Sabtu, 26 Januari 2013 - 12:08:20 WIB
Takut Terungkap Boroknya, KPU Tolak Margarito Kamis Jadi Saksi
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
Sidang yang digelar di media center Bawaslu, Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, merupakan sidang yang kedua kalinya untuk PDK. Dalam sidang ini juga terjadi perdebatan alot. Perdebatan itu dimulai ketika pihak PDK ingin menghadirkan Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis sebagai saksi ahli dalam sidang tersebut.
Namun, Pihak kuasa hukum atau pengacara KPU RI merasa keberatan jika Margarito Kamis dihadirkan sebagai saksi ahli untuk PDK pada sidang kali ini. Alasannya, pada sidang yang pertama, Senin 21 Januari 2013 kemarin, Margarito Kamis hadir selaku kuasa hukum PDK.
Menanggapi hal itu, Margarito Kamis menilai pihak kuasa hukum KPU takut kepadanya. Sehingga, dirinya tak diperkenankan hadir sebagai saksi ahli dalam sidang ajudikasi untuk PDK yang kedua kalinya ini.
Margarito menjelaskan bahwa kehadirannya pada sidang ajudikasi untuk PDK yang pertama kemarin, bukan sebagai kuasa hukum PDK.
"Kan pada saat itu (Sidang pertama), tidak ada surat kuasa dari PDK untuk saya sebagai kuasa hukumnya,"ujar Margarito Kamis di luar sidang ajudikasi, gedung Bawaslu RI, jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (25/01).
Dan sampai saat ini pun, kata dia, pihak PDK belum memberi surat kuasa kepadanya untuk menjadi pengacara PDK. "Jadi, kalau sekarang mereka (Kuasa hukum KPU) bilang saya kuasa hukum PDK, apa dasarnya? Mereka mengada-ngada, mereka itu takut. Kan kerja KPU amburadul ini," tegasnya. (K-5/Roy)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sabtu, 26 Januari 2013 - 11:03:54 WIB
Partai Hanura Terbuka Bagi Kader Lain Bergabung
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
"Kita terbuka untuk kader partai lain, karena Partai Hanura adalah partai terbuka, namun tetap sesuai dengan mekanisme dan arahan yang berlaku di internal partai," kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Hanura Nusa Tenggara Timur (NTT), Jimmy Sianto, di Kupang, Sabtu (26/01).
Dia mengatakan itu menjawab sikap partai Hanura di provinsi kepulauan itu dalam menyikapi kemungkinan melamarnya kader partai lainnya yang dinyatakan tidak lolos oleh KPU sebagai peserta pemilu 2014.
Dia mengatakan, sebagai partai terbuka, Hanura sangat membuka diri bagi setiap kader partai lain yang ingin bergabung sebagai anggota partai pimpinan Wiranto itu.
Namun demikian, lanjut dia, bergabungnya mantan kader partai tak lolos tersebut, tidak lantas mengabaikan sejumlah tata aturan yang berlaku di internal partai Hanura.
Dijelaskannya, Partai Hanura menerima kader partai lain bergabung, sebagai anggota biasa, tidak untuk dicalonkan sebagai anggota legislatif pada pemilu 2014.
Hal itu karena, di internal partai Hanura sudah diatur tentang tata cara pencalonan anggota legislatif di setiap tingkatannya, dengan mendahulukan kader partai yang sudah teruji dan terseleksi matang.
"Jadi kalau bergabung hanya untuk dicalonkan sebagai anggota legislatif, saya kira tidak di Hanura. Kita masih tetap mengikuti sistem serta pola pencalonan dengan mengedepankan sistem kaderisasi anggota," kata Jimmy.
Bagi Hanura, lanjut Wakil Ketua Komisi D DPRD NTT ini, membuka diri terhadap kader partai lain itu tidak sekadar mendapat kursi di lembaga dewan. Artinya, walau yang bersangkutan memiliki peluang untuk menyumbang satu kursi, tidak serta merta ditetapkan menjadi calon anggota legislatif. Untuk hal ini, Partai Hanura sangat selektif dalam menetepkan susunan daftar calon.
"Prinsipnya, kita tidak akan sepelekan kader dalam proses pencalonan anggota legislatif," kata Jimmy.
Dikatakannya, dalam penyusunan daftar calon anggota legislatif, pihaknya lebih memprioritaskan kader partai. Karena kader partai telah terbukti militansinya dalam membesarkan partai di Nusa Tenggara Timur.
