DPR Kecewa Pemotongan Kuota Haji Mendadak

Kamis, 27 Juni 2013 - 18:09:40 WIB
DPR Kecewa Pemotongan Kuota Haji Mendadak
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Umum 

Komhukum (Jakarta) - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Hasrul Azwar bisa memahami keputusan pemerintah Arab Saudi yang melakukan pemotongan kuota haji 20% namun menyayangkan kenapa pemberitahuan dilakukan secara mendadak. Pengurangan kuota haji itu merugikan Indonesia sebesar Rp. 817,5 miliar.

"Kita kecewa mengapa pemberitahuan dari pemerintah Arab Saudi ini terkesan mendadak. Kenapa tidak diberitahukan lebih awal saat Menteri Agama menandatangani MoU dengan Menteri Haji Arab Saudi," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Hasrul Azwar pada diskusi di ruang wartawan DPR RI Senayan Jakarta, Kamis (27/06).

Diskusi atas kerja sama Koordinatoriat Wartawan Parlemen dan Sekjen DPR RI mengambil tema "Antisipasi Pemotongan Kuota Haji 20%" menghadirkan pembicara Wakil Ketua Komisi VIII Hasrul Azwar, Ketum HIMPUH Baluki Ahmad dan pemerhati haji M Subarkah.

Lebih lanjut Hasrul mengatakan, pemberitahuan pemotongan kuota haji baru diketahui berdasar surat Menteri Haji Arab Saudi pada tanggal 6 Juni 2013 yang menyatakan setiap negara dikurangi 20%.

Untuk Indonesia kuota haji sebesar 210 ribu orang maka akan dikurangi 20% atau sekitar 42 ribu orang. Dan pemotongan akan dilakukan selama tiga tahun sampai tahun 2016.

"Kerugian terbesar adalah sosial dan psikologis. Siapa yang bisa menjamin tahun berikutnya masih hidup dan bisa berangkat," kata Hasrul.

Selain itu, tambahnya, ada kerugian ekonomi sekitar Rp. 817,5 miliar. Dengan pengurangan kuota ini ada beberapa hal yang tidak bisa dikembalikan misalnya soal uang muka penginapan maupun penerbangan yang terlanjur sudah dibayar.

"Bagaimana dengan tiket penerbangan swasta asing tak akan mengembalikan uang pemesanan tiket. Ini menambah luka dan kekecewaan itu," kata Hasrul.

Karena itu, tambahnya, Kementerian Agama harus segera melakukan sosialisasi dan penjelasan secara intensif bahwa hal ini bukan kesalahan pemerintah.

"Kalau bisa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus meminta maaf kepada para calon jamaah haji kita," kata Hasrul.

Di sisi lain Hasrul mengaku memahami kebijakan raja Arab Saudi yang ingin meningkatkan kualitas jamaah haji dengan melakukan pelebaran.

Sementara Ketua Umum HIMPUH Baluki Ahmad menegaskan dengan pemotongan kuota haji ini jelas menyebabkan kerugian. Namun Baluki juga menyayangkan terlalu mendesak.

"Menang ada maskapai penerbangan seperti Garuda yang bisa memahami dan mengembalikan biaya tiket, tapi maskapai-maskapai asing tidak peduli," kata Baluki. (K-2/yan)