Ibas Buka KLB Demokrat, SBY Tidak Hadir

Sabtu, 30 Maret 2013 - 14:10:29 WIB
Ibas Buka KLB Demokrat, SBY Tidak Hadir
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik 

Komhukum (Sanur) - Pembukaan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sanur, Bali, Sabtu (30/03) dibuka oleh Edhie Baskoro Yudhoyono. Saat acara pembukaan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tidak hadir

Padahal SBY dan Ibu Ani Yudhoyono sudah berada di Hotel Inna Bali Hotel, tempat penyelenggaraan KLB itu beberapa jam sebelum pembukaan.

Panitia mempersilakan para anggota Dewan Pembina, Majelis Tinggi, Dewan Kehormatan, Pengawas Partai, dan Dewan Pengurus Pusat memasuki arena KLB pukul 13.53 WITA tetapi tak terlihat SBY.

Sekjen DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro memasuki ruangan dari pintu lain. Sekitar semenit setelah Edhie Baskoro masuk dan duduk di kursi kehormatan, KLB dimulai dengan menyanyikan bersama Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Kemudian mengheningkan cipta dipimpin oleh Edhie Baskora atau Ibas, putra bungsu Yudhoyono. Setelah itu menyanyikan lagu Hymne dan Mars Partai Demokrat.

Ada kejadian menarik, setelah pembawa acara mempersilakan ketua panitia Max Sopacua menyampaikan laporan penyelenggaraan KLB, Max tak tampil ke podium.

Pembawa acara akhirnya melanjutkan acara dengan sambutan DPP Partai Demokrat yang disampaikan oleh Edhie Baskoro sekaligus membuka KLB.

KLB akan memilih Ketua Umum DPP Partai Demokrat setelah Anas Urbaningrum berhenti dari jabatan itu pada tanggal 23 Februari lalu setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ibas mengatakan KLB diselenggarakan karena sejumlah kader partai tersangkut masalah hukum dan berujung pada keputusan Anas untuk berhenti.

"KLB ini diupayakan tetap menjaga demokrasi, musyawarah untuk mufakat juga bagian dari demokrasi," katanya.

Ia berharap Partai Demokrat menjadi partai cerdas dan bersih. (K-2/yan)

Read More

Anggota TNI Pelaku Penyerangan Mapolres Segera Disidang

Sabtu, 30 Maret 2013 - 13:03:56 WIB
Anggota TNI Pelaku Penyerangan Mapolres Segera Disidang
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Kriminal 

Komhukum (Palembang) - Kasus penyerangan yang disertai pembakaran Mapolres Ogan Komering Ulu (OKU) Kamis, 7 Maret lalu akan segera memasuki masa persidangan perdana di pengadilan militer.

Sejumlah anggota TNI yang menjadi tersangka atas penyerangan Mapolres OKU beberapa waktu lalu, pada awal bulan April minggu pertama mendatang akan memulai untuk menjalani masa persidangan di Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) II Sriwijaya Kol Arm Jauhari Agus Suraji, Sabtu (30/03) mengatakan, sebanyak 20 anggota TNI berpangkat Perwira, Bintara dan Tamtama yang disinyalir terlibat dalam kasus penyerangan Mapolres OKU lalu akan segera menjalani sidang.

Ia mengatakan, saat ini berkas yang diperlukan sudah dikirim ke pengadilan dan paling tidak di minggu pertama atau kedua pada bulan April sidang akan digelar.

“Saat ini berkas sudah dikirim ke pengadilan. Paling tidak di minggu pertama atau kedua bulan April mendatang sidang sudah digelar,” ungkap Jauhari.

Lebih lanjut ia juga menjelaskan sejauh ini sebanyak 55 anggotanya telah menjalani hukuman disiplin akibat pelanggaran yang dilakukan.

Seperti diketahui akibat penyerangan tersebut, gedung Mapolres OKU dan kendaraan dinas ikut terbakar dan beberapa anggota polisi terpaksa dirawat karena mengalami luka akibat di keroyok sejumlah oknum TNI dari Yon Armed.(K-2/Adi)

Read More

Sebanyak 40% Penghuni Lapas Terlibat Narkoba

Sabtu, 30 Maret 2013 - 12:44:18 WIB
Sebanyak 40% Penghuni Lapas Terlibat Narkoba
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Kriminal 

Komhukum (Pekanbaru) - Sebanyak 40% warga binaan yang menghuni seluruh rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di Provinsi Riau merupakan mereka yang terlibat kasus narkoba.

"Dari 40% itu, diketahui separuhnya merupakan kalangan generasi muda bangsa yang teracuni oleh bahaya narkoba," kata Wakil Gubernur Riau HR Mambang Mit di Pekanbaru, Sabtu.

Menurut dia, hal itu menjadi pertanda bahwa narkotika dan obat-obatan terlarang telah begitu menggurita hingga meracuni warga negara ini dengan begitu sadis.

Yang sangat memprihatinkan, demikian Mambang, separuh atau sebagian besar dari pelaku pecandu dan pengedar barang haram itu adalah kalangan muda yang merupakan generasi penerus bangsa.

"Kondisi demikian sebaiknya menjadi perhatian bersama semua pihak untuk lebih intensif dalam mengawasi peredaran narkoba yang begitu luas," katanya.

Menurut dia, faktor keluarga dan lingkungan sekitar merupakan yang utama untuk turut diawasi, agar tidak menjadi lahan peredaran narkoba yang jelas-jelas merusak generasi bangsa.

Hingga akhir tahun 2012 lalu, jumlah warga binaan di Lapas Pekanbaru ada sebanyak 1.451 orang, dan lebih dari 500 di antaranya merupakan napi dengan kasus narkoba.

Selebihnya, menurut informasi petugas Lapas tersebut, juga ada napi dan tahanan dengan kasus korupsi serta pembunuhan dan tindak kejahatan lainnya. Jumlah ini biasanya akan terus meningkat mengingat masih tingginya angka kriminalitas di Pekanbaru terutama untuk kasus narkoba.

