Parpol Gurem Digiring Hanura, HT Siap Danai Caleg

Kamis, 28 Februari 2013 - 15:33:57 WIB
Parpol Gurem Digiring Hanura, HT Siap Danai Caleg
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik 

Komhukum (Jakarta) - Pengusaha media Hary Tanoesoedibjo menyatakan siap membantu pendanaan partai Hanura menghadapi Pemilu 2014, termasuk membantu pendanaan bagi calon anggota legislatif (Caleg) DPR RI.

"Saya sebagai anggota baru, sebenarnya untuk bantuan bisa disampaikan oleh Pak Wiranto. Namun, kalau ada caleg potensial, dalam artian pintar, bisa mewakili sebagai wakil rakyat yang baik, saya pribadi siap membantu," kata Hary Tanoe dalam kunjungan ke Fraksi Hanura DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/02).

Meski demikian, Hary Tanoe yang telah bergabung dengan Hanura dan didaulat menjadi ketua Dewan Pertimbangan Hanura ini menolak menyebut berapa besar bantuan yang akan diberikan. 

"Namanya case by case, tetap saya bantu. Keberadaan saya di Hanura all out tidak hanya untuk meramaikan Hanura pada Pemilu 2014 tetapi juga Hanura bisa menjadi pemenang," jelasnya.

Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto mengakui bahwa akan ada bantuan untuk caleg Hanura. "Bantuan pasti ada, teman-teman caleg yang memang potensial pasti kita bantu. Soal jumlah itu urusan dalam, nggak etis kalau diumumkan. Kalau terlalu banyak nanti dibilang sombong, kalau sedikit nanti dibilang melarat," kata Wiranto.

Kendati Wiranto menegaskan bahwa Hary Tanoesudibjo bergabung ke partainya berbasiskan komitmen perbaikan nasib bangsa, bukan terkait posisi atau bantuan finansial. 

"Saya sampaikan mahar kami adalah komitmen. Bahwa kita ingin melakukan perubahan yang berbaiskan hati nurani. Ada kejujuran, kemuliaaan, kehormatan. Semuanya mendambakan pemimpin yang harus selalu di jalan benar," ujarnya.

Selain itu, Wiranto juga menyatakan hasil sejumlah lembaga survei mempengaruhi partainya. Hasil yang menanjak naik itu membuat banyak partai politik yang tidak lolos menjadi peserta pemilu 2014 merapat ke Hanura.

"Apa yang terjadi dengan adanya posisi seperti itu, telah banyak partai-partai yang bergabung ke Hanura, kira-kira sudah lebih dari 8 parpol yang siap dan telah gabung ke Hanura," urainya.

Wiranto juga mengatakan tiga partai lagi akan bergabung ke Hanura. Namun, Wiranto enggan mengungkap nama partai yang telah merapat ke Hanura. "Sesuatu yang harus disyukuri," tuturnya.

Wiranto mengatakan partai yang merapat tidak membawa gerbong kosong namun membawa penumpang yang lebih banyak duduk di DPRD. (K-2/Roy)

Read More

Citra KPK Jadi Subordinasi Politik Dan Kekuasaan

Kamis, 28 Februari 2013 - 15:31:25 WIB
Citra KPK Jadi Subordinasi Politik Dan Kekuasaan
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Korupsi 

Komhukum (Jakarta) - Pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Mudzakkir menyatakan, citra KPK sekarang semakin kuat menjadi subordinasi politik dan kekuasaan.

Hal ini terkait dengan penetapan Anas menjadi tersangka seiring proses politik di Partai Demokrat. Apalagi, kala itu, KPK belum mengungkap siapa pembocor sprindik.

Keputusan KPK itu tidak sesuai dengan sejarah dibentuknya lembaga antikorupsi tersebut sebagai lembaga independen yang tidak masuk ke lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

“Ini tugas berat bagi KPK untuk mengembalikan citranya sebagai lembaga independen dan profesional. Nah pimpinan KPK saya kira memang harus diperiksa,” kata Mudzakkir di Jakarta, Kamis (28/02)

Menurutnya, penetapan Anas sebagai tersangka kental dengan aroma politik. Hal itu bisa dibuktikan dengan adanya draft sprindik yang bocor ke publik.

Draft tersebut diduga telah diketahui kelompok elite pimpinan Partai Demokrat yang ada pada birokrasi pemerintahan. Kemudian para elite tersebut telah “melengserkan” Anas sebelum dijadikan tersangka oleh KPK.

“Anehnya, KPK kemudian mengadakan pertemuan khusus menetapkan Anas sebagai tersangka. Ini membuat citra KPK menjadi kurang baik,” jelasnya.

Sementara itu, Pengamat hukum dari Universitas Negeri Medan Majda El Muhtaj menilai keberadaan Komite Etik adalah untuk menjaga marwah KPK.

Menurut dia, masyarakat memiliki harapan besar kepada Komite Etik, terlebih dengan adanya turbulensi politik yang sangat kencang saat ini yang menimbulkan banyak pertanyaan publik atas peristiwa bocornya sprindik.

“Jika melihat nama-nama yang ada di dalamnya,saya optimistis Komite Etik ini profesional. Komite harus segera bergerak cepat,” tutur Majda. (K-5/Roy)

Read More

KPU Hentikan Rekrutmen Badan Adhoc di 15 Provinsi

Kamis, 28 Februari 2013 - 15:14:23 WIB
KPU Hentikan Rekrutmen Badan Adhoc di 15 Provinsi
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik 

Komhukum (Jakarta) - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) tidak akan merekrut ulang badan adhoc penyelenggara pemilu di sejumlah provinsi yang menggelar pemilukada tahun 2013.

Badan adhoc yang sudah dibentuk untuk kebutuhan pemilukada akan di-SK-kan menjadi badan adhoc penyelenggara pemilu tahun 2014. “Ada 15 provinsi yang menggelar pemilukada tahun ini. Untuk efisiensi waktu dan anggaran, kita tidak akan merekrut ulang badan adhoc di daerah tersebut. Yang sudah ada langsung kita SK-kan saja,” ujar Komisioner KPU RI Ferry Kurnia Rizkiyansyah di kantor KPU, Jakarta, Kamis (28/02).

