About

Information

Senin, 14 Januari 2013

Nasional ( Politik ), Senin 14 Januari 2013

Senin, 14 Januari 2013 - 08:00:26 WIB
Hari Ini, Parpol Ikuti Pengundian Nomor di KPU
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik 


Komhukum (Jakarta) - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) akan menetapkan nomor urut partai politik peserta pemilu 2014, Senin (14/1).

Pengundian dan penetapan nomor urut partai politik peserta pemilu 2014 ini dilakukan melalui rapat pleno terbuka. Hal ini sesuai pasal 17 ayat 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Pengundian nomor urut dihadiri oleh perwakilan seluruh partai politik peserta pemilu 2014. KPU sudah menetapkan, di luar ketua umum dan sekretaris jenderal, hanya lima pengurus yang diperkenankan hadir. 

Hal ini mengingat ruang lantai 2 KPU RI yang akan digunakan sebagai lokasi pengundian nomor urut kapasitasnya terbatas. Pengundian nomor urut akan dilaksanakan pukul 14.00 WIB. Teknis pengundian nomor urut dilakukan dengan dua tahap. 

Pertama, pengambilan urutan nomor urut partai politik oleh sekretaris jenderal sesuai dengan daftar hadir. Kedua, pengambilan nomor urut partai politik oleh ketua umum dan sekretaris jenderal sesuai daftar hadir.

Setelah itu, KPU menetapkan nomor urut partai politik peserta pemilu tahun 2014 melalui surat keputusan yang dibacakan oleh ketua KPU RI Husni Kamil Manik.

Selepas pleno terbuka pengundian nomor urut 10 partai politik peserta pemilu, dilanjutkan dengan rapat pleno terbuka pengundian nomor urut partai politik lokal di Provinsi Aceh. Pleno ini dipimpin oleh Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh.

Sebelumnya, berdasarkan rapat pleno terbuka rekapitulasi verifikasi faktual, KIP Aceh menetapkan hanya tiga partai politik lokal yang memenuhi syarat menjadi peserta pemilu di Provinsi Aceh yakni Partai Aceh (PA), Partai Nasional Aceh (PNA) dan Partai Damai Aceh (PDA). (K-4/Roy)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Senin, 14 Januari 2013 - 02:11:04 WIB
PAN Akan Jadi Objek Kampanye Negatif
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik 


Komhukum (Jayapura) - Partai politik yang memiliki sumber daya manusia dan infrastruktur yang lengkap mampu melakukan kampanye negatif menjelang Pemilu 2014.

Menurut Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Bima Arya Sugiarto di Jayapura, Papua, Minggu (13/1) PAN akan menjadi salah satu objek kampanye negatif. "Yang bisa melakukan kampanye negatif adalah partai yang paling lengkap SDM dan infrastrukturnya," kata Bima.

Ia menyebutkan, salah satu indikator yang bisa dilihat secara kasat mata adalah pemberitaan yang massif dari media massa. "Ukurannya adalah media massa, bagaimana media massa memberitakan seseorang tokoh, caleg atau partai tertentu. Partai punya resource media, punya potensi untuk melakukan kampanye negatif," katanya.

Ia mengakui, PAN akan menjadi salah satu korban dari kampanye negatif tersebut. "PAN jadi korban. Kita sudah lakukan pemetaan terhadap. Tahun ini sudah terlihat, mana yang bersaing," kata dia. Tak hanya kampanye negatif yang akan terjadi tahun 2013 ini, tapi juga kampanye negatif akan muncul dari lembaga swadaya masyarakat (LSM).

"Partai politik harus siap ditelanjangi, dibongkar oleh LSM, media. Saya percaya, semua pemimpin, caleg dan partai akan dibuka satu persatu, misalnya masalah korupsi, track record atau rekam jejak capres, caleg dan partai," ujar Bima.

Sementara itu, terkait pencalonan Ketua Umum PAN, Hatta Rajasa sebagai calon presiden, Bima mengatakan, segala kemungkinan bisa terjadi terkait perubahan status Hatta Rajasa yang telah disepakati menjadi capres pada Rakernas PAN beberapa waktu lalu.