Jumlah napi dan tahanan yang mencapai 1.451 orang tersebut sudah sangat melebihi kapasitas maksimal yang hanya 400 orang.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia (Kemenkum-HAM) Riau, Drs Mirza Iskandar, mengatakan, akan melakukan pembinaan yang lebih baik pada warga binaan atau penghuni Lapas Kelas II A Pekanbaru.

Mirza mengatakan, masalah Lapas yang "over" kapasitas terjadi di seluruh Indonesia sehingga menjadi masalah nasional.

"Kami akan meningkatkan upaya pembinaan menjadi lebih baik terhadap penghuni Lapas. Sementara masalah over kapasitas di lapas dan rutan, itu sudah masalah nasional. Seluruh Indonesia sama masalahnya. Jadi upaya-upaya yang kami lakukan dengan menambah dan mengembangkan lapas yang ada memerlukan waktu," katanya. (K-2/yan)

Read More

Jelang Pembukaan KLB, Ibas Menolak Tawaran Jadi Ketum

Sabtu, 30 Maret 2013 - 12:21:42 WIB
Jelang Pembukaan KLB, Ibas Menolak Tawaran Jadi Ketum 
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik 

Komhukum (Denpasar) - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengakui akan timbul sensitivitas jika yang menjadi ketua umum adalah Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas).

"Memang akan timbul sensitivitas karena hubungan keluarga kedua tokoh partai tersebut," katanya saat ditemui sebelum KLB berlangsung di Inna Grand Bali Beach Hotel, Sanur, Denpasar, Sabtu (30/03) pagi.

Ramadhan menjelaskan, awalnya terdapat tiga nama untuk calon ketua umum Partai Demokrat tersebut, yakni Susilo Bambang Yudhoyono, istrinya Ani Yudhoyono dan anak bungsu Susilo Bambang Yudhoyono, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) yang masih menjadi Sekretaris Jenderal DPPP artai Demorat.

Dia mengaku telah membicarakan kepada Ibas terkait penawaran sebagai Ketua Umum Partai Demokrat tersebut, namun, Ibas menolak.

"Saya telah bicara dengan Ibas, tetapi beliau menolak karena akan timbul opini-opini di masyarakat," katanya.

Namun, Ramadhan mengatakan selama dua hari terakhir ini, calon ketum sudah mengerucut kepada satu nama, yakni Susilo Bambang Yudhoyono.

Ramadhan mengatakan Partai Demokrat sedang dirundung krisis, sehingga diperlukan pemimpin yang bisa mengembalikan keadaan Partai Demokrat menjadi lebih baik.

Dia mengatakan hampir seluruh DPC dan DPD meminta SBY untuk menjadi ketua umum.

"Mereka yang meminta sendiri SBY untuk menjadi ketua umum bukan kebalikannya," katanya.

Menurut dia, apabila SBY menjadi ketua umum, maka Partai Demokrat bisa terselamatkan.

"Ini merupakan keputusan paling ideal dan realistis karena partai sedang dalam kondisi kritis dan perlu segera mendapatkan ketua umum yang siap dan bisa menyelamatkan partai," katanya.

Dia juga mengatakan SBY sudah tidak bisa diadu tanding lagi dengan calon-calon yang lain, seperti Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat Marzuki Alie.

Ramadhan mengatakan jika SBY menjadi ketum, maka akan menyelamatkan DCS yang menunggu untuk didaftarkan ke Komisi pemilihan Umum (KPU). (K-2/yan)

Read More

SBY Siap Buka KLB Demokrat

Sabtu, 30 Maret 2013 - 11:48:25 WIB
SBY Siap Buka KLB Demokrat
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik 

Komhukum (Sanur) - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Sabtu (30/03) siang sekitar pukul 12.00 WITA, tiba di lokasi penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur.

Turut mendampingi SBY yang mengenakan batik berwarna biru adalah Ani Yudhoyono dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono.

SBY kemudian menuju "holding room" didampingi para petinggi partai tersebut untuk menantikan pelaksanaan KLB.

KLB Partai Demokrat dijadwalkan dibuka pada pukul 14.00 WITA oleh SBY.

Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan, Sabtu (30/03) pagi, menyampaikan optimistis KLB akan berjalan lancar. Bahkan dia perkirakan KLB hanya berlangsung hingga hari Sabtu sore, dari jadwal semula hingga hari Minggu (31/03).

Persiapan pembukaan KLB telah dilakukan panitia pelaksana termasuk pengamanan lokasi KLB. Jalan menuju lokasi dijaga aparat kepolisian dan dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dan orang yang mau memasuki kawasan Inna Grand.

Sejumlah anggota polisi juga berjaga-jaga di jalan menuju loby hotel dan di pintu hotel pemeriksaan lebih ketat dilakukan.

Meski direncanakan berlangsung hingga hari Minggu (31/03) KLB Partai Demokrat ada kemungkinan dipercepat. Sebelumnya, Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat Jero Wacik mengakui adanya kemungkinan percepatan jadwal. "Diharapkan lebih cepat dan tertib," katanya.

Jero menjelaskan seluruh kepanitiaan, baik Steering Committee (SC) maupun Organizing Comittee (OC) sudah siap menyelenggarakan kongres.

Dia juga meminta agar kongres diselenggarakan secara sederhana.

"Kami memilih hotel ini karena memang selain bersejarah mengingat kongres kita pertama di sini, tetapi juga ingin yang sederhana saja dan jangan hura-hura," katanya. (K-2/yan) 

Read More

KLB Demokrat Dipercepat, Selesaai Sabtu Sore

Sabtu, 30 Maret 2013 - 10:40:12 WIB
KLB Demokrat Dipercepat, Selesaai Sabtu Sore
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik 

Komhukum (Denpasar) - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengatakan Kongres Luar Biasa akan berakhir pada Sabtu (30/3) sore.

