About

Information

Rabu, 09 Januari 2013

Nasional ( Politik ), Rabu 09 Januari 2013

Rabu, 09 Januari 2013 - 05:24:19 WIB
"Sanksi Tilang Dahlan Merupakan Diskresi Keliru"
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik 



Komhukum (Jakarta) - Komisi Kepolisian Nasional menilai pengenaan sanksi tilang terhadap Menteri BUMN Dahlan Iskan merupakan penggunaan diskresi yang keliru.

"Kompolnas menduga polisi memberikan penafsiran yang sangat dangkal atas 'penerapan' pasal 18 UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri yang isinya penggunaan diskresi di lapangan," kata Anggota Kompolnas, Edi Saputra Hasibuan di Jakarta, Selasa (8/1).

Bila Polres Magetan dan Polda Jatim hanya memaksakannya, Kompolnas khawatir akan membangun kesan bahwa ada diskriminasi Polri dalam penetapan hukum, dan ini bertentangan dengan prinsip "equality before the law". "Kompolnas menilai pemberian saksi jika hanya saksi tilang tentu kurang memberikan rasa keadilan buat masyarakat," kata Edi Saputra.

Polri saat ini perlu mengkaji sanksi hukum lainnya dan perlu melakukan penyelidikan lebih dalam soal bagaimana Dahlan Iskan bisa menggunakan nomor polisi bodong. Selain ada delik pidana, juga tentu ini melanggar asas kepatutan sebagai seorang menteri yang jadi panutan masyarakat, katanya.

Sementara itu, Dahlan Iskan membantah melakukan pelanggaran karena memasang inisial DI 19 pada plat mobil listrik "Ferrari" Tucuxi miliknya. Inisial itu bukan pelat nomor melainkan aksesoris. "Itu (DI 19) bukan pelat nomor, tetapi itu merupakan aksesoris," kata Dahlan saat memberi keterangan pers soal uji coba Tucuxi, di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Selasa.

Menurut Dahlan, penggunaan pelat yang ditempelkan di bagian belakang mobil senilai Rp. 1,5 miliar berwarna merah itu bukan nomor polisi. Karena, menurut dia, nomor polisi seharusnya mencantumkan cap Polisi, bulan dan tahun masa berlaku pelat mobil yang bersangkutan.

Namun, ketika ditanya makna dari DI 19 tersebut, mantan CEO Jawa Pos Group ini menuturkan "Artinya... Bismillahirahmanirahim yang dalam bahasa Arab berjumlah 19 huruf," ujar Dahlan.

Ia berpendapat, pelat DI 19 tersebut sama saja jika seseorang memasang stiker pada mobil umumnya. "Itu cuma tempelan, bisa saja seperti tulisan Mick Jagger, atau gambar Rhoma Irama di mobil-mobil," ujar Dahlan.

Pada Sabtu (5/1) Dahlan melakukan uji coba Tucuxi dengan rute Solo-Surabaya. Namun, ketika melintasi Dusun Ngerong, Desa Dadi, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, mobil yang dikendarai Dahlan terpaksa ditabrakkan ke tebing karena mengalami rem blong. 

Akibatnya, mobil listrik ciptaan Danet Suryatama tersebut tidak menggunakan sistem "gear box" atau sistem utama transmisi pemindah tenaga. Benturan ke tebing tersebut mengakibatkan mobil listrik kategori mewah bewarna merah itu ringsek, menabrak tiang listrik, dan menyenggol sebuah mobil Isuzu. (K-4/EIO)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rabu, 09 Januari 2013 - 05:20:26 WIB
Indonesia Serahkan Komitmen Bantuan ke Myanmar
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik 



Komhukum (Jakarta) - Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mewakili pemerintah Indonesia telah menyerahkan komitmen bantuan kemanusiaan senilai satu juta dolar AS untuk kebutuhan tanggap darurat kepada pemerintah Myanmar.

Pernyataan tertulis Kementerian Luar Negeri yang diterima di Jakarta, Selasa malam (8/1), menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia berketetapan untuk memberikan kontribusinya dalam menciptakan rasa saling percaya di antara komunitas terkait serta menumbuhkembangkan perekonomioan di kawasan tersebut.

"Disamping kebutuhan mendasar seperti kebutuhan tempat tinggal, pangan, obat-obatan dan pendidikan, terdapat pula kebutuhan yang lebih penting, yaitu dorongan untuk mengembangkan rasa percaya dan upaya rekonsiliasi di antara dua kelompok masyarakat di Negara Bagian Rakhine," kata Marty.

