Survei: Capres 2014 Harus Berpihak pada Rakyat

Kamis, 07 Maret 2013 - 08:50:51 WIB
Survei: Capres 2014 Harus Berpihak pada Rakyat
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik 

Komhukum (Jakarta) - Hasil survei yang dikeluarkan Lembaga Survei Pusat Data Bersatu (PDB) menyatakan bahwa sifat kepemimpinan yang paling diharapkan oleh masyarakat dari para calon presiden (capres) yang akan maju pada Pemilu 2014 adalah jujur dan berpihak pada rakyat.

"Sekitar 70 persen dari masyarakat menginginkan capres dengan sifat jujur dan berpihak kepada rakyat. Kedua sifat itu dianggap lebih penting daripada ketegasan, kepandaian, dan wibawa," kata peneliti senior dari PDB Agus Herta Sumarto di Jakarta, Rabu (6/03).

Pernyataan itu dia sampaikan pada acara diskusi publik bertema "Indonesia Mencari Pemimpin. Pemimpin Pilihan Parpol Vs Pilihan Rakyat" yang diselenggarakan atas kerja sama antara Yayasan Paramadina dan Lembaga Survei Pusat Data Bersatu (PDB).

Agus menjelaskan dari sekitar 70 persen responden tersebut, sebanyak 46,9 persen memilih sifat jujur dari para capres, sedangkan 23,2 persen responden lebih memilih sifat capres yang berpihak pada rakyat.

Menurut dia, keinginan untuk mendapatkan pemimpin yang berpihak kepada rakyat tercermin pada hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI Jakarta yang memenangkan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Gubernur Jakarta.

"Kasus Jokowi bisa menjadi contoh. Jokowi dengan gayanya yang 'blusukan' dan turun langsung ke masyarakat sangat diterima oleh rakyat. Hal itulah yang membuat Jokowi terpilih sebagai gubernur," jelasnya.

Selanjutnya, Agus menyampaikan sifat capres yang jujur dan berpihak pada rakyat itu diinginkan oleh hampir semua masyarakat, baik yang berada di Jawa maupun luar Jawa dan yang di kota maupun desa.

Untuk masyarakat di Pulau Jawa, 52 persen responden mengatakan akan memilih pemimpin yang jujur dalam pemilu nanti. Impian terhadap pemimpin yang jujur juga muncul dari masyarakat luar Jawa yaitu mencapai 38,8 persen.

Kemudian, hasil survei juga menunjukkan sebanyak 50,1 persen masyarakat desa dan 40,8 persen masyarakat kota menghendaki pemimpin yang jujur.

Namun, dia juga menegaskan bahwa hasil survei itu tidak bersifat tetap karena materi yang menjadi bahan survei adalah persepsi masyarakat.

"Tetapi survei ini adalah survei persepsi sehingga dalam persepsi tentu sangat mungkin hasilnya bisa berubah nanti. Itu tergantung pola informasi dan komunikasi yang terjadi dalam masyarakat," katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Yayasan Paramadina Abdul Rahim Ghazali mempertanyakan tidak adanya korelasi yang positif pada persepsi masyarakat antara sifat jujur dan bersih dari KKN, di mana sifat bersih dari KKN hanya dipilih oleh 7,6 persen dari responden.

"Dari hasil survei terhadap persepsi publik, kepandaian pemimpin itu tidak terlalu penting. Yang penting itu jujur dan berpihak pada rakyat, dan hal ini konsisten sejak Pemilu 1999. Namun, mengapa sifat jujur dan bersih dari KKN tidak berkorelasi positif di sini, itu yang menjadi pertanyaan," kata Abdul.

Dia berpendapat, ada kemungkinan bahwa sebagian masyarakat Indonesia tidak memersepsikan korupsi sebagai suatu tindak pencurian uang.

"Ini memang baru asumsi saya, namun banyak pejabat korup yang namanya sudah buruk di media ketika kembali ke masyarakat dan membagi-bagikan uang, hal itu dianggap sesuatu yang wajar. Bahkan, nama pejabat korup itu tetap dielu-elukan. Ini kan suatu realitas yang memang terjadi," tuturnya.

Oleh karena itu, dia meminta PDB untuk dapat melakukan survei lebih lanjut mengenai fenomena tersebut.

"Ini pekerjaan rumah kita semua untuk mencari tahu mengapa hal seperti ini bisa terjadi, padahal kita semua sepakat berupaya untuk mencari pemimpin yang anti KKN," ujar Abdul. (K-5/el)