Jumat, 25 Januari 2013 - 07:48:07 WIB
Empat Perampok Bobol Perusahaan Ekspedisi
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
"Memang benar telah terjadi perampokan pada Rabu (23/01) sekitar pukul 19.00 WIB di perusahaan di Jalan Sudirman, Kelurahan Rawa Laut," kata Kapolsek Tanjung Karang Timur (TKT) Kompol Irawan di Bandarlampung, Kamis (24/01).
Dia menyatakan, kasus kriminal itu saat ini masih dalam tahap penyidikan dan pengembangan, dan para petugas keamanan yang sedang berjaga pada hari itu sedang dilakukan pemeriksaan.
"Pemilik perusahaan tersebut juga dalam perjalanan menuju Lampung, karena pada saat kejadian berada di luar kota," kata Irawan pula.
Jumlah kerugian akibat aksi perampokan itu belum bisa diperkirakan, kemungkinan besar uang puluhan juta rupiah telah hilang bersama surat berharga.
"Sampai hari ini anggota kami sudah mengidentifikasi pelaku dan sedang melakukan pengejaran," kata dia lagi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, empat perampok bersenjata tajam masuk melalui pintu depan dan berhasil melumpuhkan petugas keamanan yang pada saat itu bertugas menjaga, pada hari Rabu (23/01) sekita pukul 19.00 WIB.
Keempat perampok yang berbadan besar dan memakai jaket kulit berwana hitam, berhasil menyekap petugas keamanan, dengan kedua tangan diikat dan mata ditutup menggunakan lakban.
Para perampok datang dengan menggunakan mobil Toyota Avanza berwarna hitam.
Kejadian perampokan itu berlangsung sekitar 30 menit, dan setelah berhasil mengambil barang berharga, para perampok langsung melarikan diri.
Hingga hari ini, anggota kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap para perampok itu. (K-2/yan)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jumat, 25 Januari 2013 - 07:45:12 WIB
Marzuki Alie: Kalau Aceng Melawan, Tangkap!
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
Komhukum (Karawang) - Kabar mengenai pengerahan massa yang akan dilakukan oleh Bupati Garut Aceng Fikri, untuk mempertahankan jabatannya, menurut Ketua DPR RI, Marzuki Alie, Aceng bisa ditangkap karena melawan.
"Ini 'kan negara hukum, ya tidak boleh dong untuk mengerahkan massa. Tangkap saja kalau memang benar begitu. Tidak ada ceritanya massa untuk melawan negara. Negara itu tidak bisa dilawan," ujar Ketua DPR, Marzuki Alie. Hal ini disampaikan Marzuki Alie usai memberikan bantuan korban banjir di Ponpes Nurus Salam Medangasem, Kecamatan Jayakerta, Karawang, Jawa Barat, Kamis (24/1).
Menurutnya, Aceng sah-sah saja menempuh jalur hukum jika tidak menerima keputusan Mahkamah Agung, atau menuntut MA, akan tetapi kalau Aceng akan mengerahkan massa karena tidak puas atas keputusan tersebut, maka menurut Marzuki Alie, itu adalah tindakan melawan hukum.
Marzuki mengakui bahwa dalam memandang pernikahan antara Aceng Fikri dengan Fanny Oktora yang hanya berusia 4 hari, memiliki persepsi yang berbeda. "Jika dalam hukum agama, mereka berpikir itu sah. Karena tidak ada aturan agama yang dilanggar. Dan mereka itu berpikir bahwa MA tidak bisa mengadili hukum agama," tegasnya.
Persepsi inilah yang menurut Marzuki Alie, rancu. Karena yang diadili itu bukan agama, akan tetapi Aceng Fikri sebagai seorang pejabat negara. Hukum agama menurutnya pula memang harus diikuti, akan tetapi yang namanya hukum negara juga haruslah dipatuhi.
"Apa yang sudah dilakukannya sangat tidak pantas. Terlebih dari segi kepantasan seorang pejabat publik. Dari sisi Hukum negara, sangat tidak patut, jelas ada UU Perlindungan Anak, memang sah saja dalam hukum agama, tapi hukum negara ya sangat tidak patut.
"Ini 'kan negara hukum, ya tidak boleh dong untuk mengerahkan massa. Tangkap saja kalau memang benar begitu. Tidak ada ceritanya massa untuk melawan negara. Negara itu tidak bisa dilawan," ujar Ketua DPR, Marzuki Alie. Hal ini disampaikan Marzuki Alie usai memberikan bantuan korban banjir di Ponpes Nurus Salam Medangasem, Kecamatan Jayakerta, Karawang, Jawa Barat, Kamis (24/1).
