Jumat, 18 Januari 2013 - 08:54:52 WIB
KPU-KPI Sepakat Batasi Kampanye di Media Massa
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
Kesepakatan itu dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) antara KPU dan KPI yang ditandatangani di Jakarta. Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, MoU dengan KPI tersebut untuk pengawasan dan mekanisme kampanye di media penyiaran.
”Hal ini kami lakukan agar kampanye adil dan setara, tidak melakukan upaya yang mencederai agenda yang kita susun. Karena kampanye melalui iklan ada aturan waktunya, yaitu 21 hari sebelum masa tenang,” tandas Ferry seusai mengikuti prosesi penandatanganan MoU dengan KPI di Jakarta.
Menurut Ferry, teknis pelaksanaannya akan diatur dalam MoU itu. KPI akan membuat aturan dalam pemilihan umum yang juga tercantum dalam Peraturan KPU (PKPU) No. 1 Tahun 2013 tentang Kampanye.
Komisioner KPI Pusat Idy Muzayyad mengatakan, pasca penetapan peserta Pemilu 2014 oleh KPU, KPI intensif melakukan koordinasi untuk merespons perlunya aturan main yang jelas tentang penggunaan media penyiaran (televisi dan radio) untuk kegiatan politik. ”KPI sudah berkoordinasi dengan KPU sebagai pemegang otoritas pemilu untuk merumuskan hal ini,” ujarnya.
Idy memaparkan, ada beberapa fase kampanye yang harus diperhatikan parpol. Fase pertama adalah sejak dimulainya waktu kampanye sampai 21 hari sebelum masa tenang. Selama rentang waktu itu, parpol sama sekali tidak boleh menggelar rapat umum dan iklan di media televisi dan radio. ”Atas ketentuan itu, kita akan awasi betul-betul. Pemantauannya dilakukan 24 jam. Kalau ada pelanggaran, nanti rumuskan bentuk sanksinya dengan Bawaslu,” tutur Idy.
Fase kedua adalah fase 21 hari. Dalam fase ini akan dilakukan pembatasan penayangan iklan kampanye, yakni hanya 10 spot, 30 detik sehari di satu media untuk televisi. Adapun untuk media radio selama 60 hari. Namun, ujar Idy, peraturan untuk mengatur iklan di luar spot atau iklan panjang dan super-impose belum ada. (K-4/Roy)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jumat, 18 Januari 2013 - 07:58:46 WIB
"Berhentikan Oknum Pejabat Diduga Selingkuh"
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
"Kami meminta Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), untuk segera mencopot oknum pejabat yang diduga melakukan pereselingkuhan," kata Ketua PMII Tanjungpinang, Zainal Abidin dalam orasinya saat berunjuk rasa di halaman Kantor DPRD Kepri di Dompak, Tanjungpinang, Kamis (17/1).
Zainal mengatakan, tindakan oknum pejabat tersebut sangat memalukan, apalagi dugaan perselingkuhan tersebut dilakukan di Kantor DPRD Kepri. "Perilaku tersebut cukup memalukan, kami minta DPRD Kepri tidak membela ataupun menutup-nutupinya," kata Zainal.
Para aktivis PMII yang berjumlah empat orang tersebut juga meminta anggota DPRD Kepri, Raja Syahniar Usman yang mempublikasikan di sejumlah media massa dugaan perselingkuhan pejabat di lingkungan Sekretariat Dewan tersebut untuk membongkarnya, karena juga bertentangan dengan nilai-nilai agama.
"Kami meminta agar anggota DPRD Kepri, Raja Syahniar Usman membuka kepada publik oknum pejabat yang melakukan perselingkuhan itu," katanya. Wakil Ketua DPRD Kepri, Iskandarsyah yang menerima para mahasiswa tersebut mengaku persoalan tersebut sudah mengganggu dan membuat suasana kerja Setwan DPRD Kepri tidak kondusif.
"DPRD Kepri sebenarnya tidak bisa memproses oknum pegawai ini, karena mereka berada di bawah struktur Pemerintah Provinsi Kepri. Seharusnya, memang pemprov yang memanggil dan menyelesaikan persoalan ini," ujar Iskandarsyah.
Menurut dia, para pegawai di sekretariat DPRD sifatnya membantu dan memperlancar kinerja DPRD. Namun, jika ada yang berurusan dengan kasus kepegawaian, maka akan dikembalikan ke pemerintah untuk mengeluarkan sanksi atau kebijakan lainnya.
"Kami bukan mau melindungi tapi ini privasi orang. Kasihan keluarganya nanti. Media cetak saja tidak menyebut nama orangnya di koran, masa mahasiswa memintanya," ujar Iskandarsyah kepada pengunjuk rasa. (K-4/EIO)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jumat, 18 Januari 2013 - 07:57:11 WIB
Janji SBY Kembali Ditagih "Aksi Diam Kamisan"
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
Mereka kembali menagih janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM. "Enam tahun sudah aksi diam Kamisan dilakukan, enam tahun pula SBY diam, enam tahun pula ini dibiarkan. Itu adalah kejahatan dalam bentuk diam. Saya pikir ini bukan sekedar perayaan tetapi simbol bahwa ada ketangguhan di balik aksi diam ini," kata Ketua KontraS, Haris Azhar, di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (17/1).