"KLB akan jauh lebih dipercepat, sehingga ini sudah selesai," katanya saat ditemui sebelum KLB berlangsung di Inna Grand Bali Beach Hotel, Sanur, Denpasar, Sabtu pagi.

Ramadhan menjelaskan percepatan KLB tersebut karena hampir seluruh DPC dan DPD satu suara untuk mendukung Ketua Majelis Susilo Bambang Yudhoyono menjadi ketua umum Partai Demokrat.

"DPC dan DPD itu yang meminta SBY untuk menjadi ketua umum Partai Demokrat karena saya dengar sendiri di sela-sela makan siang dan kegiatan lainnya," katanya.

Dia juga mengatakan Partai Demokrat sedang membutuhkan figur yang bisa menyelamatkan partai dari permasalahan-permasalahan internal, seperti elektabilitas yang kian menurun.

"Keadaan partai yang sedang kritis ini memicu untuk segera mendapatkan ketua umum yang siap dan bisa menyelamatkan partai dengan cepat," katanya.

KLB diselenggarakan untuk memilih ketua umum Partai Demokrat pascapengunduran diri Anas urbaningrum setelah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam kasus korupsi proyek pembangunan sarana olahraga di Hambalang, Bogor.

KLB dijadwalkan selama dua hari, yakni tanggal 30-31 Maret 2013. Namun karena sebagian besar suara DPC dan DPD mengerucut kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, maka KLB tersebut bisa diselesaikan secara musyawah mufakat, sehingga ketua umum dapat terpilih dengan cepat. (K-2/yan)

Read More

SBY Ketum Demokrat Bisa Tunjuk Ketua Harian

Sabtu, 30 Maret 2013 - 10:13:14 WIB
SBY Ketum Demokrat Bisa Tunjuk Ketua Harian 
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik 

Komhukum (Denpasar) - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengatakan jika Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bersedia menjadi Ketua Umum Partai Demokrat asalkan ada Ketua Harian yang dapat membantunya menyelesaikan tugas-tugas partai.

"Jika SBY bersedia menjadi ketua umum, asal ada ketua hariannya, ini mudah tinggal tunjuk saja," kata Ramadhan saat ditemui sebelum KLB berlangsung di Inna Grand Bali Beach Hotel, Sanur, Denpasar, Sabtu (30/03) pagi.

Ramadhan mengatakan ketua harian tersebut ditunjuk jika SBY yang menjadi Ketua Umum, bukan calon-calon lainnya.

"Jika yang lain, ya untuk apa. Tugas SBY juga berat sebagai Presiden dan Ketua Umum apabila terpilih nanti. Jadi, gunanya untuk menjembatani tugas-tugas tersebut," katanya.

Dia menampik adanya dualisme kepemimpinan jika dibentuk Ketua Umum dan Ketua harian Partai Demokrat.

"Ketua Umum tugasnya bisa ke dalam partai dan ke luar, misalnya untuk kerja sama dengan pihak lain, penandatanganan nota kesepahaman dan lainnya. Sedangkan, ketua harian untuk menangani masalah internal kader, seperti hubungan PAC, DPC dan DPD," katanya.

Dia mengatakan ketua harian tersebut langsung ditunjuk oleh ketua umum jika SBY yang terpilih.

"Semua diserahkan kepada SBY. Beliau yang berhak menunjuk karena yang terpilih harus benar-benar nyaman dan aman serta berkomunikasi dengan baik," katanya.

Ramadhan mengaku tidak mengetahui nama-nama yang dimungkinkan untuk menjadi calon ketua harian, seperti Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Marzuki Alie dan Toto Rianto.

Dia akan ada mekanisme dalam KLB jika SBY menolak dukungan menjadi ketua umum Partai Demokrat.

"Saya masih belum tahu, ini masih bicara kemungkinan. Tapi saya rasa, kecil kemungkinan untuk menolak. Dan kalau pun kemungkinan nanti diatur dalam KLB," katanya.

KLB juga akan membahas dan mengatur kembali Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) setelah memilih ketua umum.

KLB diselenggarakan untuk memilih Ketua Umum Partai Demokrat pascapengunduran diri Anas Urbaningrum setelah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam kasus korupsi Hambalang, Bogor.

KLB juga diselenggarakan untuk mengisi kekosongan posisi ketua umum karena diperlukan sebagai syarat penyerahan daftar calon sementara (DCS) anggota legislatif ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang harus dibubuhi ketua umum dan sekjen partai yang bersangkutan.

KLB dijadwalkan selama dua hari, yakni tanggal 30-31 Maret 2013, namun karena sebagian besar suara DPC dan DPD mengerucut kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, KLB tersebut bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat, sehingga ketua umum dapat terpilih dengan cepat. (K-2/yan)

Read More

Sang Kapten Tewas Diterjang Timah Panas

Sabtu, 30 Maret 2013 - 09:55:24 WIB
Sang Kapten Tewas Diterjang Timah Panas
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Kriminal 

Komhukum (Jakarta) - HDR (37) sang kapten perampokan spesialis nasabah, dan uang kas yang ingin disetor tak segan-segan melukai korban akhirnya tewas setelah berusaha melarikan diri dari kejaran petugas kepolisian.

HDR yang termasuk orang yang disegani di kelompok preman maupun perampok lain yang berasal dari salah satu daerah di Jawa Timur  ditangkap hari Kamis (28/03) malam. Ia berusaha melarikan diri akhirnya dilumpuhkan petugas dengan menggunakan timah panas.

Menurut Kombes Pol Mulyadi Kaharni bahwa HDR merupakan otak pelaku perampokan sejak tahun 2007 sampai tahun 2013.

"HDR biasa dipanggil oleh anggotanya Kapten merupakan otak dari aksi kejahatan perampokan yang terjadi khususnya Jakarta Timur," kata Mulyadi.

