Nasional ( Politik ), Rabu 06 Februari 2013

Rabu, 06 Februari 2013 - 00:17:16 WIB
"Demokrasi Kriminal" Berakibat Lemahnya Desain Politik
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik 

Komhukum (Jakarta) - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon berpendapat bahwa maraknya praktik korupsi saat ini merupakan isyarat adanya suatu yang salah dengan demokrasi yang disebabkan oleh desain politik yang lemah.

"Pertumbuhan demokrasi kita cenderung diiringi pertumbuhan praktik korupsi, mulai dari korupsi anggaran, skandal bank, hingga kasus makelar impor. Kesalahan utama karena memang desain politik kita dibentuk tanpa sistem hukum yang kuat," kata Fadli dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (5/2).

Menurut dia, desain politik di Indonesia yang tidak didukung dengan sistem hukum yang kuat sangat mendorong praktik politik yang `diwarnai` dengan tindak korupsi oleh para politikus. "Akibatnya hukum tak berwibawa dan menjadi subordinasi politik. Para koruptor bisa menjadi penguasa. Dengan posisi itulah, desain hukum kita direkayasa, inilah yang saya sebut dengan demokrasi kriminal," ujarnya.

Fadli mengatakan demokrasi di Indonesia memang tampak kuat dengan diadakannya pemilihan umum langsung, pemilihan kepala daerah (pilkada), serta kebebasan media dan partai politik. Namun, lebih lanjut dikatakannya, supremasi hukum sebenarnya tidak benar-benar berjalan. "Hasilnya, demokrasi kita tumbuh, tapi tak berkembang, yang ada justru demokrasi yang `cacat`," kata Fadli.

Dia menambahkan, modus operandi yang sering dilakukan para koruptor dalam era demokrasi yang cenderung tidak baik sekarang ini adalah dengan menggunakan sumber daya keuangannya untuk ikut berpolitik dan mengambil alih kekuasaan melalui pemilu. "Sehingga ketika sudah berkuasa, korupsinya semakin hebat. Bahkan, mereka bisa melemahkan sistem hukum untuk melancarkan praktik korupsi maka terbentuklah rezim demokrasi kriminal," tuturnya.

Selanjutnya, Fadli menilai sistem hukum dan demokrasi yang dianggap `rusak` saat ini merupakan keadaan yang sangat kondusif bagi para koruptor untuk menjadi penguasa. "Kolaborasi antar kekuatan uang dan popularitas menenggelamkan politikus yang benar-benar amanah dan punya kapasitas sehingga wajar jika kesejahteraan rakyat sulit untuk ditingkatkan," ujarnya.  (K-4/EIO)