Selasa, 05 Maret 2013 - 10:12:26 WIB
Tjahjo: Presiden Jangan Memancing di Air Keruh
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
"Tanpa penjelasan detail mengenai hal itu, malah bisa menimbulkan hiruk pikuk baru yang bisa mengarah pada stabilitas yang tidak baik," kata Tjahjo yang juga anggota Komisi I (Bidang Intelijen) DPR RI di Jakarta, Selasa (5/03) pagi.
Alumnus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang itu mengatakan, pemerintah perlu mengajak dialog dengan kelompok tersebut kalau memang ada indikasinya.
"Kalau toh indikasinya terdata, sebaiknya undang saja kelompok-kelompok tersebut untuk dialog dengan Presiden agar jelas permasalahannya," kata Tjahjo.
Namun, Tjahjo balik bertanya, "Bukannya dinamika yang ada ini merespons dan ikut prihatin dari berbagai pernyataan Presiden SBY melakukan konsolidasi internalnya?" Kendati demikian, wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah I itu mengemukakan bahwa intelijen wajib mengefektifkan upaya deteksi dini.
Menurutnya, pencegahan dini itu perlu agar tidak terjadi potensi konflik internal dan polemik eksternal yang berkepanjangan. "Kasihan rakyat Indonesia kalau itu terjadi," katanya.
Setidaknya, kata dia, sudah ada "warning" intelijen walau itu sifatnya rahasia. Dan, yang penting, katanya, adalah bagaimana pemerintah dalam hal ini Presiden melakukan upaya pemahaman akan pentingnya persatuan bangsa agar keputusan politik pembangunan yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat tidak terganggu.
"Jangan malah memancing di air keruh yang membangkitkan hiruk pikuk politik baru," katanya.
Sebelum bertolak menuju Jerman dan Hungaria, Minggu (3/03), Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono meminta semua pihak dan kelompok elite politik untuk tidak mengganggu stabilitas politik nasional menjelang Pemilihan Umum tahun 2014.
Presiden SBY meminta kepada para elite politik dan kelompok-kelompok tertentu agar jangan keluar dari jalur demokrasi. Presiden juga meminta agar jangan ada upaya untuk membuat pemerintahan terguncang.
Menurut Tjahjo, Presiden SBY yang memberikan pernyataan resmi terkait dengan adanya kelompok tertentu berarti sinyalemen tersebut sudah pada tahap membahayakan. Presiden tampaknya merasakan bahwa hal itu sudah mengganggu pemerintahan.
Dikatakan Tjahjo, data tersebut tentunya valid dari data intelijen sebagai aparat pembantu presiden yang wajib memberikan data akurat setiap ada dinamika atau gelagat.
Namun, katanya, yang menjadi masalah adalah penyebutan "kelompok yang diindikasikan bermain" tanpa penjelasan detail.
"Bukankah Presiden SBY pernah memberikan pernyataan 'warning' agar elite politik jangan membuat hiruk pikuk yang menganggu jalannya pemerintahan?" katanya.
Namun, kemudian muncul kembali pernyataan Presiden seperti itu. Hal itu, tentunya mencermati dari gelagat perkembangan dinamika politik nasional beberapa minggu ini, kemudian mengaitkan dengan berbagai gejolak.
Anggota Komisi I DPR RI itu menegaskan, kalaupun Presiden mendapatkan data laporan akurat dari intelijen, semata intelijen memberikan data deteksi dini terkait dengan dinamika yang ada.
"Kalau hal itu dibiarkan berlarut, tentunya akan menganggu stabilitas dan jalannya pemerintahan," katanya. (K-2/yan)
0 komentar:
Posting Komentar