Aksi-aksi kejahatan Sangk Kapteng selama 2007-2013:

- Selasa (26/03) pukul 11.30 WIB, Jalan Rajiman Jatinegara, Cakung. Korban Muksin. Tersangka 6 orang dan kerugian Rp. 95 juta.
- Senin (18/02) pukul 13.25 WIB, depan Bank BNI Otista II, Jatinegara. Korban Hidayat dengan tersangka 6 orang. Kerugian mencapai Rp. 85.588.250
- Jumat (15/03) pukul 12.15 wIB, Jl Penggilingan depan Masjid Al Furqon, Cakung. Korban Manuala Manik, tersangka 6 orang. Kerugian Rp. 40.719.000 dan giro 3.850.000
- Jumat (15/02). 10.30 WWIB di SPBU Pondok Bambu. Korban Arnold tmsk MY). Kerugian Rp. 115.0000 dan giro 7 juta.
- Rabu (13/02) 15.10 WIB di Pulo Gebang, Cakung. Korban Dina Ikasari (Kary Aetra). Tersangka 6 org dan kerugian Rp. 200 ribu.
- Senin (4/02).08.45 WIB. Mandiri Cipinang Melayu, Makassar. Korban Andang Saifulloh. Tersangka berjumlah 6 orang. Kerugian mencapai Rp. 317.505.000.
- Selasa (29/01) 20.13 WIB, di Buaran Duren Sawit. Korban Siti Suryani, tersangka 6 orang. Kerugian mencapai Rp. 100 juta.
- Senin (28/01). 13.00 WIB, Jl. Rawa Kuning, Pulo Gebang dengan korban Wendi. Tersangka berjumlah 6 orang. Kerugian mencapai Rp. 10 juta.
- Senin (21/01). 13.50 WIB di SPBU Rawamangun. Tersangka 6 orang (termasuk MY). Kerugian mencapai Rp. 635 juta.
- Kamis (10/01) 12.00 WIB di halaman parkir Mandiri KCP Kalimalang dengan korban Fitri Hartati. Tersanka mencapai 6 orang dengan Rp. 47.970.000.
- Senin (26/12) 14.45 WIB di Kelapa Dua Wetan, Ciracas. Korbannya Umum Sholikah.  Tersangka berjumlah 6 orang. Uang mencapai Rp. 100 juta, dan 2 HP.
- Senin (10/12) 12.30 WIB di SPBU Perintis Kemerdekaan, Pulo Gadung dengan korban Supriyanto. Tersanka berjumlah 6 org. Kerugian mencapai Rp. 45 juta.
- Tanggal 1 Juli 2007, di Kampung Baru Cakung Barat. Korbannya Kendi dengan tersangka berjumlah 14 orang. Korbannya bernama Kendi. Kerugian plat alumunium senilai Rp. 150 juta.

Dalam setiap aksinya HDR merekrut personil yang berbeda-beda namun satu suku.

"Dalam melakukan kejahatan aktor intelektual tersebut selalu merekrut personil berbeda-beda dan di setiap wilayah khususnya Jakarta Timur ada spesialis yang memahami wilayah tersebut," jelas Mulyadi.

Dalam setiap aksinya kelompok HDR sudah mempelajari medan yang akan menjadi tempat aksi perampokan.

"Setiap melaksanakan aksinya mereka sudah mempejari medan dan buntuti calon korban saat ngambil atau nyetor ke bank. Kemudian saat beraksi pelaku mepet dan ancam dengan senpi dan sajam. Bila melawan pelaku tak segan melukai korban", paparnya.

Dari penggeladahan kediaman HDR tidak ditemukan uang tunai, hanya sisa uang yang ada direkening atas nama HDR Rp. 25 juta.

Dalam setiap aksinya kawan HDR biasa menggunakan 2 pucuk senpi 1 parang berikut sarung warna coklat. Selain itu selalu menggunakan 3 HP merk nokia. Disita 3 unit motor Yamaha, dan Suzuki Satria, dan helm. (K-2/Shilma)

Read More

"Kapal" Demokrat Bakal Tetap Karam

Sabtu, 30 Maret 2013 - 05:19:38 WIB
"Kapal" Demokrat Bakal Tetap Karam
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik 

Komhukum (Jakarta) - Jika simpati pemilih dan elektabilitas politik tidak bisa dipulihkan, "kapal" Partai Demokrat akan tetap karam ke dasar laut seusai Kongres Luar Biasa Partai Demokrat, di Bali walaupun ketua umumnya telah diganti.

"Partai Demokrat, jika diibaratkan sebagai kapal ini tetap karam kendati nakhodanya sudah diganti. Hal ini yang tidak diharapkan semua kader partai yang sedang ikut KLB di Bali," kata Rachland Nashidik, Sekretaris Departemen HAM DPP Partai Demokrat di Denpasar, Jumat (29/03).

Mantan direktur eksekutif Imparsial ini menjelaskan, Partai Demokrat dinilai publik antidemokrasi, karena semua posisi ketua di dalam partai dijabat seorang patron yang sama. Patronisasi jelas tergambar pada nafas aktivitas partai penguasa itu.

"PD dinilai tidak mempedulikan etika dan persepsi publik karena etalase politiknya tidak berubah. Pengurusnya tetap di isi figur-figur yang dinilai publik tidak baik. Entah bermasalah hukum atau personalitas politiknya yang terlanjur dinilai buruk," katanya.

Belum lama ini, Partai Demokrat mengungkapkan, berdasarkan penelitian Lingkar Survei Indonesia, elektabilitas Partai Demokrat terus mengalami penurunan. Hal itu semakin mencolok ketika dibandingkan dengan hasil Pemilu 2009 sebagai partai pemenang dengan perolehan suara 20,85 persen.

Peneliti Lingkaran Survei Indonesia, Adjie Alfaraby, mengatakan, hasil survei LSI Juni 2011 suara Demokrat berada di angka 15,5 persen, kemudian Februari tahun beriktunya 13,7 persen, di bawah Golkar dan PDIP. "Suara Demokrat jeblok sembilan persen dibanding Pemilu 2009," ujar dia.

