"Pembakaran" Hutan Mempermalukan Indonesia

Selasa, 25 Juni 2013 - 17:53:38 WIB
"Pembakaran" Hutan Mempermalukan Indonesia
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Umum 

Komhukum (Jakarta) - "Pembakaran" hutan oleh orang-orang dan perusahaan yang tidak bertanggung jawab di Sumatera terutama Riau telah mempermalukan Indonesia. Sementara pemerintah terkesan membiarkan kasus "pembakaran" hutan itu makin meluas.

Menurutu mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Lingkungan UI, Bob R Randilawe, dalam konteks kebakaran dan "pembakaran" hutan yang mencemari negara tetangga Singapura, Malaysia dan lain-lain, harus dilihat secara domestik dan regional.

"Negara jelas ikut berandil salah karena tidak teliti dalam hal ini Menteri Kehutanan dan melakukan pembiaran terhadap masyarakat atau pengusaha yang "membakar" hutan dengan alasan ekonomis. Karena dengan membakar akan lebih murah cost-produksi yang dikeluarkan," terang Bob R Randilawe kepada Komhukum.com di Jakarta, Selasa (25/06).

Menurutnya, hukum yang terlanggar dalam kasus kebakaran hutan di wilayah Sumatera itu terkait soal "pembiaran pembakaran hutan" dan dampak sebaran emisi karbon ke negara lain yang tentu saja beda zona hukumnya.

"Bisa diselesaikan antar pemimpin negara, walau hal itu mempermalukan bangsa Indonesia," tandas Bob R Randilawe.

Dirinya mendukung upaya Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) dalam meng-advokasi "setiap tindakan perusakan lingkungan/hutan" termasuk men-somasi negara/presiden, agar diambil langkah darurat. 

Bob R Randilawe menegaskan, dalam kasus kebakaran hutan di wilayah Sumatera itu jangan melihat hal itu sebagai force-majore atau bencana. Karena menurutnya,  "pembakaran" itu dilakukan dengan sengaja oleh oknum-oknum tertentu dan berdampak pada sebaran asap CO ke negara lain dan masyarakat sekitarnya.

"Atmosfer bumi bukan hanya tercemari tetapi juga memperburuk pemanasan global karena asap karbon salah satu faktor pembentuk pemanasan suhu permukaan bumi," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan Walhi melayangkan somasi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan tiga instansi/lembaga lain karena dinilai lambat mengatasi kebakaran lahan dan hutan yang berulang terjadi dan mengganggu kehidupan masyarakat di Sumatera.

"Kejadian ini bukan cuma sekarang, sudah berulang. Namun reaksi selalu lambat, menunggu 'complaint' dari Malaysia dan Singapura," kata Manager Kebijakan dan Pembelaan Hukum Eksekutif Nasional WALHI, Muhnur Satyahaprabu, di Jakarta, Selasa (25/06).

Walhi melayangkan somasi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Pertanian, Gubernur Riau, Gubernur Jambi, Gubernur Sumatera Selatan dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. (K-2/yan)