Sebanyak 15 provinsi yang menggelar pemilukada pada tahun 2013 yakni Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Timur (Kaltim), Sulawesi Selatan (Sulsel), Maluku, Maluku Utara (Malut), dan Papua.

Dengan demikian KPU Kabupaten/Kota tidak perlu lagi melakukan serangkaian tes untuk merekrut 22.860 petugas PPK, 159.627 petugas PPS dan 2.881.333 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 15 provinsi tersebut. “Selain efisien dari segi waktu dan anggaran, kita juga mendapat petugas yang sudah berpengalaman,” ujar Ferry.

Meski demikian, lanjut Ferry, KPU tetap harus melakukan evaluasi terhadap semua petugas badan adhoc tersebut.  “Kalau selama penyelenggaraan pemilukada ada bukti kuat mereka melakukan pelanggaran atau kinerjnya kurang bagus, perlu kita evaluasi dan kita cari penggantinya yang lebih baik,” ujarnya.

Mantan Ketua KPU Jawa Barat ini menjelaskan banyak manfaat jika KPU tetap menggunakan petugas badan adhoc lama untuk penyelenggaraan pemilu 2014. Para petugas tersebut sudah memiliki pengalaman sehingga tidak diperlukan lagi bimbingan teknis yang mendalam terkait dengan tugas dan wewenangnya sebagai penyelenggara. Tim kerja juga akan lebih solid karena sudah pernah bekerja sama mengelola kegiatan pemilu.

“Mereka juga dapat memberikan masukan dan sumbang saran kepada KPU terkait hal-hal yang menurut mereka menjadi kelemahan dalam penyelenggaraan pemilukada sehingga tidak terulang lagi pada pemilihan umum tahun 2014,” jelasnya.

PPK dan PPS akan mulai bertugas bulan Maret sehingga KPU berkewajiban mengalokasikan anggaran honorariumnya untuk 10 bulan selama tahun 2013. "Begitu juga pantarlih untuk pemutakhiran data pemilih," katanya. (K-2/Roy)

Read More

Publik Diminta Jangan Buat Opini Sepihak Tentang Sprindik

Kamis, 28 Februari 2013 - 15:12:24 WIB
Publik Diminta Jangan Buat Opini Sepihak Tentang Sprindik
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Korupsi 

Komhukum (Jakarta) - Anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari menyambut gembira dengan mulai bekerjanya Komite Etik.

Karena hal itu akan dapat mengakhiri kesimpangsiuran berita dan mengungkap siapa yang membocorkan sprindik dan apa motifnya. Termasuk memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku pembocoran sprindik tersebut.

“Saya imbau masyarakat tidak mengembangkan spekulasi maupun teori-teori. Kita tunggu fakta yang sebenarnya terjadi. Tapi kalau aku (jadi Komite Etik), aku pecat (pembocornya),” kata Eva kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (28/02).

Menurutnya, meski Anas sudah menjadi tersangka proses hukum, harusnya itu bisa berjalan adil karena menyangkut hak setiap warga negara. Maka, reputasi KPK menjadi pertaruhan akibat kehebohan beraroma politik dalam kasus Hambalang dan penetapan Anas sebagai tersangka.

“Buka pengadilan yang fair, transparan, dan tidak terpengaruh oleh tahun politik. Kita sama-sama prihatin, tapi punya kewajiban menghormati proses hukum,” ujar Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. (K-5/Roy)

Read More

KPU Pastikan Dokumen C1 Terkumpul Secara Nasional

Kamis, 28 Februari 2013 - 15:02:33 WIB
KPU Pastikan Dokumen C1 Terkumpul Secara Nasional
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik 

Komhukum (Jakarta) - Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Husni Kamil Manik menyampaikan sejumlah langkah yang akan ditempuh untuk mencegah kecurangan dalam tahap pemungutan dan penghitungan suara.

Salah satunya mendesain dokumen C1 agar secara kasat mata dapat dengan mudah dikenali keasliannya.

“Kemudian memastikan agar petugas dapat mengisi formulir C1 dengan benar. Sebab formulir tersebut berisi data yang sangat penting, memuat jumlah pemilih yang terdaftar di Tempat Pemungutan Suara (TPS), surat suara yang dikirim ke TPS, jumlah surat suara yang baik dan rusak, surat suara yang digunakan, surat suara yang sah dan tidak sah,” jelas Husni dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di gedung parlemen, Rabu kemarin dan disampaikan hari ini di Kantor KPU, Kamis (28/02).

Rapat tersebut agendanya membahas sejumlah persoalan pemilukada yang akan dilaksanakan tahun 2013, tetapi berkembang menjadi lebih luas sampai pada persoalan penyelenggaraan pemilu.

Hadir dalam rapat tersebut Komisioner KPU Juri Ardiantoro, Sekjen KPU Arif Rahman Hakim dan jajaran pimpinan dan anggota Komite I DPD RI.

Husni mengatakan peserta pemilu perlu memperhatikan formulir C1 tersebut karena merupakan dokumen yang sangat vital. Formulir itu menjelaskan perolehan suara setiap partai dan calon anggota legislatif. Para saksi partai berhak memperoleh dokumen tersebut sebagai pembanding jika ada perbedaan data saat rekapitulasi pada jenjang di atasnya.

“Tapi selama ini yang sering dipegang sama para calon justru lampiran C1. Padahal C1 yang ditandatangani anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dapat digunakan sebagai pembanding untuk menguji kebenaran hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota,” terang Husni.

Ke depan, kata Husni, selain ada dokumen yang dihitung secara berjenjang di setiap tingkatan yakni di Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), ada juga dokumen yang langsung dikirim ke Kabupaten/Kota. Jika sudah di tangan KPU Kabupaten/Kota, datanya tidak mungkin berubah karena mereka adalah penyelenggara yang profesional.

Husni mengatakan, tiga kali pelaksanaan pemilu pascareformasi dokumen C1 belum dapat dikumpulkan secara nasional. KPU menargetkan pada pemilu tahun 2014, dokumen tersebut dapat dihimpun secara total.