Menlu mengatakan selama kunjungan ke sejumlah kamp pengungsi kelompok Rohingya dan Rakhine di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, pada 7-8 Januari itu, dirinya telah memeroleh pemahaman yang lebih mendalam tentang perkembangan di Negara Bagian Rakhine.

"Ada sebuah kebutuhan tentang bagaimana mendorong roda perekonomian di kawasan yang dapat menciptakan bukan saja lapangan kerja melainkan juga harapan kehidupan yang lebih baik di masa mendatang," kata Marty.

Kunjungan Menlu itu mencakup kamp-kamp di berbagai pelosok negara bagian Rakhine, yaitu pada tanggal 7 Januari 2013 di empat lokasi kamp pengungsi Pauktaw, Sambalay Village, Taungbaw Village, Kyauktaw; Maw-Ya-Wadi village, dan kamp pengungsi Maungdaw. Keempat lokasi tersebut dicapai Menlu dengan menggunakan helikopter.

Sementara kunjungan ke kamp pengungsi Ohn-Daw-Gyee dan Min Gwan pada Selasa, ditempuh Menlu Marty melalui jalan darat. Selama kunjungan Menlu Marty didampingi Menteri Urusan Perbatasan Myanmar, Mayjen Thein Htay, serta Minister Kepala Negara Bagian Rakhine State, Hla Maung Tin.

Sebelumnya konflik di wilayah tersebut terjadi akibat pertikaian antara kelompok Budha Rakhine dan Muslim Rohingya. Etnis Rohingya terpaksa harus angkat kaki dari tanah kelahiran mereka karena terusir dan dianggap sebagai pendatang dari Bangladesh oleh Pemerintah dan masyarakat Myanmar pada umumnya.

Muslim Rohingya tidak memiliki kewarganegaraan karena tidak diakui oleh pemerintahan Myanmar sehingga tidak bisa mengakses fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. (K-4/EIO)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rabu, 09 Januari 2013 - 03:40:09 WIB
PKS Sanggah Popularitas Partai Islam Menurun
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik 



Komhukum (Jambi) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaaq menyanggah sejumlah analis politik yang menilai popularitas partai Islam menurun dan terancam ditinggalkan pemilihnya pada pemilu 2014.

"Perlu dicatat, PKS adalah partai Islam terbesar di Indonesia. PKS sebagai partai berazaskan Islam justru menunjukkan peningkatan secara empirik setiap Pemilu digelar," ujarnya kepada wartawan di Jambi, Selasa (8/1).

Menurut dia, PKS secara empirik selalu bertambah kursi di DPR setiap Pemilu digelar. Saat Partai Demokrat muncul, 2004, PKS adalah salah satu partai yang tetap eksis dan bertambah kursinya di DPR. Sementara partai sekuler justru menurun," jelasnya.

Karena itu, Luthfi menilai, anggapan analis politik hanya sebatas asumsi yang belum terbukti kebenarannya secara empirik. Baginya, justru hakekat partai sekuler bisa tetap eksis dan bertahan justru apabila memiliki sayap keagamaan. 

Hal itu juga banyak dilakukan oleh beberapa partai sekuler. "Ini sudah terbukti, meski PKS tidak memiliki sayap keagamaan, namun dengan strategi yang betul-betul kita pegang, Insya Allah PKS bisa masuk tiga besar pada 2014," ujarnya.

Dalam menghadapi Pemilu 2014, PKS akan memasang beberapa langkah strategis untuk menjaga konstituennya saat kampanye terbuka mulai 17 Januari mendatang. Salah satunya adalah dengan safari dakwah yang saat ini di Sumatera mulai dari Lampung hingga ke Aceh.

"Kami juga berharap pemilu yang akan datang ini bisa berjalan lebih jujur, adil dan transparan, sehingga pembangunan iklim demokrasi di Indonesia semakin maju," tambahnya. (K-4/EIO)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rabu, 09 Januari 2013 - 03:39:07 WIB
"KY Harus Awasi Cegah yang Aneh-aneh"
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik 



Komhukum (Jakarta) - Jika Badan Pengawas Pemilu dan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak cermat memutuskan sengketa Pemilu, maka akan ada keputusan aneh-aneh dan untuk itu Komisi Yudisial mesti mengawasi hakim PTUN, kata anggota Komisi II DPR RI Nurul Arifin.

"Komisi Yudisial penting untuk turut mengawasi sidang sengketa pemilu jika nanti ada, agar integritas dan kredibilitasnya terjaga," kata Nurul di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (8/1).

Ia meminta semua pihak membiarkan proses tersebut berjalan transparan seperti saat ini. "Agar publik bebas melihat prosesnya dan menilai bahwa profesionalisme dan integritas sudah dilaksanakan oleh para penyelenggara pemilu."