Menurutnya, Aceng sah-sah saja menempuh jalur hukum jika tidak menerima keputusan Mahkamah Agung, atau menuntut MA, akan tetapi kalau Aceng akan mengerahkan massa karena tidak puas atas keputusan tersebut, maka menurut Marzuki Alie, itu adalah tindakan melawan hukum.
Marzuki mengakui bahwa dalam memandang pernikahan antara Aceng Fikri dengan Fanny Oktora yang hanya berusia 4 hari, memiliki persepsi yang berbeda. "Jika dalam hukum agama, mereka berpikir itu sah. Karena tidak ada aturan agama yang dilanggar. Dan mereka itu berpikir bahwa MA tidak bisa mengadili hukum agama," tegasnya.
Persepsi inilah yang menurut Marzuki Alie, rancu. Karena yang diadili itu bukan agama, akan tetapi Aceng Fikri sebagai seorang pejabat negara. Hukum agama menurutnya pula memang harus diikuti, akan tetapi yang namanya hukum negara juga haruslah dipatuhi.
"Apa yang sudah dilakukannya sangat tidak pantas. Terlebih dari segi kepantasan seorang pejabat publik. Dari sisi Hukum negara, sangat tidak patut, jelas ada UU Perlindungan Anak, memang sah saja dalam hukum agama, tapi hukum negara ya sangat tidak patut.
Sebagai warga negara, kita itu harus patuh pada hukum, dan itu adalah perintah nabi, dan jangan sampai kita melanggar hukum negara. Karena itu, saya mengapresiasi putusan MA," urai Marzuki. (K-4/Bharata)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jumat, 25 Januari 2013 - 07:43:58 WIB
Aceng Keberatan dengan Putusan MA
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
Aceng Keberatan dengan Putusan MA
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
Komhukum (Bandung) - Bupati Garut Aceng HM Fikri menegaskan dirinya keberatan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan DPRD Kabupaten Garut yang merekomendasikan pemberhentian dirinya.
"Jelas, saya keberatan karena di sini apa yang saya lakukan sesuai syariat Islam (menikahi Fany Octora)," kata Aceng HM. Fikri di Grand Royal Panghegar, Jalan Merdeka Kota Bandung, Kamis malam (24/1).
Menurut dia, hingga saat ini ia belum menerima surat pemberitahuan dari Mahkamah Agung (MA) tentang putusan tersebut. "Keputusan MA harus ada surat pembelaan namun sampai sekarang surat itu belum sampai ke tangan saya," kata dia.
Ia menegaskan, pernikahan antara dirinya dan Fany Octora juga dijamin oleh syariat Islam dan Al Quran. "Sekali lagi, apa yang saya lakukan ini sesuai syariat Islam dan dijamin oleh Al Quran. Saya melakukannya atas nama pribadi (menikahi Fany Octora) bukan atas nama Bupati Garut," kata dia.
Untuk langkah ke depannya terkait putusan MA tersebut, kata Aceng, ia menyerahkan sepenuhnya kepada tim kuasa hukumnya. "Mengenai hal apa yang akan dilakukan untuk ke depannya. Saya serahkan kepada pengacara saya," katanya. (K-4/EIO)
"Jelas, saya keberatan karena di sini apa yang saya lakukan sesuai syariat Islam (menikahi Fany Octora)," kata Aceng HM. Fikri di Grand Royal Panghegar, Jalan Merdeka Kota Bandung, Kamis malam (24/1).
Menurut dia, hingga saat ini ia belum menerima surat pemberitahuan dari Mahkamah Agung (MA) tentang putusan tersebut. "Keputusan MA harus ada surat pembelaan namun sampai sekarang surat itu belum sampai ke tangan saya," kata dia.
Ia menegaskan, pernikahan antara dirinya dan Fany Octora juga dijamin oleh syariat Islam dan Al Quran. "Sekali lagi, apa yang saya lakukan ini sesuai syariat Islam dan dijamin oleh Al Quran. Saya melakukannya atas nama pribadi (menikahi Fany Octora) bukan atas nama Bupati Garut," kata dia.
