Kapolda Sumsel Tidak Boleh Menggunakan Fasilitas Polisi

Kamis, 28 Maret 2013 - 15:27:31 WIB
Kapolda Sumsel Tidak Boleh Menggunakan Fasilitas Polisi
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik 

Komhukum (Palembang) - Komisioner Kompolnas Adrianus Meliala mengingatkan Kapolda Sumsel Irjen Pol Iskandar Hasan yang saat ini mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumsel untuk tidak menggunakan jabatannya sebagai Kapolda demi memuluskan tujuannya.

Ia menyebutkan budaya petinggi Polri mengambil ancang-ancang mencari kerjaan lain  pada saat jelang pensiun adalah hal yang harus disikapi secara serius oleh Kapolri, sehingga ke depan akan lebih terkondisi dan tidak terjadi lagi.

Khusus dengan Iskandar Hasan yang masih menjabat Kapolda tapi dalam waktu bersamaan telah resmi mencalonkan diri sebagai gubernur, dikhawatirkan akan memunculkan abuse of power terhadap para kandidat lain.

Adrianus menegaskan, bisa saja karena dia memeggang jabatan strategis lantas dengan mudah mengendalikan bawahannya melalui jaringan yang dimiliki untuk mengintai kekuatan lawan sehingga dengan mudah bisa ia tekan.

"Kejadian seperti ini seharusnya tidak perlu terjadi kalau seandainya ada semacam peremajaan di kalangan petinggi Polri yang menjabat Kapolda itu hendaknya didelegasikan dengan yang muda-muda saja," katanya di sela-sela acara Seminar Antisipasi Kriminilitas berbasis budaya negatif di Hotel Aryaduta Palembang, Sumsel, Kamis (28/03).

Ia menegaskan kalau yang menjabat jabatan strategis sudah tua dan mendekati masa pensiun biasanya kinerja mereka juga sudah tidak maksimal. Dan mereka rentan untuk lebih fokus dengan side job ketimbang mengurusi tugas yang sebenarnya.

Mengenai kasus Kapolda Sumsel pada prinsifnya tidak menjadi masalah jika akan mencalonkan diri menjadi Gubernur, namun seharusnya diperhatikan masalah etis yang sehaurusnya lebih dikedepankan.

"Seharusnya kalau kita bicara secara etis seorang yang sedang menjabat Kapolda seperti Pak Iskandar Hasan harus memiliki jeda mundur dahulu dari jabatannya, baru kemudian ia mencalonkan diri sebagai gubernur," urainya.

Kalau saat ini seseorang yang jelas-jelas masih menggunakan atribut Polri, kemudian secara resmi mencalonkan diri sebagai gubernur tentu saja perlu diwaspadai. Adrianus mengingatkan Kapolda (Iskandar Hasan-red) untuk hati-hati agar tidak terjebak memuluskan rencananya dengan menggunakan fasilitas Polisi.

Oleh karenanya ia mengharapkan ke depan perlu ada langkah-langkah nyata dari pihak Polri untuk  mengantisipasi budaya meninggalkan jabatan secara mendadak demi jabatan baru yang lebih menguntungkan dan menjanjikan tersebut. (K-2/Adi)