FAKSI Tuntut Pemerintah Bertanggung Jawab Atas Tragedi Cebongan

Selasa, 26 Maret 2013 - 13:11:56 WIB
FAKSI Tuntut Pemerintah Bertanggung Jawab Atas Tragedi Cebongan
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Kriminal 

Komhukum (Jakarta) - Menyikapi rentetan berbagai tragedi memilukan yang ada di tanah air, kini menjadi perhatian serius para pembela hukum. Bahkan para Advokat-Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Forum Advokat Pengawal Konstitusi (FAKSI) hari ini Selasa (26/03) mendatangi Markas Besar Polisi Republik Indonesia (Mabes Polri) menghadap Kapolri dan membuat pernyataan sikap serta tuntutannya, terkait tragedi memalukan dan memilukan tersebut.

Para Advokat dan Konsultan Hukum tersebut antara lain Alfons Loemau, MSi., MBus, Petrus Selestinus. SH, C. Suhadi, SH, M.M, Ardy Mbalembout, SH, Hermawati Taslim, SH, N. Arthur Rumimpunu, SH, Alloys Ferdinand, SH, Marthens Manafe, SH, Nino Sukarna. SH.MH, Desman Gultom, SH, Robert B. Keytimu, SH, Saor Siagian, SH,  Agustinus Payong Dosi, SH, Paskalis Da Cunha, SH, Paula, A. Oroh, SH, John Hengstz, SH. MH,  Rio Berto Sidauruk, SH, Joa Meco, SH, Dolok Saribu, SH, Jou Hasyim Maiwahing, SH, Roy Simbiak, SH, Judianto Simanjuntak, SH,  Hasyim Nahumarury, SH, Yuliani Sukarjo SH, Alex Laka Duma, SH dan Eko Pambudi, SH langsung menghadap Kapolri.

Sayang kehadiran para penegak hukum itu, tidak bisa diterima Kapolri Jenderal Timur Pradopo, tapi bawahannya Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Suhardi Aliyus.

Menurut Suhardi, apa yang jadi tuntutan Faksi akan disampaikannya ke Kapolri dalam waktu dekat ini. "Tuntutan bapak-bapak kami terima dan akan kami sampaikan kepada pimpinan untuk di tindak lanjuti," kata Suhardi, kepada wartawan seusai menerima delegasi Faksi di Ruang Humas Mabes Polri, Jakarta, Selasa (26/03).

Menurutnya, dari semua peristiwa penembakan Tentara di Papua, penyerbuan di Polres OKU- Sumatera Selatan, serta peristiwa serupa lainnya di Tanah Air, bahkan yang sekarang terjadi di Lapas Cebongan-Sleman Jogyakarta, semuanya akan disampaikan ke Kapolri.

Untuk diketahui, para advokat dan konsultan hukum tersebut menuntut pemerintah seperti Menkopolhukam, Menkumham, Kapolda Jawa Tengah dan Kapolres Jogjakarta bertanggung jawab, atas hilangnya para putra anak bangsa asal NTT yang dibantai secara keji oleh kelompok yang tak bertanggung jawab. (K-5/Roy)