Untuk langkah ke depannya terkait putusan MA tersebut, kata Aceng, ia menyerahkan sepenuhnya kepada tim kuasa hukumnya. "Mengenai hal apa yang akan dilakukan untuk ke depannya. Saya serahkan kepada pengacara saya," katanya. (K-4/EIO)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jumat, 25 Januari 2013 - 07:43:09 WIB
Meutya Hafid Tetap di Golkar
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
Meutya Hafid Tetap di Golkar
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
Komhukum (Jakarta) - Anggota DPR RI dari Golkar, Meutya Hafid menegaskan, dirinya tetap di Partai Golkar meskipun ada sejumlah anggota DPR RI dari Golkar pindah ke Partai Nasional Demokrat (NasDem).
Penegasan itu disampaikan Meutya terkait rumor yang beredar bahwa dirinya bakal pindah ke Partai NasDem. Mantan penyiar televisi swasta itu ingin fokus dan konsentrasi menjalankan amanahnya sebagai anggota DPR RI dari Golkar.
"Tugas dan posisi saya saat ini sebagai anggota DPR RI belum selesai. Saya ingin fokus menjalankan amanah konstitusi yang diberikan kepada saya. Dengan demikian tidak betul dugaan saya pindah partai. Sejak awal saya masuk DPR saya sudah komit. Masih tersisa kurang dari satu setengah tahun. Pada sisa waktu yang tidak banyak ini, saya ingin bisa tetap fokus, tidak lagi ada isu ini," kata Meutya di Jakarta, Kamis (24/1).
Namun, ia mengakui adanya kedekatan dengan Surya Paloh dan Nasional Demokrat. "Betul di awal saya ikut membangun ormas Nasional Demokrat yang berdiri 1 Februari 2010, bersama Surya Paloh. Saya sangat menghormati beliau, tidak hanya sebagai mentor juga seperti orang tua saya, dan saya berterima kasih banyak karena dari beliau, saya banyak belajar," ungkap dia.
Terkait dengan pencalegan 2014, dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada DPP Partai Golkar. "Itu sepenuhnya hak partai. Jika partai Golkar menganggap rekam jejak saya cukup baik, saya siap menjalankan amanah. Tapi itu biarlah nanti, sekarang saya ingin konsentrasi selesaikan tugas dulu," kata anggota Komisi I DPR RI itu.
Sebelumnya, anggota Komisi I DPR RI dari Golkar, Enggartiasto Lukito menyatakan, dirinya sudah keluar dari Golkar dan pindah ke Partai Nasional Demokrat (NasDem). Sebelumnya juga anggota Komisi I DPR RI, Jeffry Geovani juga memilih partai besutan Surya Paloh itu untuk melanjutkan karir politiknya. (K-4/EIO)
Penegasan itu disampaikan Meutya terkait rumor yang beredar bahwa dirinya bakal pindah ke Partai NasDem. Mantan penyiar televisi swasta itu ingin fokus dan konsentrasi menjalankan amanahnya sebagai anggota DPR RI dari Golkar.
"Tugas dan posisi saya saat ini sebagai anggota DPR RI belum selesai. Saya ingin fokus menjalankan amanah konstitusi yang diberikan kepada saya. Dengan demikian tidak betul dugaan saya pindah partai. Sejak awal saya masuk DPR saya sudah komit. Masih tersisa kurang dari satu setengah tahun. Pada sisa waktu yang tidak banyak ini, saya ingin bisa tetap fokus, tidak lagi ada isu ini," kata Meutya di Jakarta, Kamis (24/1).
Namun, ia mengakui adanya kedekatan dengan Surya Paloh dan Nasional Demokrat. "Betul di awal saya ikut membangun ormas Nasional Demokrat yang berdiri 1 Februari 2010, bersama Surya Paloh. Saya sangat menghormati beliau, tidak hanya sebagai mentor juga seperti orang tua saya, dan saya berterima kasih banyak karena dari beliau, saya banyak belajar," ungkap dia.
Terkait dengan pencalegan 2014, dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada DPP Partai Golkar. "Itu sepenuhnya hak partai. Jika partai Golkar menganggap rekam jejak saya cukup baik, saya siap menjalankan amanah. Tapi itu biarlah nanti, sekarang saya ingin konsentrasi selesaikan tugas dulu," kata anggota Komisi I DPR RI itu.
