Sabtu, 12 Januari 2013 - 18:13:19 WIB
Asri Unggul 44.434 Suara Pada Pilkada Pamekasan
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
Komhukum (Pamekasan) - Pasangan calon bupati dan wakil bupati Achmad Syafii-Kholil Asy'ari (Asri) unggul 44.434 suara suara dalam pelaksanaan pilkada di Kabupaten Pamekasan, Madura, bulan 9 Januari 2013.
"Asri menang di delapan kecamatan, yakni Kecamatan Pamekasan, Pakong, Tlanakan, Proppo, Galis, Larangan, Waru, dan Kecamatan Pademawu," kata Ketua KPU Jatim Andre Dewanto, seusai memimpin rapat pleno terbuka perhitungan manual hasil perolehan suara pilkada Pamekasan di gedung PKPRI Jalan Kemuning, Pamekasan, Sabtu (12/01) sore.
Pada pilkada Pamekasan ini, sebanyak tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati yang bersaing memperebutkan dukungan massa. Yakni pasangan Al Anwari-Kholil (Ahok) dengan nomor urut 1, pasangan KH Kholilurrahman-Masduki (Kompak) dengan nomor urut 2, dan pasangan Achmad Syafii-Kholil Asy'ari (Asri) dengan nomor urut 3.
Dari tiga pasangan cabup-cawabup ini, pasangan Ahok yang meraih dukungan paling sedikit, sedang Kompak yang merupakan bupati Pamekasan saat ini (incumben) menempati pada urutan posisi kedua.
"Pasangan Kompak menang di lima kecamatan, yakni Kecamatan Batumarmar, Pasean, Palengaan, Kadur, dan Kecamatan Pegantenan," kata Andre menjelaskan.
Di Kecamatan Kota Pamekasan Asri meraih dukungan 35.931 suara mengungguli dua pesaingnya pasangan KH Kholilurrahman-Maduki (Kompak) dan Al-Anwari-Kholil (Ahok).
Pada penghitungan manual yang digelar KPU Pamekasan, Kompak hanya meraih dukungan 12.871 suara dan Ahok meraih dukungan 1.167 suara.
Di Kecamatan Pakong, Asri meraih dukungan 11.804 suara, Kompak 8.921 suara dan pasangan Ahok meraih dukungan 232 suara. Tlanakan Ahok 616 suara, Kompak 14.602 dan Asri meraih dukungan 17.295 suara.
Di Kecamatan Proppo Ahok meraih dukungan 660 suara, Kompak 20.494 suara dan Asri 21.867 suara. Kecamatan Galis, Ahok meraih dukungan 318 suara, Kompak 7.047 suara dan Asri meraih dukungan 11.024 suara.
Asri juga menang di Kecamatan Larangan, Waru dan Kecamatan Pademawu.
Berdasarkan hasil rapat pleno, di Kecamatan Larangan Asri unggul dibanding dua calon lainnya, yakni Ahok dan Kompak. Ahok meraih dukungan 582 suara, Kompak 13.131 suara dan Asri meraih dukungan 19.945 suara.
Di Kecamatan Waru, Ahok meraih dukungan 304 suara, Kompak 15.132 suara dan pasangan cabup/cawabup Asri meraih dukungan 17.413 suara. Di Kecamatan Pademawu Ahok meraih dukungan 905 suara, Kompak 15.742 suara dan Asri meraih dukungan 31.312 suara.
"Hasil perolehan suara berdasar hasil perhitungan manual KPU Pamekasan ini telah diakui oleh masing-masing saksi dari pasangan calon," kata Ketua KPU Jatim Adre Dewanto.
Sementara pasangan cabup-cawabup Kompak unggul di lima kecamatan, yakni Kecamatan Batumarmar, Pasean, Palengaan, Kadur, dan Kecamatan Pegantenan.
Di Batumarmar, Kompak berhasil meraih dukungan 25.627 suara, mengalahkan kedua pasangan calon lainnya, Asri yang hanya meraih dukungan 14.911 suara dan Ahok sebanyak 475 suara.
Di Pasean, Kompak unggul dengan perolehan 15.641 suara, mengalahkan Asri yang meraih dukungan 14.330 suara dan Ahok yang meraih dukungan 541 suara.
Kompak juga menang di Kecamatan Palengaan dengan dukungan suara sebanyak 24.137 suara, Asri sebanyak 23.638 suara dan Ahok meraih dukungan sebanyak 454 suara.
Di Kadur, Kompak menang tipis dibanding Asri dengan perolehan 13.573 suara, Asri sebanyak 13.175 suara, sedang pasangan cabup-cawabup Ahok meraih dukungan 343 suara.
