Rabu, 16 Januari 2013 - 11:36:31 WIB
Pemerintah Dinilai Kurang Lakukan Sosialisasi Aturan
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
Hal ini disampaikan Poempida menanggapi kasus kelalaian medis yang dialami Mariana Sihombing, korban kelalaian medis Hotma Partogi Pasaribu, seorang dokter yang bertugas di Rumah Sakit (RS) Santa Elisabeth Medan.
Poempida mengatakan kita sudah banyak memiliki aturan antara lain: UU Kesehatan, UU Praktik Kedokteran, UU Rumah Sakit, termasuk UU SJSN/BPJS. Namun, aturan-aturan itu perlu disosialisasikan secara terus-menerus kepada semua komponen rumah sakit.
“Saya mengingatkan Kemenkes agar semua standar-standar profesi, peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya peraturan konsil dapat tersosialisasi kepada semua dokter dan profesi kesehatan dengan baik,” ungkapnya dalam rilis yang dikirim ke Komhukum.com, Rabu (16/01).
Lebih lanjut ia menambahkan, di setiap kegiatan baik di rumah ilmiah maupun di rumah sakit harus selalu diingatkan tentang etika, disiplin, dan hukum (perundang-undangan). Juga perlu diingatkan agar dokter dan seluruh tenaga kesehatan mematuhi standar profesi dalam melakukan pengamalan profesinya.
Poempida juga mendesak pihak Kemenkes dan Konsil Kedokteran Indonesia melalui Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) untuk segera memutuskan berbagai kasus dugaan kelalaian medik yang terjadi dengan seobjektif mungkin dan memberikan sanksi kepada tenaga kesehatan di rumah sakit dan rumah sakit dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kemenkes harus bersikap tegas dan jangan ragu mengenakan sanksi/hukuman kepada dokter atau profesi kesehatan yang jelas-jelas melakukan pelanggaran etika, disiplin, dan hukum (perundang-undangan) yang ada,” tegasnya.
Dengan adanya Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) diharapkan kelalaian medis yang dilakukan oleh dokter atau profesi kesehatan diharapkan tidak ada lagi. Sebab didalam UU BPJS terdapat standar dan pelayanan yang harus dilakukan oleh dokter maupun tenaga medis lainnya.
“Tentunya keberadaan UU BPJS tidak akan ada lagi tenaga medis yang bisa melakukan “obyek” sampingan. Pelayanan kesehatan itu sama terhadap seluruh pasien, tidak ada lagi pasien yang dapat perhatian khusus maupun sebaliknya,” pungkasnya. (K-5/el)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rabu, 16 Januari 2013 - 11:29:26 WIB
Jelang Pemilu 2014, KPU-Polri Tandatangani MOU Pengamanan
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
Komhukum (Jakarta) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kepolisian RI (Polri), Rabu (16/01), menandatangani nota kesepahaman (MOU) tentang penyelenggaraan pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu ) 2014 di Gedung KPU Pusat, Jakarta.
"Melalui penandatanganan nota kesepahaman ini, akan menjadikan keyakinan bahwa proses pemilu dapat dilaksanakan dengan optimal sesuai yang diharapkan," kata Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo di Jakarta.
Polri menegaskan komitmennya untuk bersikap profesional, netral dan tidak terpengaruh dari pihak manapun dalam melakukan pengamanan pelaksanaan Pemilu 2014.
Timur berharap proses penyelenggaraan pemilu di Tanah Air dapat mewujudkan perubahan dan siklus pemerintahan yang cerdas.
Oleh karena itu, pelaksanaan pesta demokrasi yang digelar lima tahun sekali itu perlu pengamanan maksimal.
Dia menambahkan konflik yang biasanya terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia antara lain adalah penetapan jumlah pemilih dan politik uang.
"Apabila tidak dikelola dengan sungguh-sungguh, maka akan berdampak pada aspek kehidupan sosial," tambahnya.
Nota kesepahaman antara KPU dan Polri tersebut merupakan kelanjutan dari kesepakatan kedua belah pihak yang tertuang dalam SK Nomor 09/SKB/KPU/2008 dan SK Nomor 8/7/VII/2008 tentang pengamanan pemilu.
Selain itu, nota kesepakatan bersama tentang sentra penegakan hukum terpadu (Gakkundu) antara Polri, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kejaksaan Agung RI (Kejagung).