Sebelumnya, anggota Komisi I DPR RI dari Golkar, Enggartiasto Lukito menyatakan, dirinya sudah keluar dari Golkar dan pindah ke Partai Nasional Demokrat (NasDem). Sebelumnya juga anggota Komisi I DPR RI, Jeffry Geovani juga memilih partai besutan Surya Paloh itu untuk melanjutkan karir politiknya. (K-4/EIO)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jumat, 25 Januari 2013 - 05:41:28 WIB
Marzuki Alie: Saatnya Jokowi Bekerja di Balik Meja
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
Marzuki Alie: Saatnya Jokowi Bekerja di Balik Meja
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
Komhukum (Jakarta) - Ketua DPR RI, Marzuki Alie menilai bahwa blusukan yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) selama 100 hari pemerintahannya bersama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah cukup. Dan kedepan, Jokowi dan Basuki, tidak lagi terus menerus blusukan.
"Harusnya sudah cukup, kini mereka harus duduk di balik meja dan mendesain konsep dan apa yang harus mereka kerjakan. Dan memang secara periodik dia juga harus turun ke bawah," kata Marzuki, Kamis (24/1).
Sebagai seorang Gubernur dan Wakil Gubernur, Marzuki menilai bawa selama 100 hari pemerintahannya, Jokowi dan Ahok sudah bekerja cukup baik. Karena menurutnya, sudah sepantasnya seorang pemimpin seperti itu, sebelum memulai pekerjaannya harus mengetahui secara detail wilayahnya.
"Sama halnya seperti saya, kalau saya keliling, saya harus tahu lingkungan saya. Saya panggil semua orang agar kita kenal. Karena itu saya kira apa yang dilakukan oleh Jokowi dan Ahok selama 100 hari ini sudah cukup bagus," tandasnya.
Tepat 100 hari pemerintahan hari Jokowi-Ahok dalam memimpin Jakarta, dan selama itulah keduanya menurut Marzuki Alie, selalu menjadi perhatian masyarakat. Keduanya seolah olah telah berbagi perannya masing masing. Jokowi bertugas turun kelapangan sedangkan urusan reformasi birokrasi dikerjakan oleh Ahok terutama yang menyangkut soal anggaran.
"Meskipun belum pada membuahkan hasil yang memuaskan, tapi setidaknya telah memuaskan masyarakat. Setidaknya, disaat masyarakat membutuhkan keduanya selalu hadir. Kinerja kedua orang inilah yang saat ini ditunggu-tunggu masyarakat adalah mengatasi problem Banjir ibukota yang kian parah," pungkasnya. (K-4/Bharata)
"Harusnya sudah cukup, kini mereka harus duduk di balik meja dan mendesain konsep dan apa yang harus mereka kerjakan. Dan memang secara periodik dia juga harus turun ke bawah," kata Marzuki, Kamis (24/1).
Sebagai seorang Gubernur dan Wakil Gubernur, Marzuki menilai bawa selama 100 hari pemerintahannya, Jokowi dan Ahok sudah bekerja cukup baik. Karena menurutnya, sudah sepantasnya seorang pemimpin seperti itu, sebelum memulai pekerjaannya harus mengetahui secara detail wilayahnya.
"Sama halnya seperti saya, kalau saya keliling, saya harus tahu lingkungan saya. Saya panggil semua orang agar kita kenal. Karena itu saya kira apa yang dilakukan oleh Jokowi dan Ahok selama 100 hari ini sudah cukup bagus," tandasnya.
Tepat 100 hari pemerintahan hari Jokowi-Ahok dalam memimpin Jakarta, dan selama itulah keduanya menurut Marzuki Alie, selalu menjadi perhatian masyarakat. Keduanya seolah olah telah berbagi perannya masing masing. Jokowi bertugas turun kelapangan sedangkan urusan reformasi birokrasi dikerjakan oleh Ahok terutama yang menyangkut soal anggaran.
"Meskipun belum pada membuahkan hasil yang memuaskan, tapi setidaknya telah memuaskan masyarakat. Setidaknya, disaat masyarakat membutuhkan keduanya selalu hadir. Kinerja kedua orang inilah yang saat ini ditunggu-tunggu masyarakat adalah mengatasi problem Banjir ibukota yang kian parah," pungkasnya. (K-4/Bharata)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jumat, 25 Januari 2013 - 05:26:01 WIB
PKS Akan Selektif Kader Pindahan
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
PKS Akan Selektif Kader Pindahan
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
Komhukum (Tanjungpinang) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq menegaskan partainya akan selektif menerima kader dari pindahan partai lain.
