Nasional ( Korupsi ), Jumat 22 Februari 2013

Jumat, 22 Februari 2013 - 11:49:05 WIB
IPW Desak KPK Periksa 3 Anggota DPR Terkait Simulator
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Korupsi 

Komhukum (Jakarta) - KPK harus segera memeriksa tiga anggota Komisi III DPR yang disebut-sebut Muhammad Nazaruddin terlibat dalam proyek pengadaan Simulator SIM yang menjerat Irjen Pol Djoko Susilo. 

"Selain itu KPK juga harus mencermati dugaan keterlibatan anggota DPR tersebut dalam proyek-proyek pengadaan lainnya di Polri, terutama dalam proyek Pemanfaatan Optimalisasi Untuk Penguatan Sarana Prasarana Polri (POUPSP) tahun 2013 senilai Rp. 1,8 triliun," beber Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane dalam rilis yang diterima Komhukum.com di Jakarta, Jumat (22/02).

Oleh karena itu, menurut Neta, KPK harus bekerja profesional dan tidak boleh mengabaikan kesaksian Nazaruddin. Sebab Nazaruddin sendiri dipanggil KPK untuk dimintai kesaksian dalam proyek pengadaan di Polri, khususnya proyek Simulator SIM. 

"IPW berharap kasus Simulator SIM menjadi pintu masuk KPK untuk membongkar kasus-kasus korupsi lain di Polri, seperti keberadaan mafia proyek yang diduga melibatkan oknum elit kepolisian, anggota legislatif, dan pengusaha," tandas Neta.

Menurut Neta, dari penelusuran IPW saat ini ada lima mafia proyek yang berkuasa di Polri, yakni TS, MA, R, S dan M. Dikatakannya, meski sempat di-black list dan bermasalah, mereka tetap saja mendapat keistimewaan dalam proyek POUPSP tahun 2013. 

"Akibat dikuasai mafia proyek, barang-barang yang akan dibeli Polri harganya jadi gila-gilaan, kuda misalnya Rp. 468 juta perekor, anjing Rp. 150 juta perekor, laptop Rp. 28 juta per unit, eksternal disk Rp. 7 juta perunit, dan kamera poket Rp. 8 juta," terangnya.

IPW berharap KPK dapat mencermati manuver-manuver para mafia tersebut. Sebab menurut Neta, Polri seakan tidak mampu mengatasinya karena diduga para mafia ini didukung oknum-oknum di legislatif yang menekan elit-elit Polri. 

"Jadi kesaksian Nazaruddin mengenai keterlibatan tiga anggota DPR tersebut harus segera ditindaklanjuti KPK dan dijadikan pintu masuk untuk membersihkan proyek-proyek Polri dari manuver mafia proyek dan oknum Komisi 3 DPR," pungkas Neta. (K-2/yan)