Selasa, 15 Januari 2013 - 12:05:35 WIB
Syarat Capres Ketinggian, Parpol Mulai Merinding
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, jika PT ditetapkan 20% maka jumlah pasangan capres dan cawapres yang bisa maju memang akan semakin sedikit. Namun, hal ini akan mengurangi peluang munculnya tokoh alternatif.
“Terlalu tinggi memang kalau 20% kursi DPR. Yang wajar 10% atau 15%, biar bisa lebih dari tiga pasangan calon yang maju. Saya kira empat calon presiden sangat ideal,” ungkap Marzuki di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (15/01).
Meski demikian, wakil ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini mengaku bahwa aturan tersebut sangat bergantung pada sikap fraksi-fraksi di DPR.
Meski sebagai ketua DPR, dia mempersilahkan fraksi- fraksi memunculkan pandangan dan pendapatnya masing- masing. “Revisi Undang- Undang (UU) Pilpres tergantung kesepakatan fraksi. Tapi idealnya memang UU itu bukan hanya untuk sekali pakai, melainkan harus jangka panjang. Hanya dalam proses mencari format ideal, memang sah-sah saja diubah,” paparnya.
Hal sama diungkapkan Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto. Menurut dia, angka PT 20% bukan hanya terlalu tinggi, melainkan juga bertentangan dengan konstitusi yang mengatur bahwa pasangan capres dan cawapres diusung oleh parpol dan atau gabungan parpol.
Menurut Wiranto, Partai Hanura sebagai sebuah institusi parpol hanya mengingatkan bahwa dalam UUD 1945 sudah jelas disebutkan bahwa yang berhak mengajukan pasangan capres dan cawapres adalah parpol atau gabungan parpol.
“Jadi, kalau ada satu parpol yang sah dan lolos dalam pemilu legislatif dengan parliamentary threshold 3,5%, maka dia berhak mengajukan capres. Sikap kami ini bukan karena target politik, tapi penafsiran yang benar tentang aturan UUD,” paparnya.
Ditanya tentang kesiapannya menjadi capres, Wiranto mengatakan bahwa sejak awal dirinya sudah sangat siap. (K-5/Roy)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Selasa, 15 Januari 2013 - 10:40:27 WIB
Dihadang Banyak Masalah, Roy Suryo Temui Para Mantan Menpora
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
Bahkan untuk keperluan ini, Roy sempat menemui empat seniornya. Mereka adalah Akbar Tandjung, Hayono Isman, Adhyaksa Dault dan Andi Alifian Mallarangeng.
Roy mengakui pertemuannya dengan senior yang pernah menjabat menpora tersebut untuk meminta masukan demi kemajuan olahraga dan pemuda ke depan. Selain itu, Roy juga bertemu dengan sejumlah jajaran dan staf di Kemenpora.
“Meski belum dilantik, saya sudah koordinasi dengan internal, dengan sesmenpora dan orang-orang di dalam. Ini penting sebagai upaya membuat kompak kerja tim. Saya menyadari bukan orang yang kompeten karena tidak punya pengalaman di bidang olahraga, juga bukan aktivis pemuda. Tetapi dengan posisi seperti ini, saya malah lebih leluasa karena tidak punya kepentingan lain kecuali memajukan Kemenpora, dalam arti bisa membenahi persoalan di dalamnya dan mendorong tercapainya prestasi-prestasi di momen terdekat,” kata Roy di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (15/01).
Terkait polemik sepak bola nasional yang tidak kunjung selesai, Roy yang masih tercatat sebagai anggota Komisi I DPR ini menyatakan optimistis bisa membereskannya. Dia mengatakan, kisruh di PSSI akan menjadi tugas prioritas yang akan ditangani begitu aktif sebagai menpora.
Optimisme Roy didasari karena tidak punya kepentingan apa pun dengan kedua pihak yang bersengketa, yakni PSSI dan Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI).
“Saya tidak punya kepentingan dengan dua tokoh ini (PSSI dan KPSI), insya Allah bisa dibereskan. Nanti saya akan temui tokoh di kedua kubu itu, ajak mencari penyelesaian. Kalau tidak mau, apapun yang menjadi sikap mereka, akan saya sampaikan ke publik dan saya akan ambil sikap. Perlu disampaikan ke publik agar publik yang menilai karena selama ini rakyat pecinta sepak bola yang dikorbankan,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dedi Gumelar mengatakan, sebagai menpora, Roy Suryo akan dihadapkan dalam masalah berat.