"Memang PKS tidak keberatan untuk menampung siapa pun, tetapi bukan orang-orang kutu loncat politik yang membawa kerusakan dari satu partai ke partai lain, meski populer saat ini. Tetapi akan dipastikan rekam jejak, perjuangan serta visi misi yang sama dan sepakat berjuang dengan PKS," kata Luthfi dalam orasi politiknya di Lapangan Pamedan, Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), Kamis (24/1).
Menurut Luthfi, meski tokoh tersebut memiliki semua sarana kampanye untuk merebut hati rakyat dan memborong seluruh suara yang ada, tetapi jika meninggalkan dan mengabaikan rasa keadilan masyarakat, maka tidak ada jalan masuk ke PKS.
"Kepada para kader keluarga besar PKS, jangan silau kepada tokoh-tokoh populer, jangan silau kepada orang-orang yang memiliki semua sarana dan prasarana yang luar biasa. Berikan kepada mereka waktu untuk mengkaji dan mempelajari bagaimana berjuang dengan PKS," kata Luthfi.
Selain itu, Luthfi juga menegaskan tidak sembarang orang atau tokoh bisa diterima bergabung dengan partai nomor urut tiga pada Pemilu 2014 mendatang itu setelah partainya tidak lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum atau terjadi perpecahan internal.
"Ada persyaratan yang harus dipenuhi, bukan semata-mata untuk mendapatkan kursi di parlemen, bukan semata-mata karena pupularitas dan kontribusi yang mungkin mereka berikan. Tapi yang ingin dipastikan adalah kesiapan mereka memperjuangkan masyarakat kecil, mensejahterakan masyarakat Indonesia dan utamanya adalah menegakkan keadilan," kata Luthfi.
Namun, Luthfi berharap kepada partai yang tidak lolos verifikasi atau sudah pecah kembali utuh agar dapat merealisasikan apa yang telah ditulis dan dijanjikan kepada masyarakat. "Bersama-sama berkompetisi pada Pemilu 2014 secara bersih, jujur, adil dan tidak ada intrik-intrik. Insya Allah akan dimenang oleh PKS," ujarnya yang menyebut target PKS tiga besar secara nasional. (K-4/EIO)
"Memang PKS tidak keberatan untuk menampung siapa pun, tetapi bukan orang-orang kutu loncat politik yang membawa kerusakan dari satu partai ke partai lain, meski populer saat ini. Tetapi akan dipastikan rekam jejak, perjuangan serta visi misi yang sama dan sepakat berjuang dengan PKS," kata Luthfi dalam orasi politiknya di Lapangan Pamedan, Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), Kamis (24/1).
Menurut Luthfi, meski tokoh tersebut memiliki semua sarana kampanye untuk merebut hati rakyat dan memborong seluruh suara yang ada, tetapi jika meninggalkan dan mengabaikan rasa keadilan masyarakat, maka tidak ada jalan masuk ke PKS.
"Kepada para kader keluarga besar PKS, jangan silau kepada tokoh-tokoh populer, jangan silau kepada orang-orang yang memiliki semua sarana dan prasarana yang luar biasa. Berikan kepada mereka waktu untuk mengkaji dan mempelajari bagaimana berjuang dengan PKS," kata Luthfi.
Selain itu, Luthfi juga menegaskan tidak sembarang orang atau tokoh bisa diterima bergabung dengan partai nomor urut tiga pada Pemilu 2014 mendatang itu setelah partainya tidak lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum atau terjadi perpecahan internal.
"Ada persyaratan yang harus dipenuhi, bukan semata-mata untuk mendapatkan kursi di parlemen, bukan semata-mata karena pupularitas dan kontribusi yang mungkin mereka berikan. Tapi yang ingin dipastikan adalah kesiapan mereka memperjuangkan masyarakat kecil, mensejahterakan masyarakat Indonesia dan utamanya adalah menegakkan keadilan," kata Luthfi.
Namun, Luthfi berharap kepada partai yang tidak lolos verifikasi atau sudah pecah kembali utuh agar dapat merealisasikan apa yang telah ditulis dan dijanjikan kepada masyarakat. "Bersama-sama berkompetisi pada Pemilu 2014 secara bersih, jujur, adil dan tidak ada intrik-intrik. Insya Allah akan dimenang oleh PKS," ujarnya yang menyebut target PKS tiga besar secara nasional. (K-4/EIO)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jumat, 25 Januari 2013 - 05:16:48 WIB
Aceng: Wajar Pendukung Saya Berdemonstrasi
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
Aceng: Wajar Pendukung Saya Berdemonstrasi
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
Komhukum (Bandung) - Bupati Garut Aceng HM. Fikri menganggap wajar jika ada kelompok massa tertentu yang berdemontrasi untuk membelanya terkait putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan DPRD Kabupaten Garut yang merekomendasikan pemberhentian dirinya.
