About

Information

Senin, 07 Januari 2013

Nasional Senin, 07 Januari 2013

Senin, 07 Januari 2013 - 00:58:41 WIB
Pemerintah Harus Pantau Daerah Rawan Konflik
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Kriminal 


Komhukum (Jakarta) - Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) perlu memetakan daerah rawan konflik dan membentuk satuan tugas khusus untuk memantau daerah-daerah rawan secara intensif, kata anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo.

"Dari hasil pemetaan itu Kapolri perlu membentuk satuan tugas khusus di Polda untuk secara intensif memantau situasi di daerah bersangkutan," katanya di Jakarta, Minggu (6/1).

Penempatan satuan tugas khusus di daerah-daerah rawan konflik, menurut dia, akan mencegah munculnya konflik berdarah. "Selama Polri hadir setelah konflik berdarah terjadi. Sekarang harus dibalik, Polri harus hadir sebelum letusan konflik berdarah terjadi," kata politisi Partai Golkar itu.

Polisi dan aparat pemerintah daerah, menurut dia, harus bahu membahu mencegah munculnya konflik dalam masyarakat dengan mengupayakan dialog dan musyawarah dalam setiap pertikaian antar warga yang terjadi.

Aparat penegak hukum dalam jumlah memadai, lanjut dia, harus disiagakan di daerah rawan konflik. "Tujuannya bukan untuk mengintimidasi warga, tetapi mencegah letusan konflik, menciptakan situasi aman," katanya.

Kementerian Dalam Negeri mencatat, selama Januari-Agustus 2012 terjadi 89 konflik masyarakat di berbagai daerah. Sementara Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal mencatat, sebanyak 143 dari 183 daerah tertinggal adalah daerah rawan konflik.

"Data ini bisa dijadikan Polri untuk memetakan daerah rawan konflik di tanah air," tukas Bambang. (K-4/EIO)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Senin, 07 Januari 2013 - 11:57:27 WIB
Hari Ini, Putra Hatta Rajasa Akan Diperiksa Polisi
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Kriminal 


Komhukum (Jakarta) - Penyidik Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) pada hari ini, Senin (7/1) berencana memeriksa M. Rasyid Amrullah Rajasa, putra bungsu Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa yang menjadi tersangka kasus kecelakaan lalu lintas.

"Kami berkoordinasi dengan tim dokter rumah sakit untuk mengagendakan pemeriksaan Rasyid hari ini," kata Kepala Subdirektorat Pembinaan dan Penegakan Hukum Direktorat Lalu lintas Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Sudarmanto, saat dihubungi di Jakarta, Senin siang.

Menurut Sudarmanto, kepastian agenda pemeriksaan masih menunggu laporan perkembangan kesehatan Rasyid dari tim dokter Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP). Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Rikwanto, mengatakan, penyidik kepolisian juga berencana meminta keterangan saksi ahli dari pihak PT. Daihatsu dan BMW pekan ini.

Menurut Rikwanto, penyidik akan meminta keterangan soal pintu belakang mobil Luxio yang terlepas saat ditabrak mobil BMW X-5 yang dikemudikan Rasyid. Akibat pintu terlepas, lima penumpang mobil Luxio terlempar keluar mengakibatkan dua orang meninggal dunia dan tiga orang lainnya mengalami luka.

Rasyid, yang mengendarai mobil BMW X5, menabrak mobil "Luxio" di Tol Jagorawi arah selatan KM 3.500 pada 1 Januari 2013 sekitar pukul 05.45 WIB dan menyebabkan Harun (57) dan M. Raihan (14 bulan) meninggal dunia. (K-4/EIO)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Senin, 07 Januari 2013 - 00:59:05 WIB
Hujan Hambat Penanganan Longsor di Jateng
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Umum 


Komhukum (Cilacap) - Kepala Balai Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga Wilayah Cilacap, Edy Gunawan mengatakan penanganan longsor di jalur selatan Jawa Tengah ruas Majenang hingga perbatasan Jawa Barat terkendala hujan.

"Tadi sekitar pukul 16.00 WIB terjadi hujan, sehingga pekerjaan kita hentikan karena khawatir ada tanah dari atas yang luruh terbawa air," katanya di Cilacap, Minggu malam (6/1).

Menurut dia, saat tanah di bagian bawah bukit yang longsor diambil, tanah bagian atas luruh terbawa air hujan sehingga dikhawatirkan menimbulkan korban dari pekerja maupun pengguna jalan.

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya sulit memprediksi kapan penanganan longsor di ruas jalan yang dekat dengan perbatasan Jateng-Jabar ini dapat diselesaikan. "Kalau tidak terkendala hujan, kami prediksikan dapat selesai dalam dua hari ke depan. Namun kalau terus-menerus diguyur hujan, kami sulit memperkirakan kapan selesainya," kata Edy.

Kendati demikian, ruas jalan tersebut tetap dibuka untuk lalu lintas kendaraan meski darurat dengan hanya satu jalur. Secara terpisah, Camat Dayeuhluhur Agus Supriyanto mengatakan, sistem buka tutup yang diberlakukan dalam penanganan longsor di ruas Jalan Raya Panulisan, Kecamatan Dayeuhluhur, Cilacap, mengakibatkan antrean kendaraan yang cukup panjang.