Dengan waktu efektif hanya sekitar satu tahun, Roy dituntut untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah besar, seperti pembangunan Proyek Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Hambalang, Bogor dan masih berlarutnya polemik di PSSI. (K-5/Roy)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Selasa, 15 Januari 2013 - 10:23:44 WIB
Sengketa Pemilu, Bawaslu Baru Terima Sembilan Aduan
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
Komisioner Bawaslu Endang Wihdyaningtyas mengatakan pihaknya akan segera mengolah laporan dari parpol terlebih dahulu selama tiga hari, ditambah dua hari. Setelah itu, baru akan dibacakan keputusan apakah laporan tersebut terkait dengan administrasi, sengketa pemilu, atau pidana.
“Jika pelaporan yang tadinya terkait sengketa pemilu kemudian ternyata setelah diolah hanya administrasi, maka parpol berhak mengajukan lagi,” ungkap Endang kepada Komhukum.com di Jakarta, Selasa (15/01).
Lebih lanjut Endang mengaku, Bawaslu siap menghadapi proses penyelesaian sengketa, baik langkah-langkahnya (standard operational procedure) maupun secara teknis.
“Bawaslu sebagai pengadilan tingkat pertama harus siap menyelesaikan sengketa ini. Tentu saja ada kendala, tapi kami harus tegas,” paparnya.
Pengamat komunikasi politik Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi menyangsikan proses penanganan sengketa pemilu di Bawaslu dapat membantu parpol yang tidak lolos verifikasi untuk maju sebagai peserta Pemilu 2014.
“Karena harus kita akui bahwa banyak persyaratan-persyaratan yang tidak dapat dipenuhi oleh parpol-parpol tersebut,” ujarnya. (K-5/Roy)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Selasa, 15 Januari 2013 - 09:33:08 WIB
Parpol Koalisi Terindikasi Tinggalkan Setgab Koalisi
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
Sekretaris Dewan Pakar DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Yani mengatakan makna pembentukan Setgab Koalisi pendukung pemerintah diperkirakan akan menghilang tahun ini.
Hal itu, menurut Yani, disebabkan selain karena usia pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang semakin pendek, kompetisi antarparpol juga semakin kencang.
“Memang tidak bisa dimungkiri bahwa setgab pada akhirnya akan kehilangan makna. Sebab tujuan awal dibentuknya setgab adalah untuk memudahkan keberpihakan pada rakyat, bukan keberpihakan pada kekuasaan. Jadi, jika pada 2013 ini kondisi setgab mulai tidak berfungsi, maka itu memang sangat wajar terjadi,” tandas Ahmad Yani kepada Komhukum.com di Jakarta, Selasa (15/01).
Yani menandaskan, posisi PPP dalam Setgab Koalisi pada prinsipnya adalah upaya untuk ikut mendukung proses menyejahterahkan rakyat dalam konteks amar ma’ruf nahi munkar.
Artinya, ujar Yani, setgab bukan tempat kumpul-kumpul partai untuk berbagi kewenangan dan kekuasaan. Namun, sebagai forum komunikasi untuk tujuan kesejahteraan rakyat.
“Jadi, kalau di 2013 tujuan menyejahterahkan rakyat ini tidak lagi menjadi concern semua partai karena kesibukan kerja politik, maka tentu makna setgab sama saja hilang,” paparnya.
Anggota Komisi III DPR ini juga menandaskan bahwa forum komunikasi setgab jangan sampai dimaknai sebagai wadah menyatukan sikap partai- partai agar seragam.
Setgab, ujarnya, juga bukan tempat menyamaratakan partai-partai anggotanya. “Buktinya, kami di PPP juga kadang kala beda pandangan dan sikap dengan anggota setgab lainnya. Misalnya dalam hal kasus bailout Century dan lain-lainnya. Ini semata-mata menunjukkan bahwa keberpihakan PPP adalah pada kebenaran. Kita amar ma’ruf nahi munkar. Makanya, saya sepakat kalau 2013 disebut wadah setgab akan mulai kehilangan peran,” tandasnya. (K-5/Roy)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Selasa, 15 Januari 2013 - 09:25:12 WIB
Parpol Gencarkan Sosialisasi Capres 2014
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya mengungkapkan pihaknya akan bergerak cepat agar masyarakat calon pemilih di akar rumput tidak sekadar tahu bahwa PAN mengusung ketua umumnya, Hatta Rajasa, sebagai capres, tapi juga memahami visi serta misi yang dibawa.