"Saya kira itu wajar. Artinya setiap orang punya simpati, rasa empati," kata Aceng di Grand Royal Panghegar, Jalan Merdeka Kota Bandung, Kamis malam (24/1).
Kepada para pendukung dan masyarakat Garut, Aceng berpesan agar tetap menjaga ketertiban dan keamanan jika ingin berunjuk rasa terkait adanya putusan MA tersebut. "Kalau tunjukan itu salah nggak, yang nggak boleh itu anarkis, melakukan perusakan. Tapi kalau orang mengeluarkan pendapat, tunjukan simpati dan empati itu kan boleh," kata dia.
Pihaknya juga menghimbau kepada semua lapisan masyarakat di Kabupaten Garut agar menyikapi dengan kepala dingin putusan MA kepada dirinya. Ketika ditanyakan apakah Aceng Jumat ini akan tetap berkantor dan melaksanakan tugasnya sebagai kepala daerah di Kabupaten Garut, Jabar, dirinya menyatakan akan tetap bertugas hingga ada putusan dari Presiden.
"Jumat ini saya masih bekerja seperti biasanya. Sebelum ada surat dari Presiden saya akan tetap bekerja," kata Aceng. Sementara itu, pengacara Bupati Garut Aceng Fikri, Ujang Sujai menambahkan aksi massa yang mendukung kliennya dinilainya sebagai hal logis.
"Harus dipahami psikologi massa, bupati kan didukung secara independen, punya pendukung serius. Kalau mereka spontanitas ini terzalimi, melakukan kegiatan tertentu, itu kondisi objektif yang harus dimengerti sebagai kondisi logis," kata Ujang. (K-4/EIO)
"Saya kira itu wajar. Artinya setiap orang punya simpati, rasa empati," kata Aceng di Grand Royal Panghegar, Jalan Merdeka Kota Bandung, Kamis malam (24/1).
Kepada para pendukung dan masyarakat Garut, Aceng berpesan agar tetap menjaga ketertiban dan keamanan jika ingin berunjuk rasa terkait adanya putusan MA tersebut. "Kalau tunjukan itu salah nggak, yang nggak boleh itu anarkis, melakukan perusakan. Tapi kalau orang mengeluarkan pendapat, tunjukan simpati dan empati itu kan boleh," kata dia.
Pihaknya juga menghimbau kepada semua lapisan masyarakat di Kabupaten Garut agar menyikapi dengan kepala dingin putusan MA kepada dirinya. Ketika ditanyakan apakah Aceng Jumat ini akan tetap berkantor dan melaksanakan tugasnya sebagai kepala daerah di Kabupaten Garut, Jabar, dirinya menyatakan akan tetap bertugas hingga ada putusan dari Presiden.
"Jumat ini saya masih bekerja seperti biasanya. Sebelum ada surat dari Presiden saya akan tetap bekerja," kata Aceng. Sementara itu, pengacara Bupati Garut Aceng Fikri, Ujang Sujai menambahkan aksi massa yang mendukung kliennya dinilainya sebagai hal logis.
"Harus dipahami psikologi massa, bupati kan didukung secara independen, punya pendukung serius. Kalau mereka spontanitas ini terzalimi, melakukan kegiatan tertentu, itu kondisi objektif yang harus dimengerti sebagai kondisi logis," kata Ujang. (K-4/EIO)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jumat, 25 Januari 2013 - 05:03:20 WIB
Rencana Pemindahan Ibukota Disambut Baik AP Batubara
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
Rencana Pemindahan Ibukota Disambut Baik AP Batubara
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
Komhukum (Jakarta) - Politisi Senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) AP Batubara menyambut wacana rencana pemindahan Ibukota Negara RI dari Kota Jakarta ke Kota lain yang lebih representatif, tidak macet dan banjir, serta jarang terjadi gempa.
"Kami sangat setuju jika Ibukota Negara dipindahkan dari Jakarta ke Palangka Raya, Kalteng. Sesuai ide Proklamator RI Bung Karno bahwa idealnya Ibukota berada di Palangka Raya, Kalteng," kata AP Batubara di Jakarta, Kamis (24/1) saat menanggapi wacana pemindahan Ibukota RI.
