About

Information

Rabu, 09 Januari 2013

Ekonomi, Rabu 09 Januari 2013

Rabu, 09 Januari 2013 - 03:55:34 WIB
Pemerintah Harus Punya Pengendalian BBM
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Bisnis 



Komhukum (Jakarta) - Pemerintah harus mempunyai strategi pengendalian kuota bahan bakar minyak subsidi agar tembusnya kuota BBM subsidi tidak terjadi lagi pada 2013, kata ekonom dari Econit Advisory Group Hendri Saparini.

"Perencanaan pengendalian harus jauh lebih baik dan yang merencanakan harus memiliki dan memegang strategi bagaimana mengaturnya," kata Hendri Saparini saat dihubungi di Jakarta, Selasa (8/1).

Menurut dia, kuota BBM subsidi sudah ditetapkan pemerintah dan DPR sebanyak 46 juta kiloliter (Kl). Angka ini mendekati angka kuota BBM bersubsidi tahun ini yang mencapai 45,2 juta Kl.

"Karena tahun ini sudah 45,2 juta Kl, dan tahun depan hanya dianggarkan kuotanya 46 juta Kl dengan pertumbuhan permintaan dan ekonomi yang tinggi, maka kalau itu tidak dikelola dari pasokannya nya maupun permintaannya maka ini pasti akan terulang lagi," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dapat dilakukan untuk mencegah bahaya jangka panjang yang dapat menganggu kesehatan fiskal secara nasional.

"Kalau pengendalian dan kontrol BBM bersubsidi tidak dilakukan maka harus terjadi penyesuaian harga," ujarnya dalam jumpa pers terkait perkembangan ekonomi makro dan realisasi APBN-Perubahan 2012 di Jakarta.

Untuk itu, Menkeu kembali mengingatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada 2013, untuk melakukan pengendalian kuota BBM bersubsidi yang selama dua tahun terakhir tidak berjalan maksimal.

Opsi untuk pengendalian tersebut, lanjut dia, merupakan opsi pertama yang wajib dilakukan pemerintah terkait kebijakan energi dan melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi merupakan pilihan terakhir.

"Kalau menyesuaikan harga BBM, dampaknya terhadap inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan nilai tukar, sudah kita persiapkan dan kita hitung, tapi prioritas kita tetap mengendalikan konsumsi BBM," ujarnya. (K-4/EIO)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rabu, 09 Januari 2013 - 03:54:20 WIB
Pembangunan Jembatan Selat Sunda 2014
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Bisnis 



Komhukum (Bandarlampung) - Gubernur Lampung Sjachroedin ZP menyatakan pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) akan dilaksanakan pada awal 2014.

"Pembangunan JSS menghubungkan Lampung dan Banten dipastikan akan tetap jalan," kata Sjachroedin, di Bandarlampung, Selasa (8/1). Ia menyebutkan, pembangunan jembatan terpanjang di Tanah Air itu sangat dibutuhkan dan tidak hanya tergantung pada transportasi laut saja.

Menurutnya, jembatan itu untuk memperlancar arus transportasi serta dipastikan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sumatera maupun Jawa sehingga pembangunan harus segera dilaksanakan.

Untuk memantapkan rencana pembangunan jembatan tersebut dirinya akan bertemu dengan Gubernur Banten untuk membicarakannya pekan depan. Dukungan pembangunan JSS tidak hanya dari Provinsi Banten dan Lampung saja tetapi juga seluruh gubernur di Sumatera juga mendukung pembangunan jembatan tersebut.

Jembatan sepanjang kurang lebih 29 kilometer menghubungkan Pulau Sumatera dan Jawa itu dipastikan dapat mendukung perekonomian di kedua pulau tersebut. Jembatan yang melintasi Selat Sunda itu pertama kali dicetuskan sekitar tahun 1960. Dana proyek pembangunan JSS direncanakan berasal dari konsorsium yang diperkirakan menelan biaya sekitar Rp. 100 triliun. (K-4/EIO)




---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Surveyor Indonesia-Sucofindo Akan Merger
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Bisnis 



Komhukum (Jakarta) - Kementerian BUMN akan menggabungkan PT. Surveyor Indonesia (Persero) dengan PT. Sucofindo untuk memperkuat kapasitas jasa pengawasan ekspor-impor di Tanah Air.

"Merger Suveyor dengan Sucofindo harus teralisasi pada tahun ini juga. Proses merger sudah disiapkan kedua perusahaan," kata Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan usai rapat di Kantor Pusat Wijaya Karya Jakarta, Selasa (8/1).

Menurut Dahlan, penggabungan kedua perusahaan itu akan disesuaikan masa akhir jabatan Direksi PT. Sucofindo pada Maret 2013. "Dengan berakhirnya masa jabatan direksi Sucofindo maka segera dilakukan merger, sehingga hanya ada penetapan direksi pada BUMN hasil penggabungan," kata Dahlan.