Di tengah-tengah lumpuhnya sebagian wilayah DKI Jakarta akibat banjir yang menghadang, para korban serta keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) beserta simpatisan itu kembali datang di depan Istana untuk yang ke 290 kali. Mereka menyatakan untuk tetap bertekad melakukan kativitas "Aksi Diam Kamisan" yang secara rutin mereka lakukan.
Diantara para simpatisan, hadir pula istri mendiang pejuang HAM Munir, Suciwati, bersama putranya Soeltan Alif Allende. Suciwati menyatakan kekecewaannya atas janji-janji pemerintah yang belum menindak pelanggaran HAM yang terjadi.
"Lagi-lagi hanya tong kosong, hanya kekecewaan. Hari ini kita bisa lihat banjir dimana-mana akibat tata kota yang buruk. Secara teknis saja mereka tidak bisa menunjukkan, secara administrasi mereka buruk menangani tata kota negara apalagi secara substansi," ujar Suciwati yang datang secara khusus dari tempat tinggalnya di Malang, Jawa Timur.
Dari spanduk-spanduk yang mereka bawa, tampak berbagai tulisan tuntutan mereka seperti tuntaskan "Tragedi 13-15 Mei 1998", Tragedi Trisakti Semanggi I dan Semanggi II", "Penculikan 1998", "Pembunuhan Aktivis HAM Munir", dan "Tragedi lumpur Lapindo".
Serta mengutip janji SBY saat pemilihan Presiden tahun 2009 yakni "peningkatan ekonomi, pembangunan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, penguatan demokrasi dan penghormatan terhadap HAM, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, pembangunan yang adil dan merata".
Saat mereka tengah melakukan aksi, rombongan Presiden tampak melintas menuju Istana, para simpatisan pun bergerak maju ke tengah jalan sambil mengangkat spanduk tinggi-tinggi, berharap dilihat. (K-4/EIO)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jumat, 18 Januari 2013 - 07:56:29 WIB
Prabowo Tegaskan Kembali Siap Jadi Capres
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
Saat syukuran Partai Gerindra lolos verifikasi faktual KPU sehingga berhak mengikuti Pemilu 2014 di DPP Partai Gerindra, Kamis (17/1). Prabowo mengungkapan dia maju karena kesejahteraan rakyat tak kunjung meningkat dari hari ke hari.
"Kalau rakyat membutuhkan pelayan, kalau bangsa ini membutuhkan pemimpin untuk mensejahterakan rakyat, saya siap mengabdi pada rakyat dan negara," kata Prabowo. Dia menegaskan, tak akan sekadar menjadi presiden. "Untuk apa saya menjadi presiden kalau tak membawa kemaslahatan dan kesejahteraan bagi rakyat," katanya.
Partai Gerindra, katanya, juga tak berniat mencari kekuasaan semata. "Kalau hanya sekedar ikut pemilu, menjadi menteri, politik dagang sapi, itu bukan cita-cita dari Partai Gerindra," tandas dia.
Syukuran ini dihadiri pula mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah yang menjabat Ketua Dewan Pakar Gerindra, Ketua Dewan Penasehat Gerindra Mayjen (Purn) Hariadi Darmawan, Ketua Umum Gerindra Suhardi, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dan sejumlah anggota DPR RI dari Gerindra. (K-4/EIO)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jumat, 18 Januari 2013 - 05:59:24 WIB
Indonesia-Argentina Sepakat Saling Dukung Multilateral
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
Hal ini, diungkapkan keduanya saat menggelar konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, seusai mengadakan pertemuan bilateral antara kedua negara.
Presiden Yudhoyono mengatakan kedua negara memiliki banyak persamaan pandangan terhadap kondisi yang tengah terjadi di dunia. Seperti keinginan untuk mendorong peraturan perdagangan dunia yang lebih adil.
Untuk itu keduanya sepakat saling mendukung dalam putaran WTO untuk menciptakan aturan yang lebih adil. Presiden menambahkan, keduanya juga bersepakat untuk saling mendukung penempatan kedua negara di badan-badan internasional seperti PBB.
Presiden Argentina Kirchner menegaskan kesepakatan tersebut. "Di forum multilateral kita akan saling mendukung sebagaimana diindikasi oleh Presiden (Yudhoyono)," katanya. Ia menambahkan, selama ini, negara-negara maju seringkali melakukan diskriminasi kepada negara-negara berkembang. Ia mencontohkan, bio fuel yang telah diciptakan oleh negara-negara berkembang.
"Negara - negara maju mereka setiap hari bicara pentingnya `renewable energy` (energi yang diperbarui) dan pada saat negara berkembang bicara energi terbarukan, kita alami diskriminasi secara global karena ada suatu upaya di kalangan negara-negara maju untuk cegah upaya kita negara berkembang," katanya.
Selain itu, menurut dia, Presiden Yudhoyono juga sepakat intuk mendukung Argentina menjadi anggota tidak tetap DK PBB. "Argentina akan didukung untuk jadi anggota tidak tetap DK PBB 2013-2014, kita berdua sepakat untuk forum DK PBB ini butuh suatu pendekatan yang baru untuk hadapi dunia yang berbeda," katanya. (K-4/EIO)
0 komentar:
Posting Komentar