Kompensasi BBM Harusnya Bukan BLSM

Minggu, 02 Juni 2013 - 05:27:03 WIB
Kompensasi BBM Harusnya Bukan BLSM
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Bisnis 

Komhukum (Jakarta) - Pengamat ekonomi dari INDEF Enny Sri Hartati mengatakan kompensasi dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi seharusnya bukan dengan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) karena skema itu sifatnya tidak produktif.

"Kenapa harus BLSM, padahal dampak kenaikan BBM sendiri tidak sementara. Kenaikan BBM dan BLSM ini juga tidak ada hubungannya, ada atau tidak kenaikan BBM membantu rakyat miskin itu sudah kewajiban negara," ujar Enny saat dialog bertajuk "BBM Naik BLSM Cair" di Jakarta, Sabtu (1/06).

Enny menilai pemerintah sebaiknya memberikan bantuan yang bersifat produktif seperti pembiayaan dalam bentuk pinjaman lunak untuk usaha, atau pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"Kami menolak keras BLSM, kalau kita hitung aja ya 15,5 juta rumah tangga miskin dikali Rp. 150.000 dikali lima bulan sama dengan Rp11,6 triliun. Belum yang PKH (Program Keluarga Harapan), BSM (Bantuan Siswa Miskin), dan Raskin (Beras untuk rakyat miskin). Ini seperti gerimis, tidak akan ada bekasnya," ujar Enny.

Ia juga menuturkan, pemberian BLSM ini juga berpotensi memunculkan moral hazard dan bisa berdampak pada kericuhan di masyarakat karena data rumah tangga miskin yang berhak menerima BLSM belum diperbaharui.

"Data terakhir data PPLS 2011, setelah itu tidak ada lagi. Persis naik atau turunnya itu berapa tidak ada data yang valid. Ini bisa menimbulkan moral hazard,seperti BLT dulu," kata Enny.

Enny menceritakan bahwa pernah ditemukan kepala desa memberikan bantuan langsung kepada seluruh masyarakatnya alias 100 persen. "Kepala desa itu bilang "Saya kasih saja semuanya biar tidak ada konflik, termasuk saya juga terima"," tutur Enny.

Menurut Enny, BLSM itu juga memiliki sifat seperti Jaring Pengaman Sosial (JPS) sehingga kalaupun pemberian BLSM tersebut dilakukan seharusnya untuk mencegah terperangkapnya masyarakat ke dalam kemiskinan akibat kenaikan harga BBM.

"Logikanya kan harus dikasih dulu untuk mendorong produktivitas masyarakat sehingga siap ketika harga BBM dinaikkan. Prinsipnya harus mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan," ujarnya.  (K-4/EIO)