About

Information

Minggu, 27 Januari 2013

Nasional ( Politik ), Minggu 27 Januari 2013

Minggu, 27 Januari 2013 - 16:21:00 WIB
Palangka Raya Cocok Jadi Ibukota Indonesia
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik 


Komhukum (Palangka Raya) - Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya dinilai cocok menjadi Ibukota Indonesia karena wilayahnya luas, mudah ditata dan tidak pernah diguncang gempa bumi.

"Jika menjadi ibu kota Indonesia, Palangka Raya juga strategis letaknya karena berada di pulau terbesar dengan luas wilayah 153.800 Km persegi (7,95 persen dari luas Indonesia," kata Guru Besar Universitas Palangka Raya Prof HM Norsanie Darlan melalui surat elektronik di Palangka Raya, Minggu (27/01).

Dilihat dari sudut pandang ilmu pengetahuan, tambah Guru Besar Universitas Palangka Raya (Unpar) itu, Kalimantan Tengah belum pernah diguncang gempa bumi di samping posisinya berada di tengah pulau yang diperkirakan aman dari bencana tsunami.

Ada beberapa hal yang menguntungkan jika Palangka Raya dijadikan Ibukota Indonesia di masa mendatang. Daerah ini bebas dari bencana alam banjir dan mudah ditata karena lahannya tersedia luas, berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia.

Keuntungannya antara lain, Kalimantan Tengah berada di pulau besar, belum pernah terjadi gempa bumi dan tsunami, lahannya tersedia luas, tidak akan terjadi penggusuran dan letaknya strategis di tengah serta mudah komunikasi dan transportasi.

Soal sarana transportasi laut dan udara dinilai mudah karena posisinya berada di tengah-tengah, baik dari barat maupun dari kawasan timur Indonesia. "Jangkauannya tidak terlalu jauh, Jakarta-Palangka Raya dapat ditempuh satu jam dan 40 menit melalui udara," ujarnya.

"Kota Palangka Raya berada di tengah-tengah negeri kita, Indonesia," katanya dan menambahkan sudah ada beberapa negara di dunia yang menjadikan ibukota di negara bagian dan bahkan ada juga yang memisahkan kota pemerintahan dengan kota perdagangan.

Pemisahan dua kota tersebut dapat dilakukan setelah perkiraan manfaat dan mudharatnya. Pemisahan tersebut sudah dilakukan pemerintahan beberapa negara di dunia, apalagi dikaitkan dengan jumlah penduduk yang penuh sesak seperti di Ibukota Indonesia, DKI Jakarta.

Terlepas dari beberapa keuntungan tersebut, sebenarnya Presiden Soekarno sudah mencanangkan Kota Palangka Raya sebagai ibukota negara Indonesa pada tahun 1957, dan menurut cacatan sudah mendatangkan tenaga ahli dari Universitas Gadjah Mada (UGM) serta Universitas Indonesia (UI) ketika itu.

"Ketika itu hanya dua ibukota provinsi yang diberi nama "Raya", yaitu Jakarta Raya dan Palangka Raya. Penambahan kata raya pada dua ibukota provinsi di Indonesia itu merupakan peninggalan Bung Karno," demikian HM Norsanie Darlan. (K-2/yan)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minggu, 27 Januari 2013 - 16:16:29 WIB
Golkar Yakin Elektabilitas Ical Naik Terus
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik 


Komhukum (Denpasar) - Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar meyakini elektabilitas Aburizal Bakrie (Ical) akan terus naik walaupun hingga saat ini berdasarkan hasil beberapa lembaga survei masih menempatkannya pada urutan ketiga.

"Kami meyakini akan bisa meningkat terus karena masih ada waktu 1,5 tahun menuju Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden RI," kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Sharif Cicip Sutardjo di Denpasar, Minggu (27/01).

Seperti diketahui dari hasil beberapa lembaga survei dan survei internal Partai Golkar, elektabilitas Ical masih berada di bawah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Menurut Cicip, posisi demikian karena Ical yang juga Ketua Umum Partai Golkar baru memulai kerja politik pada pertengahan tahun 2012, sementara saingannya sejak tahun 2004.

"Aburizal belum setahun melakukan kerja politik, khususnya kampanye untuk bakal calon presiden pada Pemilu 2014," ucapnya di sela Rapat Kerja Daerah III DPD Partai Golkar Bali.

Di sisi lain, Cicip menyebut dengan memenangi pemilihan kepala daerah di berbagai wilayah Tanah Air menjadi program sasaran antara untuk bisa memenangkan Partai Golkar pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD 2014, dan Aburizal Bakrie pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI 2014.

