Nasional ( Politik ), Minggu 03 Februari 2013

Minggu, 03 Februari 2013 - 08:53:18 WIB
Waspadai Penyelewengan Uang Negara Digerus Parpol
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik 

Komhukum (Jakarta) - Tahun 2013 merupakan tahun politik yang sangat rentan terjadi penyelewengan keuangan negara atau sumber dana ilegal untuk kepentingan partai politik (parpol).

Menurut Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan, kasus korupsi ini muncul karena adanya tuntutan pemenuhan kebutuhan logistik parpol menjelang Pemilu 2014.

“Di awal tahun ini kita sudah mewanti-wanti dan mengingatkan bahwa tahun 2013 adalah tahun politik dan sangat rentan terjadi korupsi politik. Secara umum problem besar dalam kasus korupsi muncul karena kebutuhan mendesak dalam hal logistik parpol menjelang pemilu,” kata Dahlan di Jakarta, Minggu (03/02)

Menurut Dahlan, tidak sedikit parpol memanfaatkan anggaran negara untuk pemenuhan pendanaan partai. Fatalnya, upaya mengumpulkan modal politik ini menggunakan cara-cara ilegal. Modusnya menjadikan kebijakan negara baik APBN ataupun kebijakan kekuasaan untuk ditransaksikan demi mengambil keuntungan. Modus dalam korupsi ini adalah memanfaatkan posisi dalam pemerintahan untuk mengambil keuntungan tersebut.

“Modusnya banyak terjadi di kementerian dan kader yang ada di parlemen. Di tahun 2013 ini, mereka berkonsolidasi bagaimana mengambil keuntungan dari kekuasaan yang dimiliki," jelasnya.

Dahlan juga menjelaskan, kasus korupsi yang terjadi sering kali melalui desain yang terkonsolidasi. Karena itu, kata dia, proses korupsi selalu muncul by design dan terkonsolidasi. “Kasus korupsi yang melibatkan politisi rata-rata tidak berdiri sendiri,” urainya.

Untuk itu Dahlan berharap agar penegak hukum bekerja ekstra, khususnya menghadapi Pemilu 2014. Pasalnya, beberapa kasus korupsi yang ditangani KPK menunjukkan keterlibatan banyak aktor. Contohnya, kasus Wisma Atlet yang menggambarkan kasus korupsi ini melibatkan kelompok politisi dari elite parpol, kementerian, kelompok bisnis.

“Sama halnya juga dengan kasus korupsi proyek Alquran. Kasus impor daging juga ada dugaan kuat polanya hampir sama, ada elite parpol, ada kader parpol di kementerian dan para pengusaha di situ,” paparnya. (K-5/Roy)