Jumat, 01 Februari 2013 - 12:22:37 WIB
Ketua DPR Usulkan Parpol Bentuk Badan Usaha
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
Melihat kondisi tersebut, Ketua DPR RI Marzuki Alie, yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat mengusulkan agar ada jalan yang legal untuk partai politik dalam menghimpun dana.
"Kewajiban partai politik itu berat, selain memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, partai politik juga menseleksi calon-calon pemimpin, kaderisasi, dan mencetak pemimpin-pemimpin, ini tertera dalam UU Partai politik. Tapi kewajiban itu berat karena tidak ada sumber dana yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan tersebut. Oleh karenanya untuk menunjang kegiatan tersebut banyak cara yang dilakukan, bahkan dengan cara melakukan korupsi," ujarnya dalam pesan email yang diterima Komhukum.com, Kamis (31/01).
Seharusnya menurut Marzuki, kewajiban dan hak-hak partai politik juga dipenuhi oleh negara.
Namun, jika memang tidak ada anggaran negara yang diberikan untuk partai politik, maka menurut Marzuki Alie, bisa saja negara juga memberikan keleluasaan kepada partai politik untuk membentuk badan usaha sebagai sumber dana partai.
"Kalau negara memang tidak memiliki anggaran untuk partai politik, bisa saja, parpol diberikan keleluasaan untuk membentuk badan usaha yang legal. Nanti bisa bergerak di bidang apa saja badan usaha tersebut, misalnya mengikuti proyek milik pemerintah. Namanya juga badan usaha, kan bisa bergerak di bidang apa saja, seperti mengikuti proyek-proyek milik pemerintah,” tambahnya lagi.
Idealnya seperti di negara negara maju, masyarakat atau konstituen yang memberikan sumbangan kepada parpol yang berbasis ideologi. Tapi untuk di Indonesia, hak tersebut sangat sulit untuk dilakukan.
"Diakui bahwa idealnya, sumber dana parpol itu dari sumbangan konstituen yang mendukung ideologi dan sepaham. Sedangkan untuk di Indonesia, hal ini belum bisa dilakukan. Lihat saja untuk pendapatan per kapita baru US$4000, ini jauh di bawah Amerika Serikat misalnya yang menerapkan itu. Pendapatan itu pun menurutnya disparitasnya jauh antara si kaya dan si miskin,” tegasnya.
Marzuki mengakui bahwa akan banyak tudingan bahwa semua itu sudah dilakukan oleh partai politik pada praktiknya selama ini, tapi usulannya ini berbeda.
”Kalau selama ini kan yang mengikuti proyek di pemerintahan itu perusahaan-perusahaan yang dimiliki elit politik. Duitnya pun dimakan sama elitnya juga dan sebagian saja kemudian disumbangkan ke partai. Tapi usulan saya ini perusahaan milik partai ini duitnya masuk semua ke partai. Perusahaan pun dijalankan oleh orang-orang profesional dan bukan politisi,” jelasnya. (K-2/Bharata)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jumat, 01 Februari 2013 - 12:10:36 WIB
KPU Lantik Sekjen Dari PNS LKPP
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
Sekjen KPU Arif Rahman Hakim merupakan orang terpilih dari sembilan calon Sekjen KPU yang mengerucut menjadi tiga nama dari ketiga nama itu, KPU menyerahkannya kepada Presiden SBY. Dan pada akhirnya, SBY menunjuk Arif Rahman Hakim sebagai Sekjen KPU terpilih.
Kini Arif Rahman Hakim resmi menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Arif menggantikan Suripto Bambang Setyadi yang memasuki masa pensiun mulai tanggal 1 Februari 2013.
"Berdasarkan keputusan Presiden Indonesia No. 16/M/2013 tertanggal 30 Januari 2013, Bambang Suripto Setyadi resmi digantikan oleh Arif Rahman Hakim," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik saat melantik Arif di ruang sidang utama, Jumat (1/2).
Pergantian Sekjen KPU RI sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilu, Sekjen KPU adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan dan pencalonannya diusulkan KPU dengan berkonsultasi kepada pemerintah sebanyak tiga orang kepada presiden.