“Setelah selesai penghitungan suara di TPS, pada hari yang sama dokumen tersebut harus cepat diselamatkan. Itu merupakan dokumen yang sangat penting. Itu semacam cip pemilu,” ujarnya.

Sementara terkait tabulasi perolehan suara, menurut Husni, itu hanya fasilitas untuk memperluas akses informasi pemilu kepada masyarakat. “Itu bukan dokumen untuk mengesahkan hasil pemilu. Itu hanya media publikasi dan penyebaran informasi karena masyarakat ingin tahu perkembangan penghitungan suara yang sedang berlangsung,” ujarnya.

Menurut Husni, ke depan tabulasi perolehan suara dengan menggunakan teknologi informasi sejak awal akan ada penegasan bahwa tidak akan diumumkan sampai penghitungan 100% suara selesai dilakukan. Sebab yang menjadi dasar bagi KPU untuk menentukan hasil pemilu adalah penghitungan manual yang dilakukan secara berjenjang.

Husni menegaskan, pihaknya melakukan supervisi maksimal secara berjenjang kepada semua penyelenggara pemilu. Jika dalam pelaksanaan di lapangan masih ditemukan ada penyimpangan maka akan dikenai sanksi tegas mulai dari teguran sampai pemberhentian.

“Kalau KPU menemukan duluan terkait adanya penyimpangan yang dilakukan penyelenggara, kita akan langsung tindak,” tegasnya. (K-2/Roy)

Read More

KPU Perluas Akses Penyandang Disabilitas

Kamis, 28 Februari 2013 - 14:54:11 WIB
KPU Perluas Akses Penyandang Disabilitas
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik 

Komhukum (Jakarta) - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) bertekad meningkatkan akses penyandang cacat atau disabilitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

Sebab penyandang disabilitas memiliki hak konstitusional yang sama dalam pemilu. Partisipasi mereka akan mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih secara nasional.

“Dalam tahap penyusunan regulasi, penyandang disabilitas sudah kami libatkan untuk memberikan masukan terhadap berbagai rancangan peraturan yang sedang kita susun, terutama peraturan yang di dalamnya berkaitan dengan hak-hak mereka,” terang Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Kantor KPU, Kamis (28/02).

Menurut Ferry, masukan dari para penyandang disabilitas diperlukan agar KPU memahami kebutuhan dan menyiapkan kebijakan dalam meningkatkan akses mereka pada setiap tahapan pemilu.

“Setiap jenis disabilitas tentu membutuhkan respons yang berbeda. Kita membutuhkan masukan yang komprehenship sehingga partisipasi mereka dapat diakomodir secara maksimal dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu,” ujar Ferry.

Dalam pemutakhiran data pemilih, kata Ferry, panitia pemutakhiran data pemilih (pantarlih) harus memberikan perhatian serius terhadap penyandang disabilitas. 
“Jangan sampai mereka tidak terdata. Pantarlih harus menyisir semua pemilih yang ada di wilayah kerjanya. Kalau ada penyandang cacat yang tidak didatangi pantarlih ke rumahnya dapat melapor ke KPU,” tegasnya.

Daftar pemilih yang akan disusun juga harus memuat jenis disabilitas warga Negara yang memiliki hak pilih, selain nama, jenis kelamin, tempat/tanggal lahir, alamat, nomor induk kependudukan, nomor kartu keluarga dan status kawin.

Hal ini untuk memudahkan penyelenggara menyediakan alat bantu sesuai kebutuhan mereka di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Begitu juga saat panitia pemungutan suara (PPS) mengumumkan daftar pemilih tetap (DPT) harus di tempat yang mudah dijangkau oleh penyandang disabilitas. Sehingga mereka dapat memastikan apakah dirinya sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum.

Untuk sosialisasi pemilu, KPU juga akan memperhatikan jenis disabilitas pemilih. Misalnya untuk mereka yang tunanetra akan lebih efektif menggunakan radio sebagai media sosialisasi. Sementara bagi penyandang tunarungu (gangguan pendengaran/bicara) akan lebih efektif sosialisasi dilakukan melalui media visual.

Untuk pemungutan suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) diminta mendesain Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dapat diakses pemilih sesuai jenis disabilitasnya. Untuk pemilih yang tunanetra misalnya wajib disediakan template braile, sementara tunadaksa akan diberikan kemudahan akses ke bilik suara dan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara.

Pasal 157 ayat 1 menyebutkan pemilih tunanetra, tunadaksa, dan yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih. Kemudian ayat 2 menyebutkan orang lain yang membantu pemilih penyandang disabilitas dalam memberikan suara itu, wajib merahasiakan pilihan pemilih.

“Kami berharap nantinya tidak ada lagi keluhan dari penyandang disabilitas bahwa akses kursi roda sulit ke TPS, kotak suara terlalu tinggi atau template di TPS kurang. Para petugas di KPPS juga akan dilatih untuk dapat menjadi pendamping yang baik bagi para penyandang disabilitas yang membutuhkan pendampingan,” terang Ferry.

Saat ini KPU sedang membahas dan mematangkan kerja sama dengan Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca) untuk meningkatkan akses dan standarisasi layanan terhadap penyandang cacat dalam penyelenggaraan pemilu. (K-2/Roy)

Read More

Polisi Lindungi Keluarga Korban Sodomi

Kamis, 28 Februari 2013 - 14:40:04 WIB
Polisi Lindungi Keluarga Korban Sodomi
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Kriminal 

Komhukum (Jakarta) - Keluarga F (5), korban sodomi yang diduga dilakukan oleh seorang oknum polisi E (34), dan seorang kuli bangunan SA (32),  mengaku diintimidasi oleh warga sekitar rumahnya. Kini keluarga F mendapat perlindungan dari pihak kepolisian.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto saat jumpa pers di Mapolres Jakarta Timur, Rabu (27/02) malam mengatakan, perlindungan diberikan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Jakarta Timur.

"Kapanpun keluarga merasa terancam ataupun terintimidasi, bisa langsung menelepon Kanit PPA, Ibu Endang, dan petugas akan bertindak, apalagi jika bentuk ancaman mengarah pada pidana," jelas  Rikwanto.

