About

Information

Kamis, 20 Juni 2013

Poempida: Pemerintah Harus Segera Revisi UMP

Kamis, 20 Juni 2013 - 11:47:46 WIB
Poempida: Pemerintah Harus Segera Revisi UMP
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik 


Komhukum (Jakarta) - Poempida Hidayatulloh meminta pemerintah segera merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagai salah satu cara untuk menghadapi dampak kenaikan harga BBM.

Pendapat itu disampaikan Poempida menanggapi revisi APBN-P 2012 yang sudah disepakati DPR, yang saat ini masih menjadi bahan polemik terutama terkait  naik atau tidaknya harga BBM bersubsidi. 

Apa sebenarnya yang telah terjadi secara politik dan hukum dalam polemik kenaikan harga BBM bersubsidi. Halnya Anggota DPR RI Poempida Hidyatulloh, yang selama ini banyak kalangan bertanya kepadanya. Mengapa seorang Poempida yang giat memperjuangkan buruh dan fakir miskin mendukung APBNP 2013 dan memberikan peluang bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM dalam konteks mengurangi beban subsidi?

Poempida menjawab, bahwa dari awal keputusannya mendukung rencana tersebut bukan dikarenakan instruksi atau arahan fraksi saja, namun memang dia selalu berpendapat bahwa subsidi BBM ini tidak tepat sasaran. Poempida juga memberikan pertimbangan sebagai berikut.

"Selama bertahun-tahun subsidi BBM jelas tidak mensejahterakan masyarakat secara umum. Subsidi seharusnya tidak kepada obyek tetapi harus kepada subyeknya. Artinya, subsidi jangan diberikan kepada barang, tetapi harus langsung diterima dan dirasakan oleh masyarakat miskin. Bentuk mekanisme dan caranya dapat diimplementasikan dengan berbagai pendekatan," jelasnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (20/06).

Menurutnya, subsidi BBM jelas menghasilkan parameter-parameter ekonomi semu yang tidak secara riil memberikan gambaran keberadaan ekonomi makro nasional. Bahkan subsidi BBM juga tidak menciptakan suatu mekanisme ekonomi yang lenting terhadap perubahan ekonomi global. Hal ini pun jelas mengurangi fleksibilitas pembuatan kebijakan moneter dan ekonomi makro bagi siapa pun yang memerintah.

"Fakta lapangan ekonomi mikro secara riil memperlihatkan bahwa UMKM dan sektor informal sudah terbiasa beradaptasi terhadap perubahan harga pasar dalam basis transaksi harian. Subsidi BBM pun banyak disalahgunakan dalam bentuk inefisiensi pemakaian BBM yang berlebihan sejalan dengan meningkatnya jumlah golongan menengah," bebernya.

Situasi "Peak Oil" dunia, kata Poempida, jelas akan memicu zaman tidak adanya harga minyak murah akan berpotensi menjadikan subsidi BBM beban nasional yang akan menghambat pembangunan nasional di sektor lainnya. Bagi Poempida, kebijakan yang didukung bukan merupakan kebijakan yang bersifat statis dan sementara saja, namun harus diikuti oleh berbagai kebijakan yang lebih pro terhadap masyarakat miskin yang jelas harus terlindungi dari sisi kesejahteraan.

Menurutnya, tugas pemerintah adalah menciptakan berbagai upaya proaktif yang cepat dalam mengantisipasi jatuhnya daya beli kaum marginal dan menjaga mereka dari keterpurukan yang lebih jauh. Hal ini dapat dijalankan oleh pemerintah dengan membuat kebijakan lintas sektoral dalam mengamankan tujuan tadi.

"Ada pun fokus dari harapan saya dalam waktu dekat ini, pemerintah harus segera merevisi UMP/UMK buruh dan pekerja di berbagai sektor, dengan berbasis KHL yang baru. Dan juga memberikan stimulus dan insentif bagi para pengusaha agar beban biaya produksi tidak terlalu berat, sehingga para pengusaha dapat mengakomodasi kenaikan kesejahteraan pekerja dan tetap dapat menjaga daya saing mereka," tandasnya. (K-2/Roy)

0 komentar:

Poskan Komentar