"Yang terjadi sekarang, memang kami sudah lebih dari 50% memenangi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara nasional sehingga harapan kami dengan kemenangan tersebut bisa mempunyai kader-kader yang ikut mendorong kemenangan Partai Golkar pada pemilu mendatang," kata Cicip yang juga Menteri Kelautan dan Perikanan itu.

Ia menegaskan bahwa kemenangan Partai Golkar bertujuan mewujudkan politik kesejahteraan di Nusantara.

"Dengan kader Partai Golkar memimpin daerah masing-masing, politik kesejahteraan bisa lebih cepat tercapai," katanya menegaskan.

Sejalan dengan upaya mendapatkan pemimpin yang merepresentasikan suara Partai Golkar adalah suara rakyat, pihaknya membuka diri memilih pemimpin daerah yang betul-betul diinginkan rakyat meskipun bukan kader partai.

"Kami tidak menutup kemungkinan membuka diri untuk pemimpin di luar kader yang mempunyai kompetensi, rekam jejak, dan dukungan rakyat," kata Cicip. (K-2/yan)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minggu, 27 Januari 2013 - 10:25:26 WIB
Pasangan Khofifah-Said Layak Pimpin Jatim
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik 


Komhukum (Surabaya) - Surabaya Survey Centre ((SSC) menyatakan pasangan bakal calon Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawangsa-MH Said Abdullah layak pimpin Jatim.

Direktur SSC Mochtar W Oetomo, di Surabaya, Minggu, mengatakan duet Khofifah-Said hasil 'perkawinan' antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merupakan ancaman berat bagi pasangan KarSa (Soekarwo-Syaifullah Yusuf) jilid II.

"Dua tokoh ini sangat populer di Jawa Timur. Khofifah sangat populer di kalangan suku Jawa. Dan di Madura, semua orang mengenal Said Abdullah," katanya.

Menurut Mochtar, posisi Said sebagai anggota DPR RI dari PDI Perjuangan yang sering kali turun ke masyarakat dengan membawa program-program yang menyentuh masyarakat bawah, membuat nama Said Abdullah sangat dikenal di Madura.

Selain itu, lanjut dia, posisi Said sebagai pengurus DPD PDIP Jatim juga membuat Said dikenal di Jawa Timur, tidak hanya di daerah Tapal Kuda, tapi juga di Mataraman.

Bahkan Said juga memiliki jaringan media di Madura (Chanel Group) yang sangat diperhitungkan di Madura dan juga mempunyai jaringan organisasi non pemerintah.

Said Abdullah juga memiliki logistik cukup yang dibuktikan dengan keterlibatannya aktif sebagai donator untuk kegiatan-kegiatan berskala besar.

"Jadi kalau Khofifah gandeng Said, KarSa jilid II bisa kesulitan. Karena modal politik, sosial dan kultur sudah dimiliki Pak Said," kata dia.

Mochtar kemudian mereview running pilgub Jawa Timur 2008 lalu yang pada saat itu Khofifah menggandeng Mujiono yang tidak dikenal publik.

Menurut Mochtar, berpasangan dengan tokoh yang tidak popular saja Khofifah sudah membuat pasangan KarSa hampir kalah dalam Pilgub Jatim 2008. Apalagi kalau Khofifah gandeng Said Abdullah yang memiliki basis massa besar.

"Said itu orang PDIP yang massanya besar di Jawa Timur. Jadi kalau duet ini konkrit, ini baru seimbang," kata pria yang juga dosen Universitas Trunojoyo Bangkalan ini.

Dia mengakui memang tidak mudah mengalahkan KarSa yang merupakan incumbent. KarSa sudah menanam modal yang cukup besar untuk menggaet hati masyarakat Jawa Timur.

Apalagi tidak bisa dipungkiri, Jawa Timur mengalami kemajuan yang cukup baik dibawah kepemimpinan KarSa. Tetapi apabila konsep dan strateginya tepat, bukan tidak mungkin Khofifah-Said keluar sebagai pemenang.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pembangunan Madura (DPM), H Ahmad Zaini, MA mendukung penuh tampilnya putra Madura menjadi Gubernur Jawa Timur mengingat hampir 70 persen penduduk Jawa Timur adalah keturunan Madura.

"Sudah saatnya putera terbaik Madura tampil sebagai pemimpin Jawa Timur, karena mayoritas penduduk Jawa Timur adalah warga Madura," kata dia.

Menurut dia, salah satu putera terbaik Madura yang layak dicalonkan sebagai gubernur Jawa Timur adalah Said Abdullah. Bagi dia, kemampuan Said tidak perlu diragukan. (K-5/el)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minggu, 27 Januari 2013 - 05:17:57 WIB
Mahfud: Pemerintah Perlu Mengurangi Lembaga Negara Dadakan
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik 


Komhukum (Mataram) - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof. Mahfud MD mengatakan pemerintah perlu mengurangi lembaga negara yang dibentuk secara dadakan, karena hanya bermuara pada pemborosan keuangan negara.

