koordinasi dengan sejumlah dinas terkait dalam upaya melakukan penanggulangan korban bencana alam tersebut.

"Sementara ini dari BPBD meninjau dulu lokasi longsor, bagaimana kondisinya sekarang dan penanggulangannya, mungkin besok bisa diinformasikan," kata Kundang. (K-4/EIO)

Read More

Tugas BI Makin Berat Pasca Pemberlakuan OJK

Sabtu, 30 Maret 2013 - 14:01:51 WIB
Tugas BI Makin Berat Pasca Pemberlakuan OJK
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Perbankan 

Komhukum (Jakarta) - Sejak kelahiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tantangan yang dihadapi seorang Gubernur Bank Indonesia (BI) akan sangat berbeda daripada sebelumnya.

Tugas Gubernur BI sebelum era OJK mencakup bidang makro ekonomi, keuangan dan moneter serta pengaturan dan pengawasan perbankan, tetapi sejak kehadiran OJK, BI tidak lagi mencakupi tugas pengaturan dan pengawasan perbankan.

BI akan lebih fokus kepada tugas menjaga stabilitas moneter dan mengatur sistem pembayaran.

Untuk melaksanakan tugas menjaga stabilitas moneter dan menjaga sistem pembayaran, maka BI sebagai bank sentral bukan hanya mengawasi bank, melainkan juga dapat mengawasi pasar modal dan lembaga keuangan nonbank.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan agenda BI untuk memperkuat peran pasca pemberlakuan OJK dilakukan dengan mengoptimalkan bauran kebijakan moneter dan makro prudensial dalam memperkuat ketahanan perekonomian nasional.

"Pengalihan pengawasan bank dari BI ke OJK memunculkan banyak pertanyaan bagaimana peran BI dalam mempengaruhi dan mengawal peran perekonomian nasional, ini alasan penguatan BI mendesak dilakukan," ujar dia.

Menurutnya, perekonomian Indonesia sedang dihadapkan pada situasi yang mengganggu stabilitas makro, seperti adanya defisit neraca pembayaran, dan stabilitas nilai tukar.

"Ini merupakan hal penting yang harus segera ditangani," kata dia.

Namun di sisi lain BI harus memperlancar masa transisi pengalihan pengawasan perbankan tersebut.

"Dalam konteks tersebut saya memiliki kepercayaan bahwa BI akan mampu memenuhi harapan masyarakat. Untuk itu, BI harus mampu mengoptimalkan kebijakan moneter dan makro prodensial sebagai kebijakan baru," katanya.

Ia menjelaskan pelaksanaan kebijakan moneter tidak bisa dan tidak boleh hanya mengandalkan instrumen suku bunga saja dalam mengatasi masalah ekonomi apakah inflasi yang tinggi, nilai tukar yang bergejolak dan kredit kurang mengucur dan defisit neraca pembayaran.

Menurut dia, nilai tukar harus diarahkan mendukung pengendalian inflasi dengan menstabilkan nilai tukar sesuai dengan kondisi fundamental dan termasuk hal yang mempengaruhi nilai tukar tersebut.

"Harus ada pengendalian masuknya modal asing, khususnya yang berjangka pendek dan spekulatif, sehingga dapat mendukung mandat BI dalam mengendalian perekonomian nasional," katanya.

Caranya dengan jalan mendorong modal asing berjangka panjang yang bermanfaat untuk perekonomian. Di samping itu kebijakan makro prodensial dengan cara bagaimana mengendalikan kredit, likuiditas dan mendorong kredit yang kurang seperti disektor pertanian dan UMKM.

"Termasuk mengendalian kredit berjangka pendek seperti di bidang properti, kredit kendaraan bermotor, yang pada tahun lalu telah diberlakukan kebijakan uang muka adalah bagian dari kebijakan makro prodensial tersebut," ujar dia.

Tantangan BI

Ketua Umum Perhimpunan Bank-bank Nasional (Perbanas) Sigit Pramono, Bank Indonesia (BI) di bawah kepemimpinan Agus Marto dapat mengeluarkan kebijakan makroprudensial efektif dan bermanfaat bagi pembangunan perekonomian nasional.

"Agus merupakan figur yang sudah sangat dikenal yang tidak pernah diragukan integritasnya. Yang terpenting Gubernur BI baru yang terpilih harus mampu menjawab tantangan yang berbeda dengan Gubernur BI sebelumnya," ujarnya.

Ia mengatakan ada tiga tantangan besar yang dihadapi Gubernur BI baru. Tantangan pertama ialah berkaitan dengan tugas BI pada era setelah kelahiran OJK yang berbeda dengan era sebelumnya.

"Sejak kehadiran OJK, BI fokus menangani persoalan makro prudensial dan tidak lagi mengatur serta mengawasi perbankan," ujarnya.

Kedua, Gubernur BI bersama Menteri Keuangan, Ketua OJK dan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bertanggung jawab menjaga stabilitas sistem keuangan melalui Forum Stabilitas Sistem Keuangan ( FKSSK).

"Tugas ini berlaku baik dalam situasi normal maupun ketika terjadi ancaman krisis keuangan. Penugasan Gubernur BI dalam forum semacam itu baru sekarang ditegaskan dalam Undang-undang (UU) OJK karena forum atau komite sejenis ini, sejak model Dewan Moneter zaman Orde Baru, secara legal belum pernah sekuat sekarang posisinya," kata dia.

Hal tersebut sangat penting karena jika forum tersebut mengambil keputusan khususnya dalam situasi krisis tidak lagi dipersoalkan lagi secara politik.