"Panjang antrean kendaraan bisa mencapai 2 kilometer lebih," katanya. Operator alat berat juga bekerja dengan sangat hati-hati karena banyak kendaraan yang lewat. Tanah longsor di jalur selatan Jateng pada Kamis (3/1) malam mengakibatkan adanya tiga titik timbunan material longsor sepanjang sekitar 100-200 meter di antara pabrik pengolahan kayu PT. Waroeng Batok Industry hingga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Panulisan.

Satu tumpukan material longsor yang menutupi badan jalan telah disingkirkan Sabtu (5/1) sore, sehingga malam harinya ruas jalan tersebut dapat dilalui kendaraan dari arah Jabar maupun Majenang meskipun harus secara bergantian. Akan tetapi pada Minggu pagi, ruas jalan kembali ditutup karena petugas gabungan kembali menyingkirkan sisa material longsoran yang menumpuk di tepi jalan. 

Arus kendaraan pun dialihkan kembali melalui jalan alternatif Ciopat-Langgensari-Kota Banjar. Pada Minggu siang, ruas jalan nasional ini kembali dibuka dengan menerapkan sistem buka tutup karena pekerja masih harus membuang sisa material longsoran yang menumpuk di bawah talud jalan maupun membuat terasering pada bukit di selatan jalan sebagai antisipasi longsor susulan. (K-4/EIO)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Senin, 07 Januari 2013 - 11:30:29 WIB
Petugas Selamatkan Korban Gedung Ditjen AHU
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Umum 


Komhukum (Jakarta) - Petugas pemadam kebakaran akhirnya berhasil mengevakuasi semua pekerja yang terjebak kebakaran di gedung Ditjen Adminstrasi Hukum Umum (AHU) Kementrian Hukum dan HAM di Jakarta, Minggu (6/1) malam. 

Tiga orang yang terakhir dievakuasi adalah Kosasih (49), Aris (42)  dan Syamsuri (37). Sekitar pukul 20.20 WIB, ketiga orang tersebut berhasil diturunkan dari tangga evakuasi pemadam kebakaran.

Berdasarkan pantauan Komhukum.com, ketiga orang tersebut tampak pucat karena banyak menghirup asap. Begitu sampai di bawah, mereka langsung mendapat perawatan dan bantuan oksigen dari petugas PMI. "Waktu tahu ada asap, saya sedang makan," kata Kosasih.

Belum habis makanan yang disantapnya, Kosasih dan beberapa temannya langsung lari menyelamatkan diri. "Wah ini kebakaran," kata Kosasih waktu itu. Lima pekerja yang tengah mengerjakan proyek pemasangan AC itu lantas hendak keluar dari tangga darurat. Namun, tangga darurat sudah dipenuhi asap sehingga menggangu pandangannya.

Mereka pun memutuskan naik ke atap gedung untuk menunggu bantuan evakuasi dari petugas pemadam kebakaran. Sebelumnya, dua pekerja lainnya berhasil diamankan. Keduanya bernama Ahmad Yani dan Nanang yang memutuskan lari ke lantai paling atas gedung di lantai 9. Dua orang yang menjadi korban kebakaran di kantor Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenhukham berhasil dievakuasi. 

Namun, masih ada tiga lagi yang menunggu dievakuasi. Mereka adalah pekerja yang tengah mengerjakan perbaikan AC. "Yang masih di atas, Kosasih, Aris dan Syamsuri," kata Nanang, 30 di pelataran Kemenhukham, Minggu (6/1) malam. Nanang adalah satu dari dua pekerja yang sebelumnya berhasil dievakuasi.

Dia menceritakan, dirinya bersama teman-temannya sekitar Maghrib tengah istirahat usai menaikkan beberapa AC ke gedung lantai 8 AHU. Namun setelah mengetahui ada asap tebal, mereka hendak menyelamatkan diri melalui tangga darurat. Tapi apes, tangga sudah dipenuhi dengan asap.

Kelimanya memutuskan naik ke lantai 9 dan menunggu dievakuasi petugas. Dua orang di antaranya sudah berhasil dievakuasi. Kini mereka dalam pertolongan PMI. (K-4/Roy)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Senin, 07 Januari 2013 - 00:48:36 WIB
Badan Khusus Haji Dibentuk, Suryadharma Ali Siap Mundur
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Umum 



Komhukum (Padang) - Menteri Agama (Menag), Suryadharma Ali, menyatakan bahwa dirinya siap mundur bila badan khusus urusan haji dibentuk.

"Saya tidak paham dengan gagasan itu. Kalau ada yang paham, tolong undang saya berikan penjelasan secara menyeluruh. Sedikit pun saya tidak melihat keunggulan dari gagasan itu," katanya saat membuka Hari Amal Bhakti Kementerian Agama di Padang, Sumatera Barat, Minggu (6/1).

Badan Khusus urusan haji diwacanakan akan dibentuk karena pengelolaan haji di bawah Kementerian Agama (Kemenag) masih dianggap kurang profesional dan transparan. "Kemenag sudah puluhan tahun urusin haji. Dianggap tidak profesional?" ujarnya.

Ia menyatakan, bila Kemenag dianggap tidak profesional, pihaknya tidak akan melakukan pengelolaan haji dan silakan bikin badan khusus yang harus merekrut orang baru. Dengan membuat badan khusus, katanya, berarti harus merekrut orang baru yang profesional, namun siapa yang akan bayar tenaga baru itu.

