Demokrat Tidak Boleh Memaksa FPKS Setujui Kenaikan BBM

Jumat, 07 Juni 2013 - 16:20:04 WIB
Demokrat Tidak Boleh Memaksa FPKS Setujui Kenaikan BBM
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik 

Komhukum (Jakarta) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI menolak kenaikan harga BBM yang akan diberlakukan oleh pemerintah pada bulan Juni ini, meskipun PKS adalah anggota koalisi pemerintah.

Dengan penolakan ini, menurut Pakar Hukum Tata Negara, yang juga Guru Besar Hukum Universitas Padjajaran (UNPAD), Asep Warlan Yusuf mengatakan, Partai Demokrat tidak boleh mendesak apalagi menekan PKS agar menerima keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebab kontrak politik partai politik itu bukan dengan Fraksi Partai Demokrat, melainkan dengan SBY. 

"Jangkan Fraksi Demokrat, SBY pun tidak boleh memaksa kepada Fraksi PKS karena memang tidak punya kontrak dengan FPKS. Kalaupun ada itu inkonstitusional dan melanggar konstitusi. SBY bisa di-impeach, itu kalau memang ada kontrak politiknya dengan FPKS," terang Asep Warlan Yusuf.

Ditegaskannya bahwa polemik dengan PKS ini kuncinya ada pada SBY sendiri sebagai ketua koalisi, karena Presiden yang memiliki hak prerogatif untuk mengangkat atau mengganti menteri-menterinya.

"SBY kalau mau pecat menteri-menteri dari PKS yah pecat saja, SBY kan punya hak prerogatif. Dia punya wewenang untuk memecat menteri dari PKS tanpa harus memerintahkan FPD untuk memaksa FPKS menerima kebijakan SBY," tegasnya.

Justru dalam kasus FPKS terkait penolakan BBM itu, Asep Warlan Yusuf melihat SBY seperti mengalami dilematis kalau dirinya bermuka dua. "Sebab satu sisi sebagai Presiden dia paham tidak bisa memaksa DPR, tapi di sisi lain dia tetap ingin memaksa," katanya.  

Lebih lanjut, Asep menambahkan bahwa, jika memang pemerintah saat ini sedang kedodoran dengan beban subsidi BBM, hal itu adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam mengelola pemerintahan. Tetapi pemerintah harus menyelesaikan persoalan tersebut dengan cara-cara konstitusional.

"Kalau SBY menjelaskan kepada rakyat, kesulitan dari pemerintah serta solusinya, saya kira rakyat tentunya akan mendukung meskipun ada fraksi yang menolak. Nah di sinilah tanggung jawab dari pemerintah,” jelasnya.

Seperti sudah diketahui, penolakan kenaikan harga BBM oleh Fraksi PKS, mendapat kecaman dari kader-kader Partai Demokrat. Fraksi Partai Demokrat melalui ketuanya, Nurhayati Assegaf menuding PKS telah memainkan politik dua kaki sekaligus untuk mengalihkan isu dari kasus impor daging sapi yang melibatkankan mantan presiden PKS, Lutfi Hasan Ishaaq. 

Bahkan secara tegas dirinya meminta agar PKS keluar dari koalisi dan segera menarik menteri-menterinya dari Kabinet, karena berbeda dengan kebijakan pemerintah dalam hal kenaikan harga BBM. (K-2/Bharata)