Ketiga, menyangkut masalah mengamankan proses transisi BI ke OJK.

"Selain komunikasi lebih baik dengan asosiasi kami ingin juga kalau ada masalah-masalah yang terkait dengan perbankan atau mau menelurkan kebijakan, BI juga undang kita, karena masa transisi dalam beberapa bulan akan diserahkan ke OJK," kata dia.

Sementara itu, terkait pekerjaan berat yang menanti Agus, Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis mengungkapkan Gubernur BI terpilih, harus fokus pada beberapa hal utama. Yang pertama dan terutama adalah soal pengendalian inflasi dan nilai tukar.

"Kami berharap BI fokus pada nilai tukar walau BI enggan karena soal Undang-undang Devisa tapi kami berharap bisa masuk ke situ," ujar politisi Partai Golkar tersebut.

Selain itu, Harry juga berharap Gubernur BI terpilih mampu membangun dan mengembangkan sistem pembayaran yang aman, nyaman dan efisien.

Hingga kini, sistem pembayaran di Indonesia belum terlindungi, karena belum ada undang-undang khusus mengatur sistem yang telah ada sejak berdirinya perbankan di Indonesia tiga abad yang lalu.

Degan dibentuknya OJK, kata dia, fungsi pengawasan jasa keuangan menjadi domain OJK. Sementara, pengawasan perbankan lebih dominan dilakukan BI. Sistem pembayaran lebih mendominasi di perbankan.

"Menurut saya, bank tanpa sistem pembayaran ibarat rumah kosong. Diperlukan UU tentang sistem pembayaran, dan di dalamnya harus masuk aspek security untuk menjamin efisiensi dan kenyamanan nasabah," ujar Harry.

Sayangnya, dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di DPR RI, belum ada rencana untuk membuat UU ini, padahal sangat dibutuhkan untuk perlindungan nasabah maupun bank itu sendiri.

"Dalam Prolegnas yang ada baru Amandemen UU BI, Pasar Modal, Dana Pensiun, Hutang Negara, dan Redenominasi. RUU Sistem Pembayaran belum diusulkan. Usulan UU bisa dari DPR RI atau dari pemerintah, bila BI kesulitan, DPR siap membantu, ini penting, kalau bisa ini harus didiskusikan dan di-push agar terlaksana lebih cepat," ujar Harry.

Ia mengungkapkan dalam UU BI, perlindungan sistem pembayaran tidak terlalu eksplisit. Sementara dalam UU OJK, sistem pembayaran tetap pada BI, dengan begitu sangat jelas diperlukan UU baru tentang sistem pembayaran.

Harry juga meminta BI mengupayakan perluasan akses terhadap layanan keuangan dan mendorong pengembangan sektor riil. "Harus ada kepedulian ke pertanian dan usaha kecil," ujarnya.

Ia pun meminta kebijakan 20% kredit untuk UMKM terus berjalan. Fokus lainnya yakni soal koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.

"BI harus berkoordinasi dengan OJK terkait 'macro prudential', dan 'micro prudential'," ujarnya.

Pengamat pasar uang Farial Anwar mengatakan setelah pengawasan perbankan akan resmi dialihkan ke OJK pada tahun depan, maka otomatis tugas bank sentral hanya mengawasi soal moneter khususnya inflasi serta menjaga pergerakan nilai tukar rupiah, utamanya pada dolar AS.

Masalahnya, hingga saat ini, Indonesia memang masih menganut rezim devisa bebas yang entah disadari atau tidak oleh pemerintah belum bisa diubah dan belum ada niat dari pemerintah sendiri untuk merubah Undang-undang Nomor 23/1999.

"Dengan adanya rezim devisa bebas tersebut, maka asing bebas keluar masuk," ujarnya.

Menurut dia, dengan rezim devisa bebas tersebut, asing juga masih bisa masuk ke Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Padahal instrumen tersebut merupakan pendalaman instrumen moneter khusus di dalam negeri.

"Sampai saat ini pun, belum ada niat dari pemerintah untuk melakukan 'holding' periode (menahan arus dana asing) ke SBI atau instrumen moneter lainnya agar dana asing ini bisa bertahan lebih lama dan tidak seenaknya keluar masuk instrumen moneter. Kalau di Thailand kan lain. Bank sentral mereka mau melakukan itu. Imbasnya, kurs mereka relatif terjaga dan inflasi juga terkendali," ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah juga tidak memiliki kebijakan terkait sistem nilai tukar mengambang bebas. Sehingga, nilai tukar rupiah memang sering terombang ambing seiring kondisi dolar AS di pasar.

"Kalau ada ekonom yang bilang bahwa nilai tukar Rp. 9.700 atau level berapa pun aman buat eksportir atau importir, itu bohong besar," ujarnya.

Terkait inflasi, Indonesia juga masih memiliki tingkat inflasi relatif lebih tinggi dibanding negara-negara sekawasan. Bank sentral harus menjaga nilai inflasi ini agar tidak mengganggu stabilitas perekonomian dalam negeri. Sehingga, posisi Gubernur BI memang harus independen dan lepas dari intervensi apapun, termasuk partai politik.

"Diharapkan Agus bisa berani membuat kebijakan menghapus rezim devisa bebas ini dan bisa menjaga inflasi agar terkendali. Selama ini belum ada Gubernur BI maupun Menteri Keuangan yang berani menghapus rezim devisa bebas tersebut," kata dia. (K-2/yan)

Read More