"Saya termasuk orang yang menghendaki berbagai komisi dan lembaga negara diluar kementerian yang dibentuk belakangan ini, dihilangkan satu persatu, karena membingungkan dan pemborosan anggaran," kata Mahfud ketika berbicara pada kuliah umum dan diskusi publik di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (26/1).

Kuliah umum dan diskusi publik tentang "Islam dan Masa Depan Kepemimpinan Bangsa" itu difasilitasi oleh Institut Ilmu Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, dan dihadiri lebih dari 500 orang peserta, baik dari kalangan mahasiswa, politisi maupun akademisi.

Tokoh nasional itu mengatakan, pembentukan komisi atau lembaga negara dadakan itu tengah diteliti oleh mahasiswa pascasarjana di Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Mahfud merupakan salah satu pengujinya. 

Saat ini, sudah terbentuk 87 lembaga negara yang dibentuk di era reformasi dan jumlah itu tergolong banyak sehingga dinilai tidak efektif membantu pemerintah memajukan bangsa dan negara.

"Menurut saya sudah banjir komisi dan itu hanya pemborosan. Misalnya, KPI mengapa tidak masuk dalam struktur Kementerian Kominfo, Komnas Ham mengapa tidak masuk Kementerian Hukum dan Ham, dan banyak lagi komisi ini dan itu yang bermuara pada perebutan anggaran negara," ujarnya.

Fenomena "banjir" komisi itu disebut Mahfud sebagai tindakan proliberasi yakni mengembangkan institusi-institusi tanpa disertai alasan kuat untuk pengembangannya. Ia pun menilai negara menjadi tidak mampu membendung tindakan proliberasi itu, sehingga komisi dan lembaga negara yang terbentuk secara dadakan terus terjadi.

"Komisi macam-macam bermunculan, dan sepertinya negara tidak mampu membendung hal itu. Ini fakta dan sudah sering didiskusikan para akademisi dan intelektual lainnya," ujarnya. Mahfud juga menyoroti kebijakan pemerintah menghentikan pemekaran wilayah karena merasa bahwa jumlah daerah otonom sudah sangat banyak.

Hanya saja, kebijakan moratorium pemekaran wilayah itu, tidak disertai komitmen yang kuat baik di kalangan pelaksana pembangunan maupun legislator.

"Saat ini sudah ada 460 daerah tingkat II (kabupaten/kota) dari 200-an diawal era reformasi. Sempat mencuat kebijakan moratorium, tetapi setiap masa sidang (DPR) ada saja pemekaran wilayah yang disetujui, dengan alasan tuntutan rakyat, sebab kalau tidak nanti didemo. Jadi, ini gambaran negara tidak mampu membendung dampak dari kebijakannya sendiri," ujar Mahfud. (K-4/EIO)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minggu, 27 Januari 2013 - 05:17:06 WIB
Megawati: Warga Batak, Dukunglah Effendi Simbolon
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik 


Komhukum (Samosir) - Ketua Umum DPP PDI-P, Megawati Soekarnoputeri meminta masyarakat Batak mendukung Effendi MS. Simbolon sebagai calon gubernur Sumatera Utara pada 7 Maret 2013 nanti. 

Hari itulah Sumatera Utara menentukan gubernur barunya. "Saya minta tolong agar masyarakat Batak termasuk di Samosir mendukung Effendi MS Simbolon dengan memilih beliau nanti," katanya di Samosir, Sabtu (26/1).

Dia mengatakan hal itu, usai menyaksikan Simbolon menerima Bulang-bulang dari marga Limbong. Secara adat Batak, marga Limbong ini merupakan tulang atau paman dari pihak ibunya Simbolon, di Desa Sianjur Mula-Mula. Megawati sendiri dalam kesempatan itu mendapat Hoba-Hoba dari marga Limbong itu.

Simbolon didampingi istrinya Desy Boru Tobing; didoakan marga Limbong agar tetap sehat sehingga bisa terus berjuang untuk menang dalam pemilihan nanti serta kalau menjadi gubernur Sumatera Utara tidak terjerumus dalam korupsi. Menurut Megawati, kalau nantinya Simbolon terpilih sebagai gubernur di sana, akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Batak.

Seusai mendapat Bulang-bulang dan doa dari marga tulang-nya itu, Simbolon akan mengintensifkan perbaikan jalan dan sarana infrastruktur lain di Samosir juga akan menjadi salah satu yang diprioritaskan. (K-4/EIO)

0 komentar:

Posting Komentar