Pasangan cabup-cawabup Kompak ini juga menang 1.293 suara di Kecamatan Pegantenan dibanding pesaingnya Asri dengan perolehan 18.984 suara, Asri 17.691 suara dan Ahok memperoleh dukungan suara sebanyak 308 suara.
Berdasarkan hasil perhitungan manual KPU dari 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Pamekasan, Ahok berhasil meraih dukungan 6.905 suara atau 1,49%, Kompak meraih dukungan 205.902 suara atau 44,45% dan Asri meraih dukungan 250.336 suara atau 54,51%.
"Dengan demikian Asri unggul 44.434 suara dibandingkan pasangan cabup-cawabup Kompak," kata Andre menjelaskan.
Selanjutnya berdasarkan hasil perhitungan manual itu, pada sekitar pukul 16.23 WIB KPU Jatim mengesahkan hasil perolehan suara itu dan menetapkan pasangan Achmad Syafii-Kholil Asy'ari (Asri) sebagai pemenang dalam pilkada Pamekasan yang digelar pada tanggal 9 Januari 2013.
Proses penghitungan manual atas perolehan suara cabup-cawabup Pamekasan ini berlangsung dengan lancar tanpa adanya gangguan yang berarti dengan penjagaan ketat aparat kepolisian Polres Pamekasan. (K-2/yan)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sabtu, 12 Januari 2013 - 16:19:26 WIB
Tommy Soeharto Jadi Dewan Pembina Ormas Kiblat
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 215/Skep/DPP-KIBLAT/XII/2012 telah ditetapkan Dewan Pembina Kiblat Hutomo Mandala Putra dan Ichsan Noor, Dewan Ketua Presidium Pusat Kosasih, Ketua Harian Nilwan Meiryanus, Sekretaris, Persada Ginting dan Bendahara, Egart G Riana.
Dalam pidatonya yang mewakili ketidakhadiran Tommy, Ichsan Noor menegaskan Kiblat tidak bergerak di bidang politik.
"Kiblat adalah ormas yang bergerak di bidang kemasyarakatan, bukan politik," kata Ichsan pada "Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus Dewan Presidium Pusat Kiblat Periode 2012-2017 di Jakarta, Sabtu (12/01).
Karena itu, dia meminta kepada pengurus DPP dan DPC Kiblat untuk memfokuskan pada tujuannya, yakni sosial kemasyarakatan.
"Kiblat 'mengharamkan' apabilan dibawa ke kepentingan politik. Karena itu, kita harus pandai-pandai jangan sampai 'latah' mengikuti parpol," katanya.
Namun, dia mengatakan pihaknya membuka diri bagi semua kalangan yang ingin bergabung dengan ormas tersebut, termasuk dari kalangan parpol.
"Boleh saja, misalkan ada dari Partai Demokrat yang ingin gabung. Hak politik juga ada pada kader, programmnya boleh politik tapi 'haram' untuk dijadikan kepentingan politik praktis," katanya.
Ichsan juga menjamin ormasnya tidak akan terjun ke dalam percaturan politik, terutama dalam Pemilu 2019. "Saya jamin tidak akan jadi parpol. Kalau kami ikut Pemilu 2019, rakyat boleh protes keras," katanya.
Dia juga mempersilakan kepada masyarakat untuk memonitor kinerja ormas yang didirikan sejak 1998 tersebut. "Ini merupakan amanah organisasi, maka tidak boleh digunakan untuk politik. Tetapi masyarakat juga berhak mengontrol kinerja kami," katanya.
Meski mengusung lambang Ka'bah, Ichsan menjelaskan bahwa ideologi ormas tersebut tidak hanya berbasis islam, tetapi juga mengusung nasionalisme.
"Memang, pendiri kami sebagian besar Islam tapi kami tidak membedakan siapa saja boleh masuk. Ka'bah itu kan artinya tujuannya satu," katanya.
Dia mengatakan ormas tersebut akan fokus pada masalah sosial dan bencana alam.
Ichsan juga menyebutkan kemiskinan dan moral masih menjadi masalah yang besar di negeri ini.
"Ini yang menjadi tantangan baik bagi pemerintah maupun kita rakyatnya," katanya.
Saat ini Kiblat telah memiliki 31 DPD dan 139 DPC dari seluruh provinsi di Indonesia kecuali Papua Barat dan Sulawesi Tengah. (K-5/el)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sabtu, 12 Januari 2013 - 15:09:38 WIB
Rhoma Pastikan Tidak Akan Mundur Dari Capres
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
"Saya sekarang dalam posisi tidak mungkin mundur," kata Rhoma kepada wartawan di Pondok Pesantren Al Falah, Ploso, Kediri, Jawa Timur, Sabtu (12/01).
