About

Information

Jumat, 08 Maret 2013

Biaya Sensus Pertanian Rp. 1,59 Triliun

Jumat, 08 Maret 2013 - 11:07:03 WIB
Biaya Sensus Pertanian Rp. 1,59 Triliun
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Bisnis 



Komhukum (Jakarta) - Badan Pusat Statistik (BPS) mengalokasikan anggaran Rp. 1,59 triliun untuk sensus pertanian 2013 (ST2013) yang tersebar di 500 satuan kerja seluruh kabupaten/kota, demikian kata Kepala BPS Suryamin.

"Alokasi anggaran Rp. 1,59 triliun tersebar di 500 satuan kerja seluruh kabupaten/kota untuk melaksanakan ST2013. Pada agendanya, BPS akan melaksanakan sensus di bulan Mei 2013 (1-31 Mei)," kata Suryamin seusai menghadiri apel siaga sensus pertanian 2013 di Jakarta, Jumat (8/03).

Menurut dia, pelaksanaan sensus tersebut bertujuan untuk mendapatkan data statistik pertanian terkini yang lengkap dan akurat, mendapatkan kerangka sampel yang dapat dijadikan landasan pengambilan sampel untuk survei-survei pertanian.

"Serta memperoleh berbagai informasi tentang populasi usaha pertanian, rumah tangga petani, termasuk rumah tangga petani gurem, komoditas pertanian, serta distribusi penguasaan lahan menurut golongan luas," katanya.

Hasil dari sensus tersebut, lanjutnya, nanti akan digunakan untuk perencanaan, implementasi kebijakan, dan evaluasi program pembangunan pertanian di kementerian dan lembaga terkait, perguruan tinggi dan lembaga internasional serta pelaku bisnis sektor pertanian.

Ia mengungkapkan sensus akan meliputi 33 provinsi, 497 kabupaten, 6.793 kecamatan, 77.144 kelurahan/desa dan 858.557 blok. Kemudian akan menggunakan 60.911 tim dan 243.664 petugas lapangan. Sedangkan untuk cakupan dari sensus pertanian ini adalah tanaman pangan, hortikultura (sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan tanaman obat).

Termasuk juga perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan, baik pada rumah tangga, perusahaan, maupun pesantren/seminar, lembaga permasyarakatan, barak militer dan kelompok usaha bersama.

"Sedangkan untuk metodologi yang digunakan dalam sensus tersebut ada dua, yaitu dari rumah ke rumah atau dari RT ke RT secara lengkap di daerah yang potensinya sangat tinggi seperti di desa. Ke dua, `snowbolling` bagi yang non pertanian. Ini ditanya ke ketua lingkungan setempat. Hal tersebut dilakukan untuk mengefisiensi anggaran, tenaga dan waktu," ujarnya. (K-4/EIO)

0 komentar:

Posting Komentar