Kemudian, ia mengemukakan, badan khusus tentunya akan membangun kantor di 33 provinsi. Namun, ia pun mempertanyakan, siapa yang membangun sebanyak itu? Menurut Suryadharma, sekarang Kemenag sebagai penyelanggara haji, maka menterinya sudah dibayar menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan demikian pula kantor wilayah, serta sejumlah hal lainnya.

"Kalau memang badan khusus itu terbentuk, saya mundur," katanya. Suryadharma juga siap mundur bila terbukti ditemukan penyelewengan dana pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) senilai Rp. 80 triliun.

Ia menyatakan, janjinya akan dua hal tersebut berkaitan dengan dirinya merasa bersalah secara historis di Kemenang bila dianggap tidak profesional dan terbukti menyelewengkan dana haji. (K-4/EIO)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Senin, 07 Januari 2013 - 00:56:58 WIB
Hujan Deras Akibatkan Tanah Longsor di Sukabumi Meluas
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Umum 



Komhukum (Sukabum) - Hujan deras yang melanda Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dalam sepekan ini menyebabkan bencana tanah longsor semakin meluas dua wilayah, Kecamatan Parungkuda dan Kecamatan Nyalindung, serta dilaporkan empat rumah rusak tertimbun.

"Bantuan darurat sudah kami kirimkan untuk para korban bencana tanah longsor. Dari pantauan kami di lapangan longsor disebabkan tergerusnya tebing oleh air hujan," kata Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi, Usman Susilo, Minggu (6/1).

BPBD Kabupaten Sukabumi mencatat, tiga rumah di Kampung Caringi, Desa Mekarsari, Kecamatan Nyalindung rusak dan satu rumah rusak di Desa Palasari, Kecamatan Parungkuda. Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa dan tim penanggulangan bencana sudah berada di lokasi.

Selain longsor, tanggul Sungai Cibodas di Kecamatan Parungkuda pun jebol, tetapi tidak menyebabkan banjir. Hanya saja air sungai tersebut tumpah ke pemukiman dan lahan pertanian, walau tidak ada laporan adanya rumah yang terendam banjir maupun lahan pertanian rusak.

Menurut Usman, potensi terjadinya bencana tanah longsor cukup tinggi, karena saat ini merupakan puncak musim hujan. Oleh karena itu, BPBD Kabupaten Sukabumi terus bersiaga dan mengerahkan seluruh petugas penanggulangan bencana mulai dari relawan, tim reaksi cepat sampai petugas inti. Apalagi, ia menilai, musim hujan juga berpotensi terjadinya bencana banjir dan angin puting beliung.

"Kami terus memantau lokasi-lokasi daerah rawan bencana dan mengantisipasi terjadinya bencana seperti memasang bronjong untuk meminimalisir terjadi bencana dan kerugian serta korban jiwa saat terjadi bencana," ujarnya.

Warga yang menjadi korban longsor di dua kecamatan tersebut pihaknya sudah mengevakuasi ke lokasi yang lebih aman, serta memasang tenda darurat untuk mengantisipasi adanya longsor susulan.

Sebelumnya, menurut dia, juga di Kampung Nyalempet, Desa Girijya, Kecamatan Nagrak, terjadi longsor yang menewaskan nenek dan cucunya, Yuyun (55) dan M. Riki Maulan (5 bulan), sedangkan dua orang korban lainnya selamat, Parmi (57) dan Sumiati yang ibu dari M. Riki.

"Kami pun terus berkoordinasi dengan petugas di daerah jika terjadi bencana agar secepatnya melapor kepada kami untuk dilakukan penanggulangan bencana dan diberikan bantuan darurat," demikian Usman. (K-4/EIO)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Senin, 07 Januari 2013 - 00:57:55 WIB
Kecelakaan di Jalan Pati-Kudus, 1 Orang Tewas
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Umum 



Komhukum (Pati) - Kecelakaan lalu lintas di Jalan Pati-Kudus KM 6, di wilayah Desa Sukokulon, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah mengakibatkan satu orang meninggal dunia.

Mobil Toyota Rush bernomor polisi AB 1602 PH yang dikemudikan M. Musajad (46) tertabrak truk gandeng ketika hendak masuk ke jalan raya setelah parkir di bahu jalan, menurut Kapolres Pati AKBP Bernard Sibarani melalui Kasat Lantas AKP M. Irfan Hariat di Pati, Minggu (6/1).

Mobil yang dikendarai warga Dukuh Singosaren, Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Bantul, Yogyakata itu melaju kencang dari sisi kiri ke kanan jalan saat diinjak gasnya untuk keluar dari ban belakang. "Diduga pengemudi menginjak pedal gas terlalu dalam, sehingga ketika mobil bisa naik ke badan jalan tidak (Musajad) dapat menguasai laju kendaraannya yang terlalu kencang," ujarnya.

Pada saat bersamaan, katanya, dari arah berlawanan muncul truk gandeng B 9671 ER bermuatan sepeda motor yang dikemudikan Dwi Arifianto (36), warga Desa Wedomartani, Kecamatan Sleman, Yogyakarta.