Rikwanto mengatakan, intimidasi yang dilaporkan oleh MH, ibu F, dialami saat awal-awal penyidikan kasus sodomi. Menurutnya, suatu hal wajar jika warga yang mayoritas masih kerabat pelaku bereaksi keras saat MH melaporkan tersangka pada polisi.

Warga menganggap hal itu merupakan fitnah semata. Namun setelah bukti-bukti dijabarkan, reaksi keras tersebut mulai melunak hingga tidak ada lagi.

"Karena polisi tetapkan mereka sebagai tersangka dengan berbagai bukti, dan ada dasarnya," lanjutnya.

Rikwanto menambahkan saat ini keluarga F mengungsi ke rumah kerabatnya di bilangan Jakarta Barat untuk menghindari pengaruh buruk lingkungan tempat tinggalnya di wilayah Ciracas.

"Ketahanan orang terhadap tekanan kan beda-beda. Untuk keluarga F memang baiknya mengungsi dahulu untuk memulihkan kondisi mental mereka," kata Rikwanto.

MH mengakui dirinya belum ingin kembali ke rumahnya semula demi pemulihan kondisi anaknya. Ia tak mau anaknya mengingat kembali kejadian kelam yang dialaminya di lingkungan itu. F diketahui mengalami kekerasan seksual di rumah E, yang tak jauh dari rumahnya sendiri.

Mengenai perlindungan, MH membenarkan dirinya sudah dijanjikan perlindungan oleh Polres Jakarta Timur. "Kapan saja bisa melapor langsung pada Kanit PPA Polres Jakarta Timur AKP Sri Endang, jika merasa terancam," katanya.

Adapun kondisi FF sendiri, menurut MH, masih mengalami trauma. Sayangnya, ia tak bisa menyampaikan bentuk trauma anaknya tersebut karena Rikwanto membisikinya untuk tidak menjelaskan pada wartawan saat itu. "Sudah cukup ya, biarkan keluarga tenang dan recovery dahulu," pungkas Rikwanto. (K-2/Shilma)

Read More

Kapolda Sumsel: Pengamanan Bandara Harus Diperketat

Kamis, 28 Februari 2013 - 14:03:30 WIB
Kapolda Sumsel: Pengamanan Bandara Harus Diperketat
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Kriminal 

Komhukum (Palembang) - Antisipasi masuknya barang-barang ilegal melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II palembang maka pengawasan perlu ditingkatkan lagi.

Kapolda Sumsel Irjend Pol Iskandar Hasan mengatakan, masuknya ribuan  barang ilegal berupa  BlackBerry dan Smart Phone merupakan peringatan petugas bandara dan pihak kepolisian agar lebih meningkatkan pengawasan.

Ia menyampaikan berdasarkan pengalaman itu seharusnya pihak bandara harus mengaktifkan lagi air port intergation yang ada.

“ Melaui Air Port Intergation itu bisa berkoordinasi dengan  Semua aparat yang  berada di Bandara tersebut  baik itu Polisi maupun , TNI AU ,Imigrasi  dapat bekerja sama,” jelasnya, Kamis (28/02).

Lebih lanjut ia menjelaskan,  dengan adanya tangkapan HP ilegal beberapa waktu lalu itu menandakan bahwa Bandara  Sultan Mahmud Badarudin II cukup rawan,  hingga dengan mudah dapat dijadikan tempat keluar masuk barang dari negara luar yang ilegal.

“Untuk ke depan Air port Intergation ini perlu dihidupkan kembali, dan kita akan mengundang  instansi yang terkait untuk mengadakan rapat bersama  untuk membahas masalah ini “katanya.

Seperti diketahui beberapa waktu lalu diamankan 4.764 unit HP merek Black Berry dan Smart Phone ilegal yang tersimpan di 16  koper asal Singapura tujuan Palembang yang berhasil di gagalkan oleh  Jajaran Mapolsek  Sukarame dan  Reskrim Polresta Palembang.

Barang-barang itu masuk lewat bandara dan diamankan di kawasan Jalan Harun Sohar Palembang Kelurahan  Kebun Bunga kecamatan Sukarame Palembang  pada Selasa  (26/02). (K-5/Adi)

Read More

Tersandung Century, Nasib Wapres Akan Tamat

Kamis, 28 Februari 2013 - 13:57:09 WIB
Tersandung Century, Nasib Wapres Akan Tamat
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik 

Komhukum (Jakarta) - Apabila Boediono ditetapkan sebagai tersangka namun tidak ditahan maka secara hukum Boediono masih tetap menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil presiden. Namun menurut pakar hukum tata negara, Prof Yusril Ihza Mahendra, Boediono harus mengundurkan diri.

"Tapi kalau wapres dinyatakan tersangka dan ditindaklanjuti dengan penahanan, maka mau tidak mau dia tidak bisa menjalankan tugas dan fungsinya sehingga harus mengundurkan diri," tegas Yusril kepada wartawan di Jakarta, Kamis, (28/02).

Bila wakil presiden mengundurkan diri atau dimundurkan, kata Yusril, maka Konstitusi sudah mengatur bahwa presiden harus mengusulkan dua nama, untuk selanjutnya diserahkan dan dipilih oleh MPR. Belakangan, kemungkinan dugaan Boediono menjadi tersangka dalam kasus Century semakin kuat setelah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, dalam rapat dengan Timwas Century di DPR Rabu kemarin (27/02).

Bahkan KPK memastikan penyidiknya, akan segera terbang ke Amerika Serikat untuk memerika Sri Mulyani.  Sri Mulyani merupakan mantan pejabat negara yang sering disebut-sebut terlibat dengan skandal yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 6,7 triliun tersebut.

Nama pejabat negara lain yang juga disebut-sebut terlibat adalah mantan Gubernur Bank Indonesia (BI), Boediono. Bahkan dugaan keterlibatan Boediono, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden, jauh mendahului dugaan keterlibatan Sri Mulyani, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Keuangan sekaligus Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Beredar kabar kuat, sebenarnya KPK sudah punya alat bukti untuk menjadikan Boediono sebagai tersangka dalam skandal yang juga selalu dikaitkan dengan persiapan Pemilu 2009 itu. Namun meski punya alat bukti yang kuat, KPK butuh keterangan satu lagi dari Sri Mulyani.