"Di politik ini, apa sih yang tidak mungkin terjadi. Apa yang gak bisa berubah jadi cawapres, namanya politik. Tapi saya yakin semua kader PAN sepakat dan berkomitmen bahwa Hatta adalah calon presiden PAN," ungkap Bima.

Ketika ditanya lebih jauh faktor penyebab bisa berubahnya "status" Hatta Rajasa tersebut, Bima menyebutkan, perubahan itu datang dari Hatta sendiri. "Kesediaan Hatta saja yang bisa mengubahnya," kata Bima tanpa menyebut faktor lainnya. (K-4/EIO)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Senin, 14 Januari 2013 - 02:09:11 WIB
Caleg Artis Tak Diistimewakan PAN
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik 


Komhukum (Jayapura) - Partai Amanat Nasional (PAN) tak lagi mengutamakan dan mengistimewakan calon legislatif yang berlatar belakang artis.

"Dulu itu pemikirannya, artis punya popularitas, tapi belum tentu punya elektbilitas. Dulu dari 20 orang caleg artis, yang lolos cuma dua orang. Ini akan dievaluasi," kata fungsionaris DPP PAN, Laurent Bahang Dama di Jayapura, Minggu (13/1).

Dalam menjaring calon legislatif, kata Laurent, DPP PAN akan melakukan beberapa tahapan. "Untuk jadi caleg, DPP PAN akan dilakukan survei, artis tidak diistimewakan lagi, dilakukan survei, lihat elektabilitasnya. Survei di lembaga independen, meng-hire lembaga survei siapa yang pas," kata anggota Komisi XI DPR RI itu.

Saat ini, PAN memiliki dua orang berlatar belakang artis sebagai anggota DPR RI. Keduanya adalah Eko Patrio (Komisi X DPR RI) dan Primus Yustisio (Komisi VI DPR RI).  (K-4/EIO)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Senin, 14 Januari 2013 - 02:07:06 WIB
Rhoma Irama: Tidak Mungkin Mundur dari Capres
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik 


Komhukum (Kediri) - Rhoma Irama menyatakan dirinya dalam posisi tidak bisa mundur lagi dari niatnya untuk maju sebagai calon presiden.

"Saya sekarang dalam posisi tidak mungkin mundur," kata Rhoma kepada wartawan di Pondok Pesantren Al Falah, Ploso, Kediri, Jawa Timur.

Rhoma datang ke Pesantren Al Falah bersama jajaran DPP PKB antara lain Ketua DPP PKB Helmy Faishal Zaini, Sekretaris Dewan Syura Andi Muawiyah Ramli, dan Wakil Sekjen Lukman Khakim, setelah sebelumnya bersilaturahim dengan masyarakat di kantor DPC PKB Tulungagung.

Menurut Rhoma, selain sudah berniat menjalankan amanah, dukungan kepada dirinya untuk maju sebagai capres kini semakin besar. Hingga saat ini, kata Rhoma, dukungan kepada dirinya terus mengalir dari berbagai kalangan dan dari berbagai daerah di tanah air.

Namun, ia menyadari bahwa untuk menjadi capres yang dibutuhkan tidak hanya niat dan dukungan masyarakat, namun harus ada partai politik yang mengajukan. "Sesuai konstitusi kita, hanya partai yang bisa mengajukan capres," katanya.  

Menurut Rhoma, selain PKB ada partai lain yang juga berminat mengusungnya sebagai capres, namun ia enggan menyebutkan nama partai itu. "Ada partai lain selain PKB," kata tokoh yang gemar berpakaian serba putih itu.

Namun, lanjut Rhoma, jika pada akhirnya partai-partai tidak jadi mengusung dirinya sebagai capres maka ia tidak akan mempermasalahkan. "Saya masih bisa berjuang bagi kebaikan bangsa ini melalui profesi saya sebagai seniman," katanya.

Sebelumnya, saat di Tulungagung, Ketua DPP PKB Helmy Faishal Zaini mengakui niat PKB mengusung Rhoma sebagai capres berdampak positif bagi partainya. Helmy yang juga Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal menyatakan masyarakat di berbagai daerah tertarik dengan langkah PKB tersebut.

"Saya sering keliling daerah. Di NTB, Kalimantan, orang yang sebelumnya tak pernah menyebut PKB kini cinta PKB setelah menyebut Rhoma sebagai capres," kata Helmy.