"Kecelakaan akhirnya tak terhindarkan, meskipun pengemudi truk sempat banting setir ke kiri untuk menghindari tabrakan karena jarak keduanya yang terlalu dekat," ujarnya.

Ia mengakui, kondisi jalan memang agak licin, setelah sempat diguyur hujan pada malam hari. Akibat tabrakan yang terjadi sekitar pukul 09.30 WIB tersebut, penumpang mobil Toyota Rush Peni Siswati yang juga istri M. Musajad terpental dari dalam mobil.

Selanjutnya, sopir dan penumpang mobil Toyota Rush yang mengalami luka serius tersebut dilarikan ke Rumah Sakit Keluarga Sehat Hospital. Polisi dan warga sempat kesulitan mengevakuasi korban karena badan mobil rusak parah.

Juru bicara RS Keluarga Sehat Hospital Pati, Nuri Dharsanti, mengungkapkan, kedua korban masuk ke rumah sakit sekitar pukul 10.00 WIB, dalam kondisi kritis dan mendapat perawatan intensif di ruang Intensif Care Unit (ICU). "Dokter sudah berupaya maksimal. Namun, korban bernama Peni tidak bisa diselamatkan akibat pendarahan pada otak," ujarnya.

Ia memperkirakan, korban meninggal sekitar pukul 13.15 WIB. Sedangkan suami korban Musajad, katanya, masih mendapat perawatan intensif di ruang ICU karena mengalami pendarahan otak serta patah tulang paha dan kaki akibat tergencet bodi mobil. (K-4/EIO)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Senin, 07 Januari 2013 - 00:58:54 WIB
Banjir di Jeneponto Telan Satu Warga Tewas
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Umum 



Komhukum (Jeneponto) - Seorang warga Desa Boyong, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan tewas akibat banjir dan mayatnya baru ditemukan Minggu dini hari.

"Dia terbawa air ketika berusaha menyelamatkan barangnya, Sabtu (5/1)," kata Hartati, salah seorang tetangga korban di Desa Balandangan, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, Minggu (6/1).

Anak pasangan suami istri Daeng Temba dan Hj. Mombo itu mulanya hendak memindahkan barangnya dari kios ke rumahnya, namun barang yang dibawanya jatuh. Ketika ia hendak mengambil barangnya yang jatuh ia justru ikut terjatuh.

"Tetapi kemudian terjatuh dan tenggelam. Baru setelah sehari menghilang ditelan banjir, mayatnya baru ditemukan," katanya. Setelah disemayamkan di rumah duka, lanjut dia, jenazahkan akan dikebumikan di pemakaman desa.

Banjir di Jeneponto juga memutuskan jalur lalu lintas yang menghubungkan Jeneponto-Bantaeng karena banjir setinggi pinggang orang dewasa menggenangi jalan. Genangan di jalur itu sempat setinggi sekitar 1,5 meter. (K-4/EIO)




-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Senin, 07 Januari 2013 - 09:46:30 WIB
KPU Percepat Umumkan Verifikasi Faktual
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik 



Komhukum (Jakarta) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempercepat penetapan hasil verifikasi faktual terhadap 34 parpol calon peserta Pemilu 2014. KPU akan langsung menetapkan parpol yang berhak ikut pemilu dan yang tidak pada hari ini.

Anggota KPU, Ida Budhiati mengungkapkan, penetapan hasil verifikasi parpol akan digelar hari ini di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, pukul 14.00 WIB. Sesuai jadwal, sebenarnya KPU bisa saja melakukan penetapan hasil verifikasi faktual pada Rabu (9/1) mendatang.

Berdasarkan jadwal pula, hari Senin (7/1) ini hingga Rabu
 (9/1) nanti KPU di tingkat pusat baru menggelar rapat pleno terbuka untuk membahas hasil verifikasi faktual per provinsi dan per parpol. Namun, seluruh proses rekapitulasi hasil verifikasi baik di tingkat provinsi maupun di tingkat pusat bisa tuntas lebih cepat.

Sejak Selasa (1/1) KPU tingkat provinsi sudah mulai merekapitulasi hasil verifikasi faktual kemudian difinalisasi dan disampaikan ke KPU pusat secara bertahap hingga Sabtu kemarin. ”Jadi hari ini sudah dipastikan akan langsung ditetapkan semuanya karena seluruh proses verifikasi sudah selesai,” kata Ida saat dihubungi Komhukum.com di Jakarta, Senin (7/1)

Ida juga mengatakan, KPU telah mengundang perwakilan semua parpol calon peserta Pemilu 2014 untuk hadir dalam rapat pleno terbuka hari ini. Rapat juga akan dihadiri perwakilan KPU tingkat provinsi se-Indonesia, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), LSM pemantau pemilu dan pers. Lantas, berapa parpol yang gagal ikut Pemilu 2014? ”Oh, itu masih rahasia. Kami akan umumkan secara resmi nanti,” jawab Ida singkat.

Sementara itu, komisioner KPU lainnya, Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, meski penetapan hasil verifikasi parpol calon peserta Pemilu 2014 digelar hari ini, pengumuman secara resmi akan tetap dilaksanakan pada Rabu–Kamis (9-10/1) mendatang. ”Media massa barangkali bisa memublikasikan langsung. Tapi, kami tetap mengumumkan secara resmi kepada masyarakat pada 9 atau 10 Januari 2013,” ujarnya.