KPK disebutkan hanya menyiapkan beberapa pertanyaan penting buat Sri Mulyani dalam pemeriksaan yang akan dilakukan dalam pekan ini. Di antara pertanyaan itu, ada satu pernyataan yang sangat penting, yang juga sebenarnya sudah banyak beredar sejak lama.

Pertanyaan itu, apakah Sri Mulyani hanya menyetujui dana talangan untuk Century sebesar 600-an miliar, atau menyetujui hingga Rp. 6,7 triliun. Bila jawaban pertama yang Sri Mulyani sampaikan, bisa dipastikan nasib Boediono sebagai wakil presiden yang dikabarkan lebih banyak diam dalam rapat-rapat kabinet itu akan segera tamat. (K-5/Roy)

Read More

Profesionalitas Komite Etik KPK Dipercaya DPR

Kamis, 28 Februari 2013 - 13:48:56 WIB
Profesionalitas Komite Etik KPK Dipercaya DPR
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Korupsi 

Komhukum (Jakarta) - Sprindik yang ditandatangani tiga orang pimpinan KPK, yaitu Abraham Samad, Zulkarnain, dan Adnan Pandu Praja, beredar luas sejak Sabtu (9/02). Draft sprindik berkop “Surat Perintah Penyidikan KPK” yang berisi penetapan tersangka Anas Urbaningrum selaku anggota DPR periode 2009–2014 itu tanpa dilengkapi tanggal dan nomor surat.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, KPK menyerahkan sepenuhnya persoalan penyelidikan dan sanksi terhadap pembocor sprindik itu kepada Komite Etik. Karena itu, pihaknya akan menghargai apa pun nanti keputusan Komite Etik.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPR Desmon J. Mahesa mengatakan nama-nama anggota Komite Etik merupakan personel yang memiliki integritas dan kapabilitas mumpuni serta bisa dipercaya.

Karena itu, dia berharap Komite Etik tidak terjebak suasana politik yang gaduh. Komite Etik diharapkan juga terhindar dari intervensi dari pihak mana pun.“Komite Etik harus objektif,” ujar Desmon di Jakarta, Kamis (28/02)

Komite Etik harus menelusuri motif penyebaran sprindik ini. Menurut dia, ada dua kemungkinan yang bisa saja terjadi dalam kasus penyebaran sprindik. Pertama, terpublikasinya sprindik memang berkaitan langsung dengan politik kekuasaan.

Artinya, KPK terintervensi oleh penguasa. Kedua,ada oknum yang secara sengaja menjual sprindik dengan motif keuntungan. “Nah motif pertama adalah operasi untuk mematikan karakter seseorang bernama Anas Urbaningrum. Yang kedua, ada oknum yang sengaja cari keuntungan, uang misalnya atau posisi. Ini yang harus dicari,” tutur Desmon.

Dia juga percaya pada kemampuan dan keberanian orang-orang yang ada di Komite Etik. Dia berharap Komite Etik bisa memeriksa pimpinan tanpa keraguan. “Jika memang ada pimpinan yang terlibat sebutkan siapa dan apa motifnya. Jika harus dipidanakan, pidanakanlah,” tuturny. (K-5/Roy)

Read More

Azis Syamsuddin Dan Benny Diperiksa KPK

Kamis, 28 Februari 2013 - 12:56:52 WIB
Azis Syamsuddin Dan Benny Diperiksa KPK
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Korupsi 

Komhukum (Jakarta) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap para anggota Komisi III DPR terkait kasus dugaan korupsi simulator SIM.

Para anggota Komisi III yang diperiksa adalah Azis Syamsuddin, Bambang Soesatyo, Herman Heri, dan Benny K Harman.

"Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka DS," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi melalui pesan singkat, Kamis (28/02).

Pantauan Komhukum.com, baru Azis Syamsuddin dan Benny K Harman yang sudah memenuhi panggilan KPK. Pemanggilan anggota Komisi III ini diduga berawal dari nyanyian Muhammad Nazaruddin yang menyebut nama-nama anggota DPR dari Komisi III terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulaor SIM di Korlantas Polri.

Nazar menyebut Anggota Dewan yang bermain dalam kasus senilai Rp. 196,8 miliar itu adalah Azis Syamsuddin (Golkar), Bambang Soesatyo (Golkar), dan Herman Heri (PDIP). (K-2/Achiel)

Read More

Jatam: Parpol Rampok Kekayaan Alam Indonesia

Kamis, 28 Februari 2013 - 12:43:12 WIB
Jatam: Parpol Rampok Kekayaan Alam Indonesia
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik 

Komhukum (Jakarta) - Jaringan Advokasi Tambang menyoroti setidaknya enam dari 10 parpol peserta pemilu 2014 adalah penjarah dan perampok kekayaan alam Indonesia untuk kepentingan kelompoknya. Partai berlomba-lomba menjadikan sektor pertambangan sebagai mesin uang (ATM) untuk memenuhi kebutuhana kampanye, baik di tingkat daerah maupun nasional.

"Banyak aktor berada di balik beragam konflik, kekerasan, dan perusakan Sumber Daya Alam," Kata Koordinator Jatam, Haris saat menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) jalan Imam Bonjol no 29, Jakarta, Kamis (28/02).

Bahkan menurutnya, korporasi (baik nasional maupun transnasional) menjadi aktor utama dari seluruh konflik, kekerasan, dan perusakan alam. Berbagai proteksi selalu diberikan pemegang otoritas kebijakan dan politik. Sehingga korporasi dapat berlindung di balik izin yang didapatkan maupun proteksi politik dari parlemen atau parpol. 

"Akibatnya konflik, kekerasan dan perusakan terus berlangsung secara sistematis," ucapnya.

Haris menjelaskan, secara institusional beberapa perusahaan tambang bukan atas nama parpol. Namun, orang yang duduk di parpol, seperti fungsionaris, simpatisan, atau pengusaha yang mendapat proteksi politik karena memberi dana besar untuk parpol.