Komisioner KPU Sigit Pamungkas mengatakan, sesuai keputusan tersebut, pihaknya berharap Arif Rahman Hakim mampu menciptakan budaya kerja yang lebih produktif, efisien dan efektif. Karena agenda terbesar Sekjen KPU terpilih tersebut adalah memastikan birokrasi KPU, mendukung sepenuhnya kesuksesan Pemilu tahun 2014.
"Sedangkan agenda terdekat, yakni menata kelembagaan dan menciptakan standar kerja, serta membangun soliditas birokrasi," jelasnya.
Sebelumnya KPU menggelar sejumlah tes kepada sembilan calon Sekjen KPU. Mereka adalah Muhammad Dimyati, Reifeldi, Syarifuddin Side, Resman, Yuhardi R Jusuf, Arif Rahman Hakim, Andi Pangerang Moenta, Noor Sidharta, serta Rizari. Sembilan calon Sekjen KPU itu mengerucut menjadi tiga nama, yang kemudian diserahkan kepada Presiden SBY, hingga Arief Rahman Hakim ditetapkan sebagai Sekjen KPU baru.
Berikut adalah profil singkat Arif:
Nama : Arif Rahman Hakim
Tempat Lahir: Brebes, 12 Maret 1966
Jabatan sebelumnya: Direktur Bina Sertifikasi Profesi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Pendidikan: S1 Teknik Industri ITB, S2 Policy Economics di University of Illionis, Amerika Serikat
Status: Menikah dengan tiga orang anak.
Penghargaan: Satyalancana Karya Satya X Tahun 2003 dan Satyalancana Karya Satya XX tahun 2012 dari Bapennas.
(K-2/Roy)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jumat, 01 Februari 2013 - 11:03:10 WIB
Fadel : Golkar Tetap Dukung Alex Calon Gubernur
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Fadel Muhammad disela acara pengurus DPD Masyarakat Agrobisnis Indonesia (MAI) mengatakan, sejauh ini dukungan partai Golkar terhadap H. Alex Noerdin yang merupakan bakal calon Gubernur Sumatera Selatan pada Pilkada mendatang tidak berubah.
"DPP Partai Golkar hingga saat ini masih konsisten memberi dukungan terhadap Pak Alex Noerdin, dan itu tidak akan berubah," kata Fadel.
Disinggung apakah masih ada kemungkinan dukungan DPP terhadap Alex Noerdin akan berubah, menyusul adanya kader partai yang sama juga ingin maju pada pemilihan kepala daerah di Sumatera Selatan, ia menegaskan, dukungan partai berlambang pohon beringin tetap akan fokus terhadap Alex Noerdin dan sudah tepat.
"Ya sekali lagi saya jelaskan tidak ada lagi calon lain selain Pak Alex," jelasnya.
Mantan Gubernur Gorontalo ini, DPP Partai Golkar ini menyampaikan memang sempat terjadi perdebatan yang panjang, karena ada dua aliran berpikir satu mengatakan Alex Noerdin dan satu lagi Bupati Musirawas Ridwan Mukti. Jadi dua-duanya ramai.
"Saya sebagai Wakil Ketua Umum memihak Alex Noerdin, karena kader Golkar belum ada yang sebagus Alex di Sumatera Selatan. Mereka bilang ada yang lain, saya bilang Alex lebih baik sehingga DPP nanti akan mengarahkan memutuskan mendukung Alex Noerdin," katanya.
Dijelaskannya, berdasarkan hasil survei sejauh ini H. Alex Noerdin yang saat ini juga Ketua DPD Partai Golkar Sumsel ini lebih tinggi, karena program yang diusung jelas dan sudah dikenal oleh masyarakat secara luas.
Lebih lanjut Ia mengakui, ada beberapa kelompok yang minta perubahan, tetapi dirinya mengatakan tidak boleh.
"Saya sudah berkoordinasi dengan Ketua Umum DPP Golkar, dan Golkar hanya akan merekomendasikan satu calon saja yaitu Alex Noerdin," tegasnya.
Sementara itu ia menekankan, kalau ditemui atau diketahui ada kader Golkar lain yang juga ingin mencalonkan diri, ia menyatakan silahkan boleh-boleh saja, tetapi tentu dengan konsekuensi kader tersebut diberhentikan dari Golkar. (K-5/Adi)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jumat, 01 Februari 2013 - 10:30:09 WIB
PKS Tetap Optimis Perjuangannya Diterima Masyarakat
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
Pasalnya, dia meyakini bahwa partainya tetap berjuang dan fokus untuk pengabdian umat, dakwah dan pemenangan pemilu. Bahkan, dia yakin masalah yang menyeret Luthfi tidak menjadi penghalang karena partainya tidak bergantung pada ketokohan individu.
