Selasa, 15 Januari 2013 - 12:15:47 WIB
Daming Sanusi Tidak Layak Jadi Hakim Agung
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Umum
"Saya akan mengusulkan kepada anggota Komisi III DPR agar Daming Sanusia tidak diproses sebagai hakim agung," kata Pramono Anung di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (15/01).
Menurut Pramono Anung, pernyataan Daming Sanusi soal pemerkosadan korban perkosaan saling menikmati menyinggung dan tidak menghargai hak asasi kaum perempuan.
Pernyataan yang disampaikan Daming Sanusi pada forum uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung di Komisi III DPR RI, menurut Pramono, adalah forum resmi dan tidak main-main.
"Forum uji kepatutan dan kelayakan tersebut adalah forum resmi dan penentuan seseorang apakah terpilih atau tidak menjadi hakim agung," katanya.
Menurutnya, meskipun Daming menyatakan bahwa pernyataannya tersebut hanya bercanda, tapi tidak bisa begitu saja dikatakan sebagai bercanda, karena forum uji kelayakan dan kepatutan tersebut adalah forum resmi.
Mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) ini menyatakan, dirinya tidak melihat langsung proses uji kelayakan dan kepatutan tersebut tapi tahu setelah membaca berita-berita di media massa.
Namun Pramono akan mengkonfirmasikan hal itu kepada anggota Fraksi PDIP yang berada di Komisi III. "Jika benar, maka Fraksi PDIP akan memberikan peringatan keras," katanya.
Ia menambahkan, bagi seseorang bukan persoalan perkosaan bisa dianggap sebagai bercanda, tapi bagi kaum perempuan hal tersebut adalah persoalan serius dan sensitif.
Sebelumnya, pada uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung di Komisi III DPR RI, Senin, (14/01), calon hakim agung Daming Sanusi menyatakan, hukuman mati tidak layak diberlakukan bagi pelaku pemerkosaan, karena pemerkosa dan yang diperkosa sama-sama menikmati.
Pernyataan Daming yang menjawab pertanyaan anggota Komisi III DPR RI, membuat sebagian anggota Komisi III tertawa, tapi sebagian lagi justru mencibir. (K-5/el)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Selasa, 15 Januari 2013 - 10:14:26 WIB
Ratusan Massa Dan Truk Batubara Kepung Kantor Gubernur
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Umum
Seperti diketahui per tanggal 01 januari 2013 sesuai surat edaran gubernur, truk sudah tidak boleh lagi melintasi jalan umum karena jalan khusus batubara sudah ada.
Terkait dengan surat edaran tersebut para sopir truk batubara dan masyarakat transportasi angkutan batubara merasa keberatan dan tidak bisa lagi mendapatkan hasil dari angkutan mereka, karena jalan yang baru tersebut belum layak dan banjir.
Diki selaku koordinator aksi menyampaikan beberapa tuntutan mereka diantaranya mendesak pemerintah yaitu Gubernur Sumsel H. Alex Noerdin untuk memberikan jaminan atas dampak sosial ekonomi maupun Kamtibnas yang akan timbul.
"Kita meminta gubernur harus bertanggungjawab atas semua ini, karena akibat pelarangan tersebut sopir, kernet dan pekerja dermaga tambang kehilangan pekerjaan," katanya saat orasi di depan kantor Gubernur Sumsel di jalan Kapten Arifa'i Palembang, Selasa (15/01) pagi.
Oleh karena itu ia mendesak jika tuntutan tersebut belum dipenuhi maka pihaknya akan terus mengepung kantor gubernur dengan massa yang lebih banyak lagi.
Hingga berita ini diturunkan para pengunjukrasa belum bisa bertemu dengan gubernur karena sedang bertugas di luar kota. (K-5/Adi)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Selasa, 15 Januari 2013 - 10:02:47 WIB
KJS Belum Jadi, Warga Bayar Rumah Sakit Hingga Rp. 8 Juta
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Umum
Ditemui di RS. Sukanto ibu korban kecelakaan dari Sandi Ari Putra (19) mengatakan putra pertama yang merupakan tulang punggung keluarga itu mengalami kecelakaan motor di Jalan Dago, Kampung Makasar, Jakarta Timur, Jumat (11/01) sore lalu dan langsung dilarikan ke RS Said Sukanto (Polri).
"Waktu kecelakaan Jumat sore, dia langsung dibawa ke RS Polri. KJS saya belum jadi, ya saya bawa KTP sama KK untuk persyaratan itu biar bisa gratis. Tapi, pas baru datang saya diminta uang Rp. 500 ribu, katanya untuk uang muka ," kata Netty di RS Polri, Selasa (15/01).
Netty yang sehari-harinya hanya sebagai ibu rumah tangga ini memaparkan bahwa pihak rumah sakit meminta agar ia membayar biaya operasi sebesar 8 juta rupiah untuk membeli alat semacam pen yang akan dipasang di rahang Sandi karena anaknya itu mengalami patah rahang.
"Dokter bilang harus ada uang Rp. 8 juta, untuk beli alat pen yang nantinya akan dipasang waktu operasi rahang anak saya, kan rahang anak saya patah. Ya karena uangnya belum ada jadi anak saya belum jadi operasi," ujar Netty di ruang Cemara I, Kelas III RS Polri.
