About

Information

Jumat, 07 Juni 2013

Pengamat: SBY Hanya Mengikat Menteri Bukan Parpol Di DPR

Jumat, 07 Juni 2013 - 15:17:13 WIB
Pengamat: SBY Hanya Mengikat Menteri Bukan Parpol Di DPR
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik 


Komhukum (Jakarta) - Pakar Hukum Tata Negara, Asep Warlan Yusuf mengatakan, dalam kontrak politik antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan partai-partai koalisi hanya mengikat para menteri, sementara parpol koalisi di DPR tidak terikat dengan kontrak tersebut.

SBY menurutnya, tentu sangat paham dirinya tidak boleh mengikat DPR dalam hubungan koalisi dalam sebuah kontrak politik karena hal itu akan membuat Presiden melakukan tindakan inskonstitusional.

“Yang diikat oleh SBY itu kan menteri-menteri dari parpol dan bukan dari fraksi partai koalisi di DPR. Faktanya kan sudah jelas, seperti menteri-menteri dari PKS yang setuju dengan kebijakan SBY. Ini tinggal kembali lagi kepada SBY, apakah dukungan dari menteri PKS terhadap kebijakannya masih kurang, atau merasa terganggu dengan Fraksi PKS di DPR yang menolak kenaikan harga BBM," ujarnya kepada wartawan, Kamis (7/06).

Dikatakannya bahwa dalam fase koalisi, ada tiga yang diselenggarakan oleh SBY sebagai ketua koalisi. Pertama menurutnya, memenangkan pasangan SBY-Boediono yang dilanjutkan dengan fase kedua, penyusunan kabinet yang targetnya memasukkan anggota-anggota koalisi di kabinet ketika menjalankan pemerintahannya

Sementara itu fase ketiga, menurutnya, dalam menjalankan pemerintahan kabinet yang terbentuk itu harus kompak dan solid.

"Dengan begitu, harapan SBY, koalisi akan berjalan kompak dan solid dan tentunya mendapat dukungan dari parlemen. Akan tetapi dalam kontrak rumusnya koalisi harus kompak dan solid dalam mendukung kabinet," teranya.

Menurut Asep Warlan Yusuf, isi kontrak itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan DPR, karena dalam kontrak politik hanya tertulis bahwa kekompakan itu untuk meningkatkan kinerja, tidak boleh KKN dalam kabinet.  Celah inilah yang sekarang dimanfaatkan oleh PKS, karena Fraksi PKS tidak terikat hubungan dengan koalisi.

"Ini artinya siapapun sah-sah saja, apapun alasan baik itu suka cari popularitas atau memang benar-benar memperjuangkan ideologinya untuk bersebrangan dengan Presiden," ujarnya. (K-2/Bharata)

0 komentar:

Poskan Komentar