"Dengan kerja keras dan soliditas yang tinggi, partai Hanura lolos dalam proses verifikasi, baik administrasi maupun faktual di NTT. Karena itulah kader partai selalu diprioritaskan dalam seluruh pengambilan keputusan terutama berkaitan dengan pencalonan anggota legislatif," katanya.
Jimmy mengakui, hingga saat ini pihaknya belum mendapat arahan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Hanura soal persentase pencalonan anggota legislatif.
"Maksudnya, berapa jumlah kader dan berapa jumlah mereka yang baru bergabung menjadi kader Hanura karena partainya tak lolos sebagai peserta pemilu 2014. Namun kalau ada arahan, tentunya akan disikapi secara bersama-sama sehingga kader partai tidak diabaikan," kata Jimmy. (K-5/el)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sabtu, 26 Januari 2013 - 09:50:11 WIB
Farhat Abbas Siap Bertarung di Pilkada Kolaka
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
Farhat Abbas di Kendari, Sabtu (26/01) mengatakan, sejauh ini sudah ada tiga partai besar pemilik kursi di DPRD Kabupaten Kolaka yang berpeluang menjadi kendaraan politik menuju ke kursi bupati Kolaka.
"Saya sudah gencar melakukan komunikasi dengan tiga partai besar di Kolaka, yakni Partai Golkar, Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrasi Pembaruan," katanya.
Menurutnya, dari tidak ada partai besar tersebut, yang sudah pasti adalah Parai Golongan Karya karena mendapat dukungan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar.
"Saya sudah memegang rekomendasi, semoga hal itu tidak ada lagi perubahan. Sementara untuk PAN sudah hampir saya akan gunakan pintu parpol itu," katanya.
Farhat mengaku, membidik dua tokoh dari Kolaka untuk mendampingi dirinya menuju Pilkada Kolaka, yakni salah seorang petinggi di PT. Antam yakni Derlia dan salah seorang Kader PAN di Kolaka Amir Sahaka.
"Saya mengakui, bahwa ada sejumlah nama yang diusung oleh PAN, tetap pada akhirnya partai akan melihat siapa yang memiliki tingkat elektabilitas tinggi," katanya. (K-5/el)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sabtu, 26 Januari 2013 - 08:31:51 WIB
Ketua NU Sulbar Gabung Ke PKB
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
"Niat akan bergabung dengan PKB itu telah disampaikan KH Sibly Sahabuddin, kepada pengurus PKB Sulbar dan PKB Sulbar menyambut baik niat tersebut dan akan menerima bila akan bergabung," kata Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah PKB Sulbar, Yahya S.Sos di Mamuju, Sabtu (26/01).
Apabila Kyai Sibly bergabung dengan PKB Sulbar maka peluang PKB di Sulbar meraih suara banyak akan semakin terbuka lebar di Pemilu nanti, karena Kyai Sibly merupakan sosok yang memiliki pendukung kuat merata di lima kabupaten di Sulbar.
Menurut dia, KH Sibly Sahabuddin yang merupakan Ketua PW Nahdlatul Ulama (NU) Provinsi Sulbar, akan membuat massa NU di Sulbar akan mendukung dan memenangkan PKB di Pemilu 2014.
"Kalau Kyai Sibli bersedia menjadi calon anggota DPR RI diusung PKB, maka kami optimistis akan meraih satu kursi DPR RI pada daerah pemilihan Provinsi Sulbar di Pemilu 2014," katanya.
Ia mengatakan, di Sulbar sendiri PKB telah menargetkan suara 15% dan juga menargetkan delapan kursi di tingkat DPRD Provinsi Sulbar.
"Target itu dicapai dengan meningkatkan konsolidasi partai serta pembentukan tim pemenangan dari tingkat provinsi sampai tingkat kelurahan/desa," katanya.
Oleh karena itu, bergabungnya K.H Sibly Sahabuddin dengan PKB Sulbar maka PKB Sulbar juga akan optimistis dapat meraih kursi DPR RI itu. (K-2/yan)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sabtu, 26 Januari 2013 - 08:15:39 WIB
Sebanyak 212 Anggota OPM Nyatakan Kembali Ke NKRI
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
Pernyataan ratusan mantan OPM itu tertuang dalam ikrar kesetiaan yang diucapkan di hadapan Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Christian Zebua, Wakapolda Papua Brigjen Pol Paulus Waterpauw, dan Sekda Papua Elly Loupatty di Skouw, perbatasan RI-Papua Nugini (PNG), Jumat (25/01) .
