About

Information

Jumat, 11 Januari 2013

Ekonomi, Jumat 11 Januari 2013

Jumat, 11 Januari 2013 - 00:39:51 WIB
Pertahankan BI Rate Adalah Keputusan Tepat
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Perbankan 



Komhukum (Jakarta) - Keputusan Bank Indonesia (BI) yang mempertahankan BI rate di tingkat 5,75 persen pada 2013 dinilai wajar, kata Ekonom dari Samuel Sekuritas Lana Soelistianingsih.

"Didorong ekspektasi inflasi 2013 yang masih wajar dan faktor eksternal negara lain juga melakukan kebijakan serupa. Saya rasa keputusan itu wajar," kata Lana saat dihubungi di Jakarta, Kamis (10/1).

Menurut dia, perkiraan inflasi tahun 2013 masih dalam batas wajar dan pergerakan nilai tukar rupiah masih bisa dikendalikan dengan operasi pasar terbuka seperti menarik rupiah ke instrumen-instrumen BI seperti Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan Term Deposit.

Selain itu, berbagai negara lain juga tidak melakukan perubahan terhadap suku bunga acuan mereka. Menurut prediksinya, likuiditas rupiah pada Januari 2013 akan lebih banyak ditanamkan pada surat utang negara (SUN). Hal ini dikarenakan penyaluran kredit oleh bank tidak akan terlalu agresif pada periode awal tahun.

Sebelumnya Bank Indonesia memutuskan tetap mempertahankan tingkat BI rate sebesar 5,75 persen yang dinilai masih konsisten dengan sasaran inflasi sebesar 3,5-5,5 persen. "Dengan prediksi inflasi yang tetap terkendali dan rendah pada 2013, BI masih mempertahankan BI Rate pada 5,75 persen," kata Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution.

Menurut dia, evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pada 2012 dan prospek tahun 2013 dan 2014 menunjukkan perekonomian Indonesia tumbuh cukup tinggi dengan inflasi yang terkendali. "Kinerja ini tidak terlepas dari berbagai kebijakan yang ditetapkan BI dan pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di tengah perlambatan ekonomi dunia," katanya.

Dia menambahkan fokus kebijakan BI saat ini diarahkan untuk mengelola keseimbangan eksternal dan stabilitas nilai tukar rupiah. Ke depan, BI juga akan terus mempererat koordinasi dengan pemerintah untuk mengelola permintaan domestik dan menjaga pertumbuhan ekonomi nasional tetap tinggi. (K-4/EIO)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jumat, 11 Januari 2013 - 00:39:13 WIB
Telkom IndiSchool Fasilitasi 100.000 Wifi Sekolah
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Bisnis 



Komhukum (Jakarta) - PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) akan menggelar sebanyak 100.000 titik fasilitas internet nirkabel (wifi) di sekolah-sekolah seluruh Indonesia pada tahun 2013.

"Melalui program yang disebut Indonesia Digital School (IndiSchool) Telkom akan membangun fasilitas internet broadband pada 100.000 sekolah," kata Direktur Entreprise and Wholesale Telkom, Muhammad Awaluddin di Jakarta, Kamis (10/1).

Menurut Awaluddin, melalui program IndiSchool diharapkan seluruh pihak terkait dengan ekosistem pendidikan dapat mengakses berbagai edukasi secara mudah. "Pemerataan titik hot spot ini akan memberikan pemerataan akses internet penyampaian edukasi kepada komunitas pendidikan di Indonesia," ujarnya.

Dengan IndiSchool, para pengguna smartphone, netbook/laptop dan perangkat akses internet lainnya yang berada di sekolah, kampus dapat mudah mengakses konten-konten edukasi tidak hanya guru dan siswa tetapi juga dapat diakses masyarakat.

Sementara itu, Executive General Manager Digital Business Solution Telkom, Arko Maryono menuturkan pada tahap awal di setiap sekolah akan memberikan akses internet dengan kecepatan 1 Mbps, untuk digunakan mengakses berbagai konten edukasi, seperti Portal Rumah Belajar, Kelas Maya.

Sekolah-sekolah ini juga dapat terhubung dengan TV Edukasi milik Kemendikbud. "Dengan pemerataan layanan infrastruktur di sekolah-sekolah tersebut, diharapkan mutu pendidikan di Indonesia tidak tertinggal jauh dibanding sekolah di negara-negara lain," ujarnya.

Untuk mengaplikasikan program IndiSchool tersebut, Telkom menyediakan voucher harian, dan bulanan dengan tarif sangat terjangkau, yakni mulai dari Rp. 1.000 yang bisa digunakan kapan saja oleh guru maupun siswa.

Saat ini terdapat sekitar 3.000 sekolah dari sekitar 300.000 sekolah yang ada di Indonesia. "Telkom terus berupaya meningkatkan dan memperluas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk kegiatan pembelajaran dan layanan pendidikan berkualitas.

