Usai Ahok Letakan Tiang Pancang, Warga Protes Rusunawa

Jumat, 07 Juni 2013 - 18:01:58 WIB
Usai Ahok Letakan Tiang Pancang, Warga Protes Rusunawa
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Umum 

Komhukum (Jakarta) - Warga sekitar kawasan rusun sempat memblokir akses jalan masuk Rusunawa Jl. Mutiara Indah, Pulo Gebang, Jakarta Timur lantaran satu-satunya akses jalan yang selama ini dibangun secara swadaya oleh warga dikhawatirkan akan rusak dan tidak diperbaiki lagi oleh pihak pengembang.

Usai peresmian peletakan tiang pancang utama pembangunan Rusunawa Tahap II Pulo Gebang yang dilakukan oleh Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama yang biasa disapa Ahok beberapa perwakilan warga langsung menemui Relastead Indonesia yang dibangun oleh Asosiasi Property Releasted Indonesia.

Herman Wibowo Gultom (58) salah seorang perwakilan warga RT 05/RW 011, ia mengaku sempat melakukan penutupan jalan lantaran sebelumnya saat pembangunan 4 blok rusunawa mengakibatkan jalan rusak dan pihak pengelola tidak mau bertanggung jawab.

"Kami melakukan penolakan karena tidak ada perhatian dari pihak pengembang maupun Pemprov DKI sama jalan yang sudah kita baguskan selama ini. Kami yang memperpanjang, memperluas, dan mengecor sekarang pengembang mau bangun rusun lagi, nanti kalau jalan rusak nggak mau tanggung jawab betulin lagi," ujarnya usai berdiskusi dengan pihak pengembang di Rusunawa Pulo Gebang, Jakarta Timur, Jumat (7/06).

Dia mengatakan bahwa pihak warga hanya menginginkan nantinya jika pembangunan rusun sudah selesai pihak pengembang memastikan akses jalan sepanjang 400 meter dan lebar 6 meter itu juga diperbaiki.

"Yang kita minta bagaimana jalan rusak akibat ada kendaraan berat yang melintas itu nantinya diperbaiki. Selama ini janji-janji saja jadi kita coba mengalah. Kita yang memperbaiki dan saat ini kita minta kembali, mereka menyetujuinya tapi baru berjanji secara lisan belum ada perjanjian tertulis," ungkapnya.

Ditemui di lokasi, Jonathan Pasudungan mengatakan bahwa pihaknya akan bertanggung jawab terhadap kerusakan jalan. Karena menurutnya meskipun tidak ada proyek pembangunan fasilitas umum ini merupakan tanggung jawab pemerintah.

"Kita akan tanggung jawab terhadap kerusakan jalan. Dengan adanya proyek atau tidak jalan rusak merupakan tanggung jawab pemerintah namun kita tidak akan meninggikan dari tinggi jalan sebelumnya karena dikhawatirkan nanti amblas lagi kalau ditinggikan," imbuhnya. (K-2/Shilma)