Tiga Fraksi Besar Diduga Terima Duit Simulator

Jumat, 08 Maret 2013 - 08:25:27 WIB
Tiga Fraksi Besar Diduga Terima Duit Simulator
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Korupsi 

Komhukum (Jakarta) - Ada dugaan tiga fraksi besar di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) yaitu Golkar, PDIP dan Demokrat menerima aliran dana dari kasus Simulator SIM Korlantas Polri. Dugaan itu  mencuat dari pengakuan Muhammad Nazaruddin setelah diperiksa KPK. Namun tudingan itu dibantah oleh para anggota fraksi terkait.

Semalam, anggota Komisi Hukum dari PDIP, Trimedya Panjaitan membantah tudingan bahwa fraksinya kecipratan fulus dari proyek simulator ini. "Teknis dan prosedur anggarannya jelas, kami tidak ada kaitannya dengan simulator," kata Trimedya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (7/03).

Bantahan serupa disampaikan anggota Komisi III lainnya dari Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, yang mengaku tidak tahu-menahu soal aliran duit proyek simulator ke fraksinya. "Itu urusan Badan Anggaran," kata Ruhut.

Adapun Fraksi Golkar melalui Bambang Soesatyo juga membantah menerima aliran dana proyek simulator. Namun dia mengaku pernah bertemu dengan Djoko di sebuah restoran di Senayan, Jakarta. Tapi, dia mengklaim pertemuan itu tidak membahas proyek simulator. “Saya datang karena diajak Azis Syamsuddin,” terangnya.

Seperti diketahui, kemarin KPK memeriksa anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Dasrul Djabar dari Fraksi Demokrat yang diperiksa terkait anggaran proyek simulator SIM tahun 2011. "Komisi Hukum tidak pernah membahas. Itu urusan Kementerian Keuangan dan Korps Lalu Lintas (Korlantas)," kata Dasrul di KPK kemarin.

Dasrul bukan anggota DPR pertama yang diperiksa dalam kasus korupsi proyek senilai Rp. 196 miliar itu. Dua pekan lalu, KPK memeriksa empat anggota DPR dari tiga fraksi besar, yakni Ketua Komisi Hukum Benny Kabur Harman (Demokrat), dan tiga anggota Komisi III, yakni Bambang Soesatyo (Golkar) dan Azis Syamsuddin (Golkar) serta Herman Herry (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan).

Munculnya keempat nama itu bermula dari pengakuan bekas anggota Komisi Hukum dari Demokrat, M. Nazaruddin. Ia menuding keempatnya terlibat dalam pembahasan anggaran simulator. KPK memeriksa Nazar sebagai mantan anggota Badan Anggaran karena dianggap tahu seputar proyek simulator di Korlantas Polri.

Setelah diperiksa, Dasrul mengaku tidak mengetahui aliran dana proyek simulator ke Komisi Hukum seperti yang disebut-sebut selama ini. Dia juga tak tahu sejumlah politikus Senayan sempat bertemu dengan petinggi Polri untuk membahas anggaran proyek ini. “Saya tidak pernah ikut dalam pertemuan itu, dan saya tidak tahu ada pertemuan itu," ujarnya. (K-2/Roy)