IndiSchool Ini tentunya bagian dari upaya mempersempit kesenjangan kualitas pendidikan antara kota dan pelosok," ujar Arko. (K-4/EIO)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jumat, 11 Januari 2013 - 00:38:31 WIB
Gangguan Teknis Listrik, Kota Palu Gelap Gulita
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Bisnis 



Komhukum (Palu) -  Listrik di sebagian besar wilayah Kota Palu padam, akibatnya pada Kamis malam (10/1) kota tersebut gelap gulita karena gangguan teknis pembangkit PLN setempat.

Pemadaman yang berlangsung sejak pukul 21.00 WITA banyak mendapat keluhan dari warga Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah ini. Arif warga Palu Selatan mengaku kesal karena pemadaman listrik tersebut mengganggu pekerjaannya yang biasa menggunakan perangkat komputer.

Ia mengatakan, biasanya PLN Palu memberikan informasi terlebih dahulu melalui surat kabar jika akan melakukan pemadaman bergilir. Sebelumnya, PT. PLN Palu telah mengumumkan akan memberlakukan pemadaman bergilir di sebagian besar wilayah di Kota Palu pada 4-8 Januari 2013 karena adanya perawatan berkala.

"Sampai kapan perawatan terus hingga pemadaman listrik masih berlangsung," kata Arif. Sementara Evi, warga Palu Barat, mengaku sudah mulai terbiasa dengan pemadaman listrik bergilir di wilayahnya. "Untuk apa mengeluh, percuma. Nanti listrik juga pasti menyala," katanya.

Pada awal Desember 2012, pemadaman listrik di Kota Palu hingga selama 12 jam akibat penyambungan aliran gardu induk. "Seharusnya setelah penyambungan itu, tidak ada lagi pemadaman," kata Evi.

Sistem kelistrikan di Kota Palu dan beberapa kabupaten tetangga saat ini masih disuplai dari lima unit pembangkit PLTU Palu, PLTD Silae, mesin Sewatama, mesin Sewa Anggreko dan PLTD Parigi. Dari berbagai pembangkit itu telah terpasang daya hingga 103 megawatt, namun daya yang mampu dihasilkan hanya sekitar 77 Megawatt. (K-4/EIO)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jumat, 11 Januari 2013 - 00:36:57 WIB
Perbanas Keberatan Terhadap Iuran OJK 
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Bisnis 



Komhukum (Jakarta) - Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (Perbanas) mengaku masih keberatan terhadap iuran operasional lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar 0,03-0,06 persen dari aset perusahaan.

"Iuran OJK sebesar 0,03-0,06 persen jelas kami keberatan. Selama ini kami diawasi Bank Indonesia (BI) tidak membayar sepeser pun," ujar Ketua Perbanas Sigit Pramono di sela acara "Financial Executive Gathering 2013" di Jakarta, Kamis (10/1).

Ia mengatakan, pihak Otoritas Jasa Keuangan nantinya juga harus lebih transparan seiring dana iuran yang didapat dari industri keuangan. "OJK harus transparan terkait penggunaan dana dari iuran industri," katanya.

Ia menambahkan, menurut UU sisa dana iuran operasional OJK akan disetor ke APBN, hal itu juga dinilai tidak adil dikarenakan perusahaan keuangan juga melakukan pembayaran pajak. "Tidak adil, bank juga bayar pajak, seperti pph," tambahnya.

Menurut dia, biaya operasional OJK sejatinya didapat dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Di luar negeri, ada sistem mekanisme pengawasan seperti OJK namun berkonsep "self regulatory organization" (SRO). "Normalnya, kegiatan OJK dibiayai APBN. Di luar negeri, ada mekanisme seperti ini, tetapi konsepnya SRO, jadi industri yang menentukan direksinya," katanya.

Meski demikian, pihaknya mengaku tidak dapat berbuat apa pun untuk menolak aturan tersebut. Pihaknya akan mengikuti peraturan yang ada. "Dan kalau OJK sudah menerapkan UU, kami dari industri keuangan wajib untuk membayar, jadi kami tidak bisa mengelak," katanya lagi.

Ia meminta, iuran yang akan diberlakukan kepada industri tidak terlalu besar dan dilakukan secara bertahap sehingga perusahaan dapat menyesuaikan pembukuannya. "Kalau pun OJK mau menerapkan itu yang pertama tentu yang kita harapkan jangan terlalu besar pungutannya, terus yang kedua tolong dilakukan secara bertahap jangan langsung. Kami perlu waktu untuk penyesuaian," kata Sigit.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua OJK Muliaman D. Hadad mengaku dirinya banyak menerima surat dari pelaku industri keuangan mengenai iuran operasional OJK. "Pada dasarnya dari apa yang saya pelajari tidak ada persolan dari pungutan, dan akan dilakukan bertahap sehingga tidak dibebankan besar, kalau dimulai dengan angka kecil akan memudahkan melakukan perencanaan berikutnya," jelasnya. (K-4/EIO)

0 komentar:

Poskan Komentar