Pemerintah Harus Bisa Kendalikan Harga

Minggu, 30 Juni 2013 - 01:46:57 WIB
Pemerintah Harus Bisa Kendalikan Harga
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Bisnis 

Komhukum (Bogor) - Ketua Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (HA-IPB), Dr. Said Didu mengatakan pemerintah harus segera mengendalikan harga kebutuhan pokok di pasaran guna mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM yang diprediksikan akan membebani masyarakat terutama menjelang Ramadhan dan Lebaran.

"Pemerintah harus segera mengendalikan harga pasar sebelum semuanya menjadi liar, terutama menjelang Ramadhan ini," kata Said saat ditemui dalam Munas HA IPB ke-4 di Bogor, Sabtu (29/06).

Said mengatakan, kenaikan harga yang terus terjadi akibat kenaikan BBM tersebut dikhawatirkan akan membebani masyarakat yang berpenghasilan tetap seperti PNS dan buruh.

Menurut Said, masyarakat berpenghasilan tetap akan mengalami kesulitan menyeimbangi kenaikan harga dengan penghasilan mereka yang sudah ditetapkan.

Sementara untuk masyarakat berpenghasilan tidak tetap, hal ini tidak menjadi persoalan karena pendapatan mereka mengikuti atau menyesuaikan harga di pasaran. "Pemerintah harus tegas, kalau tidak harga ini akan menjadi liar," ujarnya.

Menurut Said Didu, langkah utama yang harus dilakukan pemerintah adalah menetapkan tarif transportasi yang berkaitan dengan penyaluran barang kebutuhan.

Karena jika belum ada kepastian tarif dari pemerintah, pengusaha akan mengambil posisi aman terus dengan menaikkan harga terlebih dahulu untuk mengambil posisi aman.

Untuk beras, lanjutnya, tidak perlu dikhawatirkan karena stabil dengan adanya Bulog. Namun yang perlu diantisipasi harga sayuran, cabe dan kebutuhan lain.

"Harga ini akan mencapai keseimbangan jika pemerintah menetapkan tarif-tarif yang berkaitan dengan itu transportasi yang harus cepat disesuaikan. Biasanya pengalaman kita terjadi gejolak transportasi barang setelah dua minggu kenaikan BBM, itu kembali normal karena masih mencari harga kesepakatan," katanya.

Menurut Didu, bila harga sudah menjadi liar dan tidak terkendali akan menyusahkan masyarakat. Ia menyebutkan, momentum mengendalikan harga sudah terlambat, karena menurutnya hal itu sudah harus dilakukan sejak Februari 2012 lalu.

"Karena BBM ini sudah diprediksikan akan menjadi masalah besar sejak Januari 2012, harusnya kenaikan BBM dilakukan mulai Februari 2012 lalu kalau tidak naikan bertahap," katanya.

Ia mengatakan, Pemerintah sudah terlambat untuk menaikkan harga BBM, namun pemerintah tidak ada pilihan untuk menaikkan harga karena jika tidak dinaikkan, akan terjadi kelangkaan karena berkurangnya kuota.

Sementara itu, saat ini Himpunan Alumni IPB, tengah menggelar Musyawarah Nasional ke-4 salah satu agenda pentinya memilih ketua periode 2013-2017 menggantikan Said Didu selaku ketua periode 2009-2013. (K-4/EIO)