Rhoma datang ke Pesantren Al Falah bersama jajaran DPP PKB antara lain Ketua DPP PKB Helmy Faishal Zaini, Sekretaris Dewan Syura Andi Muawiyah Ramli, dan Wakil Sekjen Lukman Khakim, setelah sebelumnya bersilaturahim dengan masyarakat di kantor DPC PKB Tulungagung.
Menurut Rhoma, selain sudah berniat menjalankan amanah, dukungan kepada dirinya untuk maju sebagai capres kini semakin besar.
Hingga saat ini, kata Rhoma, dukungan kepada dirinya terus mengalir dari berbagai kalangan dan dari berbagai daerah di tanah air.
Namun, ia menyadari bahwa untuk menjadi capres yang dibutuhkan tidak hanya niat dan dukungan masyarakat, namun harus ada partai politik yang mengajukan.
"Sesuai konstitusi kita, hanya partai yang bisa mengajukan capres," katanya.
Menurut Rhoma, selain PKB ada partai lain yang juga berminat mengusungnya sebagai capres, namun ia enggan menyebutkan nama partai itu.
"Ada partai lain selain PKB," kata tokoh yang gemar berpakaian serba putih itu.
Namun, lanjut Rhoma, jika pada akhirnya partai-partai tidak jadi mengusung dirinya sebagai capres maka ia tidak akan mempermasalahkan.
"Saya masih bisa berjuang bagi kebaikan bangsa ini melalui profesi saya sebagai seniman," katanya.
Sebelumnya, saat di Tulungagung, Ketua DPP PKB Helmy Faishal Zaini mengakui niat PKB mengusung Rhoma sebagai capres berdampak positif bagi partainya.
Helmy yang juga Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal menyatakan masyarakat di berbagai daerah tertarik dengan langkah PKB tersebut.
"Saya sering keliling daerah. Di NTB, Kalimantan, orang yang sebelumnya tak pernah menyebut PKB kini cinta PKB setelah menyebut Rhoma sebagai capres," kata Helmy.
Namun, kata dia, untuk mengusung capres sendiri PKB tentu harus tampil sebagai pemenang Pemilu 2014, harus bisa meraih 20 persen suara.
"Syarat mengusung capres sekitar 20 persen. Kita sanggup asal Bang Haji Rhoma Irama ikut mengkampanyekan PKB," katanya.
Usai dari Tulungagung dan Pesantren Al Falah, rombongan melanjutkan kunjungan ke Pesantren Lirboyo yang diasuh KH Idris Marzuqi, salah seorang ulama senior NU. (K-5/el)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sabtu, 12 Januari 2013 - 14:59:51 WIB
Partai Demokrat Dukung Capres Perempuan
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
"Sedang diatur. Partai kami banyak kader perempuannya," katanya dalam diskusi bertajuk "Apakah Langkah Perempuan Setelah KPU tetapkan 10 Peserta Pemilu," di Jakarta, Jumat (12/01).
Esther mengatakan partainya tengah menyiapkan kaderisasi untuk perempuan. "Kami sedang menyiapkan kader perempuan yang memiliki pengetahuan politik di parlemen karena animo mereka sangat besar," katanya.
Dia menyebutkan kader Partai Demokrat harus memberikan pembaruan dalam perkembangan di Indonesia.
"Harus punya sikap tidak boleh seperti kutu loncat pindah-pindah partai dan harus memberikan nuansa lain dalam perkembangan di Indonesia," katanya.
Dia juga mengatakan kader Partai Demokrat harus paham percaturan politik.
"Para kader bisa belajar secara otodidak dari orang tuanya atau memang hobinya di bidang politik. Jangan sampai, ketika masuk Senayan (DPR -red), tidak bisa menyuarakan aspirasi rakyat," katanya.
Terkait peluang Ibu Negara Ani Yudhoyono sebagai Capres 2014, Esther mengatakan hal itu dimungkinkan.
"Belum ada yang mengusung Ibu (Ani Yudhoyono, red), tapi apabila semua mendukung ya apa boleh buat," katanya.
Sementara itu, dalam kesempatan sama Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Endang Wihdyaningtyas, perempuan belum banyak berkiprah di dunia politik.
"Banyak fakta di lapangan parpol juga kesulitan mencari caleg perempuan. Bahkan, ketika parpol menanyakan apakah mau menjadi caleg banyak dari mereka mengatakan belum siap," katanya.
