Nasional ( Politik ), Jumat 08 Februari 2013

Jumat, 08 Februari 2013 - 20:09:15 WIB
Lebih Banyak Urusin Demokrat, SBY Lupakan 257 Juta Penduduk Indonesia
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik 

Komhukum (Jakarta) - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sebaiknya memanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait kinerjanya yang minggu-minggu ini lebih mengurusi Partai Demokrat ketimbang nasib 257 juta penduduk Indonesia.

Pengamat Politik dari Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti mengatakan melalui rapat pimpinan DPR sebaiknya mereka mengingatkan Presiden SBY agar lebih fokus menata negara dan pemerintahan.

"Semestinya DPR segera panggil Presiden. SBY lebih mengurusi partai, bahkan saat di Mekkah kala Toaf dan wukuf SBY tak akan lepas untuk memikirkan Anas Urbaningrum," ucapnya  kepada wartawan dalam diskusi bertema "Di Balik Sengketa Parpol, Bisakah Pemilu Aman dan Demokratis," yang digagas oleh Komunitas Jurnalis Peduli Pemilu di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (8/02).

Menurutnya, sistem pemanggilan Presiden SBY bisa saja melalui sistem rapat pimpinan DPR. Karena, dalam seminggu ini tidak ada kebijakan politik yang dibuat SBY. 

"Kita berharap DPR mengingatkan Presiden karena sebagai kepala negara SBY jangan sampai melupakan nasib 257 juta penduduk Indonesia. Ya secepatnya harus segera dipanggil," ucapnya.

Ray, mencontohkan yang menggambarkan SBY lebih memikirkan partainya dari pada negara adalah ketika tiba di tanah air SBY juga lebih memilih menggelar rapat dengan elit Partai Demokrat ketimbang menggelar rapat koordinasi dengan para menteri. 

"Dan ketika tiba kan semalam juga langsung gelar rapat mengenai Demokrat, bukannya menggelar rapat koordinasi setelah berkunjung," tuturnya.

Dengan sikap itu, Ray  meminta agar SBY sebagai kepala negara bisa memisahkan antara kepentingan rakyatnya dengan partai.

"Yah seharusnya kan memikirkan rakyatnya dahulu, tetapi ini kan tidak langsung menggelar rapat di Cikeas, ini kan untuk partai," jelasnya.

Selain itu, Ray pun mengingatkan SBY agar jangan terlalu fokus kepada hasil survei yang mengatakan elektabilitas Partai Demokrat terus menurun. Sebab, itu artinya Presiden mengajarkan publik bahwa kalau popularitas menurun seseorang bisa dijatuhkan.

"Pak SBY jangan percaya hasil survei untuk nantinya dijadikan sebagai langkah politik. Itu artinya, nanti mengajarkan publik kalau misalkan popularitas Presiden di bawah 40 persen rakyat presiden bisa menjatuhkan presiden. Seperti kasus sekarang, di mana elektabilitas PD turun maka Anas pun dipaksa turun," tandasnya. (K-5/Roy)