Menurutnya, dalam waktu yang hanya tinggal 1,5 tahun lagi menuju Pilpres 2014, PAN harus mengerahkan segenap kekuatan agar mampu mengejar meyakinkan publik tentang sosok Hatta. Dia juga menegaskan di 2013 ini, penguatan visi dan misi capres menjadi salah satu prioritas konsolidasi politik capres.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PAN Viva Yoga Mauladi menambahkan, meski bakal lebih fokus untuk mensosialisasikan visi dan misi capresnya, PAN tetap berpegang teguh pada amanat rapat kerja nasional (rakernas) I/2011 bahwa parpol berlambang matahari tersebut akan konsisten mensukseskan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono hingga selesai.
“Sebagai partai yang berada di barisan pemerintahan SBY-Boediono, kader PAN yang memperkuat di pemerintahan tetap terus meningkatkan kinerja guna menciptakan serta mengelola pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DPP Partai KeadilanSejahtera (PKS) Bidang Kebijakan Publik Hidayat Nur Wahid mengungkapkan, pihaknya akan mengumumkan capres dan cawapres pada pertengahan 2013.
Setelah itu, PKS akan menggencarkan sosialisasi visi dan misi capresnya seiring dengan sosialisasi para caleg. Dia memaparkan, PKS punya aturan tersendiri terkait pencapresan. PKS pun akan menggunakan mekanisme pemilihan internal. Kemudian, keputusan capres ini akan disampaikan kepada seluruh kader di seluruh struktur partai.
”Setelah itu, seluruh struktur partai akan memilih dan mengusulkan pada Majelis Syura. Majelis Syura nantinya akan bertemu dan memutuskan siapa yang paling tepat untuk dimajukan. Tapi yang jelas,apa yang dipersepsikan publik akan kita pertimbangkan,” terangnya.
Anggota Tim Pencapresan DPP PKS Mustafa Kamal mengatakan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) semakin kuat masuk dalam radar partainya untuk diusung sebagai capres. (K-5/Roy)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Selasa, 15 Januari 2013 - 08:53:14 WIB
Nomor Urut Jadi Pemahaman Mistik Atau Politik?
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
Misalnya nomor urut satu yang dianggap simpel dan mudah diinterpretasi atau nomor sembilan yang dikaitkan dengan hari kelahiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
“Meski demikian, ada juga yang diam-diam suka angka tertentu karena memiliki pemahaman mistik,” jelasnya kepada Komhukum di Jakarta, Selasa (15/01).
Sedangkan Direktur Nasional Lingkar Madani (Lima) Indonesia Ray Rangkuti mengingatkan parpol untuk tidak mengeksplorasi nomor parpol dan menghubungkannya dengan klenik-klenik.
Menurutnya, nomor peserta pemilu ini hanya untuk tertib administrasi, tidak lebih dari itu. “Parpol yang percaya pada cara dan pemikiran semacam ini adalah parpol yang senang dibesarkan oleh klenik-klenik pemilu. Ini bukan partai masa depan kita,” jelasnya.
Menurut KPU, proses penetapan nomor urut ini sudah sesuai dengan Pasal 17 ayat 4 UU No. 8/2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Setelah menetapkan nomor urut, KPU mengeluarkan Surat Keputusan (SK) No. 6/Kpts/ KPU/2013 tentang Nomor Urut Partai Peserta Pemilu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014. Perolehan nomor urut dilakukan melalui undian. (K-5/Roy)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Selasa, 15 Januari 2013 - 08:24:01 WIB
Indonesia-Rusia Inginkan Perundingan Damai Suriah
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
Menteri Luar Negeri Rusia Sergey V Lavrov dan Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa dalam pembicaraan mereka melalui telepon Jumat (11/1) lalu berupaya mencari solusi untuk mengakhiri krisis di Republik Arab Suriah dengan cara politik dan diplomatik.
Demikian siaran pers Kedutaan Besar Rusia di Jakarta, Senin malam (14/1). Sebelumnya pada acara pelantikan Sekretaris Jenderal ASEAN di Jakarta, Rabu (9/1), Menlu Marty Natalegawa menyayangkan jatuhnya korban di Suriah, akan tetapi Indonesia menghormati negara tersebut yang tidak ingin urusan rumah tangganya diganggu oleh negara lain.
"Saya kira semua itu masih dalam proses. Indonesia mengambil sikap untuk Suriah yang terbagi menjadi tiga elemen. Yaitu desakan penghentian kekerasan, pengiriman bantuan kemanusiaan dan proses politik," kata Menlu.