Menurutnya, parpol yang dinyatakan lolos verifikasi faktual berarti resmi menjadi peserta Pemilu 2014 dan bisa langsung melakukan kegiatan kampanye per Jumat (11/1) meski belum mendapat nomor urut. Pengundian nomor urut parpol-parpol peserta Pemilu 2014 tetap digelar sesuai jadwal yakni pada Senin (14/1).

”Parpol-parpol yang tidak puas dengan penetapan hasil verifikasi faktual KPU bisa melapor ke Bawaslu atau ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara). Kita tidak beri waktu khusus bagi parpol yang ingin menyanggah atau mengajukan sengketa,” tandasnya. (K-4/Roy)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Senin, 07 Januari 2013 - 10:04:01 WIB
Hari ini Pleno Verifikasi Faktual, KPU Akan Dikepung Parpol Gurem
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik 



Komhukum (Jakarta) - Rencana rapat pleno Verifikasi Faktual Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) hari ini Senin (07/01) disinyalir akan menjadi perdebatan sengit dan akan terjadi aksi pengepungan oleh Partai-Partai yang di duga tak masuk sebagai Peserta pemilu 2014.

Selain aksi perdebatan dan pengupungan oleh sejumlah Parpol, KPU juga diancam kan diduduki oleh sejumal Kader Partai Politik yang tidak puas atas hasil verifikasi faktual.

Pasnya, Parpol-parpol tersebut menilai KPU sudah tidak lagi independen dan sudah terintervensi oleh partai besar yang dinilai telah bobrok. Mereka juga menyatakan partainya dizalimi dan dirugikan di sejumlah KPU daerah.

"Verifikasi partai politik yang dilakukan KPU dan KPUD seluruh Indonesia telah kami ikuti dengan taat asas. Namun dalam pelaksanaannya, justru di beberapa daerah kabupaten atau kota kami dirugikan dengan pendekatan kekuasaan," kata salah satu orator PDP di Gedung KPU, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Karena, PDP merasa sudah mempersiapkan diri dengan bekerja keras sebaik-baiknya untuk menjadi peserta Pemilu 2014. Bahkan PDP menuding KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu disetir oleh partai tertentu menjadi peserta Pemilu 2014.

"KPU jangan sekali-kali melawan keinginan mulia rakyat Indonesia dengan menukangi partai politik tertentu saja yang diloloskan sebagai peserta Pemilu 2014," ujarnya.

Mereka menilai partai-partai yang berkuasa sudah saatnya tidak diikutkan dalam pemilu, mengingat banyaknya kasus korupsi yang dialami. Oleh sebab itu, PDP layak lolos untuk mengurangi korupsi. "Kalau KPU tidak meloloskan PDP, maka mereka adalah raja tega. Partai koruptor jangan kau berkuasa terus," tandasnya.

Sedangkan Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) menegaskan akan mengambil langkah hukum jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak meloloskannya sebagai peserta Pemilu 2014. KPU RI akan mengumumkan hasil verifikasi faktual pada 9 Januari 2013 mendatang. 

"Kita akan melakukan seluruh upaya yang tersedia. Membawa ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) mem-PTUN-kan (Pengadilan Tata Usaha Negara), mungkin coba akan mengkriminalisasi (SRI) kalau itu melanggar UU," ujar Ketua Partai SRI, Damianus Taufan.

Damianus berpendapat KPU harus konsisten dan konsekuen dalam memutuskan partai peserta Pemilu 2014. Menurutnya, KPU RI tidak bisa memutuskan partai mana yang menang apabila salah satu syarat dari persyaratan KPU tidak bisa dipenuhi partai.

Syarat tersebut adalah kepengurusan partai, 30 persen keterwakilan perempuan, keanggotan parpol yakni seribu atau seperseribu jumlah penduduk di kabupaten yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan domisili kantor harus hingga akhir Pemilu.

"Kalau KPU konsisten dan konsekuen dengan sistem gugur, kalau dia satu partai tidak lolos di provinsi berhentilah. Kalau misalnya partai A di Aceh tidak lolos, tidak perlu lagi diverifikasi. Kenapa KPU memverifikasi semuanya? Harusnya dia berhenti," tegasnya.

Ia juga menuding KPU tidak melaksanakan verifikasi faktual untuk 18 partai politik putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) lantaran sudah kehabisan dana. "Verifikasi faktual pertama (terhadap 16 parpol yang lolos verifikasi administrasi) KPU masih punya anggaran. Verifikasi faktual kedua KPU nggak punya anggaran sehingga KPU tidak melakukan verifikasi faktual langsung rumah ke rumah," tegasnya. (K-4/Roy)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Senin, 07 Januari 2013 - 01:02:18 WIB
Seorang Narapidana Kabur dari LP Kerobokan
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Kriminal 



Komhukum (Kuta) - Terpidana kasus pencurian kabur dari sel tahanan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II-A Denpasar di Kerobokan, Kuta, Bali, Minggu (6/1).

"Narapidana atas nama Poniman diketahui melarikan diri sekitar pukul 07.15 Wita," kata Kepala LP Kerobokan I Gusti Ngurah Wiratna kepada wartawan.