Ia menjelaskan, merger Surveyor dengan Sucofindo harus dilakukan karena kedua perusahaan itu memiliki bidang usaha, keahlian, dan pasar yang sama. "Keduanya overlapping, hampir 100 persen jenis usahanya sama. Jadi harus disatukan supaya memiliki kekuatan yang lebih besar," jelasnya.

Dahlan tidak menyebutkan seberapa besar total aset dan kemampuan bisnis kedua perusahaan tersebut jika digabungkan. Dia hanya mengatakan penggabungan perusahaan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan pengawasan ekspor dan impor.

"Surveyor kita harus besar, karena kalau tidak maka layanan ini hanya dikuasai oleh perusahaan asing," jelasnya. Dahlan mengatakan, untuk merealisasikan program merger tersebut Kementerian Negara BUMN harus meminta persetujuan dari Kementerian Keuangan dan DPR RI.

"Ini sesungguhnya merupakan aksi korporasi, namun kalau ketentuannya seperti itu (izin dari berbagai pihak) maka kita ikuti saja," tukas Dahlan. (K-4/EIO)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pasokan Kurang, Air PDAM Sering Terhenti
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Bisnis 



Komhukum (Jakarta) - Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta (PDAM) Sriwidayanto Kaderiwi mengaku keluhan yang paling banyak dilaporkan kepada perusahaan air ini yakni perihal aliran air yang terhenti.

"Keluhan yang paling banyak ya itu, air mati," kata Sriwidayanto saat ditemui di Balaikota DKI Jakarta. Sriwidayanto menjelaskan bahwa sering matinya aliran air ini karena Jakarta mengalami kekurangan pasokan air.

Kebutuhan air di Jakarta hingga kini mencapai kurang lebih 22 ribu liter per detik. "Di Jakarta itu butuh sampai 22 ribu liter per detik," katanya.

Namun hingga kini, PDAM Jaya hanya mampu menyediakan sekitar 18.750 liter per detik. Sebagian besar air tersebut datang dari sumber luar yakni Waduk Jatiluhur di Jawa Barat dan Serpong. "Sumber di Jakarta sendiri hanya dari Krukut dan Pesanggrahan," kata Sri.

Sumber Krukut hanya mampu memberikan 400 liter per detik sedangkan sumber di Pesanggrahan hanya bisa memberikan 150 liter per detik. "Jumlah itu kan hanya tiga persen," katanya.

Untuk meningkatkan pelayanan, Sri mengatakan akan menambah jumlah sumber air serta meningkatkan jumlah air dari Waduk Jatiluhur. Dia menargetkan akan menambah pasokan 1.500 liter per detik hingga tahun 2015.

"Akan dilakukan dalam tiga tahap, tapi nanti daerah Bekasi dan Karawang akan dialirkan 200 liter per detik dari jumlah total," jelasnya. Hal ini dilakukan untuk memenuhi target MDG's, yakni 26 ribu liter per detik. "Kan sesuai MDG's harus segitu," katanya. (K-4/EIO)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SK Migas Bantah Pecat Presiden Exxonmobil
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Bisnis 



Komhukum (Jakarta) - Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SK Migas) membantah telah memecat Presiden dan General Manager ExxonMobil Oil Indonesia, Richard Owen.

"Tidak pernah ada pencopotan atau pemecatan terhadap Presiden dan General Manager ExxonMobil Oil Indonesia, Richard Owen. SK Migas hanya tidak memperpanjang masa kerja yang bersangkutan, karena memang akan habis masa berlakunya," ujar Kepala Divisi Humas, Sekuriti, dan Formalitas SK Migas, Hadi Prasetyo dalam siaran pers di Jakarta, Senin (7/1).

Menurut dia, keputusan perpanjangan masa kerja presiden atau general manager suatu kontraktor kontrak kerja sama seperti ExxonMobil merupakan hak mutlak pemerintah. Kebijakan tersebut, lanjutnya, tentunya juga dihormati kontraktor kontrak kerja sama sebagai mitra bisnis SK Migas.

"Kebijakan ini tidak akan pula mempengaruhi iklim investasi sektor minyak dan gas bumi di Indonesia, karena ketentuan masa kerja tersebut sudah dipahami dan dimengerti kontraktor kontrak kerja sama sudah sejak lama," ujarnya.

Hadi juga meyakini, publik pasti dapat memahami keputusan tidak memperpanjang masa kerja Presiden dan General Manager ExxonMobil Oil Indonesia Richard Owen sebagai wujud kedaulatan negara. "Kami berharap situasi ini dapat menjadi jernih kembali dengan adanya penjelasan ini sehingga semua pihak dapat saling menjaga agar iklim investasi dapat semakin baik kedepan," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden dan General Manager ExxonMobil Oil Indonesia Richard Owen diberitakan dipecat SK Migas dikarenakan proses jual beli aset yang saat ini masih dikelola perusahaan multinasional asal AS itu di Nanggroe Aceh Darussalam. (K-4/EIO)

0 komentar:

Posting Komentar