Dia mengatakan, pengakuan terhadap suatu negara hanya terjadi satu kali dalam kehidupan berbangsa. Sebagai contoh adalah Indonesia mengakui kemerdekaan Sudan Selatan tapi tidak serta merta wajib mendukung pemerintahannya baik itu sah atau tidak sah. (K-4/EIO)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Selasa, 15 Januari 2013 - 08:06:51 WIB
Akhir Januari Inpres Cegah Anarkisme Diterbitkan
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
"Rencananya, tanggal 28 Januari mendatang, ada Inpres baru," katanya di Pontianak, Senin (14/01).
Berdasarkan evaluasi pemerintah, katanya, terlihat bahwa kuantitas konflik di Indonesia pada tahun 2012 naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Menurut dia, pemerintah daerah mempunyai peran penting dalam mencegah terjadinya konflik.
Pemicu konflik, kata dia, terutama menyangkut sengketa lahan di sektor pertambangan, pertanian, atau perkebunan, serta sektor lainnya.
"Pemerintah daerah perlu segera mediasi dan memfasilitasi kalau ada sengketa-sengketa seperti itu," kata dia.
Ia mengingatkan bahwa sebebas dan sedemokrasi apapun, tetapi jangan sampai mengganggu bahkan merusak fasilitas umum. Namun, katanya, yang terjadi saat ini adalah unjuk rasa yang mengganggu fasilitas umum.
"Aksinya semakin hebat. Kalau dahulu menduduki jalan tol, kini kereta api pun dihadang," kata Gamawan Fauzi.
Inpres yang akan diterbitkan itu mengharuskan pemerintah daerah mendeteksi dan mencegah sejak awal potensi konflik di wilayahnya.
"Harus ada semacam peringatan dini, deteksi dini terhadap konflik," kata dia.
Sebelum membesar, katanya, potensi konflik dapat ditekan sedini mungkin. (K-2/yan)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Selasa, 15 Januari 2013 - 07:41:40 WIB
HAM Diperkirakan Akan Jadi Transaksi Politik
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
"HAM akan jadi salah satu target transaksi politik karena aktor-aktor politik itu adanya di parpol," katanya di Jakarta, Senin (14/1).
Indriaswati mengatakan dari seluruh catatan pelanggaran HAM yang dilaporkan ke Komnas HAM dan kejaksaan mengindikasikan adanya keterlibatan politisi. "Kita sama-sama tahu kasus-kasus HAM tidak jelas nasibnya," katanya.
Dia menyebutkan kasus-kasus tersebut di antaranya, kasus Tanjung Priuk, Pembunuhan Aktivis Munir, Semanggi 1998 dan lain sebagainya. "Ada kaitannya dengan partai politik. Sebagian besar tidak secara langsung tapi bisa berasosiasi dengan partai politik," katanya.
Dia juga mengatakan hingga akhir 2012 belum ada pencapaian penting terkait penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu.
Indriaswati menyebutkan kasus pelanggaran HAM tersebut di antaranya, Peristiwa Trisakti, Semanggi I (1998) dan Semanggi II (1999), peristiwa Mei 1998, Penghilangan orang secara paksa pada 1997-1999, Peristiwa Talangsari 1989, Peristiwa 1965 dan peristiwa penembakan serius 2012.
"Pekerjaan rumah ini harus segera diselesaikan. Kejaksaan diharapkan mengambil langkah konkret agar kita tidak terus menunggu hingga `kadaluwarsa`," katanya.
Selain itu, dia juga menyebutkan pelanggaran HAM telah merambah ke kasus yang lebih kompleks, seperti konflik perkebunan, kekerasan komunal dan pemidanaan kebebasan berekspresi di Internet. Dia menyebutkan sebanyak 59 konflik lahan perkebunan yang terjadi selama 2012 di berbagai daerah di Indonesia.
Dia juga memperkirakan kebebasan HAM dalam berekspresi di Internet akan semakin meningkat. "Diprediksi kekerasan di Internet juga akan meningkat jika dilihat dari pengguna yang semakin tertarik mengekspresikan diri di Internet," katanya.
Ekspresi yang dilontarkan di Internet sebagian besar terkait dengan kepercayaan dan keagamaan seseorang. "Kami lihat berdasarkan laporan pihak ketiga yang memproses dengan dua pasal, pasal penodaan beragama dan pasal kebebasan berekspresi," katanya.
Dia menilai kecenderungan untuk mengkriminalisasikan kebebasan berekspresi juga menjadi ancaman utama di masa yang akan datang. (K-4/EIO)
0 komentar:
Posting Komentar