Ia juga menambahkan, untuk ruang rawat memang gratis, tetapi obat bayar, dan saat ini pihak keluarga telah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 3.000.000 di RS. "Yang gratis cuma ruang rawat, kalau obat bayar," ujarnya.
Saat ditemui pihak RS Polri salah seorang Staf Pelayanan Instalasi Jaminan Pasien RS Polri, Tyas mengatakan, membantah hal tersebut, pihaknya sudah memberi rekomendasi pasien untuk mendatangi Dinas Kesehatan guna meminta surat rekomendasi agar biaya alat untuk operasi dan pengobatan pasien gratis.
"Kita sudah rekomendasi sama pasien supaya datang ke Dinas Kesehatan minta surat rekomendasi biar gratis, soalnya kalau nunggu petugas kita yang berangkat ke Dinas Kesehatan bisa lama kan nunggu pasien-pasien lain yang butuh surat rekomendasi dari Dinkes juga" ujar Tyas.
Tyas mengaku pihaknya akan mengembalikan seluruh uang yang telah dikeluarkan pihak keluarga Netty jika Netty telah mendapat surat rekomendasi dari dinas, bahkan uang Rp. 500.000 yang dibayar di muka akan dikembalikan.
"Jadi memang pasien sendiri yang harus proaktif karena tidak semua dokter dapat mengkomunikasikan hal semacam ini. Sedangkan kami sendiri tidak mungkin cek satu persatu pasien," tandasnya. (K-5/Shilma)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Selasa, 15 Januari 2013 - 08:28:36 WIB
Jokowi Datangi Kebun Bibit di Ciganjur
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Umum
"Semua aset akan kami gunakan untuk menghijaukan Jakarta secara total," kata Gubernur DKI Jakarta itu saat ditemui di Kebun Bibit Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta di Ciganjur, Senin (14/1).
Dia mengatakan bahwa kebun seluas 3,5 hektar tersebut sudah cukup untuk sekedar menjadi tempat adaptasi tanaman berukuran besar sebelum dipindahkan ke taman-taman yang akan dihijaukan. "Kalau besar ya bagus, kalau tidak ya segini saja sudah cukup," kata Jokowi.
Menurutnya, kebun tersebut hanya akan menjadi tempat sementara atau tempat adaptasi pohon-pohon yang sudah memiliki diameter lebih dari 3 meter. "Pembibitan pohon kecil juga ada tapi enggak banyak lah," kata Jokowi.
Selain memeriksa kesiapan bagian pembibitan, Jokowi juga mengatakan akan menurunkan dana Rp. 20 miliar untuk program RTH di Jakarta. "Kalau perlu tahun depan Rp. 1 triliun. Mau kan Jakarta jadi hijau? Ya sudah."
Dia berjanji tidak akan lagi menggunakan tanaman bakung yang selama ini banyak menghias taman-taman Jakarta. "Enggak pakai bakung lagi," katanya. (K-4/EIO)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Selasa, 15 Januari 2013 - 08:27:05 WIB
Pungli, 36 Anggota Satlantas Dimutasi
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Umum
"Tiga perwira pertama dan 33 bintara yang bertugas di bagian SIM Satlantas Polrestabes Semarang sudah saya mutasi semua," katanya di Semarang, Senin (14/1).
Ia menjelaskan keputusan mutasi puluhan anggota di bagian SIM tersebut tertuang dalam surat keputusan Kapolda Jateng Nomor 07/I/2013 tertanggal 11 Januari 2013.
Tindakan tegas berupa mutasi itu, katanya, merupakan peringatan untuk semua anggota satlantas di wilayah hukum setempat agar tidak melakukan pungutan liar dalam pembuatan dan penerbitan SIM. "Ini merupakan upaya memberantas segala bentuk praktik pungli dan calo SIM di Satlantas Polrestabes Semarang," katanya.
Untuk menggantikan tugas sementara pelayanan SIM di Satlantas Polrestabes, Didiek telah menugaskan anggota dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jateng. Ia juga menegaskan bahwa proses penyelidikan terkait dengan dugaan pungli pembuatan SIM itu terus berjalan. "Jika nanti ditemukan bukti adanya keterlibatan perwira, maka akan dilakukan penindakan serupa ke pimpinan setempat," katanya.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jateng Kombes Djihartono yang dihubungi terpisah mengatakan tiga perwira pertama yang dimutasi selanjutnya bertugas di Direktorat Sabhara Polda Jateng. "Untuk 33 bintara lainnya dimutasi dari Satlantas Polrestabes Semarang ke Direktorat Sabhara, Direktorat Pengamanan Objek Vital, dan Direktorat Polisi Perairan Polda Jateng," katanya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, biaya pembuatan SIM di Satlantas Polrestabes Semarang yang dibebankan kepada masyarakat lebih mahal sekitar 200-300 persen ketimbang biaya sesuai ketentuan. Biaya tidak resmi pembuatan SIM A sebesar Rp. 400 ribu hingga Rp. 500 ribu dan SIM C sebesar Rp. 300 ribu hingga Rp. 400 ribu.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2010 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), biaya pembuatan SIM A Rp. 120 ribu, SIM B1 Rp. 120 ribu, SIM B2 Rp. 120 ribu, SIM C Rp. 100 ribu, dan SIM Internasional Rp. 250 ribu. (K-4/EIO)
0 komentar:
Posting Komentar