"Adanya relasi partai politik dengan perusahaan tambang akan menimbulkan konflik kepentingan yang bakal semakin marak terjadi jelang tahun 2014. Karena selama ini kan ada ratusan pemilu kepala daerah dan pemilihan legislatif yang membutuhkan dana," jelasnya.

Berdasarkan laporan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Haris menjelaskan, pada pemilu 2009 ada keterlibatan perusahaan tambang yang menjadi donatur terbesar kampanye pemilhan presiden dan wakilnya. Menurutnya, politik penjarahan bekerja melalui produk-produk hukum yang diterbitkan secara tidak demokratis.

"Sejak periode awal pemerintahan SBY (2004-2009) ijin pertambangan terus meningkat sejak kini mencapai 10.776 ijin usaha pertambangan (IUP), belum lagi ijin kontrak karya, Perjanjian Karya Pengusaha Batubara yang dikeluarkan Orde Baru, yang terus mendapat perpanjangan pada masa SBY," jelasnya.

Seharusnya KPU sebagai lembaga negara yang mengatur teknis pelaksana pemilu paham betul akan hal itu. "Kami minta, KPU untuk menolak parpol pelaku perusak lingkungan, stop politisi SDA, serta KPU harus lebih kritis terhadap sumber dana kampanye parpol," tegasnya. (K-2/Roy)

Read More

Aktivis 98 Diklaim Masuk Partai Hanura

Kamis, 28 Februari 2013 - 12:29:36 WIB
Aktivis 98 Diklaim Masuk Partai Hanura
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik 

Komhukum (Jakarta) - DPP Partai Hanura menyatakan bahwa para aktivis 1998 bergabung ke partai besutan Wiranto itu. Di antara aktivis 1998 yang diklaim bergabung dengan Partai Hanura adalah Sarbini, Ubedilah, Abdurrahman, Anton, Safwan.

Mereka pada umumnya ketua senat yang pada tahun itu tergabung dalam Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta (FKSMJ). Bersama kelompok-kelompok lain, mereka terlibat langsung dalam gerakan reformasi 1998.

Wiranto didampingi Sekjen DPP Partai Hanura Dossy Iskandar, Ketua DPP Partai Hanura Erik Satria Wardhana dan Saleh Husin.

Para aktivis itu menyatakan siap terlibat dalam perjuangan Hanura karena secara ideologis Hanura dianggap tepat untuk perjuangan Indonesia ke depan.

Salah seorang aktivis 98 yang mengikuti pertemuan dengan Wiranto Ubedilah Badrun membantah dirinya masuk gerbong Partai Hanura. Dia mengatakan, dirinya lebih memilih jalan intelektual sebagai pengamat sosial politik.

Namun sebagai pengamat politik, ia menilai teman-teman aktivis memilih masuk partai politik sebagai rational choice atau pilihan rasional untuk berkontribusi bagi kepentingan bangsa.

"Jadi pemberitaan yang menyebutkan saya masuk Hanura itu keliru besar, tetapi aktivis lain yang masuk Hanura itu bisa dimaklumi karena itu hak politik teman-teman aktivis," tegas Ubedilah. (K-2/Roy)

Read More

PC Merek Terkenal Rentan "Malware"

Kamis, 28 Februari 2013 - 12:22:22 WIB
PC Merek Terkenal Rentan "Malware"
Diposting oleh : Administrator 

Komhukum (Jakarta) - Sejumlah PC merek terkenal seperti Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo dan Samsung diketahui terinfeksi perangkat perusak atau sering disebut "malware" (malicious software) yang disebarkan melalui install Windows bajakan, demikian hasil studi forensik Microsoft.

"Jika pelanggan tidak dapat membuktikan komputer yang dibeli dengan pre instal lisensi Windows resmi, maka memicu risiko terkena virus dan spyware yang potensi korupsi data, pencurian, dan kerugian keuangan meningkat secara eksponensial," kata Tony Seno Hartono, National Technology Officer Public Sector Microsoft Indonesia, dalam siaran pers di Jakarta.

Menurut Tony, studi penelitian Tim Microsoft Security Forensics awalnya dilakukan pada Desember 2012 pada 282 total komputer dan DVD, dan menemukan sebanyak 69 persen terinfeksi malware, meningkat enam kali dari studi periode sebelumnya.

Diyakini bahwa baik software palsu atau pun malware bukan berasal atau terinstal dari pabrikan PC tersebut, namun berasal dari komputer yang dijual dengan sistem operasi non Windows.

Kemudian diganti oleh individu yang berada pada rantai penjualan atau toko-toko yang melakukan duplikasi ilegal dan distribusi software bajakan.

"Banyak yang beranggapan bahwa membeli PC merek ternama menjamin keamanan dan kenyamanan dalam pengalaman berkomputasi. Mereka tidak berpikir dua kali tentang software yang dijual dengan komputer, apakah itu asli atau bajakan," ujar Tony.

Untuk itu tambahnya, pelanggan harus berhati-hati ketika mendapat penawaran-penawaran menarik ketika membeli komputer, karena umumnya malware tidak dapat diperbaiki hanya dengan menggunakan antivirus.

Masih menurut studi Microsoft tersebut, tingkat infeksi dari software bajakan bervariasi secara signifikan di seluruh Asia Tenggara, dimana sampel dari Filipina memiliki tingkat infeksi malware terendah, namun dua dari lima komputer dan DVD teruji terinfeksi.

Khusus di Indonesia, sebanyak 59,09 persen dari sampel HDD (hard disk drive) terinfeksi oleh malware, sedangkan 100 persen dari sampel DVD terinfeksi oleh malware.

Total dari pengujian Microsoft mengungkapkan bahwa dari 5.601 kasus dan 1.131 unik strain dari infeksi malware dan virus ada di setiap sampel yang diambil di Asia Tenggara termasuk virus "Zeus" Trojan yang sangat berbahaya.

Zeus merupakan trojan pencuri password yang dikenal untuk menggunakan "keylogging" dan mekanisme lain untuk memonitor aktivitas online pengguna. Keyloggers merekam tiap keystroke pengguna dengan tujuan mencuri informasi personal, termasuk account username dan pssword.