”Urusan petinggi partai, di PKS lebih tertib. Dari pengalaman PKS lebih teratur, tidak bergantung person-person. Perjuangan tidak bisa berhenti dari sini. Dengan cobaan seperti ini, justru ini harus menjadi pemicu semangat,” ungkapnya di Jakarta, Jumat (2/2).
Refrizal mengungkapkan, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PKS memang tidak mengatur presiden PKS yang tersangkut kasus hukum harus mundur. Namun, etika yang berlaku di partainya memang seperti itu.
”PKS tidak ada aturan tertulis harus mundur. Hanya kami mendidik untuk menjadi negarawan, lebih fokus pada pekerjaan. Kita tidak akan gegabah. Tapi, PKS juga tidak pernah lambat,” tandasnya. (K-4/Roy)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jumat, 01 Februari 2013 - 10:17:09 WIB
Hidayat Ogah Jadi Presiden PKS, Anis Matta Jadi Figur Muda yang Menguat
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
Ketua DPP PKS Bidang Kebijakan Publik Hidayat Nur Wahid mengatakan, jajaran DPP PKS bersama Majelis Syuro sudah membahas siapa pengganti Luthfi yang baru berakhir pada 2015.
”Dalam pertemuan tadi, pembahasan kami sudah menimbang, mengkaji, dan mendengar masukan-masukan. Besok (hari ini) siang, rencananya, Ketua Majelis Syuro akan mengumumkan siapa yang akan menggantikan Ustadz Luthfi di Kantor DPP PKS,” kata Hidayat kepada wartawan di Jakarta, Jumat (1/02).
Saat ini ada sederetan petinggi PKS dan tokoh yang pernah menjabat sebagai presiden PKS tengah dipertimbangkan menjadi caretaker presiden PKS. Mereka adalah Ketua Fraksi PKS DPR, Hidayat Nur Wahid, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Wakil Ketua Komisi III DPR Almuzzammil Yusuf, dan Walikota Depok Nurmahmudi Ismail.
Namun, dari deretan nama-nama petinggi PKS hanya Sekjen DPP PKS DPR Anis Matta yang menguat di kalangan internal DPP PKS. Luthfi mundur dari jabatannya setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap komoditas impor daging sapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Luthfi mengumumkan pengunduran dirinya setelah resmi ditahan KPK tadi malam.
Menurut Hidayat, dengan penetapan Luthfi sebagai tersangka, yang bersangkutan pada akhirnya memang tidak bisa aktif untuk menjalankan fungsinya sebagai pimpinan partai. Dengan demikian, DPP, MPP dan Majelis Syuro PKS langsung merespons keinginan dia untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden PKS maupun kader PKS.
Hidayat menjelaskan, secara prinsip presiden PKS memang diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Syuro. ”Dengan demikian, kami melihat niat Ustadz Luthfi untuk mundur itu karena ingin mengembalikan kembali mandat yang diberikan Majelis Syuro kepadanya,” paparnya.
Hidayat Nur Wahid yang digadang-gadang menjadi pengganti Luthfi mengaku sudah tidak pantas lagi duduk sebagai presiden PKS. Menurut dia, PKS adalah partai kader sehingga tidak akan kehabisan figur pemimpin.
”Kalau saya lagi yang kembali ke sana (presiden PKS), kaderisasi akan macet. Saya sangat bangga dengan kader-kader muda yang dimiliki PKS sehingga saya percaya kader-kader muda itulah yang nanti lebih pantas untuk mengisi posisi presiden PKS,” pungkasnya. (K-4/Roy)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jumat, 01 Februari 2013 - 10:03:10 WIB
Tertangkapnya Luthfi, Citra DPR Makin Terpuruk
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
Ketua DPR Marzuki Alie mengakui citra DPR sebagai lembaga wakil rakyat semakin terpuruk dengan banyaknya temuan kasus korupsi di Senayan. Karena itu, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini meminta ketegasan semua parpol untuk menindak dan mengingatkan kadernya yang bermasalah. Selain itu, perlu solusi lain agar citra lembaga legislatif ini menjadi baik lagi.
