About

Information

Selasa, 19 Februari 2013

Nasional ( Politik ), Selasa 19 Februari 2013

Selasa, 19 Februari 2013 - 09:51:15 WIB
Pimpinan KPK Harus Bisa Menangkis Intervensi Kekuatan Jahat
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik 


Komhukum (Jakarta) – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga hukum yang dipilih oleh lembaga politik sehingga sangat mungkin terjadi barter perkara korupsi yang melibatkan oknum partai politik.

Wakil Ketua MPR Hadjriyanto Y. Thohari menilai tudingan tersebut tidak sepenuhnya salah. Perpecahan antar elite pimpinan lembaga antikorupsi itu tidak terlepas dari kepentingan politik dan kekuasaan yang mencengkeramnya.

Pimpinan KPK harus bisa terbebas dari cengkeraman kepentingan pragmatis. Apalagi, KPK merupakan satu-satunya harapan rakyat yang bisa diandalkan.

”Pimpinan KPK harus menyadari hal itu. Mereka harus kompak, solid, bahu-membahu, dan selalu seirama untuk menangkis setiap bentuk intervensi dari manapun datangnya,” kata Hadjriyanto kepada Komhukum.com di Jakarta, Selasa (19/02).

Ketua DPP Partai Golkar itu menyatakan, pihak yang mengintervensi lembaga anti korupsi merupakan kumpulan kekuatan-kekuatan jahat. Pimpinan KPK semestinya tidak tersandera kepentingan politik dan kekuasaan. Sebaliknya, harus kompak dan solid menghadapi intervensi tersebut.

Hadjriyanto menyarankan, jika menghadapi situasi itu, pimpinan KPK harus menyampaikan kepada rakyat siapa yang melakukan intervensi tersebut.

”Dan pastilah rakyat akan bertindak membelanya dengan caranya sendiri. Tidak boleh terjadi apa pun alasannya kalau jajaran pimpinan KPK tersandera politik dan kekuasaan. Itu tak termaafkan kalau sampai terjadi,” tandasnya.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, meskipun KPK menangani seseorang tersangka dari unsur partai politik, bukan berarti yang disidik KPK terkait jabatannya dari partai politik, tapi sebagai penyelenggara negara.

Dia menjelaskan, publik tentu masih ingat dulu saat KPK menangani cek pelawat juga ada tuduhan politisasi kasus. Kemudian saat menangani penyelenggara negara dari Partai Demokrat sebelum 2013 KPK dituduh tidak berani sama Partai Demokrat, partai penguasa. (K-5/Roy)

0 komentar:

Posting Komentar