Menurut dia, Poniman dalam kesehariannya mendapatkan tugas merawat taman di dalam kompleks penjara terbesar di Pulau Dewata itu. Pria asal Desa Krajan Barat, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, itu selama ini menghuni salah satu sel di Blok A.

Poniman diketahui kabur melalui sebuah lubang bekas taman yang berada di sebelah barat proyek gedung kantor administrasi LP Kerobokan yang terbakar pada Februari 2012.

Saat ini pria berusia 26 tahun itu baru menjalami satu tahun masa hukuman dari 1,5 tahun vonis yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar. "Kami telah membentuk tim untuk mengejar napi tersebut ke beberapa tempat yang kami perkirakan menjadi tujuannya," ujar Wiratna.

Kalau sampai ditemukan, lanjut dia, maka Poniman tidak lagi mendapatkan hak-haknya selama menjalani masa tahanan sebagai konsekuensi atas tindakan melarikan diri.

Saat ini beberapa gedung lapas yang telah melebihi kapasitas huni tersebut sedang dalam perbaikan pascakerusuhan pada awal tahun lalu yang mengakibatkan beberapa fasilitas rusak dan hangus terbakar.

Salah satu ruang yang masih dalam tahap pengerjaan yakni gedung administrasi yang berada di sebelah barat kompleks dan berbatasan langsung dengan jalan raya. (K-4/EIO)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Senin, 07 Januari 2013 - 01:01:19 WIB
Frekuensi Petir Ganggu Sinyal KRL di Bogor
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Umum 



Komhukum (Bogor) - Frekuensi petir yang tinggi di kawasan Bogor, Jawa Barat, menjadi salah satu penyebab gangguan sinyal kereta rel listrik (KRL) untuk kereta Jabodetabek, khususnya antara Bogor hingga Manggarai, Jakarta.

"Tercatat mulai dari Stasiun Bogor hingga Manggarai frekuensi petir terjadi sebanyak 320 kali dalam setahun," kata Kepala Hubungan Masyarakat PT. KAI (Persero) Daop I, Mateta Rijalulhaq, Minggu (6/1).

Mateta menjelaskan, tidak dipungkiri bahwa gangguan sinyal KRL Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bakasi (Jabodetabek) tersebut masih menjadi kendala dalam pelayanan.

Sejumlah masyarakat yang menjadi penumpang kereta mengeluhkan gangguan sinyal tersebut menurunkan tingkat pelayanan kereta, karena sering tiba-tiba saja terhenti. Namun, lanjut Mateta, gangguan sinyal umumnya terjadi karena faktor alam yang berasal dari sambaran petir.

Tingginya frekuensi petir, menurut dia, menghambat transmisi listrik ke pantrograf KRL, hingga kereta tidak bisa beroperasi. Ia mengemukakan, gangguan petir tidak bisa dihindari karena terkait dengan sistem penyaluran listrik di kereta menggunakan listrik aliran atas yang terbuka bebas di udara.

"Ini resiko dari penggunaan listrik aliran atas, sehingga gangguan alam, seperti petir sulit untuk dihindari," katanya. Mateta mengatakan, PT. KAI terus berupaya untuk memperbaiki dan membenahi kendala tersebut dengan peningkatan prasarana.

Saat ini, ia mengemukakan, penangkal petir berbahan tembaga sudah dipasang di seluruh jaringan listrik sepanjang rel kereta Jabodetabek. Hanya saja, dikatakannya, khusus wilayah Bogor hingga Manggarai tingginya frekuensi petir tidak dapat dibendung dengan penangkal listrik dari bahan tembaga.

"Saat ini PT. KAI sedang berkonsultasi dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk menemukan alat pengurai petir ini. Dari hasil penelitian ITB, pengurai petir yang bagus itu dengan emas, buka tembaga," katanya.

Ia menyatakan, penggunaan emas sebagai alat pengurai petir di sepanjang aliran listrik KRL sangat riskan, mengingat keamanan alat pengurai tersebut dari aksi pencurian.

"Kita masih belum bisa menggunakan pengurai petir dari emas ini, karena yang dari tembaga saja bisa hilang, apalagi dari emas. Alat pengurai ini diletakkan terbuka begitu saja, artinya kita memberikan kesempatan kepada orang yang tidak bertanggungjawab untuk mengambilnya," katanya.

Antisipasi gangguan sinyal KRL, ditambahkannya, selain dari alat pengurai petir juga dengan menggunakan sistem listrik aliran bawah yang dimungkinkan minimnya resiko gangguan. (K-4/EIO)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Senin, 07 Januari 2013 - 00:59:22 WIB
Dua Anak Tewas Tenggelam di Kolam Ikan
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Umum 



Komhukum (Temanggung) - Dua anak perempuan meninggal dunia karena tenggelam di kolam ikan di Dusun Surodadi, Desa Bengkal, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Minggu (6/1).

Dua korban, Iftikhatul (8), anak pasangan Abdul Khadil dan Muamanah, serta Atika Hidayat (7) anak pasangan Sambudi dan Lastri.

Mansyur, warga setempat mengatakan, menurut teman-temannya kedua korban sebelumnya bermain bersama dengan anak-anak yang lain di sekitar kolam depan masjid Desa Bengkal. "Tiba-tiba salah satu anak, yakni Atika terpeleset dan tercebur ke kolam sedalam lima meter tersebut," katanya.

