Internasional, Rabu 30 Januari 2013

Rabu, 30 Januari 2013 - 07:46:59 WIB
Komite Senat AS Setujui Kerry Sebagai Menlu
Diposting oleh : Administrator 

Komhukum (Washington) - Senator John Kerry dengan mudah melewati rintangan pertama konfirmasinya sebagai menteri luar negeri Amerika Serikat pada Selasa (29/1), dengan suara bulat disetujui oleh Komite Hubungan Luar Negeri Senat.

Kerry, pilihan Presiden Barack Obama untuk menggantikan Hillary Clinton sebagai menteri luar negeri, masih harus mendapat konfirmasi dengan suara bulat dari Senat, tetapi diperkirakan mendapat dukungan penuh, lapor AFP.

Koleganya di Komite Hubungan Luar Negeri Senat, di mana Kerry duduk sebagai anggota, memberinya suara persetujuan bulat, dengan Republik bergabung pada Demokrat. Kerry, yang tidak memberikan suara, mengatakan dia bersikap "rendah hati" dan bersyukur.

"Mereka telah melakukan dengan indah, mereka benar-benar luar biasa," katanya mengenai rekan-rekan di komite, dan menambahkan, "Saya sangat sedih, itu tidak mudah untuk meninggalkan mereka." (K-4/EIO)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rabu, 30 Januari 2013 - 07:45:53 WIB
Kewenangan Polisi Religius Arab Saudi Dibatasi
Diposting oleh : Administrator 

Komhukum (Riyadh) - Arab Saudi telah menetapkan batasan-batasan baru kewenangan polisi religius yang terkenal buruk, diberi tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan pada moralitas Islam malahan sering dituduh melakukan pelanggaran, kata ketuanya Selasa.

Komisi bagi Pemajuan Keluhuran dan Pencegahan Kejahatan "pernah memiliki kekuasaan yang jauh diperluas, namun dengan sistem baru tersebut...beberapa kewenangan ini, seperti menginterogasi terduga dan menjatuhkan tuduhan," akan dibatasi bagi polisi dan penuntut umum, kata Sheikh Abdullatif Abdel Aziz al-Sheikh kepada AFP.

Polisi religius mungkin masih boleh menahan mereka yang melakukan "pelanggaran mencolok seperti melecehkan wanita, mengonsumsi alkohol dan obat-obatan, mengancam dan mempraktikkan sihir," kata Sheikh tentang undang undang baru yang disetujui kabinet.

Namun, kasus-kasus seperti itu akan diserahkan kepada polisi dan dibawa ke pengadilan, karena polisi religius tidak lagi memiliki hak untuk menetapkan tuduhan terhadap mereka, katanya.

Polisi religius juga akan terus mencegah wanita mengemudi, melarang hiburan umum dan memaksa semua bisnis, dari supermarket hingga stasiun pengisian bahan bakar, tutup untuk sembayang lima waktu sehari.

Sheikh yang relatif moderat itu, yang ditetapkan tahun lalu, memberi harapan bahwa jajaran lebih lunak akan melonggarkan pembatas sosial sangat keras di negara Islam yang sangat konservatif.

Dua minggu memegang jabatannya, Sheikh melarang para sukarelawan berdinas di komisi yang menjalankan peraturan Islamis keras kerajaan tersebut. Kemudian, dia melangkah lebih jauh, melarang pelecehan dan mengancam "langkah-langkah pasti bagi para pelanggar."

Pada Juni, Sheikh berbicara dengan keras menentang salah seorang bawahannya yang memerintahkan seorang wanita supaya meninggalkan sebuah mal karena dia memakai kutek kuku. Wanita itu menolak perintah tersebut sambil dia memfilmkan perbantahannya dengan si polisi dan kemudian mempostingnya di YouTube. (K-4/EIO)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rabu, 30 Januari 2013 - 07:45:11 WIB
Prancis Bangkrut Total ?
Diposting oleh : Administrator 

Komhukum (Paris) - Sebuah komentar tajam dan kontroversial dari Michel Sapin, Menteri Buruh Prancis, menimbulkan "kegaduhan" di negeri itu.