Menurut Nashidik, KLB Partai Demokrat di Bali mungkin tidak bisa ditutup dengan keputusan-keputusan terbaik. Namun, apa pun masalahnya, keputusan-keputusan terburuk harus dihindari. Oleh karena itu, keputusan terbaik SBY bagi Partai Demokrat ditunggu semua orang. (K-4/EIO)

Read More

Korban Penganiayaan Petugas ASDP Dirawat

Sabtu, 30 Maret 2013 - 05:18:50 WIB
Korban Penganiayaan Petugas ASDP Dirawat
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Kriminal 

Komhukum (Kalianda) - Syamsuri (70), korban pemukulan oleh petugas pengamanan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bakauheni, Lampung Selatan beberapa waktu lalu kini dirawat di Rumah Sakit Bob Bazar Kalianda karena kondisinya semakin parah.

Istri korban Siti Khoiriyah, di Kalianda, Jumat (29/03) mengatakan, pihaknya tidak terima karena hanya memancing di dermaga lima pelabuhan itu harus dipukuli sampai muntah darah dan gendang telinga pecah akibatnya menderita ketulian, sampai saat ini belum sembuh dan harus dirawat.

Menurut Siti, suaminya terpaksa harus dirawat di rumah sakit Bob Bazar Kalianda tanpa bantuan pengobatan, sedangkan seusai memukuli petugas ASDP hanya memberikan uang sebesar Rp. 500 ribu namun dikembalikan oleh anak tertuanya. "Jika tidak boleh memancing lebih baik diingatkan namun orang sudah tua jangan dipukuli sampai muntah darah," kata dia.

Sementara itu anak tertua korban, Burhanudin, mengatakan pihaknya akan menempuh jalur hukum untuk mendapatkan keadilan karena tidak terima ayahnya dianiaya seperti itu. "Kalau salah silahkan ditegur jangan langsung dipukuli tanpa ampun seperti itu," ujar dia.

Burhan mengatakan, petugas memang pernah melakukan upaya damai dengan dimediasi perangkat desa dan memberikan uang Rp. 500 ribu, namun ditolak karena tidak sebanding dengan perbuatan yang mereka lakukan. Berdasarkan pengakuan Syamsuri, selain dipukuli bertubi-tubi oleh petugas kemudian dibawa ke pos satpam dan dihajar kembali oleh sejumlah petugas lain tanpa ampun.

Selain dipukuli, peralatan memancing dan ikan hasil pancingan juga dibuang ke laut, kemudian dia ditelantarkan di pinggir jalan. Sementara itu, Manajer Operasional PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Bakauheni, Heru Purwanto mengatakan pihaknya masih menyelidiki keterlibatan petugasnya dalam masalah itu.

Ia mengatakan, sejak awal 2013 pihaknya memang sedang melakukan pembersihan pelabuhan dari pedagang asongan dan orang-orang yang tidak berkepentingan, termasuk warga yang memancing di dermaga pelabuhan itu. (K-4/EIO)

Read More

Marzuki Alie Berpotensi Jadi Ketum Harian

Sabtu, 30 Maret 2013 - 05:17:48 WIB
Marzuki Alie Berpotensi Jadi Ketum Harian
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik 

Komhukum (Denpasar) - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua mengatakan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat, Marzuki Alie berpotensi menjadi Ketua Umum Harian Partai Demokrat untuk membantu Susilo Bambang Yudhoyono jika menjadi ketua umum partai tersebut.

"Marzuki Alie adalah kader yang paling dekat dengan pengurus-pengurus DPC. Saya rasa berpotensi menjadi ketua umum harian jika SBY menunjuknya," katanya di tengah-tengah persiapan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Inna Grand Bali Beach Hotel, Sanur, Denpasar, Jumat (29/03).

Max menilai baik komunikasi Marzuki dengan kader-kadernya di daerah. "Sejak 2010 Marzuki melakukan komunikasi ini dengan intens dengan kader," katanya.

Terkait dengan pesan singkat yang berisi teguran dari SBY kepada Marzuki Alie, Max menampik hal tersebut sebagai upaya untuk menaikkan posisi tawar lebih tinggi. "SBY dan Marzuki Alie itu sering bertemu. Jadi, tidak mungkin seperti itu," katanya.

Namun, Max mengatakan bahwa ketua umum harian akan dipilih langsung oleh SBY. "Jadi, tergantung SBY siapa yang menurut dia pantas dan bisa menjalankan tugas di tengah-tengah tugas utamanya menjadi presiden," katanya. (K-4/EIO)

Read More

Tersangka Pembakar Ida Menyerahkan Diri

Sabtu, 30 Maret 2013 - 05:16:43 WIB
Tersangka Pembakar Ida Menyerahkan Diri
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik 

Komhukum (Bekasi) - Seorang pria berinisial MD (65) menyerahkan diri ke polisi, satu jam setelah tersangka menganiaya dan membakar tubuh Ida Farida (35) pada Kamis (28/03) malam.

"Pelaku adalah mantan suami korban," ujar Humas Polres Bekasi AKP Bambang Wahyudi di Cikarang, Jabar, Jumat (29/03).

Menurut dia, korban yang merupakan warga Kampung Tambelang RT 06/03 Desa Suka Rapih, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, dianiaya dengan cara disiram bensin dan dibakar karena menolak rujuk.

"Luka bakar di sekujur tubuhnya akibat disiram bensin dan dibakar pelaku," katanya. Kejadian itu bermula saat korban sedang tertidur pulas sehabis pulang bekerja.

Tiba-tiba, pelaku menyiramkan bensin ke tubuh korban dan langsung menyulutkan api. Seketika korban terbakar di atas tempat tidurnya. Warga yang mendengar suara teriakan korban langsung memadamkan api yang membakar tubuh korban. Sementara pelaku melarikan diri melalui pintu belakang.