Namun, kata dia, untuk mengusung capres sendiri PKB tentu harus tampil sebagai pemenang Pemilu 2014, harus bisa meraih 20 persen suara. "Syarat mengusung capres sekitar 20 persen. Kita sanggup asal Bang Haji Rhoma Irama ikut mengkampanyekan PKB," katanya.

Usai dari Tulungagung dan Pesantren Al Falah, rombongan melanjutkan kunjungan ke Pesantren Lirboyo yang diasuh KH. Idris Marzuqi, salah seorang ulama senior NU. (K-4/EIO)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Senin, 14 Januari 2013 - 02:04:39 WIB
PKS Siap Bekerja Sama dengan Partai Lokal Aceh
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik 


Komhukum (Banda Aceh) - Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) siap bekerja sama dengan partai lokal di Aceh untuk menggalang dukungan pemilih pada Pemilu 2014 mendatang.

"Insya Allah kami akan bekerja sama dan berdialog secara intensif untuk pemenangan pemilihan umum anggota legislatif 2014 dengan partai lokal seperti Partai Aceh," kata Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, usai bertemu Gubernur Aceh Zaini Abdullah di Pendopo Gubernur Banda Aceh, Minggu (13/1).

"Anggota legislatif yang naik untuk DPR nantinya akan berjuang bersama anggota dewan PKS dalam mewujudkan berbagai aspirasi masyarakat Aceh," katanya.

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menetapkan tiga partai lokal Aceh peserta Pemilu legislatif 2014 yakni Partai Nasional Aceh, Partai Damai Aceh dan Partai Aceh.

Partai Aceh merupakan salah satu partai politik lokal pemenang pemilihan umum legislatif 2009 yang berhasil mendapatkan 33 dari 69 kursi DPRA. (K-4/EIO)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Senin, 14 Januari 2013 - 02:03:29 WIB
Hatta Rajasa Batal Menghadiri Puncak Natal di Papua
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik 


Komhukum (Jayapura) - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa batal menghadiri puncak acara "Melalui Natal, Kita Memperat Kasih" bersama warga Papua di GOR Cenderawasih Minggu sore ini karena dipanggil mendadak oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Beliau tidak bisa datang dan menghadiri acara ini karena dipanggil Presiden SBY," kata Ketua DPP PAN, Bara Hasibuan sebelum acara mulai di Jayapura, Minggu (13/1).

Menggantikan Hatta di acara ini adalah Sekretaris Jenderal PAN yang juga Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan. Menurut Bara Hasibuan, untuk pertama kalinya dalam sejarah sejak dideklarasikan pada 1998 lalu di Jayapura, Papua, partai ini menyatakan keterbukaannya kepada seluruh masyarakat Indonesia.

"Acara perayaan Natal bersama masyarakat Papua ini membuktikan, kini PAN kembali ke cita-cita awal, dengan menghargai nilai-nilai pluralisme, tidak memiliki kecenderungan berpihak ke agama atau keyakinan tertentu," katanya.

PAN memilih Papua karena daerah ini yang terbesar di Indonesia dan memiliki potensi tinggi di semua lini. Oleh karena itu, pesan damai Natal kali ini adalah salah satu kontribusi PAN yang ingin disampaikan, tidak hanya untuk masyarakat Indonesia, namun juga  dunia Internasional, langsung dari timur Indonesia.

"Tentu kita sebenarnya berharap Pak Hatta bisa datang, tapi karena tugas negara, tentu beliau mementingkan negara," ujar Bara yang juga selaku Ketua Panitia Pelaksana Peringatan Puncak Natal itu.

Kegiatan ini disebutnya murni untuk mendeklarasikan kepedulian PAN terhadap misi damai antarmanusia dan masyarakat Indonesia. "PAN sebagai salah satu partai yang cukup besar, ingin mengingatkan tentang nilai-nilai reformasi yang dulu digaungkan dan kini hampir dilupakan," ujarnya.  (K-4/EIO)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Senin, 14 Januari 2013 - 02:00:05 WIB
Aceh Leuser Tolak "Qanun Wali Nanggroe"
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik 


Komhukum (Medan) - "Aceh itu berada di Indonesia, maka semua suku punya hak sama, apalagi suku Gayo, Alas, dan Singkil yang bahkan tercatat sebagai suku awal di Aceh. Kami tegas menolak Qanun Wali Nanggroe Nomor 8/2012," kata tokoh Aceh Leuser Antara (ALA), Tagore Abubakar di Medan.