Nurul memuji KPU yang meloloskan 10 partai politik menjadi peserta pemilu 2014, sehingga sistem presidensial berjalan kuat dan pemerintahan berjalan efektif.

"Saya mengucapkan selamat atas kerja keras KPU yang sudah memulai dari tahapan pendaftaran, verifikasi data administrasi, sampai verifikasi data faktual di lapangan. Sepuluh partai yang lolos adalah hasil keberanian dan integritas KPU," katanya.

Dia yakin KPU telah mempertaruhkan segalanya. "Saya yakin tekanan bahkan intimidasi dari sana-sini masih terus berlangsung sampai saat ini," kata mantan artis itu.

KPU telah memutuskan Partai Demokrat, PDIP, Golkar, PKS, PAN, PPP, PKB, Hanura, Gerindra dan Partai NasDem lolos verifikasi faktual dan berhak mengikuti Pemilu 2014. (K-4/EIO)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rabu, 09 Januari 2013 - 03:28:15 WIB
Surat Komisi I Dipo Alam Akan Disampaikan ke Presiden
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik 



Komhukum (Jakarta) - Pimpinan DPR RI akan menyampaikan surat Komisi I DPR RI kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait sikap Menteri Sekretaris Kabinet Dipo Alam.

Kesediaan pimpinan DPR RI itu dihasilkan melalui rapat pimpinan DPR dengan Komisi I DPR di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (8/1).

"Surat Komisi I DPR RI akan diteruskan oleh pimpinan DPR RI kepada Presiden SBY," kata Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq. Dikirimnya surat tersebut, kata Mahfudz, dikarenakan ada dua persoalan krusial yang dilanggar oleh Dipo Alam.

Pertama, sebut politisi PKS itu, Dipo melakukan pelanggaran dua undang-undang yang dilakukan Dipo yang meminta Menteri Keuangan untuk membintangi anggaran pembelian alutsista di Kemenhan padahal anggaran itu sudah disetujui oleh DPR. "Dipo lakukan pelanggaran yakni UU APBN dan UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3)," kata Mahfudz.

Kedua, Dipo Alam telah melakukan penghinaan kepada DPR dengan menyatakan ada kongkalikong antara Kemenhan dan oknum di DPR RI. "Dengan berbicara ke publik ada indikasi kongkalikong itu bentuk penghinaan, karena beliau mengatakan hal tersebut hanya berdasarkan surat aduan dari masyarakat. Tapi tidak bisa menunjukkan surat tersebut," papar Mahfudz. (K-4/EIO)





---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soal Capres, Rhoma Irama "Mengalir Saja"
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik 



Komhukum (Jakarta) - Raja dangdut, Rhoma Irama menegaskan, dirinya bukan mencalonkan diri sebagai calon presiden. "Saya tidak pernah mendekati partai. Posisi saya itu. Insya Allah diinginkan. Saya mengalir saja. Mengikuti kehendak masyarakat," kata Rhoma Irama sebelum bertemu dengan Ketua MPR RI, Taufiq Kiemas di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Selasa (8/1).

Dirinya juga meyakini bahwa Partai Kebangkitan Bangsa tidak memanfaatkan popularitasnya, tapi PKB mendukung dirinya sebagai calon presiden. "Saya rasa tidak seperti itu (memanfaatkan, red). Kalau ada partai bersikap seperti itu, malah mungkin justru kredibilitas partai tersebut yang tidak baik. Politik itu kan punya etika, juga punya norma-norma yang harus dijunjung tinggi. Saya rasa enggak mungkin PKB tak mendukung," kata dia.

Pimpinan grup Soneta itu juga mengaku tak memiliki persiapan khusus untuk menjadi calon presiden. Sebagai warga negara yang baik, dirinya selama ini hanya melakukan dakwah dan musik.

"Saya rasa persiapan secara politis persiapan secara ormas sebagai capres, itu memang secara spesifik. Belum ada. Selama ini saya merasa sudah melakukan tugas-tugas saya sebagai wagra negara, melalui musik dan dakwah. Itulah yang saya lakukan selama ini. Itu bukan sosoialisasi. Tapi itu menyangkut profesi. Dahkwah dan menghibur masyarakat melalui musik sekaligus memberikan motivasi untuk membangun reformasi," kata pelantun lagu Begadang ini.

Kedatangan Rhoma Irama menemui Ketua MPR RI, Taufiq Kiemas adalah dalam rangka sosialisasi empat pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika). (K-4/EIO)

0 komentar:

Posting Komentar