Menurut Anggota Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP itu, pemerintah seharusnya mulai merencanakan pemindahan ibukota yang diberikan tenggang waktu lima tahun selesai. "Masalah anggaran besar yang membebani APBN sudah sewajarnya karena biaya pemindahan dapat dilakukan secarta bertahap dalam waktu 5-10 tahun," katanya.
AP Batubara yang akrab disapa "AP" itu menegaskan, pemindahan Ibukota RI di Palangka Raya sangat tepat karena letaknya di tengah-tengah wilayah Indonesia, Pangka Raya juga bebas bencana banjir dan kemacetan lalu lintas, serta jarang terjadi gempa bumi. "Jika rencana pemindahan dilaksanakan, saya mengusulkan Jakarta tetap dijadikan pusat perdagangan, bersama dengan kota lain, seperti Medan, Surabaya dan Makassar," katanya.
Oleh karena itu, AP mengharapkan pemerintah sekarang atau pemerintah hasil Pemilu 2014 segera merencanakan program pemindahan Ibukota RI dari Jakarta ke Palangka Raya, sehingga dalam waktu lima tahun, semua infrastruktur gedung, jalan, perumahan pegawai instansi pemerintah tingkat pusat, sudah selesai dan siap pindah dari Jakarta.
AP menyatakan optimis dengan Ibukota RI pindah ke Palangka Raya, maka kinerja pemerintahan akan lebih efektif dan efisien, karena tidak tergangu dengan permasalahan banjir, kemacetan lalu lintas, sampah dan gempa.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) H. Riswandi di Banjarmasin (23/1) mengatakan, pemindahan Ibukota RI bukan semudah membalik telapak tangan, namun bisa terwujud asalkan ada kesepahaman dan kajian lebih mendalam lagi.
"Karena, pemindahan Ibukota RI tidak hanya memerlukan pemikiran, melainkan dari segi biaya juga harus menunjang serta berbagai pertimbangan lain," kata mantan pegawai Departemen Keuangan itu.
Menurut dia, memang sudah selayaknya Ibukota negara dipindah dari DKI. Kalimantan sangat siap dan merupakan kawasan strategis untuk menjadi tempat ibu kota RI. "Pulau Kalimantan yang dianggap strategis untuk pemindahan Ibukota RI tersebut. Karena Pulau Borneo bila dilihat dari sisi bencana sangat kecil, seperti gempa dan banjir," kata politisi PKS tersebut.
"Layak atau tidak layak, Kalimantan merupakan daerah yang sangat strategis. siap atau tidak siap, Kalimantan masih sangat luas untuk membangun pemerintahan RI," demikian Riswandi. (K-4/EIO)
"Kami sangat setuju jika Ibukota Negara dipindahkan dari Jakarta ke Palangka Raya, Kalteng. Sesuai ide Proklamator RI Bung Karno bahwa idealnya Ibukota berada di Palangka Raya, Kalteng," kata AP Batubara di Jakarta, Kamis (24/1) saat menanggapi wacana pemindahan Ibukota RI.
Menurut Anggota Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP itu, pemerintah seharusnya mulai merencanakan pemindahan ibukota yang diberikan tenggang waktu lima tahun selesai. "Masalah anggaran besar yang membebani APBN sudah sewajarnya karena biaya pemindahan dapat dilakukan secarta bertahap dalam waktu 5-10 tahun," katanya.
AP Batubara yang akrab disapa "AP" itu menegaskan, pemindahan Ibukota RI di Palangka Raya sangat tepat karena letaknya di tengah-tengah wilayah Indonesia, Pangka Raya juga bebas bencana banjir dan kemacetan lalu lintas, serta jarang terjadi gempa bumi. "Jika rencana pemindahan dilaksanakan, saya mengusulkan Jakarta tetap dijadikan pusat perdagangan, bersama dengan kota lain, seperti Medan, Surabaya dan Makassar," katanya.
Oleh karena itu, AP mengharapkan pemerintah sekarang atau pemerintah hasil Pemilu 2014 segera merencanakan program pemindahan Ibukota RI dari Jakarta ke Palangka Raya, sehingga dalam waktu lima tahun, semua infrastruktur gedung, jalan, perumahan pegawai instansi pemerintah tingkat pusat, sudah selesai dan siap pindah dari Jakarta.