Selain mengucapkan ikrar setiap terhadap NKRI, Daniel Kogoya yang menyatakan diri sebagai salah satu "panglima OPM" itu juga menyerahkan tiga pucuk senjata yang selama ini digunakannya.
Ketiga pucuk yang digunakan itu adalah jenis engkeloop, FN 45 dan air softgun yang seluruhnya dalam kondisi baik.
Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Christian Zebua mengharapkan, lebih banyak lagi anggota OPM yang selama ini berkeliaran di hutan di perbatasan RI-PNG akan turun untuk bersama-sama membangun Papua.
"Mari bersama-sama membangun Papua dan selaku Pangdam Cenderawasih akan selalu menerima dengan tangan terbuka setiap warga yang ingin kembali ke pangkuan ibu pertiwi," tegas Mayjen TNI Zebua.
Senada dengan itu, Wakapolda Papua Brigjen Pol Paulus Waterpauw mengharapkan mereka yang sudah terlebih dahulu turun agar mau mengajak saudara saudara lainnya yang masih berada di hutan.
"Ajak saudara atau warga lainnya yang masih di hutan untuk bersama-sama membangun Papua," kata Brigjen Pol Waterpauw.
Sementara itu, Sekda Papua Elly Loupatty mengharapkan para mantan OPM itu mau hidup membaur dengan warga lainnya.
"Kemajuan dan kesejahteraan di Papua hanya dapat tercapai bila kita semua bekerja keras untuk mencapainya baik itu pemerintahnya maupun masyarakat," kata Sekda Papua Elly Loupatty.
Kelompok OPM Daniel Kogoya selama ini beroperasi di wilayah perbatasan RI-PNG. Rumor yang beredar di masyarakat menyebutkan batas akhir untuk merdeka atau tidak adalah tahun 2014. (K-2/yan)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sabtu, 26 Januari 2013 - 06:09:18 WIB
Sekjen DPD RI Bergabung ke NasDem
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
"Saya sudah mengundurkan diri sebagai Sekjen DPD. Saya sudah pamit ke Pak Irman Gusman (Ketua DPD RI) Wakil Ketua DPD RI, Laode Ida. Saya sudah bilang, mau gabung ke NasDem" kata Siti Nurbaya saat menghadiri Kongres I Partai NadDem, Jakarta, Jumat (25/1).
Siti Nurbaya mengundurkan diri sebagai Sekjen DPD RI karena ingin berpolitik. "Beda dengan Bu Nining (Nining Indra Saleh, Sekjen DPR RI). PP (PP 37 /2004 pasal 2-9 tentang pengunduran diri) saya beda dengan Nining. Nining pensiun, saya pindah jalur, dari birokrat ke poliitik," kata Siti Nurbaya.
Sementara Sekjen DPR RI, Nining Indra Saleh mengaku kedatangannya pada Kongres Partai NasDem sebagai peninjau. "Saya diundang, sebagai peninjau saja," kata Nining sambil memperlihatkan ID Card Kongres I Partai NasDem. (K-4/EIO)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sabtu, 26 Januari 2013 - 06:06:55 WIB
Netralitas NU dalam Politik Tidak Relevan
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
"Kata netral dalam politik dinilai sesuatu yang ambigu dan tidak jelas konteks sosiologisnya. Dengan mengatakan bahwa secara politik NU ada dimana-mana dan tidak kemana-mana merupakan sesuatu yang tidak relevan lagi setelah NU mendirikan," kata Andi Muawiyah Ramli di Jakarta, Jumat (25/1).
Andi yang terlibat langsung dalam pembentukan PKB pada 1998 itu mengatakan NU sebagai jamaah, bukan sebagai jamiyyah atau organisasi, semestinya memiliki sikap dan tujuan yang jelas, termasuk dalam politik. Mantan aktivis Gerakan Pemuda Ansor itu lantas mengingatkan warga NU kepada pernyataan KH. Ahmad Shiddiq dalam Muktamar NU ke-28 yang bertempat di Pondok Pesantren Almunawwir Krapyak, Yogyakarta, 25-28 November 1989.
