Kamis, 28 Februari 2013 - 15:31:25 WIB
Citra KPK Jadi Subordinasi Politik Dan Kekuasaan
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Korupsi
Hal ini terkait dengan penetapan Anas menjadi tersangka seiring proses politik di Partai Demokrat. Apalagi, kala itu, KPK belum mengungkap siapa pembocor sprindik.
Keputusan KPK itu tidak sesuai dengan sejarah dibentuknya lembaga antikorupsi tersebut sebagai lembaga independen yang tidak masuk ke lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.
“Ini tugas berat bagi KPK untuk mengembalikan citranya sebagai lembaga independen dan profesional. Nah pimpinan KPK saya kira memang harus diperiksa,” kata Mudzakkir di Jakarta, Kamis (28/02)
Menurutnya, penetapan Anas sebagai tersangka kental dengan aroma politik. Hal itu bisa dibuktikan dengan adanya draft sprindik yang bocor ke publik.
Draft tersebut diduga telah diketahui kelompok elite pimpinan Partai Demokrat yang ada pada birokrasi pemerintahan. Kemudian para elite tersebut telah “melengserkan” Anas sebelum dijadikan tersangka oleh KPK.
“Anehnya, KPK kemudian mengadakan pertemuan khusus menetapkan Anas sebagai tersangka. Ini membuat citra KPK menjadi kurang baik,” jelasnya.
Sementara itu, Pengamat hukum dari Universitas Negeri Medan Majda El Muhtaj menilai keberadaan Komite Etik adalah untuk menjaga marwah KPK.
Menurut dia, masyarakat memiliki harapan besar kepada Komite Etik, terlebih dengan adanya turbulensi politik yang sangat kencang saat ini yang menimbulkan banyak pertanyaan publik atas peristiwa bocornya sprindik.
“Jika melihat nama-nama yang ada di dalamnya,saya optimistis Komite Etik ini profesional. Komite harus segera bergerak cepat,” tutur Majda. (K-5/Roy)
0 komentar:
Posting Komentar