Dia menyebutkan menurut hasil penelitian, sebagian besar perempuan cenderung terlibat dalam politik uang (money politik, red).
"Perempuan cenderung mudah dipengaruhi kepentingan sesaat. Padahal kalau perempuan berdaya, mereka sanggup memberikan kemajuan bagi negara apalagi bagi Indonesia yang sedang belajar demokrasi," katanya. (K-5/el)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sabtu, 12 Januari 2013 - 05:29:51 WIB
Inpres Kamnas Rawan Tabrakan dengan UU
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
"Substansi yang akan diatur di dalam inpres itu dikhawatirkan akan bertabrakan dengan UU yang sudah ada," katanya di Semarang, Jumat malam (11/1).
Tjahjo yang juga anggota Komisi I (Bidang Pertahanan) DPR RI mengemukakan hal itu ketika merespons rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Upaya Peningkatan Intensitas Pemeliharaan Keamanan dalam Negeri pada tahun 2013.
Adapun alasan Pemerintah mengeluarkan inpres tersebut, sebagaimana yang diwartakan, sebagai reaksi semakin tingginya gangguan keamanan, kekerasan, dan konflik komunal akhir-akhir ini.
"Antisipasi terhadap gejolak sosial politik, menurut pendapat saya, tidak melihat adanya suatu alasan yang sangat mendesak sehingga Presiden harus mengeluarkan inpres tersebut," kata Tjahjo menegaskan.
Menurut dia, sebaiknya pergunakan saja UU yang ada, seperti UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kemudian UU No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dan UU No. 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Kecuali, kata alumnus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang itu, kalau yang akan dikeluarkan itu adalah Inpres tentang Perbantuan TNI kepada Polri karena memang belum ada peraturan perundang-undangannya.
"Saya kira instansi atau departemen teknis terkait harus memberikan masukan yang benar kepada Presiden. Jangan sampai inpres tersebut jadinya tumpang-tindih," demikian anggota Komisi I DPR RI, Tjahjo Kumolo. (K-4/EIO)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sabtu, 12 Januari 2013 - 05:26:51 WIB
Agung Laksono Berpesan Pada Roy Suryo
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
"Pekerjaan rumahnya memang cukup banyak. Maka harus memperhatikan dua hal, olahraga dan pemuda, secara seimbang," kata Agung Laksono ditemui di kantor Kemenpora, Jumat (11/1).
Menurut Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Indonesia itu, pekerjaan rumah Roy Suryo tidak hanya masalah di dunia olahraga yang harus segera diselesaikan tetapi juga persoalaan kepemudaan yang menjadi tantangannya.
Agung mengatakan sektor pemuda sangat penting untuk dipersiapkan menjelang pemilu. Dengan usia Roy yang belum terlampau tua, lanjutnya, ia berharap Roy lebih mudah mendekatkan diri dengan kalangan pemuda.
"Kalau keduanya ini kinerjanya baik, bisa turut menciptakan iklim politik yang baik," ujar Agung yang pernah menjabat sebagai Menpora tahun 1998 itu. Agung mengaku tidak mempermasalahkan Roy yang tak memiliki latar belakang olahraga. Ia meminta agar masyarakat memberi Roy waktu dan kesempatan untuk bekerja dengan maksimal.
"Beri waktu dan kesempatan untuk beliau. Saya kira setiap orang bisa menyesuaikan diri karena ini pasti sudah dipertimbangkan masak-masak oleh Bapak Presiden sehingga pilihan itu tepat pada waktu sekarang," katanya.
"Jangan men-judge dulu. Beri waktu untuknya bekerja dengan maksimal di dunia pemuda maupun olahraga, jadi keduanya seimbang dan cukup strategis," tambahnya.
Dengan diumumkannya Roy Suryo sebagai Menpora oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Jumat (11/1) siang, maka tugas Agung yang menangani sementara tugas-tugas Menpora sejak pengunduran Menpora sebelumnya, Andi Mallarangeng, pun selesai.
"Ya (Roy Suryo, red) tinggal lanjutkan saja, pokoknya nanti sudah lebih enak lah," ujar Agung saat ditanyai pendapatnya terkait tugas Roy Suryo menangani kisruh sepak bola nasional Indonesia.
Seperti diketahui, Agung sempat membentuk Tim Task Force yang diketuai oleh Ketua KOI Rita Subowo, Ketua Umum KONI Tono Suratman, mantan Ketua PSSI Agum Gumelar, serta dua perwakilan pemerintah Djoko Pekik Irianto serta Yuli Mumpuni yang mempunyai tugas untuk membantu agar sepak bola Indonesia tidak dikenakan sanksi oleh FIFA.