"Melalui nota kesepahaman dan nota kesepakatan ini, embrio kerja sama yang bersinergi sesuai tupoksi masing-masing dapat terwujud," kata Jaksa Agung Basrief Arief.
Penegakan hukum tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja, tapi juga oleh semua lembaga terkait serta peran masyarakat.
Oleh karena itu, nota kesepahaman dan kesepakatan bersama tersebut diperlukan untuk menyamakan persepsi dalam pelanggaran pelaksanaan Pemilu 2014 secara terpadu dan berintegritas. (K-5/el)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rabu, 16 Januari 2013 - 10:39:30 WIB
Jokowi Mendadak Temui Wapres
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
Komhukum (Jakarta) - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menemui Wakil Presiden Boediono di Kantor Wapres Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, pukul 10.05 WIB, Rabu (16/01).
Joko Widodo atau Jokowi datang ke Kantor Wapres menggunakan pakaian adat Betawi baju berwarna putih dan celana hitam, serta menggunakan peci dan syal dengan menggunakan mobil dinasnya berwarna hitam.
Kedatangan Jokowi ke Kantor Wapres adalah untuk yang pertama kali sejak dirinya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Belum diketahui agenda apa yang akan dibicarakan Wapres Boediono dengan Gubernur Jokowi. Namun sejumlah sumber mengatakan mereka akan membicarakan pembiayaan alat transportasi massal (MRT) di Jakarta, serta membahas mengenai kondisi Jakarta saat ini.
Wakil Presiden Boediono akan didampingi oleh Ketua Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto. (K-2/yan)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rabu, 16 Januari 2013 - 01:58:51 WIB
Kasus Pemerkosaan Tak Pantas Dijadikan Gurauan
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
Komhukum (Jakarta) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari, menilai tidak sepantasnya kasus pemerkosaan, apalagi menjerat korban di bawah umur dijadikan gurauan. Dia menanggapi gurauan tidak pada tempatnya calon hakim agung, Daming Sanusi, saat uji kelayakan di DPR.
Sebagai calon pejabat publik, gurauan Sanusi yang menjadikan perkosaan sebagai canda, bahwa pelaku dan korban --berdasarkan ucapan Sanusi-- (maaf) "sama-sama menikmati".
Gurauan Sanusi itu mengundang reaksi pedas dari masyarakat. Beredar sms, twitter, pesan BBM, yang mengganggap kualitas dan integritas Sanusi tidak layak diajukan sebagai benteng hukum Indonesia. Jika lolos, Sanusi menjadi salah satu hakim di institusi penegak hukum tertinggi di Tanah Air.
Perkosaan dengan korban pemerkosaannya, menimbulkan derita bukan cuma pada korban semata. Juga keluarga, relasi, hubungan interpersonal, psikologis, hingga masa depan dan harga diri korban, bahkan bisa mematikan. Ini yang digarisbawahi segenap penggiat pembelaan kemanusiaan tentang isu perkosaan itu.
"Sebagai rakyat, saya melihatnya tidak pantas. Rakyat tidak suka hal-hal yang serius dijadikan gurauan," kata Sari di Jakarta, Selasa (15/1). "Ini hal yang serius, bukan gurauan ya," katanya. (K-4/EIO)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rabu, 16 Januari 2013 - 01:56:56 WIB
Andi Mallarangeng Beri Roy Suryo Baju Dinas
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
Komhukum (Jakarta) - Mantan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, memberikan baju dinas kenang-kenangan kepada Roy Suryo yang baru saja dilantik sebagai Menpora baru, Selasa (15/1).
Sebaliknya, Roy Suryo memberikan satu cenderamata kepada Andi dan istri, Fitri Cahyani Mallarangeng. Suasana akrab terlihat dari keduanya yang mengaku sudah saling kenal sejak masih mengenyam sekolah di Yogyakarta.
"Saya kenal sekali sejak lama dengannya. Ibunya beliau, guru SMA saya di Yogyakarta. Pasti ibunya bahagia sekali muridnya digantikan putranya," kata Andi saat menyampaikan sambutan pada "Lepas Sambut Menteri Negara Pemuda dan Olahraga" di Wisma Kemenpora, Selasa.
Pada acara yang juga dihadiri mantan Menpora tahun 1998, Agung Laksono, Andi berharap kehadiran Menpora baru yang lebih muda dan enerjik dapat mengatasi masalah kepemudaan dan keolahragaan Indonesia.