Menurut saksi yang merupakan tetangga korban, Salim, Ida dan pelaku sudah bercerai sejak delapan bulan lalu, karena kehidupan rumah tangga keduanya tidak harmonis. "Korban langsung dibawa ke RSCM Jakarta dengan kondisi luka bakar 80 persen di sekujur tubuh," ujarnya. (K-4/EIO)

Read More

SBY Akan Tunjuk Ketua Harian Partai Demokrat

Sabtu, 30 Maret 2013 - 05:15:50 WIB
SBY Akan Tunjuk Ketua Harian Partai Demokrat
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik 

Komhukum (Denpasar) - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan menunjuk ketua harian apabila menerima dukungan Dewan Pimpinan Daerah dan Cabang Partai Demokrat untuk menjadikannya sebagai ketua umum, kata Anggota Dewan Pembina Ahmad Mubarok.

"Jadi jabatan ketua umum itu simbolik," kata Mubarok di Denpasar, Bali, Jumat malam (29/03). Ditunjuknya ketua harian, kata Mubarok, agar SBY tetap konsentrasi untuk mengurus negara.

Apapun yang dilakukan SBY, ujar Mubarok, dengan menunjuk ketua harian, diyakini akan disetujui oleh peserta KLB. "SBY harus disebutkan secara terbuka di KLB dan acara akan selesai dengan cepat," kata Mubarok. Ia juga meminta semua pihak tidak lagi bermanuver sebab, KLB adalah untuk penyelamatan partai guna menghadapi Pemilu 2014.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua menyatakan, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat yang juga Ketua DPR RI, Marzuki Alie berpeluang menjadi ketua harian Partai Demokrat.

KLB diselenggarakan untuk memilih Ketua Umum Partai Demokrat pascapengunduran diri Anas Urbaningrum. KLB juga diselenggarakan untuk mengisi kekosongan posisi ketua umum karena diperlukan dalam syarat penyerahan daftar calon sementara (DCS) anggota legislatif ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang harus dibubuhi ketua umum dan sekjen partai bersangkutan.

KLB diperkirakan akan selesai selama satu hari yang sebelumnya dijadwalkan selama dua hari, yakni pada 30-31 Maret 2013 di Grand Inna Bali Beach Hotel, Sanur, Bali. (K-4/EIO)

Read More

Mubarok: Ketua Umum Untuk SBY Hanya Simbolik

Sabtu, 30 Maret 2013 - 05:14:42 WIB
Mubarok: Ketua Umum Untuk SBY Hanya Simbolik
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik 

Komhukum (Denpasar) - Bila memang Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerima dijadikan ketua umum Partai Demokrat, diperkirakan hanya sekedar simbolik.

"Dia (SBY) hanya ketua simbolik, ada ketua harian. SBY hanya kontrol dan itu lebih mudah dalam menjalankan tugas," kata anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok di Inna Bali Beach Hotel, Sanur, Denpasar, Bali, Jumat (29/03).

Mubarok menambahkan, SBY tentu akan menunjuk seorang yang dianggap mampu menjalankan tugas-tugas partai. "SBY bisa tawarkan nama satu orang dan itu sudah pasti disetujui oleh peserta KLB. Harus disebutkan secara terbuka dan acara akan selesai dengan cepat," kata Mubarok.

Ia juga meminta semua pihak tidak lagi bermanuver, sebab, KLB adalah untuk menghadapi Pemilu 2014. Sementara itu, Saan Mustopa, yang pernah berniat maju sebagai calon ketua umum PD mengundurkan diri. "Karena mayoritas DPD dan DPC sudah mengerucut kepada Pak SBY, saya akan ikuti DPD dan DPC. Ini demi kebaikan partai," kata Saan.  (K-4/EIO)

Read More

"Libatkan Polisi Saat Transaksi Besar"

Sabtu, 30 Maret 2013 - 05:13:56 WIB
"Libatkan Polisi Saat Transaksi Besar"
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Kriminal 

Komhukum (Bekasi) - Pihak Polresta Bekasi Kota, Jawa Barat, menghimbau masyarakat untuk tidak segan melibatkan aparat kepolisian dalam aktivitas transaksi perbankan dengan nominal uang yang berjumlah besar.

"Kami ingin memberikan kenyamanan dan keamanan bagi seluruh nasabah," kata Kapolresta Bekasi Kota, Kombes Priyo Widiyanto di Bekasi, Jumat (29/03).

Menurut dia, pengawalan dilakukan demi mengantisipasi munculnya potensi kejahatan yang bisa saja muncul sewaktu-waktu dalam perjalanan menuju bank.

"Penyediaan pengawalan ini sudah disebarluaskan kepada masyarakat. Baik disampaikan dalam sejumlah pertemuan maupun dengan menyebar spanduk di sejumlah titik keramaian," katanya.

Namun dirinya menyayangkan, masyarakat yang berminat memanfaatkan tawaran ini masih sangat minim. "Masih banyak masyarakat yang acuh dengan keamanannya sendiri saat membawa uang dalam jumlah besar," kata Priyo.

Menurut dia, kelompok masyarakat yang masih mengacuhkan himbauan tersebut mayoritas para pegawai SPBU yang bertugas menyetor uang pemesanan bahan bakar ke bank.

"Tak jarang, mereka malah menjadi sasaran empuk perampok," katanya. Menurut dia, kasus perampokan terakhir menimpa seorang pegawai SPBU 3417114 Rawalumbu, Ponijan (26) pada Senin (25/03).

Dia menjadi korban perampokan pelaku bersenjata api dan tajam yang mengendarai tiga sepeda motor saat korban akan menyetorkan uang ke Bank Mandiri yang lokasinya tak jauh dari SPBU.

"Meskipun tidak terluka, uang senilai Rp. 81 juta yang akan disetorkannya ambles dibawa kabur perampok," katanya. (K-4/EIO)

Read More

Enam Rumah Terkena Longsor di Tasikmalaya

Sabtu, 30 Maret 2013 - 05:13:00 WIB
Enam Rumah Terkena Longsor di Tasikmalaya
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Umum 

Komhukum (Tasikmalaya) - Lima rumah di Kecamatan Salawu dan satu rumah di Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, rusak terkena tanah longsor, Jumat (29/03).

