About

Information

Selasa, 26 Maret 2013

Kekritisan Rakyat Jangan Diartikan Kudeta

Selasa, 26 Maret 2013 - 18:52:07 WIB
Kekritisan Rakyat Jangan Diartikan Kudeta
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik 


Komhukum (Jakarta) - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengingatkan semua pihak agar jangan mengartikan kekritisan rakyat melawan pemerintahan yang sah karena itu merupakan hak setiap warga negara menyampaikan sikap dan pendapatnya secara terbuka.

"Elemen masyarakat mengkritisi kebijakan pemerintah, saya kira sah-sah saja. Seyogyanya, jangan diartikan melawan pemerintahan yang sah," katanya melalui pesan elektroniknya kepada media, Selasa (26/03) petang.

Demikian pula, kalau ada demo mengkritisi kebijakan pemerintahan, sepanjang memberitahukan rencana kegiatannya ke kepolisian sebagaimana ketentuan di dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan tidak anarkis, menurut Tjahjo, tidak masalah dan tidak perlu aparat membubarkan mereka, apalagi ada pelarangan.

Penyampaian sikap dan pendapat secara terbuka yang merupakan bentuk pengawasan rakyat terhadap kebijakan pemerintah, kata Tjahjo, bisa melalui media massa, lewat DPR RI dalam fungsi pengawasan, dan juga bisa melalui pernyataan sikap partai atau ormas dan lain-lain, atau unjuk rasa.

"Janganlah pernyataan kritis atau unjuk rasa dengan mudahnya dikategorikan kudeta. Janganlah mudah Pemerintah merasa terprovokasi," kata Tjahjo yang juga anggota DPR RI asal Daerah Pemilihan Jawa Tengah 1.

Menurut Tjahjo, kudeta dalam arti sebenarnya tentu ada indikasi keterlibatan militer, parpol, elemen masyarakat bersatu menjatuhkan pemerintahan yang sah. Perebutan kekuasaan (pemerintahan) dengan paksa ini kalau Pemerintah sudah melanggar UU, sudah diktator, atau sudah tidak peduli terhadap kondisi masyarakat.

Di lain pihak, anggota Komisi I (Bidang Pertahanan dan Intelijen) DPR RI itu menyatakan sah-sah saja sebagai telaahan dini masukan atau temuan intelijen terkait dengan adanya gelagat dinamika masyarakat.

Akan tetapi, lanjut dia, harus dianalisis dengan jernih dan jangan dimakan mentah-mentah informasi yang ada.

"Mana ada demo yang tanpa senjata yang jumlahnya puluhan ribu orang misalnya, diartikan 'kudeta'? Mana ada demo atau kegiatan elemen-elemen masyarakat membagikan sembako kepada masyarakat yang memang tidak mampu secara ekonomi diartikan sebuah kudeta? Kan tidak," ujarnya.

Ia berpendapat, kalau kebijakan pemerintah benar memperhatikan kondisi riil masyarakat dan tata kelola pemerintahan tidak carut-marut, harusnya Pemerintah tidak perlu takut dikritik atau didemo masyarakat.

"Seyogyanya, turun dan hadapi para pedemo," kata Sekjen DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo yang juga alumnus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang. (K-5/el)

0 komentar:

Posting Komentar