”Partai politik harus memiliki komitmen yang tegas terhadap anggotanya untuk tidak melakukan korupsi,” katanya di Gedung DPR, Jakarta, semalam.
Seperti diketahui, kasus terbaru menimpa anggota DPR yang juga Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq. Serta sederet kasus sebelumnya juga menyeret sejumlah kader dari parpol lain yang ada di DPR.
Di antaranya kasus dugaan suap proyek Alquran yang melibatkan kader Partai Golkar Dzulkarnaen Djabar, kasus penganggaran di dua kementerian yang melibatkan kader Partai Demokrat Angelina Sondakh, dan kasus suap alokasi dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID) oleh kader Partai Amanat Nasional (PAN) Wa Ode Nurhayati. Selain itu, ada juga kasus dugaan korupsi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tarahan Lampung oleh kader PDI Perjuangan Emir Moeis.
Sebelumnya, dalam kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Swaray Goeltom, KPK bahkan menyeret 26 mantan dan anggota DPR. Marzuki Alie juga mengaku heran soal tertangkapnya Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) dalam kasus suap impor daging sapi di Kementerian Pertanian senilai Rp. 1 miliar.
Menurut dia, kejadian ini cukup mengagetkan karena melibatkan kader PKS yang diketahui sangat jarang terindikasi korupsi. ”Kalau memang LHI benar terlibat, DPR benar-benar semakin terpuruk.Wajah DPR semakin suram dan kelam,” ujar Marzuki.
Meski demikian Marzuki mengatakan, posisi Luthfi masih sebagai anggota DPR. Tata tertib (tatib) DPR menyatakan, jika seseorang masih berstatus tersangka, belum bisa dinonaktifkan. Tetapi, yang bersangkutan langsung dinonaktifkan begitu dijadikan terdakwa.
”Kami dan pimpinan lainnya tentu menunggu keputusan Badan Kehormatan (BK) dan itu juga tergantung inisiatif fraksinya. Bisa saja masih tersangka, kemudian fraksinya minta dinonaktifkan. Makanya kita ikuti aturan saja,” jelasnya. (K-5/Roy)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jumat, 01 Februari 2013 - 09:38:34 WIB
Tiga Parpol Terjungkal di Sidang Ajudikasi Bawaslu
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
Dalam sidang sengketa pemilu tersebut, Bawslu dengan tegas menolak ketiga partai dan menolak Nasrep, PDS dan PKBIB untuk menjadi peserta pemilu tambahan. Meskipun demikian, ketiga partai itu dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN).
"Menetapkan, menolak permohonan pemohon untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2014 untuk anggota DPR, DPRD dan DPD," ujar ketua majelis pemeriksa Muhammad dalam persidangan di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (31/1) malam.
Menurut Muhammad, sebagai partai politik (parpol), Nasrep, PDS dan PKBIB tidak mampu memenuhi syarat 75 persen kepengurusan di tingkat kabupaten atau kota di seluruh provinsi. Artinya, status ketiga partai itu, tetap tidak memenuhi syarat untuk peserta Pemilu 2014.
Mendengar putusan tersebut, Ketua Umum Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) Yenny Wahid mengatakan, pihaknya akan mengajukan banding atas putusan Bawaslu tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Kami banding. Saya menyesalkan sikap Bawaslu yang tidak lihat bukti-bukti. Saya bingung, Bawaslu sudah buta matanya," kata Yenny usai mendengarkan putusan, di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (31/01).
Dia menyatakan, bukti-bukti yang diajukan pihaknya sudah sangat kuat. Dikatakan, ada banyak kejanggalan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah. "Ada permintaan gratifikasi seksual di sebuah daerah terhadap pengurus kami. Bukti-bukti kami banyak dimanipulasi," tegasnya.
Dia mengaku sangat kecewa atas putusan Bawaslu yang tidak meloloskan partainya. "Kami kecewa. Kami ragukan sekali objektivitas dalam menilai bukti-bukti yang diajukan," tukas putri Presiden Keempat Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini.