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Kundang, mengatakan bahwa hujan deras yang berlangsung lama mengguyur wilayah Tasikmalaya menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya longsor.

"Dilaporkan ada lima rumah di Salawu yang terkena longsor dan satu lagi di Padakembang. Tidak ada korban jiwa, semua penghuni rumah selamat," katanya.

Bencana longsor menimpa lima rumah di Kampung Cisitu, Desa/Kecamatan Salawu dan satu rumah di Kampung Sayuran, Padakembang. Rumah-rumah itu rusak terkena longsor. "Sekarang ini warga sudah mengungsi, karena rumahnya tidak bisa ditempati," katanya.

Tim dari BPBD, kata Kundang sudah diterjunkan untuk meninjau lokasi longsor dan mendata tingkat kerusakan rumah dan dampak lain dari longsor tersebut. Selain itu, lanjut Kundang, BPBD koordinasi dengan sejumlah dinas terkait dalam upaya melakukan penanggulangan korban bencana alam tersebut.

"Sementara ini dari BPBD meninjau dulu lokasi longsor, bagaimana kondisinya sekarang dan penanggulangannya, mungkin besok bisa diinformasikan," kata Kundang. (K-4/EIO)

Read More

Tugas BI Makin Berat Pasca Pemberlakuan OJK

Sabtu, 30 Maret 2013 - 14:01:51 WIB
Tugas BI Makin Berat Pasca Pemberlakuan OJK
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Perbankan 

Komhukum (Jakarta) - Sejak kelahiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tantangan yang dihadapi seorang Gubernur Bank Indonesia (BI) akan sangat berbeda daripada sebelumnya.

Tugas Gubernur BI sebelum era OJK mencakup bidang makro ekonomi, keuangan dan moneter serta pengaturan dan pengawasan perbankan, tetapi sejak kehadiran OJK, BI tidak lagi mencakupi tugas pengaturan dan pengawasan perbankan.

BI akan lebih fokus kepada tugas menjaga stabilitas moneter dan mengatur sistem pembayaran.

Untuk melaksanakan tugas menjaga stabilitas moneter dan menjaga sistem pembayaran, maka BI sebagai bank sentral bukan hanya mengawasi bank, melainkan juga dapat mengawasi pasar modal dan lembaga keuangan nonbank.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan agenda BI untuk memperkuat peran pasca pemberlakuan OJK dilakukan dengan mengoptimalkan bauran kebijakan moneter dan makro prudensial dalam memperkuat ketahanan perekonomian nasional.

"Pengalihan pengawasan bank dari BI ke OJK memunculkan banyak pertanyaan bagaimana peran BI dalam mempengaruhi dan mengawal peran perekonomian nasional, ini alasan penguatan BI mendesak dilakukan," ujar dia.

Menurutnya, perekonomian Indonesia sedang dihadapkan pada situasi yang mengganggu stabilitas makro, seperti adanya defisit neraca pembayaran, dan stabilitas nilai tukar.

"Ini merupakan hal penting yang harus segera ditangani," kata dia.

Namun di sisi lain BI harus memperlancar masa transisi pengalihan pengawasan perbankan tersebut.

"Dalam konteks tersebut saya memiliki kepercayaan bahwa BI akan mampu memenuhi harapan masyarakat. Untuk itu, BI harus mampu mengoptimalkan kebijakan moneter dan makro prodensial sebagai kebijakan baru," katanya.

Ia menjelaskan pelaksanaan kebijakan moneter tidak bisa dan tidak boleh hanya mengandalkan instrumen suku bunga saja dalam mengatasi masalah ekonomi apakah inflasi yang tinggi, nilai tukar yang bergejolak dan kredit kurang mengucur dan defisit neraca pembayaran.

Menurut dia, nilai tukar harus diarahkan mendukung pengendalian inflasi dengan menstabilkan nilai tukar sesuai dengan kondisi fundamental dan termasuk hal yang mempengaruhi nilai tukar tersebut.

"Harus ada pengendalian masuknya modal asing, khususnya yang berjangka pendek dan spekulatif, sehingga dapat mendukung mandat BI dalam mengendalian perekonomian nasional," katanya.

Caranya dengan jalan mendorong modal asing berjangka panjang yang bermanfaat untuk perekonomian. Di samping itu kebijakan makro prodensial dengan cara bagaimana mengendalikan kredit, likuiditas dan mendorong kredit yang kurang seperti disektor pertanian dan UMKM.

"Termasuk mengendalian kredit berjangka pendek seperti di bidang properti, kredit kendaraan bermotor, yang pada tahun lalu telah diberlakukan kebijakan uang muka adalah bagian dari kebijakan makro prodensial tersebut," ujar dia.

Tantangan BI

Ketua Umum Perhimpunan Bank-bank Nasional (Perbanas) Sigit Pramono, Bank Indonesia (BI) di bawah kepemimpinan Agus Marto dapat mengeluarkan kebijakan makroprudensial efektif dan bermanfaat bagi pembangunan perekonomian nasional.

"Agus merupakan figur yang sudah sangat dikenal yang tidak pernah diragukan integritasnya. Yang terpenting Gubernur BI baru yang terpilih harus mampu menjawab tantangan yang berbeda dengan Gubernur BI sebelumnya," ujarnya.

Ia mengatakan ada tiga tantangan besar yang dihadapi Gubernur BI baru. Tantangan pertama ialah berkaitan dengan tugas BI pada era setelah kelahiran OJK yang berbeda dengan era sebelumnya.

"Sejak kehadiran OJK, BI fokus menangani persoalan makro prudensial dan tidak lagi mengatur serta mengawasi perbankan," ujarnya.

Kedua, Gubernur BI bersama Menteri Keuangan, Ketua OJK dan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bertanggung jawab menjaga stabilitas sistem keuangan melalui Forum Stabilitas Sistem Keuangan ( FKSSK).

