About

Information

Selasa, 18 Juni 2013

Demokrat Desak SBY Pecat PKS Dari Setgab

Selasa, 18 Juni 2013 - 13:09:30 WIB
Demokrat Desak SBY Pecat PKS Dari Setgab
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik 


Komhukum (Jakarta) - Paripurna DPR telah memutuskan bahwa DPR menerima RAPBNP 2013 terkait penaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Dalam pengambilan keputusan tersebut, PKS benar-benar menolak untuk menyetujui RAPBN 2013 dalam voting.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Max Sopacua menilai dengan sikap ini sudah jelas menunjukan bahwa PKS tidak mendukung apa yang diperjuangkan oleh Setgab Partai Koalisi Pemerintah khususnya soal penaikan harga BBM dan kompensasi BLSM (bantuan langsung sementara masyarakat).

"Ini salah satu puncak, Setgab bisa lihat tinggal pengambilan keputusan ini sudah sangat transparan dan rakyat sudah tahu," ujar Max kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/06)

Menurut dia, atas sikap PKS tersebut sudah bisa diambil kesimpulan bahwa PKS tak sejalan dengan Setgab. "Ini tidak ada alternatif lain, sudah beda pendapat dalam rumah. Bagaimana pun dipertahankan ada menteri mendukung ini forum yang ditonton," tuturnya.

Meskipun begitu, Max mengakui keputusan untuk mendepak atau mencopot menteri PKS sepenuhnya kewenangan dari Presiden SBY. Namun pasca paripurna sudah kencang soal wacana pencopotan menteri PKS. 

"Biar saja dilihat dahulu, sudah jadi ramai pembicaraan hari ini," tandasnya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Syarif Hidayatullah, Bahtiar Effendy menilai, penolakkan terhadap kenaikan BBM yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera sengaja dilakukan demi membangun citra PKS sendiri.

"Terlebih saat ini PKS sedang ada masalah suap daging impor, makanya dia harus melakukan sesuatu," terangnya.

Menanggapi soal koalisi, Bachtiar mengatakan bahwa memang sudah alami problematika sejak awal. Ini lantaran kabinet SBY sejatinya menganut sistem presidensial yang tidak mengenal istilah koalisi.

Jadi berbeda dengan sistem parlementer. Sehingga, menurut hematnya, tidak ada pengaturan yang lazim terkait koalisi pemerintah yang menganut presidensial. "Jadi Code of Conduct tidak memberi sanksi, hanya semacam kewajiban moral," ungkap Bachtiar.

Lebih lanjut, Bachtiar meminta masyarakat agar tidak melulu menyalahkan PKS. Sebaliknya, kesalahan justru ada pada ketidaktegasan si pengajak koalisi, termasuk ketua-ketua partai yang ada di dalam Setgab.

"Yang punya Setgab harus tegas, kalau mau pecat ya pecat langsung, tidak usah melulu menyindir. Kalau saya jadi presiden, PKS mengganggu ya saya reshuffle," jelasnya. (K-2/Roy)

0 komentar:

Poskan Komentar