Dalam forum tersebut, Kiai Ahmad Shiddiq yang saat itu menjabat Rais Aam PBNU dalam khotbah iftitah (pidato pembukaan) menyatakan bahwa NU itu ibarat kereta api, relnya lurus dan jelas tujuannya. "NU pun diibaratkan toples kaca yang tembus pandang, siapapun bisa melihat isi toles itu. Nah, kondisinya sekarang, kalau NU ada dimana-mana dan tidak kemana-mana, nanti NU akan datang tanpa dijemput, dan pulang tidak diantar," katanya.
Menurut Andi, pernyataan Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siroj dalam beberapa kesempatan justru sangat jelas bahwa kanal politik NU adalah PKB. "Partai NU ya PKB, itu pernyataan Kiai Said, Ketua Umum PBNU, yang sangat relevan," katanya.
Saat menghadiri acara pelantikan DPC PKB Kabupaten Pasuruan, di Pondok Pesantren Is`adul Ummah di Desa Susukan, Kecamatan Pohjentrek, Pasuruan, April 2011, misalnya, Said Aqil secara tegas menyatakan dukungannya terhadap PKB. "Kanal politik NU adalah PKB. Sebab PKB adalah merupakan satu-satunya partai yang terlahir dari rahim NU, tidak seperti partai berasaskan Islam lainnya," kata Said Aqil saat itu.
Ketika menerima laporan tertulis Fraksi PKB DPR RI di PBNU, Jakarta, September 2012, Said Aqil juga menyatakan bahwa PKB merupakan partai yang paling banyak memberikan kontribusi bagi Nadhliyyin. (K-4/EIO)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sabtu, 26 Januari 2013 - 05:59:48 WIB
JK Sambut Baik Surya Paloh Jadi Ketum NasDem
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
Menurut JK, Surya Paloh mengalami peningkatan dalam karir politiknya. "Itu baik, di Golkar dia jadi Ketua Dewan Pertimbangan waktu zaman saya. Saya menyambut baik," kata JK usai menghadiri pembukaan Kongres I Partai NasDem, Jakarta, Jumat (25/1).
Ketika ditanya soal pindahnya kader Golkar ke Partai NasDem, termasuk dirinya, Kalla mengatakan, dirinya belum berencana pindah partai. "Tak ada rencana. Saya khusus menghadiri undangan saja," kata mantan Wakil Presiden RI itu.
Terkait keluarnya Ketua Dewan Pakar Partai NasDem, yang juga CEO MNC Grup, Hary Tanoesoedibjo, JK menyatakan, dalam politik, keluar dan masuk partai politik merupakan hal yang lumrah. "Kami tidak bisa mengomentari kemauan masing-masing. Di politik biasa ada perbedaan dan persamaan, saya tidak akan memanfaatkan situasi ini," kata JK.
Dalam pembukaan Kongres I Partai NasDem itu terlihat hadir dua Sekretaris Jenderal legislatif, yakni Setjen DPR RI, Nining Indra Saleh dan Setjen DPD RI, Siti Nurbaya. Juga terlihat Rektor Universitas Paramadina, Anis Baswedan, mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto, pengacara kondang, OC Kaligis. (K-4/EIO)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sabtu, 26 Januari 2013 - 00:26:12 WIB
Jokowi Izinkan Pemerintah Pusat Evaluasi RTRW
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
"Evaluasi ini perlu agar pembangunan bisa terus berjalan beriringan dengan pemerintah pusat. Sehingga, targetnya tercapai," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (25/01).
Menurut Jokowi, evaluasi RTRW tersebut akan dilakukan terhadap enam daerah, antara lain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur (Jabodetabekjur).
"Dalam evaluasi tersebut, akan dilihat apakah pelaksanaan Koefisien Dasar Hijau (KDH) dan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) sudah sesuai dengan peraturan RTRW daerah," ujar Jokowi.
Jokowi menuturkan jika hasil evaluasi menunjukkan adanya pelanggaran undang-undang, maka akan diberikan sanksi yang bervariasi, mulai dari administratif hingga pidana.
"Berbagai jenis sanksi tersebut akan diberikan kepada pihak pelanggar atau pihak terkait, seperti pemberian izin pendirian bangunan dan pemilik bangunan itu sendiri," katanya.
Jokowi mengharapkan agar evaluasi RTRW tersebut dapat diselesaikan seluruhnya pada akhir tahun 2013.
Evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat itu merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Penataan Ruang.
Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pemerintah harus melakukan audit peraturan daerah tata ruang dan implementasinya secara rutin per lima tahun. (K-2/yan)
0 komentar:
Posting Komentar