AP menyatakan optimis dengan Ibukota RI pindah ke Palangka Raya, maka kinerja pemerintahan akan lebih efektif dan efisien, karena tidak tergangu dengan permasalahan banjir, kemacetan lalu lintas, sampah dan gempa.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) H. Riswandi di Banjarmasin (23/1) mengatakan, pemindahan Ibukota RI bukan semudah membalik telapak tangan, namun bisa terwujud asalkan ada kesepahaman dan kajian lebih mendalam lagi.
"Karena, pemindahan Ibukota RI tidak hanya memerlukan pemikiran, melainkan dari segi biaya juga harus menunjang serta berbagai pertimbangan lain," kata mantan pegawai Departemen Keuangan itu.
Menurut dia, memang sudah selayaknya Ibukota negara dipindah dari DKI. Kalimantan sangat siap dan merupakan kawasan strategis untuk menjadi tempat ibu kota RI. "Pulau Kalimantan yang dianggap strategis untuk pemindahan Ibukota RI tersebut. Karena Pulau Borneo bila dilihat dari sisi bencana sangat kecil, seperti gempa dan banjir," kata politisi PKS tersebut.
"Layak atau tidak layak, Kalimantan merupakan daerah yang sangat strategis. siap atau tidak siap, Kalimantan masih sangat luas untuk membangun pemerintahan RI," demikian Riswandi. (K-4/EIO)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jumat, 25 Januari 2013 - 05:02:28 WIB
PKS Pelajari Tokoh-tokoh yang Layak Sebagai Capres
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
PKS Pelajari Tokoh-tokoh yang Layak Sebagai Capres
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
Komhukum (Tanjungpinang) - Partai Keadilan Sejahtera saat ini sedang mempelajari dan menilai tokoh-tokoh nasional yang dianggap layak sebagai calon presiden, termasuk Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan.
"Bukan hanya Dahlan Iskan, tetapi semua tokoh nasional kami pelajari dan kami nilai, termasuk yang sudah mendeklarasikan diri," kata Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq usai menghadiri Safari Dakwah PKS Wilayah Sumatera di Lapangan Pamedan, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Kamis (24/1).
Penilaian tersebut, menurut Luthfi, meliputi rekam jejak, integritas, dan aspek lain yang menjadi syarat utama calon pemimpin bangsa. Luthfi mengatakan, komunikasi politik terus dibangun dengan sejumlah tokoh tersebut, meski sikap partai akan ditentukan setelah Pemilu 2014.
"Usai Pemilu 2014 baru bicara masalah pimpinan nasional atau presiden," ujarnya. Luthfi enggan menyebutkan beberapa nama yang sudah menjalin komunikasi politik dengan PKS. "Nama-nama tokoh itu `kan bisa anda lihat sendiri di media, termasuk yang mendeklarasikan diri," katanya.
Sementara untuk target perolehan suara PKS dalam Pemilu 2014, Luthfi menyebutkan partainya tidak menargetkan angka tetapi menargetkan masuk tiga besar perolehan suara secara nasional. "Bukan hanya di nomor tiga, bisa nomor dua bahkan nomor satu sekalian," ujarnya. (K-4/EIO)
"Bukan hanya Dahlan Iskan, tetapi semua tokoh nasional kami pelajari dan kami nilai, termasuk yang sudah mendeklarasikan diri," kata Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq usai menghadiri Safari Dakwah PKS Wilayah Sumatera di Lapangan Pamedan, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Kamis (24/1).
Penilaian tersebut, menurut Luthfi, meliputi rekam jejak, integritas, dan aspek lain yang menjadi syarat utama calon pemimpin bangsa. Luthfi mengatakan, komunikasi politik terus dibangun dengan sejumlah tokoh tersebut, meski sikap partai akan ditentukan setelah Pemilu 2014.
"Usai Pemilu 2014 baru bicara masalah pimpinan nasional atau presiden," ujarnya. Luthfi enggan menyebutkan beberapa nama yang sudah menjalin komunikasi politik dengan PKS. "Nama-nama tokoh itu `kan bisa anda lihat sendiri di media, termasuk yang mendeklarasikan diri," katanya.
Sementara untuk target perolehan suara PKS dalam Pemilu 2014, Luthfi menyebutkan partainya tidak menargetkan angka tetapi menargetkan masuk tiga besar perolehan suara secara nasional. "Bukan hanya di nomor tiga, bisa nomor dua bahkan nomor satu sekalian," ujarnya. (K-4/EIO)
0 komentar:
Posting Komentar