Dia menambahkan, pihaknya yakin dalam proses banding nanti, banding PKBIB diterima PTUN. "Kami yakin terima. Kebenaran tidak bisa ditutupi," tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Bawaslu, Muhammad membacakan putusan atas sengketa Pemilu 2014 dari PKBIB. "Bawaslu menolak permohonan PKBIB untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2014," jelasnya. (K-5/Roy)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jumat, 01 Februari 2013 - 02:00:57 WIB
"Parpol Islam Hanya Jual Simbol"
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
"Partai politik (parpol) itu hanya ingin memanfaatkan masyarakat, bukan memberikan manfaat. Parpol tersebut hanya ingin mendapatkan apa yang mereka inginkan," katanya di Yogyakarta, Kamis (31/1).
Menurut dia, parpol tidak memikirkan hal apa yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain, tetapi apa yang bisa mereka dapatkan. Padahal etika Islam menyatakan tangan di atas lebih baik daripada dangan di bawah.
"Jadi, yang penting adalah bagaimana parpol itu bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Parpol jangan menjadikan Islam hanya sebagai `gincu` untuk menarik masyarakat," kata Anis yang juga Ketua Program Doktor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Direktur Program Pascasarjana UMY Gunawan Budianto mengatakan masyarakat sekarang semakin cerdas. Orang tidak akan berpegang pada simbol belaka, tetapi nilai apa yang bisa ditangkap oleh parpol tersebut.
"Artinya, parpol itu bisa menjadikan Islam bukan hanya sebagai simbol, tetapi sebagai sebuah sumber moral. Jika parpol berani seperti itu, maka saya bisa nyatakan bahwa simbol Islam tersebut tidak perlu, tetapi yang diperlukan adalah etika Islam," katanya.
Menurut dia, parpol seharusnya betul-betul melakukan proses pembelajaran Islam, sehingga mampu membuktikan bahwa Islam itu sebagai sumber moral. "Sumber itu bisa memberikan jasa moral bagi yang ada. Islam seharusnya dijadikan sumber nilai yang bisa dipakai oleh semua orang," kata Gunawan. (K-4/EIO)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jumat, 01 Februari 2013 - 01:44:33 WIB
PKS Dapat Pukulan Telak
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
"Ini pukulan telak bagi PKS," kata Direktur Pusat Studi Sosial dan Politik (PUSPOL) Indonesia Ubedilah Badrun melalui pesan elektronik di Jakarta, Kamis (31/01).
Menurut Ubedilah, PKS terpukul dengan kasus suap kuota daging sapi itu, karena yang diserang langsung presidennya sendiri. "Dalama perspektif manajemen isu, serangan terhadap PKS ini juga dimaknai sebagai pengalihan isu setelah skandal pajak SBY dan keluarganya terbongkar pagi kemarin," terang Ubedilah.
Pengajar Universitas Negeri Jakarta itu mengatakan, terkait skandal suap daging sapi yang melibatkan Presiden PKS terlepas dari kebenaran atau tidaknya, dia menyatakan salut dengan KPK yangg bekerja cepat.
Dari perspektif sosiologi politik katanya, kasus penangkapan Presiden PKS itu bisa dinilai dari dua perspektif yakni perspektif menguatnya attacking politic dan perspektif delegitimasi Partai Politik.
"Yang menarik jika design delegitimasi ini ingin menggerakan partai melakukan attacking politik yang lebih besar untuk impeachment SBY-Boediono, maka situasi politik akan makin memanas di tahun 2013 ini," tandasnya. (K-4/yan)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jumat, 01 Februari 2013 - 01:40:37 WIB
Hari Ini, PKS Bahas Pengganti Luthfi
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
"DPP dan Fraksi PKS akan menggelar rapat koordinasi guna menetapkan pengganti Luthfi," kata Agus Purnomo di Jakarta, Kamis (31/1). Agus mengatakan, saat ini sudah ada usulan nama-nama pengganti Luthfi.
"Memang ada usulan nama-nama. Mengajukan nama boleh saja, tapi di dalam rapat nanti dan dibahas sama-sama," kata Gus Pur, panggilan Agus Purnomo. Apakah nama Sekretaris Jenderal PKS, Anis Matta dan Ketua Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid pantas untuk menggantikan posisi Luthfi, Agus tak mau berkomentar banyak.
"Kalau dua nama itu, tidak dalam kapasitas mengatakan. Tapi kader-kader lain di PKS masih banyak. Koordinator wilayah seperti dari Sumatera, Kalimantan dan lain sebagainya perlu dihitung juga," kata dia. (K-4/EIO)
0 komentar:
Posting Komentar