Dia menyatakan aspirasi masyarakat (ALA) yang menolak keras Qanun Wali Nanggroe karena ketentuan hukum itu dinilai sarat diskriminasi terhadap suku lain, terutama bagi suku Gayo, Alas dan Singkil.

Dia berbicara usai seminar "Menghadang Qanun Wali Nanggroe Demi Tetap Tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia" yang digelar Forum Silaturrahim Masyarakat Adat ALA, yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, dan Kota Subulussalam.

Hadir pada acara dengan pemakalah Prof. BA Simanjuntak, DR Mirza Nasution dan Drs. Ketut Wiradnyana, unsur akademisi, tokoh masyarakat, tokoh adat, budayawan, cendikiawan, dan mahasiswa dari enam kabupaten/kota ALA.

Dia menegaskan, Qanun Wali Nanggroe, merupakan pelanggaran HAM dan bertentangan dengan pasal 7 UU Nomor 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Dia meninjau dari eksistensi etnologis suku Gayo, Alas dan Singkil. Penemuan kerangka manusia purba berusia sekitar 7.000 tahun di Ceruk Mendale, Kabupaten Aceh Tengah, membuktikan suku Gayo adalah suku asli yang mendiami wilayah Aceh.

Abubakar yang mantan bupati Bener Meriah itu menyebutkan, hampir semua pasal dalam Qanun Wali Nanggroe itu diskriminatif terhadap suku lain. Provinsi Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang memberlakukan syari'at Islam padahal terdapat kesatuan kerangka hukum secara nasional.

Dalam Bab V Pasal 69 Qanun Wali Nanggroe itu, misalnya, disebutkan calon Wali Nanggroe harus nasabnya orang Aceh sampai empat keturunan ke atas. Salah satu implementasinya, seorang wali nanggroe (wali negeri) di Aceh harus bernenek moyang asli Aceh sejak kakek-nenek buyutnya

Lebih jauh lagi dia menegaskan, "Pemberlakuan Qanun Wali Nanggroe semakin membuat ALA berkeinginan kuat mendesak pemerintah Pusat memberi izin memekarkan diri menjadi Provinsi ALA." (K-4/EIO)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Senin, 14 Januari 2013 - 01:59:23 WIB
Pemilu 2014, Akan Didominasi "Muka Lama"
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik 


Komhukum (Jakarta) - Ketua Umum Aliansi Nasionalis Indonesia, Edwin Soekowati, memperkirakan "muka-muka lama" pada Pemilu 2009 masih  mendominasi kursi dewan pada Pemilu 2014.

"Ini karena sembilan dari 10 partai politik yang diloloskan KPU sebagai peserta Pemilu 2014 adalah partai politik di parlemen," kata Soekowati di Jakarta. 

Sebagai ilustrasi, Pemilu 1999 diikuti 51 partai politik, mirip saat Pemilu 1955 dengan 55 partai politik peserta. Menurut dia, partai politik di parlemen tentu akan berlomba mendapatkan kursi legislatif secara optimal dengan mendaftarkan kembali para kadernya yang terpilih sebagai anggota legslatif pada Pemilu 2009 lalu.

Karena itu, daftar calon anggota legislatif maupun anggota legislatif yang terpilih pada Pemilu 2014, relatif sama dengan Pemilu 2009. Ini berpotensi meningkatkan "budaya kongkalikong", mengingat banyak tersangka korupsi juga berasal dari kalangan parlemen, di pusat atau di provinsi dan kabupaten.

Namun lebih ironis lagi, UU Pemilu saat ini memberlakukan persyaratan parliamentary threshold 3,5 persen secara nasional, artinya anggota DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota hanya diisi kader dari partai politik di DPR. "Padahal, sejumlah anggota legislatif baik di pusat maupun di daerah tersandung kasus korupsi," jelasnya. (K-4/EIO)

0 komentar:

Posting Komentar