About

Information

Senin, 18 Maret 2013

LoI IMF-Indonesia Kedaulatan Migas Telah Dipertaruhkan

Senin, 18 Maret 2013 - 13:12:53 WIB
LoI IMF-Indonesia Kedaulatan Migas Telah Dipertaruhkan
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Bisnis 


Komhukum (Jakarta) - Imbas Indonesia keluar sebagai anggota OPEC pada tahun 2009 lalu membuat acuan harga minyak yang digunakan pemerintah amat bergantung pada harga minyak dunia yang dikendalikan oleh OPEC Reference Basket, New York mercantile Exchange, intercontinental exhange, dan ICP.

Pernyataan tersebut disampaikan Bisar Efendi, Wakil Ketua Umum FKB KAPPI tahun 1966, dalam orasinya di Taman Tugu Proklamasi Jl. Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (18/03).

"Penandatanganan Letter of Intent (LoI) antara IMF dan Indonesia merupakan bagian dari representasi kepentingan internasional terhadap sektor migas kita dan titik masuk liberalisasi migas Indonesia," ujarnya.

Ia melanjutkan dari alasan itulah akhirnya kedaulatan migas Indonesia dipertaruhkan, hasilnya penduduk miskin yang tinggal di Papua membeli minyak menjadi amat mahal dibandingkan dengan di Pulau Jawa.

"Tugas Pertamina untuk memenuhi amanat konstitusi negara yang termaksud dalam pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945, dari situlah tugas dan pekerjaan Pertamina sebenarnya dikecualikan dari larangan UU Anti Monopoli," tuturnya.

Ia menegaskan seharusnya sumber daya alam migas dikuasai oleh negara dan dikelola oleh perusahaan migas negara yakni Pertamina.

"Tapi perlu diingat bahwa kedaulatan migas dipastikan akan sia-sia jika tidak memperjuangkan reformasi kebijakan migas nasional dengan melakukan perjuangan pencabutan UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas untuk kembali pada UU No. 8 tahun 1971," paparnya.

Selain itu dikatakan Bisar Efendi, hal mendesak lain dalam melawan rezim Neolib dan pemburu rente menjadi common enemy bagi kedaulatan migas yang cenderung dilakukan oleh Menteri ESDM Jero Wacik dan Kepala SKK migas Rudi Rubiandini.

"SPKP minta FSPPB berkewajiban merebut blok Mahakam yang habis kontraknya dengan Total EP asal Prancis dan Inpex corp asal Jepang agar dikelola Pertamina sebagai operator yang harus bekerjasama dengan BUMD Migas di wilayah kerjanya," pungkasnya. (K-2/Shilma)

0 komentar:

Posting Komentar