Pada hari yang sama terpilihnya Roy Suryo sebagai Menpora, Agung juga membubarkan Task Force menyusul pertemuannya dengan Plt Presiden AFC Zhang Jilong dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI). (K-4/EIO)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sabtu, 12 Januari 2013 - 05:07:36 WIB
PSRI: Penyederhanaan Parpol Bukan Pembatasan Jumlah
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
"Sangatlah naif apabila sistem kepartaian yang sederhana disempitkan maknanya menjadi pengurangan jumlah parpol," katanya pada diskusi bertajuk "Apakah Langkah Perempuan Setelah KPU tetapkan 10 Peserta Pemilu," di Jakarta, Jumat (11/1).
Pernyataan tersebut menyusul tidak lolosnya Partai SRI dan 34 parpol lain dalam seleksi verifikasi faktual yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), hanya sembilan parpol dari parlemen dan satu parpol baru yang dinyatakan lolos.
Decy menilai hal yang seharusnya disederhanakan adalah sistem kepartaian yang menyangkut interaksi dan pola-pola kompetisi antarpartai.
Dia menambahkan, sistem kepartaian sederhana tidak semestinya dijadikan alasan untuk merumuskan dan memberlakukan peraturan perundang-undangan yang bersifat mengekang konstitusi, terlebih secara tegas dijamin UUD 1945.
"Peraturan perundang-undangan jangan difungsikan sebagai `barrier to entry` (halangan ikut serta, red) untuk pemilu," katanya.
Decy juga menilai parpol telah memenuhi kedudukan sebagai peserta pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011, Pasal 2E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2011. "Jadi, parpol tidak perlu mengikuti seleski verifikasi kalau berlandaskan undang-undang tersebut," katanya.
Namun, dia membantah apabila pernyataannya tersebut diartikan menolak "nonelected agencies" (agen tak terpilih, red) dalam penyelenggaraan pemilu.
Dia menambahkan status parpol juga telah menjadi badan hukum apabila telah mendaftarkan diri ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. "Sehingga, ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal tersebut sesungguhnya memiliki kedudukan lebih tinggi dari peraturan KPU," katanya.
Menurut Decy, ada penyimpangan-penyimpangan terkait hasil verifikasi faktual oleh KPU. "Seharusnya setiap orang atau badan harus diukur dengan jarak yang sama terhadap konstitusi," kata dia. (K-4/EIO)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sabtu, 12 Januari 2013 - 05:05:50 WIB
Reformasi Birokrasi Mulai Terlihat Hasilnya
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik
Komhukum (Banda Aceh) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Azwar Abubakar menilai reformasi birokrasi yang dilancarkan kini mulai terlihat hasilnya.
"Pertama segi jumlah orang sudah bisa berkurang dari 4,7 juta menjadi 4,5 juta PNS, dan tahun lalu kami membuka testing CPNS dengan sangat bagus dan bersih. Itu dampak dari upaya reformasi birokrasi yang kami lakukan," katanya di Banda Aceh, Jumat (11/1).
Rekrutmen CPNS kedepan akan terus dirubah ke arah lebih baik dari yang sebelumnya dinilai banyak permainan, kata dia menjelaskan usai pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan penandatanganan pakta integritas dengan jajaran Pemerintah Aceh.
Kemudian, penataan struktur dan beberapa kementerian telah mengurangi eselon-eselon dan juga bukan hanya menyangkut jumlah orang tapi pekerjaan-pekerjaan yang tidak perlu untuk dikurangi. "Jadi kami menghemat anggaran besar sekali dari upaya reformasi birokrasi itu. Selanjutnya sudah mulai penekanan untuk pelatihan dan pendidikan para pegawainya," kata Azwar menambahkan.
Ia mencontohkan, Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan telah memberi pelatihan kepada 500 ribu orang. Namun, mantan Plt Gubernur Aceh itu menjelaskan hal yang tidak kalah penting bidang reformasi birokrasi itu yakni unit pelayanan publik harus dapat dirasakan masyarakat. "Yang menjadi perhatian kami juga saat ini adalah peningkatan pelayanan publik harus bisa dirasakan masyarakat," katanya menjelaskan.
Karenanya kedepan akan ada Peraturan presiden (Perpres) yang mewajibkan semua instansi agar memiliki satu unit untuk menangani dan melayani pengaduan masyarakat. "Harapan kita jika nantinya ada masyarakat yang tidak terlayani dengan baik maka Ombudsman bisa memanggil instansi dari pemerintah tersebut," kata Azwar Abubakar. (K-4/EIO)
0 komentar:
Posting Komentar