Umumnya tambah Tony, pelaku kriminal menggunakan cara ini untuk mencuri identitas korban, menarik uang dari akun bank mereka, melakukan pembelian secara online dengan menggunakan informasi personal korban dan mengakses akun pribadi lainnya. (K-4/EIO)

Read More

The Pirate Bay "Berlayar" Tinggalkan Swedia

Kamis, 28 Februari 2013 - 12:19:24 WIB
The Pirate Bay "Berlayar" Tinggalkan Swedia
Diposting oleh : Administrator 

Komhukum (Stockholm) - Situs penyimpan dan berbagi file The Pirate Bay meninggalkan Swedia menyusul ancaman tuntutan aliansi hak cipta di negara itu ke Swedish Pirate Party.

The Pirate Bay (TPB) berada di Swedia sejak 2010 dengan dukungan Swedish Pirate Party, yang menyediakan layanan web hosting.

Namun, aliansi hak cipta Swedia yang didukung sejumlah perusahaan film dan musik besar mengancam akan menuntut hukum Pirate Party jika melanjutkan kerjasama dengan TPB.

Situs yang didirikan Gottfrid Svartholm Warg, Fredrik Neij, dan Peter Sunde itu pun "berlayar" ke Norwegia dan Spanyol.

"TPB tentu saja punya banyak cadangan lokasi hosting sejak lama. Saat ini merupakan pertama kalinya kami akan menunjukkan dua (lokasi) sekaligus," kata perwakilan TPB, Winona, seperti dikutip TorrentFreak.

Winona melanjutkan, "Menjadi menarik untuk melihat siapa yang sekarang disalahkan karena menyediakan hosting TPB. Pada akhirnya, mungkin para anti-internet akan paham bahwa mereka tidak akan memenangkan pertarungan ketika mereka punya orang-orang yang melawan mereka."

Norwegia dan Spanyol menjadi "pelabuhan" bagi TPB karena pengadilan di kedua negara itu mampu menolak tuntutan beberapa tuntutan yang diajukan kepada penyedia layanan web hosting. (K-4/EIO)

Read More

Jagoan Baru LG "Optimus G" Hadir di Indonesia

Kamis, 28 Februari 2013 - 12:18:49 WIB
Jagoan Baru LG "Optimus G" Hadir di Indonesia
Diposting oleh : Administrator 

Komhukum (Jakarta) - LG Electronics Indonesia mengawali kehadirannya di pasar perangkat ponsel pintar tanah air pada 2013 dengan meluncurkan jagoan baru, Optimus G.

"Kami akan memimpin pasar ponsel premium dengan model ini," kata Kepala Divisi Mobile Communication PT. LG Electronics Indonesia, Cho Cheolwoong, dalam jumpa pers di Jakarta.

Ponsel berlayar 4,7 inci itu menggunakan teknologi LG Display berupa layar definisi tinggi IPS 1280x768 piksel dengan rasio 15:9.

Dengan sistem operasi Android 4.2 itu, LG Optimus G didukung prosesor Qualcomm Snapdragon S4 Pro 1,5GHz dengan kartu RAM 2GB dan memori internal 32 giga bit.

"LG Optimus G telah mendukung koneksi jaringan LTE (4G), selain konektivitas Bluetooth 4.0, WiFi, DLNA, dan NFC," kata Cho.

Ponsel yang telah diluncurkan di pasar global sejak Agustus 2012 itu dilengkapi kamera 13 megapiksel di sisi belakang, 1,3 megapiksel di sisi depan, dan baterai polymer 2100 mAh.

Tampilan pengguna antar muka (user interface) Optimus G, yang disebut QSlide, dapat melakukan fungsi multitasking sehingga pengguna dapat berpindah aplikasi lebih mudah.

Direktur Pemasaran PT. LG Electronics Indonesia, Eric Setiadi, mengatakan ponsel seharga Rp. 6,2 juta hingga Rp. 6,3 juta itu menyasar segmen pengguna premium berusia 25-40 tahun. (K-4/EIO)

Read More

LG Luncurkan 10 Smartphone

Kamis, 28 Februari 2013 - 12:18:10 WIB
LG Luncurkan 10 Smartphone
Diposting oleh : Administrator 

Komhukum (Jakarta) - LG Electronics Indonesia akan menghadirkan 10 ponsel pintar (smartphone) selama semester pertama 2013 yang diawali Optimus G.

"Pada Maret mendatang akan ada empat produk dari dua model L3 II dan L7 II dengan prosesor baru dan model L5 II pada April," kata National Sales Head LG Mobile LG Electronics Indonesia, Denny Muliawardana, selepas jumpa pers peluncuran LG Optimus G di Jakarta.

Denny mengatakan LG Electronics Indonesia berencana menghadirkan 16 smartphone sepanjang 2013 dengan mayoritas ponsel-ponsel segmen pengguna menengah. "Tapi jumlah smartphone yang akan hadir pada semester II masih belum pasti karena teknologi bersifat fluktuatif," kata Denny.

Ponsel pintar LG paling laris di Indonesia sepanjang 2012, lanjut Denny, yaitu LG L7 yang menyasar kelas menengah. "Dalam enam bulan terakhir, kami telah meluncurkan dua ponsel pintar yaitu Optimus Vu dan Optimus L9," kata Denny.

Penjualan perangkat-perangkat ponsel pintar LG, menurut Denny, memberikan kontribusi kurang dari lima persen terhadap pendapatan LG Electronics Indonesia.

Kepala Divisi Mobile Communication PT. LG Electronics Indonesia, Cho Cheolwoong, mengatakan produsen ponsel pintar asal Korea Selatan itu optimis produk mereka akan mendominasi pasar Indonesia dalam kurun dua tahun. (K-4/EIO)

Read More

Puting Tersembul, Anne Hathaway Minta Maaf

Kamis, 28 Februari 2013 - 13:25:27 WIB
Puting Tersembul, Anne Hathaway Minta Maaf
Diposting Oleh : Administrator 

Komhukum (Jakarta) - Perhelatan Academy Awards ke-85 berlangsung penuh kemegahan dan kemeriahan di Dolby Theatre, Los Angeles, Amerika Serikat, Minggu (24/02) malam waktu setempat. 