Dalam sebuah wawancara di radio, Minggu (27/1), Sapin menyampaikan pandangannya tentang perlu tidaknya tindakan penghematan di tengah krisis finansial yang merebak di Eropa. "(Prancis, red) negara yang bangkrut total," kata Sapin seperti dikutip oleh The Independent.

"Itu sebabnya kita harus membuat rencana pengurangan defisit, dan tidak ada hal lain yang pantas menghalangi kita dari upaya tersebut," tambahnya. Pernyataan Sapin pun tak ayal "mengguncang" komunitas bisnis.

Bloomberg News melaporkan massa dari perserikatan buruh berunjuk rasa di depan kantor Sapin, sebagai salah satu bentuk protes angka pengangguran di Prancis yang mencatat rekor terburuk dalam 15 tahun terakhir.

Hari ini, Selasa (29/1), pemerintahan Presiden Francois Hollande sibuk melawan pernyataan Sapin. "Prancis adalah negara yang sangat likuid, Prancis adalah negara yang sangat kredibel," ujar Menteri Keuangan Prancis Pierre Moscovici, seperti dilaporkan oleh BBC.

Kondisi terkini Prancis memang semakin membuat pening, terlebih Presiden Hollande mengusulkan pajak yang sangat tinggi bagi para jutawan di negerinya. Ketentuan pajak terbaru menyebutkan bahwa negara berhak memajaki orang kaya hingga 75 persen.

Pengenaan pajak pendapatan yang sangat tinggi inipun membuat seorang aktor kawakan Holywood asal Prancis, Gerard Depardieu, memilih meninggalkan negaranya dan mencoba tinggal di Rusia atau Belgia. Bahkan mantan presiden Nicolas Sarkozy diisukan sedang berencana pindah ke London akibat penyebab yang serupa dengan Depardieu, demikian dilaporkan The Independent. (K-4/EIO)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rabu, 30 Januari 2013 - 07:44:32 WIB
Diktator Guatemala Didakwa Genosida 1.700 Warga
Diposting oleh : Administrator 

Komhukum (Guatemala) - Pengadilan di Guatemala memerintahkan mantan diktator Efrain Rios Montt (86) diadili atas tuduhan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Seorang hakim menemukan bukti yang cukup yang melibatkan Rios Montt, yang memerintah dalam periode perang saudara 1982-1983, yang menewaskan lebih dari 1.700 warga pribumi dalam operasi kontra-pemberontak.

"Telah ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan pihak-pihak yang terlibat ke satu pengadilan publik," kata hakim Miguel Angel Galves, dalam sidang yang dihadiri para pembela dan jaksa.

Para jaksa menuduh Rios Montt, yang berkuasa sebagai panglima militer selama 17 bulan menutup mata ketika tentara melakukan perkosaan, penyiksaan, dan pembakaran pemberotak kiri dan para warga pribumi dalam satu serangan militer "bumi hangus" yang menewaskan sedikitnya 1.771 anggota suku Ixil.

Rios Montt diperintahkan diadili pada Januari 2012 atas tuduhan-tuduhan yang sama, tetapi tim pengacaranya menghambat proses itu dengan sejumlah permohonan, dengan alasan ia tidak dapat mengawasi operasi di medan tempur dan genosida tidak pernah terjadi di Guatemala.

Mantan penguasa itu telah dikenakan tahanan rumah selama satu tahun dan partai sayap kanan yang ia dirikan mengubah namanya pekan lalu dalam usaha menjauhkan diri dari masa lalunya. Pengadilan itu juga memerintahkan kepala intelijen militer Rios Montt, Jose Mauricio Rodriguez diadili atas tuduhan-tuduhan yang sama. (K-4/EIO)