Kemudian, Iftikhatul yang melihat temannya tercebur ke dalam kolam berupaya menolongnya, namun dia sendiri juga ikut tenggelam. Mengetahui kondisi tersebut, anak-anak yang lain berlarian minta tolong kepada warga.

Mansyur mengatakan, saat warga berdatangan ke lokasi dan ingin menyelamatkan korban, ternyata korban telah meninggal. Ia menuturkan, jenazah korban kemudian dimandikan dan dishalatkan di masjid, selanjutnya dimakamkan di pemakaman umum Desa Bengkal.

Kondisi orang tua kedua korban terlihat syok dengan peristiwa tersebut. (K-4/EIO)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Senin, 07 Januari 2013 - 00:59:21 WIB
Banjir di Lebak Rendam Enam Kecamatan
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Umum 



Komhukum (Lebak) - Banjir menggenangi wilayah-wilayah di enam kecamatan di Kabupaten Lebak, Banten, setelah hujan deras mengguyur sejak Sabtu malam hingga Minggu pagi.

"Kami menerima laporan sementara jumlah rumah yang terendam banjir di enam kecamatan itu tercatat 719 rumah tersebar di 15 desa," kata Setiawan, seorang relawan Administrasi Pembangunan Sekertariat Kabupaten Lebak, Minggu malam (6/1).

Ia mengatakan, pihaknya hingga kini masih menunggu laporan dari relawan maupun petugas di lapangan. Kemungkinan rumah yang terendam banjir mencapai ribuan karena hingga saat ini banjir belum surut.

Keenam kecamatan yang dilanda banjir tersebut meliputi Rangkasbitung, Kalanganyar, Cibadak, Banjarsari, Cimarga dan Lebak Gedong. Bencana banjir melanda permukiman warga sekitar pukul 07.00 WIB akibat meluapnya sejumlah sungai. "Kami sampai kini belum menerima laporan korban jiwa," kata Setiawan.

Salah seorang anggota TNI Babinsa Kelurahan Muara Ciujung, Kecamatan Rangkasbitung, Sersan Mayor Rudolop mengatakan, pihaknya sejak pagi membantu masyarakat di Kampung Salahur yang tergenang dengan ketinggian air 5,8 meter akibat meluapnya Sungai Ciujung.

Saat ini, kata dia, masyarakat yang rumahnya terendam banjir mengungsi ke tempat yang disediakan oleh pemerintah daerah. "Kami bekerja keras membantu masyarakat agar tidak menjadi korban jiwa," katanya. (K-4/EIO)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Senin, 07 Januari 2013 - 00:59:05 WIB
Terdapat 26 Titik Lokasi Longsor di Jambi
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Umum 



Komhukum (Jambi) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bungo, Provinsi Jambi, mengidentifikasi sedikitnya ada 26 lokasi longsor akibat banjir di daerah itu, kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bungo, H. Azwir.

"Titik longsor ini masing-masing 25 titik di Kecamatan Bathin III Ulu dan satu titik di Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang," ujarnya di Jambi, Minggu (6/1).

Menurut dia, Kecamatan Bathin III Ulu merupakan salah satu daerah paling parah diterjang banjir yang terjadi 25 Desember 2012. "Apalagi, daerah ini terdapat banyak tebing sehingga rawan longsor dan banjir disaat hujan," katanya.

Menurut dia, Dinas PU Bungo sudah mengerahkan alat berat di titik-titik lokasi longsor sehingga material longsor sudah bisa teratasi. "Sudah selesai kita perbaiki, bahkan alat berat juga sudah ditarik dari lokasi," ujarnya

Meski banyak titik longsor, kata Azwir, hal tersebut tidak menyebabkan putusnya jalan karena longsor terjadi pada sejumlah tebing yang rawan, dan sebagian jalan hanya tertimbun material, dan sudah dapat dibersihkan menggunakan alat berat.

"Namun demikian, warga tetap kami himbau waspada, mengingat curah hujan masih tinggi," ujarnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jambi mencatat, banjir di Kabupaten Bungo merendam sekurang-kurangnya 5.000 rumah warga yang berada di tujuh kecamatan.

Badan tersebut juga mencatat, tingginya curah hujan dan luapan sungai juga merendam beberapa fasilitas umum, seperti jalan, sekolah, pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan masjid. Bupati Bungo, Sudirman Zaini, menyatakan bahwa banjir tersebut dinyatakan paling parah dalam kurun waktu delapan tahun terakhir.

Sejumlah daerah di Jambi yang juga dilanda bencana banjir adalah Merangin, Sarolangun, Muarojambi, Kota Jambi, Batanghari, Tebo dan Kerinci. Tercatat dua orang meninggal akibat banjir di Kabupaten Merangin, awal Desember 2012. (K-4/EIO)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Senin, 07 Januari 2013 - 09:23:08 WIB
DKPP Harus Patuh Pada Garis yang Ditetapkan
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik 



Komhukum (Jakarta) - Berdasarkan hasil eksaminasi Koalisi Amankan Pemilu merekomendasikan agar DKPP fokus pada pelanggaran etik penyelenggaraan pemilu serta tidak menangani dan memutus perkara yang tidak menjadi kewenangannya.