"Saya tahu dia orangnya vokal, sejak mahasiswa sudah aktif. Saya yakin Pak Roy, yang kita semua sudah kenal walau dalam keahlian telematika, dia lulusan komunikasi jadi tidak susah memimpin Kemenpora untuk raih prestasi setinggi-tingginya," ujar Andi yang mengenakan batik cokelat itu.
Andi juga meminta para deputi dalam Kemenpora membantu Roy termasuk memaparkan program-program yang telah dirancang saat ia masih menjabat. "Tentu saja Pak Roy tidak bisa sendiri menjalankan semua hal. Oleh karena itu saya meminta jajaran Kemenpora bisa membantu," katanya.
"Waktunya juga sempit, tetapi beliau sudah bertekad untuk berbuat sekuat tenaga menjadikan pemuda kita siap menjalankan tantangan, menjadi juara di Asia Tenggara. Mudah-mudahan segala sesuatunya bisa berjalan lebih baik lagi," pesan Andi.
Andi menyebut Roy masih awam dunia olahraga tetapi ia adalah pemain catur yang andal dan penggemar olahraga otomotif. "Kalau tenis saya tidak ada lawannya, tetapi kalau catur dia sering main mungkin bisa menjadi Grand Master," canda Andi, disambut gelak tawa hadirin.
Usai acara saling serah terima cenderamata, istri Andi melakukan serah terima kepengurusan Dharma Wanita. "Roy ini adik kelas saya sewaktu kuliah di UGM, sama-sama jurusan Komunikasi," ujar Fitri Mallarangeng. (K-4/EIO)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rabu, 16 Januari 2013 - 01:50:35 WIB
PM Jepang Dijadwalkan Kunjungi Indonesia
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
Komhukum (Jakarta) - Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dijadwalkan mengunjungi Indonesia pada 18 hingga 19 Januari 2013 sebagai salah satu upaya meningkatkan hubungan kerja sama antara kedua negara.
Staf khusus Presiden bidang hubungan internasional Teuku Faizasyah dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa malam (15/1) menjelaskan, PM Abe dijadwalkan bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Dalam kunjungannya ini, PM Jepang akan didampingi oleh istri, Mrs. Akie Abe, dan sejumlah delegasi. Selama berada di Jakarta, PM Jepang akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan menghadiri acara jamuan santap malam kenegaraan," kata Faizasyah.
Selain itu, PM Jepang juga dijadwalkan akan melakukan kunjungan ke Economic Research Institute For Asean And East Asia (ERIA). Dalam pertemuan bilateral, akan dibahas upaya pengembangan kerja sama kedua negara di berbagai bidang, dengan merujuk pada Kemitraan Strategis yang telah disepakati kedua negara pada tahun 2006.
Jepang merupakan salah satu mitra utama kerja sama ekonomi Indonesia, baik dalam konteks perdagangan maupun investasi. Nilai perdagangan bilateral pada tahun 2011 adalah sebesar 53,1 miliar dolar AS. Sementara itu hingga bulan Oktober 2012, nilai perdagangan bilateral mencapai 44,85 miliar dolar AS. Jepang merupakan pangsa pasar utama Indonesia di dunia.
Adapun nilai investasi Jepang pada tahun 2011 mencapai 1,51 miliar dolar AS. Hingga bulan Oktober 2012, nilai investasi mencapai 1,78 miliar dolar AS. Faizasyah memandang kunjungan PM Abe merupakan salah satu upaya peningkatan hubungan kerja sama antara kedua negara yang saling menguntungkan. (K-4/EIO)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rabu, 16 Januari 2013 - 01:49:09 WIB
Presiden Argentina Akan Kunjungi Indonesia
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
Komhukum (Jakarta) - Presiden Argentina, Cristina Elisabet Fernandez de Kirchner, dijadwalkan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia mulai Rabu (16/1) hingga Jumat pekan ini.
Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional, Teuku Faizasyah di Jakarta, Selasa malam (15/1) mengatakan bahwa pertemuan antara Presiden Argentina dan Presiden Susilo Yudhoyono dijadwalkan pada hari Kamis nanti.
"Dalam pertemuan bilateral, akan dibahas upaya pengembangan kerja sama kedua negara di berbagai bidang, utamanya kerja sama ekonomi," kata Faizasyah. Ia menjelaskan bahwa Argentina merupakan negara tujuan ekspor ketiga terbesar Indonesia untuk kawasan Amerika Latin setelah Brasil dan Meksiko.