"Tugas ini berlaku baik dalam situasi normal maupun ketika terjadi ancaman krisis keuangan. Penugasan Gubernur BI dalam forum semacam itu baru sekarang ditegaskan dalam Undang-undang (UU) OJK karena forum atau komite sejenis ini, sejak model Dewan Moneter zaman Orde Baru, secara legal belum pernah sekuat sekarang posisinya," kata dia.

Hal tersebut sangat penting karena jika forum tersebut mengambil keputusan khususnya dalam situasi krisis tidak lagi dipersoalkan lagi secara politik.

Ketiga, menyangkut masalah mengamankan proses transisi BI ke OJK.

"Selain komunikasi lebih baik dengan asosiasi kami ingin juga kalau ada masalah-masalah yang terkait dengan perbankan atau mau menelurkan kebijakan, BI juga undang kita, karena masa transisi dalam beberapa bulan akan diserahkan ke OJK," kata dia.

Sementara itu, terkait pekerjaan berat yang menanti Agus, Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis mengungkapkan Gubernur BI terpilih, harus fokus pada beberapa hal utama. Yang pertama dan terutama adalah soal pengendalian inflasi dan nilai tukar.

"Kami berharap BI fokus pada nilai tukar walau BI enggan karena soal Undang-undang Devisa tapi kami berharap bisa masuk ke situ," ujar politisi Partai Golkar tersebut.

Selain itu, Harry juga berharap Gubernur BI terpilih mampu membangun dan mengembangkan sistem pembayaran yang aman, nyaman dan efisien.

Hingga kini, sistem pembayaran di Indonesia belum terlindungi, karena belum ada undang-undang khusus mengatur sistem yang telah ada sejak berdirinya perbankan di Indonesia tiga abad yang lalu.

Degan dibentuknya OJK, kata dia, fungsi pengawasan jasa keuangan menjadi domain OJK. Sementara, pengawasan perbankan lebih dominan dilakukan BI. Sistem pembayaran lebih mendominasi di perbankan.

"Menurut saya, bank tanpa sistem pembayaran ibarat rumah kosong. Diperlukan UU tentang sistem pembayaran, dan di dalamnya harus masuk aspek security untuk menjamin efisiensi dan kenyamanan nasabah," ujar Harry.

Sayangnya, dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di DPR RI, belum ada rencana untuk membuat UU ini, padahal sangat dibutuhkan untuk perlindungan nasabah maupun bank itu sendiri.

"Dalam Prolegnas yang ada baru Amandemen UU BI, Pasar Modal, Dana Pensiun, Hutang Negara, dan Redenominasi. RUU Sistem Pembayaran belum diusulkan. Usulan UU bisa dari DPR RI atau dari pemerintah, bila BI kesulitan, DPR siap membantu, ini penting, kalau bisa ini harus didiskusikan dan di-push agar terlaksana lebih cepat," ujar Harry.

Ia mengungkapkan dalam UU BI, perlindungan sistem pembayaran tidak terlalu eksplisit. Sementara dalam UU OJK, sistem pembayaran tetap pada BI, dengan begitu sangat jelas diperlukan UU baru tentang sistem pembayaran.

Harry juga meminta BI mengupayakan perluasan akses terhadap layanan keuangan dan mendorong pengembangan sektor riil. "Harus ada kepedulian ke pertanian dan usaha kecil," ujarnya.

Ia pun meminta kebijakan 20% kredit untuk UMKM terus berjalan. Fokus lainnya yakni soal koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.

"BI harus berkoordinasi dengan OJK terkait 'macro prudential', dan 'micro prudential'," ujarnya.

Pengamat pasar uang Farial Anwar mengatakan setelah pengawasan perbankan akan resmi dialihkan ke OJK pada tahun depan, maka otomatis tugas bank sentral hanya mengawasi soal moneter khususnya inflasi serta menjaga pergerakan nilai tukar rupiah, utamanya pada dolar AS.

Masalahnya, hingga saat ini, Indonesia memang masih menganut rezim devisa bebas yang entah disadari atau tidak oleh pemerintah belum bisa diubah dan belum ada niat dari pemerintah sendiri untuk merubah Undang-undang Nomor 23/1999.

"Dengan adanya rezim devisa bebas tersebut, maka asing bebas keluar masuk," ujarnya.

Menurut dia, dengan rezim devisa bebas tersebut, asing juga masih bisa masuk ke Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Padahal instrumen tersebut merupakan pendalaman instrumen moneter khusus di dalam negeri.

"Sampai saat ini pun, belum ada niat dari pemerintah untuk melakukan 'holding' periode (menahan arus dana asing) ke SBI atau instrumen moneter lainnya agar dana asing ini bisa bertahan lebih lama dan tidak seenaknya keluar masuk instrumen moneter. Kalau di Thailand kan lain. Bank sentral mereka mau melakukan itu. Imbasnya, kurs mereka relatif terjaga dan inflasi juga terkendali," ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah juga tidak memiliki kebijakan terkait sistem nilai tukar mengambang bebas. Sehingga, nilai tukar rupiah memang sering terombang ambing seiring kondisi dolar AS di pasar.

"Kalau ada ekonom yang bilang bahwa nilai tukar Rp. 9.700 atau level berapa pun aman buat eksportir atau importir, itu bohong besar," ujarnya.

Terkait inflasi, Indonesia juga masih memiliki tingkat inflasi relatif lebih tinggi dibanding negara-negara sekawasan. Bank sentral harus menjaga nilai inflasi ini agar tidak mengganggu stabilitas perekonomian dalam negeri. Sehingga, posisi Gubernur BI memang harus independen dan lepas dari intervensi apapun, termasuk partai politik.

"Diharapkan Agus bisa berani membuat kebijakan menghapus rezim devisa bebas ini dan bisa menjaga inflasi agar terkendali. Selama ini belum ada Gubernur BI maupun Menteri Keuangan yang berani menghapus rezim devisa bebas tersebut," kata dia. (K-2/yan)

Read More