Nasional ( Politik ), Jumat 22 Februari 2013

Jumat, 22 Februari 2013 - 10:28:14 WIB
Perdebatan Dan Rancunya Penegakkan Kode Etik DPR?
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik 

Komhukum (Jakarta) - Penegakkan kode etik dan kehadiran anggota DPR terus dipertanyakan, Pasalnya banyak anggota DPR selalu mangkir dari tugas kedewanan sebagai wakil rakyat.

Menanggapi hal itu, Ketua BK DPR M. Prakosa malah pesimistis. Alasannya, dalam menindak para anggota yang membolos harus sesuai dengan koridor dan ketentuan dalam UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).

Dalam UU MD3, kata dia, hanya diatur tentang kehadiran anggota Dewan dalam rapat paripurna.

“Dianggap bolos juga kalau tidak ada tanda tangannya. Kalau ada tanda tangannya, tidak bisa ditindak,” ungkapnya.

Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Saan Mustopa malah mengatakan, anggota DPR memang bukan pegawai DPR yang kinerjanya hanya dilihat dari absensi. Sebab, sebagai politisi, anggota DPR menjadi kepanjangan tangan partai dan mewakili konstituennya.

Menurutnya, kerja politik anggota DPR tidak hanya dilakukan di Gedung DPR. “Ada kalanya juga DPP menugasi anggota untuk kegiatan partai, tetapi itu akan dipertimbangkan agar tidak mengganggu tugas kedewanan,” kata Saan.

Lagi pula, kata Saan, sebenarnya tahun politik ini tidak bisa menjadi alasan tugas di DPR terabaikan. Menurut dia, sudah ada pembagian kerja di mana hari Senin sampai Kamis merupakan hari sidang, Jumat hari fraksi, dan Sabtu-Minggu bisa untuk kegiatan politik atau ke dapil. Selain itu, ada masa reses di mana anggota DPR bisa turun ke dapil.

Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin mengakui DPR belum maksimal menjalankan tiga tugas utamanya, yakni fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. “Saya lihat DPR tidak kuat-kuat amat. Tiga fungsi DPR tidak terlihat berjalan sebagaimana mestinya,” katanya.

Menurut Lukman, DPR terbukti tidak berani mengkritik kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. “Sekeras-kerasnya DPR melakukan pengawasan, tetapi pemerintah jalan sendiri,” ungkapnya.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida. Namun, Laode lebih menyorot kerja politik anggota DPR yang lebih mendahulukan kepentingan partainya.

Dia menilai anggota DPR maupun DPD lebih sibuk mempersiapkan diri untuk pemilu dibandingkan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. 

“Di tahun politik ini rutinitas di DPR maupun DPD tidak produktif bagi bangsa kalau orang-orangnya konsentrasi pada partai atau caleg,” jelasnya. (K-5/Roy)