Sebaliknya, Indonesia mitra dagang terbesar Argentina di ASEAN. Nilai total perdagangan bilateral kedua negara pada tahun 2011 adalah sebesar 1,94 miliar dolar AS. Sementara itu, hingga Oktober 2012, nilai perdagangan bilateral mencapai 1,67 miliar dolar AS.
Selama di Indonesia, de Kirchner dijadwalkan akan mengunjungi Museum Nasional dan melaksanakan upacara peletakan karangan bunga di Taman Makam Pahlawan, Kalibata. Selain itu, Presiden De Krichner juga akan melakukan pertemuan dengan sejumlah pelaku bisnis utama Indonesia. Turut menyertai dalam kunjungan ini, 230 pelaku bisnis Argentina. (K-4/EIO)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rabu, 16 Januari 2013 - 01:47:40 WIB
Demokrat Akan Lebih Selektif Rekrut Caleg
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
Komhukum (Jakarta) - Partai Demokrat akan lebih selektif merekrut calon legislatif, tegas Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum di Jakarta, Selasa (15/1). "Rekrutmen terhadap calon legislatif sedang dalam tahapan awal. Yang paling pokok adalah makin selektif," katanya.
Anas menambahkan, rekrutmen ini sangat mempertimbangkan kualifikasi politik, integritas, kapabilitas, dan akseptabilitas di mata pemilih dan juga kemampuan-kemampuan dalam menjalankan tugas politik di parlemen.
"Tentu Partai Demokrat belajar dari kekurangan-kekurangan kemarin, dari sisi apapun," kata Anas menjawab pertanyaan seputar calon legislatif yang berindikasi terlibat kasus.
Ia mengakui Demokrat masih muda dan pasti memiliki kekurangan. "Tapi kami tahu juga, bahwa kekurangan-kekurangan itu bisa dikoreksi, diperbaiki sehingga kinerja partai pada Pemilu akan datang semakin akan bagus, sehingga hasilnya nanti yang duduk di DPR RI dan DPRD. Bagus mengurus dapil, konstituen. Bagus jalankan tugas parlemen," kata dia.
Dia menjanjikan partaianya melakukan kampanye lebih berkualitas. "Saya dorong kader Demokrat yang nanti jadi caleg untuk lebih mengutamakan kampanye dialogis sehingga memudahkan masyarakat mencerna visi misi apa yang akan dilakukan," jelas Anas. (K-4/EIO)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rabu, 16 Januari 2013 - 01:44:38 WIB
Presiden SBY Harapkan Pemilu 2014 Lebih Tertib
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
Komhukum (Jakarta) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengharapkan Pemilu 2014 berlangsung lebih tertib dan lancar dengan 10 partai politik yang ikut serta dalam perhelatan politik lima tahunan tersebut.
"Pemilu, mestinya pimpinan KPU dengan hanya 10 parpol, penyelenggaraannya akan makin baik lebih tertib dan lebih berhasil lagi," kata Presiden saat menyampaikan kuliah umum tentang tinjauan demokrasi 2013 yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Jakarta, Selasa (15/1).
Presiden juga mengusulkan kepada KPU agar metode kampanye terbuka dengan pengerahan massa, hingga ratusan ribu orang tidak lagi digunakan. Kampanye terbuka sebaiknya diganti dengan kampanye di tempat tertutup yang hanya diikuti oleh seribu hingga dua ribu orang dan diisi dengan pemaparan visi serta misi yang lebih detail dari peserta pemilu.
Dengan demikian calon presiden dan cawapres dapat menyampaikan pandangan yang lebih leluasa dan masyarakat dapat menyimak dengan baik. "Pertanyaan harus rinci, misalkan seputar ekonomi, kesejahteraan rakyat, pemberantasan korupsi, lingkungan, hubungan internasional dan lainnya," kata Presiden.
Siapa pun yang pada akhirnya akan memenangi Pilpres 2014, Presiden meminta agar semua pihak memberikan dukungan dan mau bekerja sama sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan membawa kesejahteraan pada masyarakat.
"Sehubungan dengan pilpres, siapa pun yang terpilih, harus berikan dukungannya saat yang bersangkutan menjalankan roda pemerintah. Akan berat bila saat memulai memimpin, situasinya seperti masih pilpres dan apalagi ada pihak yang mengganggu," tutur Presiden. (K-4/EIO)
0 komentar:
Posting Komentar