Eksaminator dari Perludem, Titi Anggraini menyebutkan Koalisi Amankan Pemilu juga memberikan rekomendasi, seandainya KPU ingin tetap menindaklanjuti putusan DKPP mengenai sekretariat, maka lakukan saja menurut prosedur yang benar, yaitu KPU kepada sekjen dan sekjen kepada bawahannya.

Menurutnya, DKPP harus patuh pada garis yang ditetapkan undang-undang, yaitu sebagai pemutus pelanggaran kode etik. Selain itu, rekomendasi bagi DKPP, eksaminator juga memberikan rekomendasi untuk Bawaslu, yakni agar lembaga pengawas itu bekerja lebih profesional untuk menjaga mandat yang diberikan undang-undang. 

Kewenangan Bawaslu sangat besar, termasuk bisa membatalkan putusan KPU. “Bawaslu tidak perlu cengeng mengadu ke DKPP,” tandas Titi kepada Komhukum.com di Jakarta, Senin (07/01).

Meski demikian, Titi menghimbau agar semua stakeholder pemilu bisa menahan diri dan mengetahui batas-batas wilayahnya masing-masing. Jangan terlalu mudah men-DKPP-kan penyelenggara pemilu karena akan mengganggu tahapan pemilu. “Seharusnya hanya penyimpangan nyata seperti suap yang bisa di-DKPP-kan,” ujarnya.

Eksaminator juga merekomendasikan agar peraturan bersama antara KPU, Bawaslu, dan DKPP direvisi. Pasalnya, kualifikasi pelanggaran kode etik harus bersifat konkret, bukan abstrak, sehingga tindakan penyelenggara pemilu bisa di-DKPP-kan. (K-4/Roy)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Senin, 07 Januari 2013 - 09:14:27 WIB
Diprediksi Hanya 10-15 Parpol Lolos Verifikasi Faktual
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik 



Komhukum (Jakarta) - Berdasarkan kompilasi data yang dilakukan Komite Pemilih Indonesia (Te-Pi) atas penetapan hasil verifikasi oleh KPU di 33 provinsi, diprediksi hanya ada 10 parpol yang layak menjadi peserta Pemilu 2014.

”Sembilan parpol yang sekarang memiliki kursi di DPR dan satu parpol lain adalah Partai NasDem,” sebut Koordinator Nasional TePi Jeirry Sumampow dalam keterangan persnya kepada wartawan, Senin (07/01)

Seperti diketahui, sembilan parpol yang sekarang memiliki kursi di DPR adalah Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Data TePi merupakan kompilasi dari berita acara penetapan hasil verifikasi faktual oleh KPU tingkat provinsi, data dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), sumber dari kalangan parpol, dan pemberitaan media massa. 

Berdasarkan berita acara KPU di tingkat provinsi pula diketahui bahwa dari 18 parpol yang menjalani verifikasi faktual susulan sesuai putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), tak satu pun yang lolos menjadi peserta Pemilu 2014.

Beberapa parpol lain yang sempat dinominasikan lolos verifikasi faktual seperti Partai Serikat Rakyat Independen (SRI), Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) ternyata gagal. Kegagalan mereka rata-rata karena tidak mampu memenuhi ketentuan minimum lolos 75% kabupaten di masing-masing provinsi di seluruh Indonesia.

Misalnya di Bali, dari 16 parpol yang lolos verifikasi administratif, hanya 11 yang lolos verifikasi faktual yakni sembilan parpol di Senayan plus NasDem dan PKPI. Tapi, PKPI tidak lolos verifikasi faktual di Sumatera Barat karena hanya dapat memenuhi ketentuan 60%.

Di Jawa Tengah semua parpol yang direkomendasi DKPP yaitu 18 parpol tidak satu pun yang lolos. Termasuk di dalamnya PKNU dan Partai SRI. Mengacu pada UU No 8/ 2012, ada 17 persyaratan inti yang harus dipenuhi parpol untuk bisa lolos menjadi peserta pemilu. Tidak lolos di satu provinsi, parpol bisa gugur di tingkat nasional.

Syarat menjadi parpol peserta pemilu antara lain berstatus badan hukum sesuai UU Parpol, memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, memiliki kepengurusan di 75% jumlah kabupaten/kota di setiap provinsi, memiliki kepengurusan di 50% jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang didaftarkan, memiliki minimal 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat pusat.

Selain itu, memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk kabupaten/kota yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota (KTA), serta mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota hingga tahapan terakhir Pemilu 2014.

”Untuk syarat keterwakilan 30% perempuan, banyak parpol yang tidak bisa memenuhi. KPU telah memberi kelonggaran. Parpol bersangkutan hanya wajib menyampaikan alasan,” kata Jeirry. Menanggapi data TePi, pengamat hukum tata negara Refly Harun menyatakan, mengacu pada aturan pada UU Pemilu, jangankan parpol baru, parpol lama pun sulit sekali untuk lolos verifikasi.

Terlebih, ada syarat untuk lolos di 100% provinsi. ”Tidak bisa semua parpol siap atas persyaratan itu. Kalau jajaran KPU memang bersungguh-sungguh melakukan verifikasi, dari 34 parpol memang hanya sekitar 10-15 parpol saja yang lolos,” sebutnya. (K-4/Roy)

0 komentar:

Posting Komentar