About

Information

Senin, 18 Maret 2013

Presiden Aquino Serukan Perundingan Soal Sabah

Senin, 18 Maret 2013 - 03:25:58 WIB
Presiden Aquino Serukan Perundingan Soal Sabah
Diposting oleh : Administrator


Komhukum (Manila) - Presiden Filipina, Benigno Aquino, pada Minggu (17/03) mengatakan perundingan adalah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan klaim kesultanan Filipina atas Sabah dan mengkritik penyerbuan bersenjata ke negara bagian Malaysia itu.

Aquino juga mengecam komplotan tidak dikenal yang ia tuduh mengirim pengikut sultan ke Sabah bulan lalu dan menyebut mereka membahayakan sekitar 800.000 warga Filipina yang tinggal dan bekerja di daerah tersebut.

Saat berbicara di Akademi Militer Filipina, dia mengecam para pengikut Jamalul Kiram III yang menyatakan dirinya sebagai Sultan Sulu, karena memasuki Sabah dan menyebabkan puluhan orang tewas.

"Ada masalah-masalah yang hanya menimbulkan lebih banyak masalah jika kau berusaha menyelesaikannya dengan tergesa-gesa atau dengan kekuatan militer. Kita memerlukan diskusi yang tulus dan mendalam kalau menginginkan solusi yang benar," katanya pada acara wisuda para taruna militer itu.

"Kita semua tahu bagaimana rumitya masalah ini. Bisakah perdana menteri Malaysia dengan mudah setuju menyerahkan daerah yang telah terlalu lama menjadi subjek hukum mereka?" kata Aquino seperti dikutip AFP.

Lebih dari 200 pengikut Kiram, sebagian bersenjata, memasuki Sabah untuk menegaskan kembali klaim ratusan tahun Kesultanan Sulu atas daerah tersebut.

Baku tembak dengan pasukan keamanan Malaysia meletus 5 Maret 2013 dan menurut data polisi Malaysia menyebabkan 61 orang penyusup, delapan polisi dan seorang tentara tewas.

Pihak berwenang Malaysia telah menahan lebih dari 100 orang di Sabah karena dicurigai memiliki hubungan dengan kelompok garis keras itu. Angkatan Laut Filipina pekan lalu menahan 35 tersangka penyusup ketika mereka sedang dalam perjalanan pulang dengan menggunakan kapal.

Juru bicara keluarga Kiram, Abrahim Idjirani, mengatakan kesultanan terpaksa melakukan tindakan itu karena pemerintah Filipina tidak dapat bertindak atas klaim mereka. (K-4/EIO)

0 komentar:

Posting Komentar