Selain pengumuman para peraih Piala Oscar, karpet merah juga menjadi magnet tersendiri lantaran para seleb memamerkan keindahan busana hingga kemolekan tubuh.

Namun ajang ini menjadi momen yang sedikit mencoreng sosialita Hollywood, Anne Hathaway karena dirinya dinilai berbusana ataupun berpenampilan buruk lantaran nyaris memperlihatkan bagian tubuh vitalnya.

Hal ini karena gaun yang dikenakan Anne Hathaway di Academy Awards lalu rupanya menuai banyak kritikan dari para penggemarnya.

 

Anne Hathaway tiba di acara Academy Awards 2013 dengan mengenakan Gaun Prada yang berbahan satin warna merah muda. Dan meski sama sekali tidak jelek, namun tipisnya bahan serta tak menggunakan tambahan bra membuat kesan yang terlihat menjadi sedikit vulgar.

Dan merasa menyesal dengan kejadian itu, bintang "Les Miserables" tersebut pun dikabarkan langsung meminta maaf kepada pihak-pihak yang merasa dikecewakan.

"Saya sangat menyesal atas kekecewaan yang kalian rasakan," ucap Anne seperti yang dikutip dari harianonline Daily Mail (26/02) lalu. "Semua itu murni berasal dari keputusan yang mendadak," tambahnya. (K-5/el)

Read More

Angry Birds Menjadi Serial Animasi

Kamis, 28 Februari 2013 - 12:17:19 WIB
Angry Birds Menjadi Serial Animasi
Diposting oleh : Administrator 

Komhukum (Cologne) - Rovio, pembuat game Angry Birds mengumumkan penayangan perdana serial animasi yang diilhami fenomena game tersebut.

Seperti dikutip dari laman Hollywood Reporter, serial animasi Angry Birds Toons akan mulai tayang pada 16 Maret setiap minggu, mengisahkan petualangan babi-babi pencuri telur dari para burung yang marah.

Selain ditampilkan di laman resmi Rovio, animasi itu akan tayang di stasiun televisi Ukraina. Kartun Angry Birds Toon dibuat sebagai langkah lanjut untuk lebih mempopulerkan brand terkenal berbasis di Finlandia itu.

Lebih dari 260 juta pengguna telah mengunduh aplikasi Angry Birds -- penonton potensial bila kartunnya dijadikan game. Serial animasinya juga dapat memacu penjualan game, mainan, dan pernak-pernik Angry Birds kelak. (K-4/EIO)

Read More

Phablet" Perpaduan Antara Smartphone dan Tablet

Kamis, 28 Februari 2013 - 12:16:03 WIB
"Phablet" Perpaduan Antara Smartphone dan Tablet
Diposting oleh : Administrator 

Komhukum (Jakarta) - Fenomena "phablet" mengguncang dunia mobile. Pabrikan-pabrikan pada pameran produk mobile terbesar dunia di Barcelona, Spanyol, berlomba merilis ponsel pintar kecil yang bisa dipegang oleh hanya satu tangan dan komputer tablet yang ukurannya menyusut  secara dramatis.

Kian abu-abunya batas antara ponsel pintar dan tablet membuat sejumlah tablet terakhir dapat juga digunakan sebagai ponsel. Pada World Mobile Congress yang berlangsung pada 25-28 Februari ini, Ascend Mate dari pabrikan China Huawei yang adalah produsen ponsel pintar ketiga di dunia, menjadi pemimpin produk berlayar kurang dari enam inci.

Di belakangnya menyusul pembuat handset sesama China, ZTE, yang mengeluarkan Grand Memo berlayar 5,7 inci. Sementara raksasa Korea Selatan, LG, bangga dengan Optimus Pro 5,5 inci.

"Ada kecenderungan bertumbuh, khususnya di Asia, dan kebanyakan dari ponsel-ponsel ini diminati perempuan, yaitu perempuan yang tak perlu khawatir memasukkan ponsel pintarnya ke saku bajunya," kata Ken Hong, Direktur Komunikasi LG seperti dikutip AFP.

Lebih dari 120 juta tablet terjual di seluruh dunia sepanjang 2012, atau naik 50 persen dari tahun sebelumnya.  Menurut konsultan global Deloitte, pengapalan ponsel pintar tahun ini akan mencapai satu miliar unit.

Namun, ukuran tablet semakin mengecil.   Samsung Galaxy Note 8 yang dirilis sebelum pameran ini berlangsung, mengecilkan layar sampai delapan inci untuk bisa bersaing dengan iPad mini terbaru dari Apple.

Asus dari Taiwan bahkan mengawinkan dua perangkat ini dengan menawarkan Padfone Infinity, yaitu ponsel layar definisi (HD) tinggi berukuran lima inci yang akan memacu lagi jejaring nirkabel generasi keempat yang supercepat dan bisa cocok untuk tablet 10,1 inci.

Ponsel-ponsel pintar tahun 2013 semestinya jauh lebih cepat, seiring dengan perkembangan jejaring 4G yang biasa disebut Evolusi Jangka Panjang (LTE). Sedangkan Huawei dari China memamerkan Ascend P2 yang diakui sebagai yang tercepat di dunia.

Sudutnya yang tajam dan lebih tipis ketimbang pensil 8,4 mm, Huawei mengatakan produk barunya itu berkecepatan 150 Mbps sehingga bisa mengunduh dua film HD dalam waktu kurang dari lima menit.

Perangkat mobile yang lebih rampaing 4,7 inci dan berlayar HD ini digerakkan oleh prosesor quad-core 1,5 GHz, dan sanggup menggunakan jejaring LTE. Pada kuartal keempat tahun 2012, Huawei berhasil menguasai 5,3 persen pangsa pasar jenis produk ini. Tempat pertama dikuasai Samsung dengan 29 persen, disusul Apple 22,1 persen.

Lalu, Nokia dari Finlandia yang pernah menjadi raja ponsel dunia, berusaha merayu konsumen dengan produk-produk murah. Nokia merilis dua ponsel pontar ber-OS Windows --Lumia 520 dan720-- untuk ditawarkan pada harga di luar pajak sebesar 139 euro (Rp. 1,75 juta) dan 249 euro (Rp. 3,13 juta).  (K-4/EIO)

Read More