Internasional, Senin 21 Januari 2013

Senin, 21 Januari 2013 - 04:45:02 WIB
Aktivis Bunuh Diri, Pemerintah Rusia Disalahkan
Diposting oleh : Administrator 

Komhukum (Moscow) - Oposisi Rusia menyebut pemerintah bertanggung jawab atas aksi bunuh diri yang dilakukan seorang aktivis yang permohonan suakanya ke Belanda ditolak.

"Kami menilai tanggung jawab atas kematian ini ada di tangan pihak berwenang Rusia, yang membuat (Alexander Dolmatov) meninggalkan negeri ini," kata Dewan Koordinasi Oposisi Rusia (ROC) dalam pernyataannya. "Pada waktu yang bersamaan, kami mengemukakan keprihatinan kami atas sikap pihak berwenang Belanda," katanya.

Dolmatov meninggalkan Rusia tahun lalu setelah pihak berwenang memeriksa rumahnya pada bulan Juni untuk menentukan perannya dalam sebuah aksi unjuk rasa yang digelar di luar Kremlin, menjelang pelantikan Presiden Vladimir Putin untuk periode ketiganya.

Kelompok hak asasi manusia mengatakan aktivis itu melakukan bunuh diri di pusat penahanan, lokasi ia ditempatkan setelah permohonan suakanya ditolak. ROC mengatakan pihaknya melakukan pendekatan dengan Dewan Eropa, Badan Pengungsi dan Hak Asasi Internasional PBB terkait hal itu.

"Kami juga meminta pemerintah Belanda menyelidiki situasi terkait penolakan suaka bagi Alexander Dolmatov dan penyebab kematiannya," katanya, seperti yang dilaporkan oleh AFP. Aktivis oposisi itu adalah anggota dari kelompok Rusia lain yang dipimpin oleh penulis dan pembangkang kiri radikal Eduard Lomonov, kata teman-temannya. (K-4/EIO)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Senin, 21 Januari 2013 - 04:44:15 WIB
Ratusan Hewan Dipindahkan dari Sebuah Rumah
Diposting oleh : Administrator 

Komhukum (Cleveland) - Sejumlah anggota Humane Society dengan mengenakan masker pelindung memindahkan hampir 300 hewan, termasuk diantaranya burung merpati, ayam dan kelinci, dari rumah yang berbau milik seorang pria di Ohio, pekan ini.

Sebagian besar hewan itu diharapkan dapat bertahan hidup termasuk beberapa yang sakit, kata Sheila Marquis, seorang petugas di Humane Society, Dayton, Ohio.

Reuters melaporkan, para petugas memindahkan 60 merpati, ayam, dan ayam jantan dari sebuah rumah di kawasan pinggiran Huber Heights, Dayton. Mereka kembali pada keesokan harinya untuk memindahkan 223 hewan termasuk diantaranya 100 merpati dan 30 kelinci.

Jumlah burung merpati yang sangat banyak, yang dapat membawa penyakit, menimbulkan bahaya kesehatan di dalam rumah itu, kata Marquis. Pihak berwenang sebelumnya memperoleh pengaduan tentang bau busuk menyengat yang berasal dari rumah itu.

Pemilik hewan-hewan itu, yang belum teridentifikasi, bekerja sama dengan baik dan menyadari mengenai keberadaan burun-burungnya, termasuk juga memelihara merpati, kata Marquis. Pria itu mengatakan bahwa dia kewalahan mengurus begitu banyak hewan.

"Dia mengatakan bahwa dia mengambil beberapa hewan itu dari orang lain dan sisanya dari organisasi-organisasi merpati. Begitulah seterusnya, dia terus memperoleh burung lebih banyak lagi dan membangun kandang lagi," kata Marquis.

Pria itu akan diizinkan untuk memelihara dua anjing dan beberapa kucing di rumahnya. Tidak ada keterangan apakah dia akan didenda dengan tuduhan pengabaian hewan atau penganiayaan, suatu pelanggaran tingkat pertama di Ohio.

Huber Heights memiliki larangan untuk memelihara hewan ternak tetapi tidak membatasi jumlah hewan peliharaan yang dapat dimiliki warga. (K-4/EIO)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Senin, 21 Januari 2013 - 04:42:28 WIB
AS-China Sepakat Menghukum Korea Utara
Diposting oleh : Administrator 

Komhukum (New York) - Amerika Serikat dan China sepakat bahwa Dewan Keamanan PBB akan memperluas sanksi yang sudah ada terhadap Korea Utara karena negara ini melakukan uji coba peluru kendali balistik, kata para diplomat seperti dikutip AFP.

Kesepakatan itu dicapai setelah perundingan intensif beberapa pekan setelah peluncuran rudal Korea Utara 12 Desember lalu, dengan melibatkan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton dan timpalannya dari China, Menteri Luar Negeri Yang Jiechi.

China mempelajari resolusi usulan Dewan Keamanan yang diperkirakan segera dikirim kepada semua 15 anggota tidak tetap dan dapat diloloskan pekan depan, kata para diplomat.

Amerika Serikat telah mengupayakan resolusi Dewan Keamanan mengenai sanksi keras yang baru kepada Korea Utara, namun China ingin melindungi sekutunya itu dengan hanya menginginkan resolusi lebih rendah. "Ini adalah sebuah kompromi," kata seorang diplomat yang mengetahui mengenai perundingan-perundingan itu.

Para diplomat AS dan China tidak berkomentar langsung mengenai perundingan  yang dipimpin  Duta Besar AS Susan Rice dan Duta Besar China Li Baodong di New York. "Washington ingin pesan yang kuat yang akan dikirim ke Pyongyang, jadi ini melibatkan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton dan Menteri China," kata diplomat itu. (K-4/EIO)