Tolak Kebijakan Koalisi, Demokrat Tuntut PKS Keluar

Jumat, 07 Juni 2013 - 15:16:37 WIB
Tolak Kebijakan Koalisi, Demokrat Tuntut PKS Keluar
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik 

Komhukum (Jakarta) - Wakil Ketua Umum Partai Demorkat Max Sopacua menilai seharusnya Partai Keadilan Sejahtera keluar dari koalisi pemerintahan SBY karena tidak mendukung kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

"PKS tidak sesuai dengan komitmen koalisi yaitu mendukung kebijakan pemerintah. Kalau PKS tidak mendukung kebijakan itu maka keluar saja (dari koalisi) karena itu cara terbaik," kata Max kepada wartawan di Jakarta, Jumat (7/06).

Menurut dia pilihan PKS keluar koalisi adalah rasional karena tidak setuju dengan kebijakan koalisi, sehingga diharapkan sikap partai itu harus jelas.

Dia mengatakan sikap PKS yang menolak kebijakan kenaikan harga BBM itu sebenarnya tidak membebani koalisi, namun yang dibutuhkan adalah komitmen anggota koalisi untuk mendukung kebijakan pemerintah.

"Kalau tidak mendukung dan tidak setuju seharusnya di luar koalisi. Tapi PKS sekarang ini kanan kiri 'oke', tidak setuju kebijakan pemerintah tapi masih mau terus di dalam pemerintahan," ujarnya.

Max tidak bisa berkomentar terlalu dalam mengenai perlu tidaknya menteri PKS dikurangi dalam pemerintah. Karena menurut dia, semua menteri PKS di pemerintah mendukung kebijakan tersebut, namun fraksi partai itu di DPR justru menolak.

"Jadi kami pikir sebenarnya permainan apa yang sebenarnya sedang dilakukan PKS?," ucapnya, mempertanyakan.

Menurut dia selama ini komunikasi yang dijalankan sekretaris gabungan (Setgab) koalisi berjalan dengan baik, sehingga sangat mengherankan apabila PKS menolak kebijakan tersebut. Karena itu menurut dia, anggota setgab menyerahkan masalah PKS itu kepada Presiden SBY terkait langkah apa yang nanti diambil.

"Terakhir saya baca berita bahwa setgab menyerahkan sikap PKS itu pada presiden untuk memutuskan mempertahankan partai itu di koalisi atau tidak," tandasnya.

Max juga tidak mau berkomenter terkait tersanderanya PKS dalam kasus mantan presiden partai itu Luthfi Hasan Ishaaq terkait kasus dugaan suap pemberian kuota impor daging sapi, sehingga menolak kebijakan kenaikan harga BBM.

Namun, dia menegaskan manuver politik yang dijalankan PKS adalah untuk menaikan citra partai berlambang bulan sabit dan padi itu. (K-5/el)